Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengalokasikan dana apresiasi senilai Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penguatan dan pembangunan Museum 23 Januari. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melestarikan warisan sejarah yang bernilai tinggi bagi masyarakat Gorontalo.

Dana apresiasi tersebut diperoleh atas prestasi Pemkot Gorontalo yang meraih penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya sekadar torehan prestasi di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Hari ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa dana apresiasi dari Kemendagri akan digunakan untuk membiayai pembangunan Museum 23 Januari,” ungkap Jeffry, Senin (21/9/2026).

Ia melanjutkan, penggunaan dana Rp1 miliar ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat pembangunan sektor kebudayaan dan sejarah daerah tanpa melupakan aspek kemanfaatan publik.

“Penghargaan ini tentu bukan hanya soal angka Rp1 miliar. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pembangunan yang memiliki nilai substantif bagi masyarakat, termasuk menjaga warisan sejarah Kota Gorontalo,” jelasnya.

Menurut Jeffry, Museum 23 Januari memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkenalkan rekam jejak perjuangan Gorontalo kepada generasi penerus. Oleh karena itu, penguatan museum tidak sebatas pembenahan struktur fisik, melainkan juga penyampaian narasi sejarah yang lebih modern dan komunikatif.

“Warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan harus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Ketika penghargaan ini diarahkan untuk mendukung Museum 23 Januari, semangatnya adalah menjaga apa yang sudah diwariskan sekaligus membuatnya tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya,” tegas Jeffry.

Meskipun demikian, Pemkot Gorontalo memastikan seluruh proses penggunaan dana apresiasi tersebut tetap tunduk pada mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Jeffry menyampaikan pandangan Wali Kota bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik dan pelayanan publik, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut merawat akar sejarah dan identitas budayanya.

“Pembangunan itu tidak boleh membuat kita kehilangan arah sejarah. Justru pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas daerah. Museum 23 Januari adalah salah satu ruang vital untuk tujuan tersebut,” terangnya.

Melalui program penguatan ini, Pemkot Gorontalo berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat makin dekat dan bangga akan sejarah daerahnya sendiri.

“Ini bukan sekadar membangun fisik sebuah museum. Yang ingin kami bangun adalah kesadaran kolektif bahwa Gorontalo memiliki sejarah besar yang harus diketahui, dihargai, dan terus diwariskan,” pungkas Jeffry.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo berhasil meraih penghargaan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II yang berlangsung di Makassar.

Capaian ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Gorontalo dalam upayanya memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara Wali Kota, Jeffry Rumampuk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai deretan pencapaian di atas kertas, melainkan dorongan nyata bagi pemerintah daerah untuk terus memastikan pelayanan kesehatan dirasakan secara merata oleh warga.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, tetapi yang paling penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Jeffry saat menyampaikan pesan Wali Kota Adhan Dambea, Senin (21/09/2026).

Jeffry menjelaskan, penilaian Kemendagri mencakup aspek-aspek vital yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat harian. Aspek tersebut meliputi kemudahan akses fasilitas kesehatan (faskes), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi, kesiapan faskes, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga keberadaan inovasi pelayanan.

Dalam dokumen penilaian Kemendagri, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Kota Gorontalo tergolong relatif mudah. Sebanyak 10 Puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah kota dapat dijangkau warga dengan waktu tempuh rata-rata kurang dari 20 menit dari pemukiman.

Pelayanan di tingkat Puskesmas juga terus diarahkan melalui pendekatan klaster agar terintegrasi dan komprehensif. Pendekatan ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan, hingga pelayanan lintas klaster seperti Unit Gawat Darurat (UGD), poli gigi, laboratorium, dan farmasi.

Dari segi jaminan kesehatan, Kota Gorontalo tercatat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen. Pemkot Gorontalo juga mengambil langkah aktif memberikan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus bisa diakses masyarakat. Pemerintah hadir memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” tegas Jeffry.

Selain jaminan kesehatan, indikator sanitasi lingkungan turut menopang penilaian ini. Dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, rata-rata capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyentuh angka 98,7 persen. Selain itu, sebanyak 97,41 persen dari total 39.532 rumah terdata telah memenuhi standar rumah sehat.

Di sektor fasilitas penunjang, seluruh Puskesmas dan RSUD milik Pemkot Gorontalo kini telah terakreditasi Paripurna. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan juga mencatatkan angka sempurna 100 persen untuk 12 jenis pelayanan dasar. Sementara itu, capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Gorontalo tercatat berada di atas 50 persen.

Kendati memborong deretan capaian positif, Jeffry menegaskan bahwa pekerjaan Pemkot Gorontalo di bidang kesehatan belum usai. Salah satu evaluasi yang terus diperkuat adalah pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di tingkat Puskesmas.

Dokumen penilaian mencatat target pemenuhan alat kesehatan sebesar 40 persen belum seluruhnya terpenuhi akibat adanya penambahan standar peralatan kesehatan nasional. Sebagian kebutuhan tersebut kini telah diusulkan melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) yang saat ini tengah menjalani proses distribusi bertahap.

