Pohuwato – Komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pohuwato kembali ditunjukkan oleh Bupati Saipul A. Mbuinga melalui upaya langsung memperjuangkan anggaran yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam forum resmi yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (08/05/2025), Bupati Saipul memaparkan berbagai usulan infrastruktur strategis Kabupaten Pohuwato di hadapan Menteri PUPR Ir. Dodi Hanggodo, MPE, didampingi Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), serta Dirjen Cipta Karya. Kehadiran rombongan kepala daerah se-Provinsi Gorontalo dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail.
Dalam pemaparannya, Bupati Saipul mengusulkan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp40 miliar sebagai prioritas utama dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, beliau memperjuangkan pengembalian DAK 2025 senilai Rp43,5 miliar yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD namun tertunda akibat kebijakan efisiensi nasional.
“Anggaran DAK ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyasar perbaikan infrastruktur jalan yang rusak berat, antara lain ruas Teratai–Bulangita, Telaga–Dambalo, Telaga 4, dan Telaga Biru–Dambalo,” jelas Bupati.
Bupati Saipul juga mengusulkan kembali anggaran Inpres Jalan Desa (IJD) sebesar Rp67 miliar yang sebelumnya telah direfocusing, untuk pembukaan ruas jalan strategis Molamahu–Hutamoputi dan Ayula–Iloheluma.
Tidak hanya itu, ia menambahkan usulan pembangunan jembatan Panca Karsa I–Sandalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat dan memutus akses masyarakat. “Masyarakat saat ini menggunakan rakit untuk mengangkut hasil pertanian. Padahal sudah ada DED pembangunan jembatan ini dari tahun 2019 dengan nilai Rp26,5 miliar,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Saipul bersama Kadis PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., menyerahkan proposal resmi di hadapan Menteri PU dan Gubernur Gorontalo.
Menanggapi paparan para kepala daerah, Menteri PU menyampaikan bahwa seluruh usulan akan ditindaklanjuti oleh para Dirjen sesuai dengan substansi masing-masing, dan diharapkan dapat membuka blokir anggaran sebagai dampak dari efisiensi nasional.
Dengan total nilai usulan mencapai Rp190,5 miliar, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir kebutuhan infrastruktur sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan barat Gorontalo tersebut.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah. Kali ini, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu turun langsung ke Desa Bintalhe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (05/09/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Femmy menyerahkan bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Kehadirannya disambut antusias oleh warga yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Bagi Femmy, menjadi wakil rakyat tidak hanya sebatas berbicara dan mengambil keputusan di ruang sidang, tetapi juga hadir dengan aksi nyata di tengah masyarakat.
“Jumat Berkah akan terus kami jalankan sebagai program rutin. Saya ingin amanah ini benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia memastikan setiap bantuan disalurkan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan penerima. Program ini juga menjadi sarana mempererat kedekatan dirinya dengan warga di daerah pemilihannya.
Warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas kepedulian tersebut. Mereka mengaku bantuan pangan sangat membantu, terlebih harga kebutuhan pokok sering mengalami fluktuasi. “Semoga kegiatan Ibu Femmy terus berlanjut,” ujar salah seorang warga.
Dengan konsistensinya hadir di tengah masyarakat, Femmy Udoki tak hanya dikenal sebagai legislator di parlemen, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warganya.
Pohuwato – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat dengan nuansa tradisi Gorontalo. Rangkaian kegiatan dimulai sejak malam hingga pagi hari, ditandai dengan lantunan zikir bersama para pezikir, Jumat (5/9/2025).
Prosesi adat turun dari rumah jabatan bupati menuju Masjid Agung membuka jalannya acara. Tradisi ini dipimpin para pemangku adat dan dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Inf. Madiyan Surya, perwakilan Forkopimda, Sekda Iskandar Datau, asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, Ketua MUI Pohuwato Ust. Fahri Djafar, serta unsur lembaga adat. Hadir pula Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, Ketua DWP Pohuwato Suriyati Datau R. Abdjul, serta organisasi perempuan.
Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama (du’a lo u lipu) dan pembagian walima berupa tolangga dan toyopo kepada para pezikir. Salah satu tolangga khusus dari Mopio ditempatkan di dalam masjid untuk dibagikan kepada jamaah yang hadir.
Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peringatan Maulid Nabi yang menjadi agenda rutin setiap tahun. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.
“Terpenting untuk dimaknai bersama dalam memperingati hari besar agama, khususnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menjadikannya panutan dalam bermasyarakat, bersosial, beragama, dan berkeluarga,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, tradisi adat Gorontalo yang mengiringi perayaan Maulid perlu terus dilestarikan karena menjadi perekat persatuan dan kekeluargaan masyarakat.
“Tradisi seperti ini menjadi perekat rasa kekeluargaan dan persatuan kita sebagai warga Gorontalo. Kami harap ke depan perayaan Maulid Nabi terus dipertahankan, karena sebagai umatnya wajib bagi kita untuk menjaganya hingga kapan pun,” tambahnya.
Wabup Iwan juga menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Bupati Pohuwato yang berhalangan hadir.
“Beliau menitip salam buat bapak-ibu pezikir, dan berdoa semoga pelaksanaan Maulid di masjid-masjid berlangsung khidmat,” tutupnya.
DEPROV – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 segera diparipurnakan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bapemperda yang dikirimkan ke komisi terkait mengenai daftar usulan Ranperda 2026.
“Dalam waktu dekat kami minta untuk diparipurnakan,” tegas Syarifudin.
Dari sejumlah usulan, Bapemperda menilai tidak semuanya dapat diakomodasi sekaligus. Ranperda yang dianggap prioritas bagi kepentingan daerah akan lebih dulu dibahas.
“Kami melihat mana yang menjadi prioritas bersama, dalam rangka progres perencanaan Ranperda tahun 2026,” jelasnya.
Bapemperda mencatat terdapat Ranperda tahun 2024 dan 2025 yang belum rampung, ditambah usulan baru tahun 2026. Dari catatan tersebut, pihaknya mendorong enam Ranperda untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna, setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.
Syarifudin menargetkan agar seluruh Ranperda yang tertunda, termasuk Ranperda tentang kepemudaan, dapat diselesaikan pada tahun 2026.
“Target kami, semua Ranperda yang tertunda sebelumnya sudah harus tuntas tahun depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan pembahasan Ranperda penting dilakukan karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.
“InsyaAllah rancangan peraturan daerah ini akan kita pacu bersama-sama, karena menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan umum,” tutup Syarifudin.