DEPROV – Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-43 yang digelar Senin (08/09/2025) siang, delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo sepakat untuk membahas lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Rapat ini diadakan di Ruang Paripurna DPRD Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo telah sepakat untuk membahas Raperda tersebut lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD. “Delapan Fraksi sudah menyetujui Raperda ini dan akan dibahas kembali sesuai mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Thomas Mopili saat memimpin rapat.

Pentingnya pembahasan ini tak lepas dari upaya untuk menciptakan anggaran yang efisien, mengingat adanya penurunan dana transfer ke daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan terus dijaga hingga tahun 2026. “Dengan kondisi seperti ini, kami akan terus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujar Gusnar.

Gusnar menambahkan bahwa dengan adanya penurunan dana transfer ke daerah, pemerintah daerah akan berfokus pada upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang ada. “Kondisi masyarakat Gorontalo saat ini belum memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat, oleh karena itu, kami harus mencari solusi alternatif,” tegas Gusnar.

Rapat Paripurna tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara yang menandakan kesepakatan antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda APBD Tahun 2026. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk mengelola anggaran daerah dengan cara yang efisien dan proaktif demi kemajuan Provinsi Gorontalo.

DEPROV – Pada Rapat Paripurna ke-42, DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2026. Sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disepakati melalui penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah ini merupakan hasil diskusi panjang antara DPRD dan Pemerintah Gorontalo. “Sekitar 15 Ranperda telah kami bahas dan disepakati bersama dengan Pemerintah Gorontalo. Hari ini, kami resmi menetapkannya sebagai bagian dari agenda pembangunan regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Thomas menegaskan, penandatanganan ini merupakan simbol kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. “Dengan penetapan Propemperda Tahun 2026 ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi demi menciptakan regulasi yang progresif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Thomas.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara antara Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat terciptanya peraturan daerah yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Pohuwato – Menyikapi seruan aksi yang akan disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan tanggapan positif dan memastikan akan mengupayakan langkah diplomasi secara maksimal. Hal ini disampaikan dalam rapat Forkopimda yang digelar pada Minggu (7/9/2025) di ruang rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Pohuwato ini dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Inf. Madiyan Surya, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Kajari Pohuwato, Pengadilan Negeri Marisa, dan Sekda Iskandar Datau. Rapat tersebut membahas isu-isu tuntutan yang diajukan oleh AMBEPEDA.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa tuntutan dari AMBEPEDA akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forkopimda Pohuwato. “Kami akan menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan melakukan komunikasi dan diplomasi secara maksimal kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan rencananya untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait antara 8 hingga 12 September 2025, guna menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh AMBEPEDA. “Kami akan menjadwalkan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk membahas tuntutan ini lebih lanjut,” tambah Bupati Saipul.

Selain itu, Bupati berharap kepada seluruh pihak, khususnya AMBEPEDA, untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusifitas daerah. “Kami berharap kepada AMBEPEDA dan semua pihak untuk menahan diri. Hasil rapat ini akan kami bawa langsung ke Pemerintah Provinsi, dan Gubernur Gorontalo telah menyiapkan waktu khusus untuk menerima hasil rapat ini,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Bupati Pohuwato telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo melalui telepon. “Pak Gubernur sangat mendukung dan siap menerima hasil rapat ini untuk disikapi lebih lanjut,” pungkas Bupati Saipul.

Pemda Pohuwato berharap agar proses komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.