Connect with us

Advertorial

Marten Kuatkan Daerah Perbatasan Melalui Seminar

Published

on

Walikota Gorontalo Marten A. Taha mendukung penguatan terhadap daerah perbatasan Indonesia, melalui seminar penguatan daerah perbatasan dalam melaksanakan RPJMN Jumat 10/1/20 di kabupaten anambas kepulauan Riau.

Hal ini menurut Marten sangat penting, karena daerah perbatasan merupakan wilayah pertahanan negara, serta bisa menjadi daerah yang mampu menarik investor untuk berinvestasi ke tanah air.

“Kabupaten Anambas, adalah daerah yang kaya akan pariwisata. Sehingga, daerah ini dapat menjadi parameter dalam Pengembangan sektor pariwisata alam, meskipun kota gorontalo hanya mengadalkan sektor jasa dan perdagangan. namun apa bila dikelola dengan baik dan memberikan kemudahan berinvestasi, bisa menarik investor datang ke Gorontalo,” ujar Marten.

Berkaitan dengan penguatan daerah perbatasan, Ia jelaskan ada lima hal yang menjadi fokus Pemerintah Pusat ke daerah. Diantaranya pengembangan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, eregulasi, penyerdehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

SDM menjadi prioritas pemerintah pusat, karena pengembangan dan penguatan SDM ini mencakup seluruh bidang. Baik itu pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pariwisata, keuangan dan lain-lain. Sehingga pada implementasi program peningkatan SDM, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi dan pusat dapat memastikan kalau di nagara ini tidak ada pengangguran.

“Seperti pada program Pemerintah Pusat yang bahasa programnya, pengangguran akan diberikan gaji. Pada konsep program, tentu pemerintah pusat memberikan bantuan dana pada pemerintah daerah, untuk membiayai para calon pekerja produktif walau mereka belum memiliki pekerjaan,” terang Marten.

Kemudian program infrastruktur, yang diketahui pemerintah pusat menaruh perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur daerah terpencil dan perbatasan.

Karena dengan pembangunan yang begitu pesat di suatu daerah terpencil dan perbatasan, akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di negara ini. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan dengan program pemerintah pusat, yakni eregulasi atau penyerdehanaan regulasi di setiap Pemerintah Daerah.

“Artinya, dengan disederhanakan regulasi seperti pembuatan izin usaha, maka akan mempermudah pelaku usaha dan investor melakukan pengurusah izin. Nah, dengan demikian mereka akan menjadi betah berinvestasi di daerah,” jelas Marten.

Selanjutnya penyerdehanaan birokrasi, yang bersifat internal di masing-masing pemerintahan daerah. Marten jelaskan lagi, penyerderhanaan birokrasi ini sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan roda pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik.

Penyerdehanaan birokrasi ini dilakukan, ketika pemerintahan daerah terkait tidak mengalami peningkatan kinerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nya. Contoh, dalam pemberian pelayanan perijinan usaha yang masih berbelit-belit, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan investasi di daerah. Ini menurutnya, sangat fatal dan sangat wajar dilakukan penyerderhanaan birokrasi.

“Terakhir, yang menjadi fokus Pemerintah Pusat di daerah, yakni program transformasi ekonomi. Berbicara soal perekonomian daerah, tentu erat kaitannya dengan perkembangan zaman, sehingga dikenal dengan ekonomi digital. Naik dan surutnya perekonomian daerah, bisa dilihat dari berbagai faktor, salah satunya geliat pelaku usaha ditengah perkembangan zaman yang canggih”

“Artinya, jika pelaku usaha tidak memanfaatkan dengan baik era digital yang sekarang ini, maka mereka akan ketinggalan, bahkan menjadi acaman bagi mereka dan pemerintah daerah. Beberapa hal ini tentunya, saya berharap dapat menjadi perhatian bagi peserta seminar,” tutup Marten.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Genangan Air dan Jalan Rusak Jadi Sorotan Reses Fikran Salilama di Kota Gorontalo

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikran Salilama, S.I.P, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024-2025. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Ampi, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan dihadiri oleh sejumlah warga serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Fikran mengungkapkan bahwa masyarakat Sipatana menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, salah satunya adalah genangan air akibat tidak adanya saluran pembuangan yang memadai.

“Masalah genangan ini sangat mengganggu. Masyarakat butuh solusi segera, dan melalui reses ini kami akan teruskan dan perjuangkan masuk ke dalam program prioritas,” tegas Fikran.

Kehadiran Dinas PU turut membantu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait rencana penanganan genangan dan sistem drainase di kawasan tersebut.

Selain itu, Fikran juga menyampaikan bahwa masyarakat menyoroti kondisi Jalan Palma, yang dinilai sangat memprihatinkan terutama di bagian tikungan.

“Terkait Jalan Palma, tadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi, Pak Aris. Alhamdulillah, menurut beliau, DED (Detail Engineering Design) untuk pekerjaan Jalan Palma sudah tersedia dan tinggal diusulkan untuk pelaksanaan,” jelas Fikran.

Langkah ini menunjukkan komitmen Fikran untuk bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga, dengan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan infrastruktur tidak berlarut-larut.

Fikran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD Provinsi.

“Semua masukan dan keluhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan dalam rapat bersama mitra kerja. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango

Published

on

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler