Connect with us

Advertorial

Kuliah Umum Administrasi Publik UNG: Pentingnya Check and Balance dalam Kebijakan Publik

Published

on

UNG – Program Sarjana, Magister, dan Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berhasil menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Check and Balance dalam Implementasi Kebijakan Publik”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNG, Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh ketua program studi S1, S2, dan S3 Administrasi Publik, para dosen, serta mahasiswa baru dari ketiga jenjang pendidikan tersebut.

Acara ini menampilkan Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si., Guru Besar Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Prof. Haedar menguraikan pentingnya prinsip check and balance dalam memastikan implementasi kebijakan publik yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menghindarkan pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Check and Balance penting dalam implementasi kebijakan publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin partisipasi masyarakat. Prinsip ini membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik,” jelas Prof. Haedar.

Ia juga menekankan bahwa check and balance bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan alat penting untuk memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya.

“Dalam konteks Indonesia, tantangan besar dalam penerapan prinsip ini adalah ketimpangan kekuasaan antar lembaga, korupsi, dan kepentingan politik yang dapat melemahkan pengawasan serta akuntabilitas kebijakan publik. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan eksternal terhadap kebijakan masih perlu ditingkatkan,” lanjutnya.

Dekan FIS UNG, Dr. Zuchri Abdussamad, menyampaikan apresiasinya kepada Prof. Haedar atas pemaparan yang mendalam dan bermanfaat bagi para mahasiswa. Ia berharap kuliah umum ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa dalam memahami dinamika implementasi kebijakan publik, serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang kritis dan konstruktif di masa depan.

“Ini menjadi momen yang inspiratif bagi mahasiswa baru Program Administrasi Publik UNG, yang diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mereka di bidang administrasi publik,” ujar Dr. Zuchri.

Mahasiswa dari program sarjana hingga doktoral terlihat antusias mengikuti kuliah umum ini. Mereka aktif terlibat dalam sesi diskusi dengan berbagai pertanyaan yang mencerminkan ketertarikan untuk memahami lebih dalam tentang peran check and balance dalam proses kebijakan publik. Kuliah umum ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk semakin mendalami pentingnya pengawasan dan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan, serta peran mereka di masa depan sebagai pengambil kebijakan yang bertanggung jawab.

Kuliah umum ini menegaskan kembali betapa pentingnya pengawasan dalam setiap langkah implementasi kebijakan, agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat bermanfaat dan membawa kemajuan yang nyata bagi masyarakat luas.

Advertorial

Pemkab Pohuwato Pastikan Kesiapan Logistik Menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024

Published

on

Pohuwato – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato untuk memeriksa langsung kesiapan logistik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Rabu, 13 November 2024, Suharsi dan Beni turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Yunus Mohamad, serta anggota KPU Pohuwato. Kehadiran sejumlah pejabat daerah ini mencerminkan dukungan penuh Pemkab Pohuwato terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada yang aman dan lancar.

Suharsi menekankan bahwa kesiapan logistik adalah aspek krusial untuk menjamin hak pilih masyarakat. Menurutnya, kelengkapan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas, harus berada dalam kondisi prima dan aman agar tidak menghambat jalannya pemungutan suara.

“Kami ingin memastikan seluruh logistik pemilu telah disiapkan dengan baik sesuai standar. Kesiapan ini bukan hanya soal pemenuhan syarat, tetapi juga untuk menjamin hak masyarakat agar dapat memilih dengan aman dan nyaman. Kami berharap KPU Pohuwato terus memantau kualitas dan keamanan logistik ini hingga hari pelaksanaan,” ungkap Suharsi dalam keterangannya.

Selain memastikan kesiapan logistik, Suharsi juga mengajak masyarakat Pohuwato untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi ini. Ia mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada bukan hanya terletak pada kesiapan KPU dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara, tetapi juga pada antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka. Suharsi optimis bahwa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pilkada di Pohuwato akan berjalan lancar dan demokratis.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Pohuwato untuk berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat akan menentukan arah pembangunan daerah kita di masa mendatang,” tambahnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran Pilkada. Dengan kesiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Pemkab Pohuwato dan KPU setempat berharap Pilkada pada 27 November 2024 akan berjalan tertib, aman, dan demokratis.

Continue Reading

Advertorial

Case Conference dan Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pohuwato: Dorongan Komitmen Bersama

Published

on

Pohuwato – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan Case Conference dan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Aula Kementerian Agama Pohuwato. Acara tersebut dibuka oleh Plt. Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, didampingi Plt. Kadis P3AP2KB, Rustam Meleng; Kadis Sosial, Ramon Abdjul; dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pohuwato, Suriyati Datau R. Abdjul.

Dalam sambutannya, Suharsi menyoroti tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak yang masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021, terdapat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 7.004 atau 58,7% di antaranya adalah kekerasan seksual. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 8.478 kasus, di mana 1.272 atau 15% merupakan kekerasan seksual. Di Pohuwato sendiri, pada tahun 2023 tercatat 43 kasus kekerasan terhadap anak dan 31 kasus terhadap perempuan. Hingga Juli 2024, angka kekerasan terhadap anak sebanyak 23 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 18 kasus.

“Kekerasan memiliki dampak jangka panjang bagi korban, terutama bagi anak yang bisa membawa luka tersebut sepanjang hidupnya. Saya berharap, melalui case conference ini kita dapat bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan, menghilangkan diskriminasi, dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak,” ungkap Suharsi.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Plt. Bupati Suharsi Igirisa bersama perwakilan OPD, unsur kepolisian, dan pihak kecamatan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat Pohuwato dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di wilayahnya.

Continue Reading

Advertorial

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil II Temui Pemkab Bone Bolango dalam Rangka Reses Masa Persidangan 2024-2025

Published

on

DEPROV – Dalam rangka reses perdana masa persidangan pertama tahun 2024-2025, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) II melakukan kunjungan kerja untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bone ini disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Bone Bolango, Budiyanto Sidiki.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Dapil Bone Bolango yaitu Syamsir Djafar Kiayi (Ketua Tim Papil), Faizal Hulukati, Hamzah Idrus, Yeyen Sidiki, Lolly Yunus, dan Femmy Kristina Udoki, serta perwakilan dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone Bolango.

Syamsir Djafar Kiayi, selaku Ketua Tim Papil, menyampaikan bahwa agenda pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah. Pj. Bupati Bone Bolango, Budiyanto Sidiki, menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi fokus, seperti masalah pertambangan, isu-isu pembangunan, serta pengembangan sektor pariwisata di Bone Bolango.

“Sebelum kami melakukan kunjungan lapangan, penting bagi kami untuk mendapatkan gambaran umum dari pemerintah daerah terkait isu-isu pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Ini akan menjadi bekal saat kami berdiskusi dengan masyarakat nanti,” ujar Syamsir.

Lebih lanjut, Syamsir menjelaskan bahwa aspirasi dari Pj. Bupati perlu diselaraskan dengan kondisi di lapangan. “Setelah menerima laporan dari Pj. Bupati, langkah selanjutnya adalah melihat prioritas pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah, lalu menyelaraskannya dengan aspirasi masyarakat di lapangan,” tambahnya.

Reses ini diharapkan dapat menghasilkan pandangan yang menyeluruh tentang kondisi Bone Bolango sehingga DPRD Provinsi Gorontalo dapat memperjuangkan isu-isu strategis untuk mendukung pembangunan di kabupaten tersebut.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler