UNG – Program Sarjana, Magister, dan Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berhasil menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Check and Balance dalam Implementasi Kebijakan Publik”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNG, Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh ketua program studi S1, S2, dan S3 Administrasi Publik, para dosen, serta mahasiswa baru dari ketiga jenjang pendidikan tersebut.
Acara ini menampilkan Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si., Guru Besar Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Prof. Haedar menguraikan pentingnya prinsip check and balance dalam memastikan implementasi kebijakan publik yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menghindarkan pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Check and Balance penting dalam implementasi kebijakan publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin partisipasi masyarakat. Prinsip ini membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik,” jelas Prof. Haedar.
Ia juga menekankan bahwa check and balance bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan alat penting untuk memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya.
“Dalam konteks Indonesia, tantangan besar dalam penerapan prinsip ini adalah ketimpangan kekuasaan antar lembaga, korupsi, dan kepentingan politik yang dapat melemahkan pengawasan serta akuntabilitas kebijakan publik. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan eksternal terhadap kebijakan masih perlu ditingkatkan,” lanjutnya.
Dekan FIS UNG, Dr. Zuchri Abdussamad, menyampaikan apresiasinya kepada Prof. Haedar atas pemaparan yang mendalam dan bermanfaat bagi para mahasiswa. Ia berharap kuliah umum ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa dalam memahami dinamika implementasi kebijakan publik, serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang kritis dan konstruktif di masa depan.
“Ini menjadi momen yang inspiratif bagi mahasiswa baru Program Administrasi Publik UNG, yang diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mereka di bidang administrasi publik,” ujar Dr. Zuchri.
Mahasiswa dari program sarjana hingga doktoral terlihat antusias mengikuti kuliah umum ini. Mereka aktif terlibat dalam sesi diskusi dengan berbagai pertanyaan yang mencerminkan ketertarikan untuk memahami lebih dalam tentang peran check and balance dalam proses kebijakan publik. Kuliah umum ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk semakin mendalami pentingnya pengawasan dan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan, serta peran mereka di masa depan sebagai pengambil kebijakan yang bertanggung jawab.
Kuliah umum ini menegaskan kembali betapa pentingnya pengawasan dalam setiap langkah implementasi kebijakan, agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat bermanfaat dan membawa kemajuan yang nyata bagi masyarakat luas.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikran Salilama, S.I.P, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024-2025. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Ampi, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan dihadiri oleh sejumlah warga serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Fikran mengungkapkan bahwa masyarakat Sipatana menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, salah satunya adalah genangan air akibat tidak adanya saluran pembuangan yang memadai.
“Masalah genangan ini sangat mengganggu. Masyarakat butuh solusi segera, dan melalui reses ini kami akan teruskan dan perjuangkan masuk ke dalam program prioritas,” tegas Fikran.
Kehadiran Dinas PU turut membantu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait rencana penanganan genangan dan sistem drainase di kawasan tersebut.
Selain itu, Fikran juga menyampaikan bahwa masyarakat menyoroti kondisi Jalan Palma, yang dinilai sangat memprihatinkan terutama di bagian tikungan.
“Terkait Jalan Palma, tadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi, Pak Aris. Alhamdulillah, menurut beliau, DED (Detail Engineering Design) untuk pekerjaan Jalan Palma sudah tersedia dan tinggal diusulkan untuk pelaksanaan,” jelas Fikran.
Langkah ini menunjukkan komitmen Fikran untuk bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga, dengan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan infrastruktur tidak berlarut-larut.
Fikran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD Provinsi.
“Semua masukan dan keluhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan dalam rapat bersama mitra kerja. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.
Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.
“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.
“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.
Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.
“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.
Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.
Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.
“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.
UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.
Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:
Pengelolaan laman resmi institusi,
Media sosial,
Siaran pers dan publikasi,
Majalah atau buletin institusi,
Profil insan humas,
Unit Layanan Terpadu (ULT), serta
Pengelolaan keprotokolan.
Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.
“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.