Connect with us

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Terima Rancangan KUA-PPAS, Dua Isu Krusial Jadi Sorotan

Published

on

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna Ke-32 dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (14/07/2025).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur, Idha Syahida Rusli Habibie, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan pusat dan rencana strategis pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen rancangan KUA-PPAS. Salah satunya adalah implementasi program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari kebijakan nasional.

“Gorontalo hingga saat ini belum memiliki Sekolah Rakyat karena terkendala persoalan lahan. Syarat minimal lahan yang harus disediakan adalah 5 hektare, sementara lahan yang tersedia hanya sekitar 5,3 hektare,” ungkap Gubernur Gusnar.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung rencana pembangunan flyover di Simpang Lima Talaga, sebagai solusi atas kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

“Pembangunan flyover ini masih dalam tahap kajian dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut secara resmi diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang menyampaikan bahwa dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.

“Rancangan KUA-PPAS akan kami bahas secara detail bersama Badan Anggaran, untuk memastikan seluruh program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta skala prioritas pembangunan daerah,” ujar Thomas.

Rapat paripurna ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan APBD Perubahan 2025, yang akan menentukan arah pembangunan dan prioritas belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan.

Advertorial

Dokter di Daerah Mulai Menghilang, Syarifudin Bano Minta Pemerintah Evaluasi Kesejahteraan Tenaga Medis

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyoroti perlunya perhatian pemerintah tidak hanya pada pemberian beasiswa bagi calon dokter, tetapi juga pada kesejahteraan dokter yang telah bertugas, khususnya mereka yang mengabdi di daerah terpencil.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Syarifudin kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-33, Selasa (tanggal disesuaikan), yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.

“Saya sangat setuju dengan program pemberian beasiswa untuk calon dokter. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pasca-beasiswa, ketika mereka sudah menjadi dokter dan mulai bertugas di lapangan,” ujar Syarifudin.

Ia menyoroti bahwa saat ini jumlah dokter, terutama di wilayah-wilayah terpencil, semakin berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dokter yang telah mengabdi, termasuk dokter umum maupun dokter spesialis.

“Dulu daerah saya banyak dokter. Sekarang jauh berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu faktornya adalah belum terjaminnya kesejahteraan mereka saat bertugas,” ungkapnya.

Syarifudin juga mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah ingin mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di puskesmas-puskesmas seperti yang disampaikan oleh Gubernur, maka perhatian terhadap sumber daya manusianya—khususnya para dokter—merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.

“Termasuk dokter spesialis, itu harus diperhatikan secara serius. Jangan sampai puskesmas ada, tapi tenaga medisnya tidak tersedia secara optimal,” tambahnya.

Untuk itu, Syarifudin menegaskan bahwa Dinas Kesehatan provinsi harus mengambil inisiatif kuat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar penempatan dan kesejahteraan dokter dapat ditangani secara komprehensif.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Perubahan APBD 2025

Published

on

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna Ke-33, dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-PPAS) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk tahun anggaran 2025, Selasa (tanggal lengkap menyesuaikan).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sejumlah fokus pembangunan strategis yang akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Fokus kami di tahun 2026 adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka memperkuat kualitas SDM. Saat ini, masih terdapat sekitar 88 ribu anak di Gorontalo yang mengalami stunting. Ini menjadi perhatian serius kita,” ujar Gubernur Gusnar.

Namun, Gubernur juga menyampaikan capaian positif terkait penurunan angka stunting di Gorontalo yang telah berhasil ditekan sebesar 38 persen. Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan juga memerlukan perhatian, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan menengah yang layak.

“Pendidikan juga harus memastikan tersedianya sekolah-sekolah yang layak, terutama pada jenjang SMA,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menyatakan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti dan membahas rancangan ini bersama Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait.

“Kami akan membahas ini bersama Komisi-Komisi di DPRD, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Fokus pembahasan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta program nasional seperti makan siang gratis (MBG),” jelas Laode.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Forkopimda. Seluruh pihak sepakat bahwa perubahan APBD ini perlu dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Tanam Tomat, Petik Harapan: Dukungan Bupati Pohuwato untuk Pertanian Berbasis Milenial

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua dan anggota Kelompok Tani Servo di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, atas keberhasilan mereka dalam melakukan panen tomat di lahan kelompok seluas kurang lebih satu hektare yang berada di Dusun II, Senin (14/07/2025).

Dari lahan tersebut, kelompok tani ini diperkirakan akan menghasilkan panen sebanyak 3 hingga 4 ton tomat. Atas capaian itu, Bupati Saipul mendorong agar petani milenial di wilayah Pohuwato dapat meniru langkah positif ini dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar mereka.

“Saat ini harga tomat sedang meningkat di pasaran, sehingga kelompok ini berpotensi mendapatkan hasil terbaik. Untuk itu, saya mengajak para petani muda agar dapat mengikuti jejak baik ini,” ungkap Bupati Saipul.

Sebagai kepala daerah, Bupati menyampaikan dukungan penuh terhadap kelompok tani yang telah mengoptimalkan lahan untuk tanaman produktif seperti tomat. Ia menilai bahwa kegiatan semacam ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan kelompok, tetapi juga ikut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Apa yang dilakukan kelompok ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Ini patut diapresiasi dan didorong agar ditiru,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan bahwa hampir semua jenis tanaman saat ini memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi petani milenial yang produktif.

“Kegiatan seperti ini jauh lebih positif dibandingkan aktivitas yang tidak bermanfaat,” ujar Bupati.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Bupati Saipul membeli langsung sekitar 40 kilogram tomat hasil panen dari kelompok tani dan membagikannya kepada masyarakat yang hadir.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Servo, Samsidin Tanjung Api, menyampaikan bahwa panen ini merupakan yang keempat sejak kelompoknya memulai budidaya tomat lebih dari tiga tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa masa tanam hingga panen biasanya berlangsung selama tiga bulan.

“Ini panen keempat, dan baru kali ini kami bisa menghadirkan Bupati. Kami berharap ada perhatian lebih terhadap pengolahan lahan dasar,” ungkap Samsidin.

Ia juga menyampaikan harapan akan adanya bantuan hand traktor untuk mendukung pengolahan lahan agar lebih maksimal. Saat ini, kelompok yang beranggotakan 25 orang tersebut juga membutuhkan cultivator dobel gardan, namun alat paling mendesak yang mereka butuhkan adalah hand traktor untuk meningkatkan produktivitas.

Turut hadir dalam kegiatan panen tersebut anggota DPRD Pohuwato Rizal Pasuma, Camat Popayato Barat Marjan K. Bula, unsur Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, serta sejumlah petani tomat di wilayah sekitar.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler