Connect with us

Ruang Literasi

Antara Kegaduhan, Suara Mahasiswa dan Kebijakan Pemprov Gorontalo

Published

on

Oleh : Fian Hamzah – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo

Ada yang unik dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tidak hanya penerapan PSBB yang lucu, Pemprov pun tak segan menyasar anggaran beasiswa daerah dalam agenda akbar penanganan Covid-19. Sekilas ini mulia dan sulit dibantah, sebab topeng kemanusiaan menjadi penghalang dari segala rupa yang tertumbuk akal. Lazimnya penggeseran anggaran di tengah pandemi turut menjadikan Pemprov gelap mata dengan pangkas kiri kanan, alhasil Pemprov menjadi pihak penyelamat rakyat yang sekaligus menghabisi cita.

Kontemporer, publik dibuat sulit mencerna kebjikan Pemprov Gorontalo. Sekian banyak opsi anggaran yang tersaji di “brankas”, Pemprov menjatuhkan pilihan pada anggaran cita-cita manusia muda Gorontalo (beasiswa daerah). Keputusan di atas kertas berlari tanpa alur ‘meja’ yang seharusnya. Benar, bahwa hal ini tidak diketahui oleh Badan Anggaran DRPD Provinsi Gorontalo. Tiba-tiba anggaran yang mengandung sejuta mimpi demi kelangsungan belajar di kelas lenyap dengan segala polombuango yang menyusulnya.

Beasiswa pendidikan bagi Pemprov seolah sekadar janji yang menandingi kecepatan suara. Segera menghilang dari harapan apalagi implementasi. Jika Pemprov serius untuk urusan pendidikan tentu Pemprov akan menjauhi keputusan menyakitkan itu. Melalui persoalan beasiswa ini Pemprov perlu disadarkan dari gemerlapnya pentas citra bagi-bagi sembako. Beasiswa ini akan sangat berarti bagi kelangsungan hidup mahasiswa demi menggapai cita-cita yang terlanjur berakar dalam sanubari, juga akan sangat bermanfaat bagi segenap keluarga penerima beasiswa sebab mereka turut terbantu. Sebaliknya, jika Pemprov yang kukuh mempertahankan anggaran pemeliharaan jalan raya, renovasi gedung, tunjangan wira-wiri dan sebagainya di saat pandemi, manusia mana yang dapat menganggap Pemprov berbakti kepada rakyat khususnya mahasiswa?

Kritik yang sering penulis sampaikan harusnya dijawab dengan baik dan bijaksana oleh pihak pemerintah, bukan membenturkan para pengkritik dengan jawaban-jawaban yang tidak relevan di hadapan rakyat. Sungguh disesalkan, jawaban yang diberikan sangat tidak layak serta tidak mencerminkan pemerintah yang tulus dan benar-benar mengabdi pada rakyat. Jawaban dengan irama yang menjijikan, dibungkus dengan makna mengungkit-ungkit, meminta terima kasih atas jasa yang sejatinya adalah hak kami sebagai warga negara.

Selanjutnya, semua tentu sadar serta mampu memahami bencana kemanusiaan non alam ini perlu simpati dan kerja sama kita dalam penanggulangannya. Di sini penulis ingin meluruskan pada khalayak bahwa penulis bukan pada posisi untuk menciptakan kegaduhan di Gorontalo, namun lebih pada sebuah pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang tidak pro terhadap kepentingan umat. Jangan karena wabah Covid-19 ini kita lupa dan abai terhadap segala bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, wabah ini selain membuat perekonomian Gorontalo ‘rusak’ juga dapat menimbulkan masalah baru yakni banyak kebijakan yang keliru bahkan salah. Tentu kebijakan yang salah ini akan berpotensi pada korupsi yang tidak diketahui oleh rakyat.

Melalui ini, penulis perlu mencerahkan khalayak sekaligus menjangkau nalar pemerintah yang mungkin kebingungan dengan seluruh keanehannya, bahwa dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus yang termaktub pada Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termaksud kebijakan dalam bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termaksud kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Mari kita cermati dengan mata yang terbuka dan pikiran yang tidak tidur bahwa kebijakan penggeseran beasiswa daerah apakah untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis? Atau sekadar tumbal dari laci proyek pembangunan yang belum urgen agar tidak tersentuh. Polemik ini adalah salah satu upaya untuk membuka tabir bahwa Gorontalo harus ditelisik. Dari kebijakan hingga potensi korupsi yang terbuka, tentu hal-hal seperti ini juga perlu adanya pengamatan dan pengawalan yang baik dari semua unsur yang ada di Gorontalo, mahasiswa wajib turut andil. Anggaran penanggulangan corona virus itu besar, jangan sampai ada penyelewengan dalam prosesnya.