“Penghargaan ini tentu bukan garis akhir, melainkan pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kami tuntaskan. Pemkot Gorontalo akan terus mengevaluasi kekurangannya dan memperbaikinya secara bertahap,” imbau Jeffry.

Keberhasilan Pemkot Gorontalo meraih penghargaan ini tidak lepas dari rentetan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, antara lain:

• Puskesmas Hulonthalangi: Inovasi VIMORA TB.

• Puskesmas Kota Barat: Inovasi Ruko Sudirman dan Pelita TB.

• Puskesmas Dumbo Raya: Inovasi Dian Cerdasss.

• Puskesmas Kota Tengah: Inovasi GEMA SENJA.

• Puskesmas Pilolodaa: Inovasi SIDITA LANGSING.

• Puskesmas Dungingi: Inovasi RUCIKA dan Nakes Menyapa di RUTE LAMA.

“Pak Wali Kota berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni belaka. Ukurannya tetap terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan program kesehatan harus terus dijaga,” ungkap Jeffry.

Mengenai peruntukan serta skema pemanfaatan insentif dari nilai penghargaan tersebut, Jeffry menambahkan bahwa pihak juru bicara dan dinas terkait masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Wali Kota Gorontalo.

GORONTALO — Ketergantungan pembangunan daerah pada anggaran pemerintah dinilai tidak lagi mencukupi untuk mengejar lompatan pertumbuhan ekonomi. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai garda terdepan pembuka jalur investasi komersial sekaligus penggerak utama sektor-sektor produktif unggulan

Penegasan itu disuarakan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat membuka gelaran Musyawarah Provinsi (Musprov) V KADIN Provinsi Gorontalo di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (21/9/2026). Agenda permusyawaratan ini dihadiri deretan tokoh kunci, di antaranya Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Bidang Hukum, HAM, serta Sarana dan Prasarana Azis Syamsudin, anggota DPD RI Fadel Muhammad, anggota Komisi XI DPR RI Rusli Habibie, serta jajaran pengurus KADIN pusat lainnya

Dalam arahannya, Gusnar merefleksikan bahwa perhelatan suksesi kepemimpinan organisasi adalah ruang kedewasaan berdemokrasi yang muaranya harus berdampak langsung bagi masyarakat

“Ini bukan kali pertama terjadi. Semua sudah dilakoni. Pada akhirnya, hasil kerja kita yang akan dinilai dan ditunggu oleh masyarakat,” ujarnya.

Gusnar memaparkan, ruang gerak birokrasi di kementerian pusat memiliki keterbatasan kanal, sehingga akselerasi modal swasta melalui tangan dingin para pengusaha menjadi kunci penentu.

“Kalau kami ke Jakarta untuk berjuang mendapatkan peluang-peluang untuk Gorontalo, jalurnya adalah kementerian. Tetapi ada satu jalur, yaitu dunia usaha, yang harus kita buka lebih lanjut. Di situlah peran Ketua Kadin Gorontalo akan memainkan peran yang sangat penting,” katanya.

Sejumlah potensi bernilai tambah tinggi menanti eksekusi riil di lapangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan komitmen pembangunan fasilitas industri pengolahan jika daerah sanggup menggenjot produksi rumput laut. Di sektor peternakan, peluang pembangunan rumah potong hewan terbuka lebar guna memperkuat arus suplai sapi Gorontalo yang rutin memasok sekitar 500 ekor per dua pekan ke Kalimantan Timur melalui dukungan armada kapal ternak pemerintah pusat. Gorontalo juga membidik hilirisasi peternakan ayam terintegrasi melalui penjajakan kerja sama ekosistem investasi bersama Danantara.

Namun seluruh peluang tersebut menuntut kesiapan dunia usaha lokal.

“Persoalannya siapa yang akan menggerakkan ini? Mengandalkan APBD tidak mungkin. Harus pihak swasta dan pengusaha yang menggerakkan. Harapan saya, teman-teman Kadin yang akan menjadi motor penggerak dan poros utama membangun Gorontalo,” ujar Gusnar.

Gayung bersambut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Azis Syamsudin menegaskan misi organisasi ke depan adalah mengerek Produk Domestik Bruto (GDP) serta memperluas kapasitas ruang fiskal daerah dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Dalam konteks pembangunan fiskal Provinsi Gorontalo, dari dua kandidat yang terpilih ini diharapkan oleh KADIN Indonesia bisa membangun Provinsi Gorontalo,” ujar Azis.

Guna menopang laju pembangunan tersebut, Azis mendorong sinergi terpadu antara KADIN daerah, eksekutif provinsi, serta kekuatan legislatif di parlemen pusat, terutama melalui representasi Komisi XI DPR RI.

“Mudah-mudahan tentu Pak Rusli juga bisa membantu, dalam hal ini di Komisi XI DPR RI, bisa mendorong bagaimana realokasi anggaran untuk membantu Pak Gubernur dan KADIN tentunya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pemerintahan yang ada di Gorontalo,” kata Azis.