Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Hall 3, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis, 13 November 2025.

Kehadiran Bupati bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Menteri terkait pengusulan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 serta surat undangan Rapat Koordinasi Kepala Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Pimpinan Komisi X DPR RI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bupati Pohuwato.

Dalam forum nasional tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu agenda utama tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, transformasi digital pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dihubungi melalui pesan WhatsApp, Bupati Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

“Fokus utama kegiatan tersebut adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran, dua agenda strategis yang saat ini menjadi prioritas nasional di bidang pendidikan,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menilai, program tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Pohuwato, terutama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar, termasuk di wilayah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah.

“Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran merupakan langkah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, serta berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Bupati Saipul menekankan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam rakor ini menjadi kunci penting bagi percepatan implementasi kebijakan pendidikan nasional di lapangan.

“Melalui koordinasi langsung dan komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kualitas dan pemerataan,” pungkasnya.

DEPROV – Setelah sehari sebelumnya melakukan konsolidasi terbatas, peninjauan lapangan, serta dialog langsung dengan petani sawit di Desa Toyidito, Kabupaten Gorontalo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kegiatannya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi, Kamis (13/11/2025).

Rakor yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo tersebut diikuti oleh Gubernur Gorontalo, pimpinan DPRD Provinsi, serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki perkebunan kelapa sawit. Turut hadir pula pimpinan instansi vertikal di daerah seperti Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Bea Cukai, KSP Pelabuhan Anggrek, dan perwakilan dari Kota Gorontalo. Selain itu, sejumlah OPD dan badan teknis pemerintah provinsi serta daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perkebunan juga ikut hadir.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan KPK.

“Rakor ini merupakan langkah lanjutan dari hasil rekomendasi Pansus Sawit DPRD Gorontalo. KPK hadir untuk memastikan tata kelola sektor sawit di Gorontalo berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dalam jalannya rapat, seluruh instansi yang hadir memaparkan permasalahan yang mereka tangani sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemaparan diawali oleh DPRD Provinsi Gorontalo melalui anggota DPRD Umar Karim, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari berbagai instansi terkait.

Dari hasil pemaparan, diketahui bahwa permasalahan yang mengemuka hampir serupa dengan temuan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Beberapa isu utama di antaranya adalah masyarakat yang tidak memperoleh hak pengelolaan kebun plasma, rendahnya pendapatan petani plasma, serta lemahnya sistem kemitraan antara perusahaan dan koperasi petani.

Masalah lain yang turut disorot ialah ketidaklengkapan perizinan sejumlah perkebunan dan industri sawit, ribuan hektar lahan sawit yang terlantar, hingga koperasi plasma mitra perusahaan yang belasan tahun tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, terdapat pula laporan dugaan penyerobotan lahan masyarakat dan indikasi kriminalisasi terhadap petani sawit.

Dalam kesimpulan akhir, KPK memberikan batas waktu kepada seluruh instansi hingga 5 Desember 2025 untuk menuntaskan seluruh data dan analisis permasalahan yang ada. Semua laporan tersebut wajib diserahkan kepada KPK untuk dibahas dalam Rakor akhir yang akan digelar di Kantor KPK Jakarta, bersama kementerian terkait dan aparat penegak hukum. Rapat lanjutan tersebut direncanakan berlangsung pada Desember tahun ini.

Usai Rakor tersebut, KPK akan memberikan waktu kepada masing-masing instansi untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai kewenangannya dengan tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian.

Tri Budi Rahmanto menegaskan agar seluruh pihak serius menyelesaikan permasalahan sawit di Gorontalo dan tidak menunda langkah korektif.

“KPK mengingatkan semua instansi agar benar-benar berkomitmen menuntaskan persoalan sawit di wilayahnya. Jika tidak diselesaikan secara serius, bukan tidak mungkin KPK menempuh langkah hukum lainnya,” tegas Tri Budi.

Gorontalo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi tata kelola perkebunan serta pengelolaan sawit di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama sejumlah pimpinan daerah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat itu, hadir pula perwakilan KPK, Tribudi Rahmanto, yang menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola sektor perkebunan sawit agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Hari ini kita melaksanakan koordinasi dalam rangka perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Kami berharap ada pembenahan pada sistem database, karena data sangat penting bagi regulator—dalam hal ini dinas terkait—untuk melakukan pengawasan terhadap industri sawit. Kami juga mendorong kepatuhan pelaku usaha, baik dari sisi perizinan maupun keuangan, agar dapat berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah,” ujar Tribudi kepada barakati.id usai kegiatan, Kamis (12/11/2025).

Tribudi menambahkan bahwa tata kelola yang baik akan memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kontribusi ekonomi bagi daerah dan masyarakat, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang positif.

“Kita ingin tata kelola sawit diperbaiki agar tidak ada korupsi. Selain itu, industri ini harus memberikan manfaat maksimal kepada daerah dan masyarakat, serta menghindari konflik sosial akibat tumpang tindih lahan. Itu yang menjadi fokus KPK,” tegasnya.

KPK, lanjutnya, telah menyiapkan enam tahapan tindak lanjut, salah satunya adalah koordinasi lanjutan dalam satu bulan ke depan untuk memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang masih menghambat sektor sawit di Gorontalo.

Saat ditanya mengenai pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, Tribudi menjelaskan bahwa KPK akan mendorong instansi teknis untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.

“Kalau KPK fokus pada aspek korupsinya, maka sektor perkebunan tentu menjadi kewenangan instansi teknis. Kami mendorong agar lembaga terkait tidak ragu menegakkan aturan,” jelasnya.

Selain itu, KPK juga menyoroti pentingnya digitalisasi data perkebunan sawit di tingkat pemerintah provinsi, agar semua informasi dapat diakses secara terbuka dan terintegrasi.

“Kami mendorong pemerintah provinsi membuat sistem digitalisasi data sawit dari hulu hingga hilir, termasuk peta lahan aktif maupun tidak aktif agar bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan menilai kepatuhan pelaku usaha,” paparnya.

Di akhir penyampaiannya, Tribudi Rahmanto mengajak seluruh pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, untuk berpartisipasi aktif memberikan informasi terkait kondisi dan tata kelola sawit di daerah.

“Kami berharap masyarakat dan pihak perusahaan dapat menyampaikan informasi sebanyak mungkin demi perbaikan tata kelola sawit yang memberi manfaat bagi semua pihak,” pungkasnya.