UNG – Dalam rangka memperingati Semarak Hari Keuangan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) menggelar diskusi bersama Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025 dengan tema “UMKM Jujur dan Transparan untuk Ekonomi Berkelanjutan.”
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, pukul 14.50–15.20 WITA, di depan Gedung RBA FEB UNG.

Acara menghadirkan Della Mutia Ibrahim, Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025, sebagai pemantik diskusi, serta Satria Juni Pakaya, mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2025, sebagai moderator.
Diskusi ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di tengah ketatnya persaingan ekonomi.

Dalam pemaparannya, Della Mutia Ibrahim menekankan bahwa pelaku UMKM perlu memperhatikan aspek legalitas dan tata kelola administrasi agar usaha dapat berjalan profesional dan berkelanjutan. Ia mengimbau agar pelaku usaha menyiapkan berbagai dokumen resmi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, sertifikat halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk merek, serta pembukuan usaha yang tertib dan transparan.

“Kejujuran dan transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Dengan memiliki dokumen lengkap dan sistem pembukuan yang baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak. Kepercayaan ini akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan omzet dan stabilitas usaha,” ujar Della.

Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Menurutnya, generasi muda berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan digitalisasi UMKM.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan usaha. Mereka menilai kegiatan ini membuka wawasan baru tentang pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan bisnis.

Satria Juni Pakaya selaku moderator menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang UMKM, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas dan tanggung jawab pada tataran akademik maupun praktik bisnis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Semarak Hari Keuangan yang digelar FEB UNG bekerja sama dengan Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025. Acara juga mendapat dukungan sejumlah mitra, antara lain IMA Chapter Gorontalo, Bank BCA, Bank SulutGo (BSG), dan Café Ring.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan pelaku UMKM di Gorontalo semakin memahami pentingnya transparansi, legalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan usaha, guna mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat, jujur, dan berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Risman Taha Cup yang digelar di Lapangan BTN Kiri, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Selasa (11/11/2025).

Turnamen ini memperebutkan trofi Risman Taha Cup dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain mantan Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ketua KONI Provinsi Gorontalo Fikram A. Z. Salilama, Camat Dungingi Heriyanto Abas, serta Lurah Tomulabutao Selatan Ahmad Pakaya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Adhan menyampaikan apresiasi kepada Risman Taha dan panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat dinantikan oleh masyarakat Kota Gorontalo.

“Turnamen sepak bola seperti ini sangat penting bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Risman dan seluruh panitia yang telah berinisiatif menggelar kegiatan yang membangkitkan kembali semangat olahraga di kota ini,” ujar Wali Kota Adhan.

Ia menambahkan, turnamen sepak bola tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi ajang pencarian bibit unggul yang berpotensi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

“Dulu, sepak bola Gorontalo sempat berjaya hingga divisi satu dan membawa kebanggaan bagi daerah. Itu karena banyaknya turnamen seperti ini yang melahirkan pemain-pemain berprestasi. Bahkan dua cucu saya baru saja terpilih dan akan berangkat bermain di Manado,” ungkapnya.

Wali Kota Adhan juga berharap turnamen ini dapat terus berlanjut setiap tahun. “Turnamen semacam ini harus berkelanjutan, jangan hanya menjadi kegiatan pertama dan terakhir,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Risman Taha menjelaskan bahwa turnamen ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Ia menuturkan, sistem pendaftaran dilakukan secara individu, kemudian peserta diundi untuk membentuk tim, sehingga tercipta keakraban dan semangat kebersamaan di antara para pemain.

“Hasil undian menghasilkan 18 tim. Dengan sistem ini, kami berharap setiap peserta dapat saling mengenal dan mempererat persaudaraan antarwarga,” tutur Risman.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkokoh komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif berbagai inisiatif KPK, termasuk penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian permasalahan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Sering kali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, dan LKPP dalam memberikan advis terhadap pelaksanaan program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila terdapat persoalan di daerah yang memerlukan kejelasan, kami persilakan untuk bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan begitu, kami dapat membantu memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa terhambat birokrasi yang berlebihan.

“KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.