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan pada khalayak bahwa perjuangan penulis dan rekan-rekan bukan merupakan upaya untuk menciptakan kegaduhan di Gorontalo. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama mahasiswa terhadap pemerintah dengan berdiri kokoh pada kutub kritik yang sunyi dan rasional, melalui gerakan untuk menciptakan transparansi yang berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran pemerintah Gorontalo. Kalian tidak sendiri wahai pemerintah, kami memantau segala lakon yang dipertontonkan. Perjuangan kami belum selesai.

Gorontalo

Dari Gunung ke Kampus: MAPALA_STA Genap 30 Tahun Membumikan Nilai Ekologis

Published

on

Tiga dekade perjalanan Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Amai (MAPALA_STA) bukan sekadar deretan angka, melainkan cermin nilai, perjuangan, dan eksistensi. Organisasi ini lahir dari semangat petualangan yang berpadu dengan kesadaran ekologis serta tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi.

Dalam peringatan 30 tahun MAPALA_STA, Rahmat Djaba — Ketua NGO Tomini Initiative Indonesia (To_Innesia) sekaligus senior Mapala_STA IAIN Sultan Amai Gorontalo — menyampaikan pesan reflektif bertajuk “Menuju Terbangunnya Nilai Hakiki Pelestari Bumi.” Ia menegaskan bahwa gerakan pencinta alam harus melampaui romantika petualangan menuju kesadaran ilmiah, sosial, dan spiritual.

MAPALA Sebagai Pengusung Nilai Hakiki

Rahmat menekankan, Mahasiswa Pencinta Alam harus menjadi pelopor perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme — pandangan yang menempatkan seluruh unsur alam sebagai entitas bernilai intrinsik yang wajib dihormati dan dilindungi.

Menurutnya, ada tiga nilai hakiki yang perlu dihidupkan dalam gerakan pencinta alam:

  1. Kesadaran Ilmiah dan Kritis
    Menjaga bumi bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan ilmiah. Sejalan dengan laporan IPCC 2023, krisis iklim merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang tidak berkelanjutan.

  2. Kesadaran Sosial dan Humanistik
    Kerusakan alam paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan komunitas adat. Karena itu, perjuangan ekologis harus berjalan seiring dengan perjuangan keadilan sosial. Paus Paulus VI (1971) menegaskan, “Ketidakadilan terhadap manusia adalah ketidakadilan terhadap ciptaan.”

  3. Kesadaran Spiritual Lintas Iman
    Alam adalah kitab suci terbuka. Rahmat menegaskan pandangan lintas agama terkait pelestarian bumi:

  • QS. Al-A’raf :56 menyerukan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

  • Kejadian 2:15 menyebut bahwa Tuhan menempatkan manusia di taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya.

  • Prinsip Ahimsa dalam Hindu dan ajaran Metta Sutta dalam Buddhisme menegaskan kasih universal terhadap seluruh makhluk hidup.

Tiga Dekade Refleksi Gerakan MAPALA_STA

Selama 30 tahun, MAPALA_STA telah berevolusi dari komunitas petualang menjadi laboratorium etika ekologis. Namun, Rahmat mengajak seluruh anggota untuk merefleksikan arah gerakan:
“Apakah kegiatan kita masih sebatas mendaki dan berpetualang, atau sudah menjadi gerakan ilmiah yang melahirkan solusi konkret bagi keberlanjutan lingkungan?”

MAPALA_STA, lanjutnya, harus menjadi agen perubahan ekologis di kampus dan masyarakat dengan mengintegrasikan riset, advokasi, dan aksi nyata. Kegiatan pendakian sebaiknya menghasilkan data konservasi, ekspedisi melahirkan riset biodiversitas, dan aktivitas sosial menumbuhkan kemandirian ekologis masyarakat.

Di tingkat kampus, Rahmat menegaskan pentingnya mewujudkan konsep Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah secara terintegrasi. Salah satu langkah nyata yang ia contohkan adalah penanaman multi-purpose tree species (MPTS) — pohon yang menghasilkan buah, sayur, dan obat-obatan sekaligus menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan air.

Menjadi Sentrum Perubahan dan Pelestari Bumi

Menurut Rahmat, menjadi pelestari bumi berarti membangun etos ekologis berkelanjutan yang menyatukan pengetahuan, moral, dan spiritualitas. Ia mengutip pemikiran Seyyed Hossein Nasr (1996) dalam Religion and the Order of Nature, yang menyebut krisis ekologis modern lahir dari hilangnya kesadaran sakral terhadap alam.

“Tugas kita adalah mengembalikan kesakralan itu melalui ilmu, iman, dan tindakan. Mapala harus menjadi ekologi moral bangsa, penjaga nilai, dan penggerak kesadaran ekologis lintas generasi,” ujarnya.

Menutup pesannya, Rahmat Djaba mengutip sabda Nabi Muhammad SAW:
“Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat.” (HR. Muslim)

“Tiga puluh tahun ini menjadi momentum reflektif bagi kita untuk menegaskan jati diri, bukan sebagai penakluk alam, tetapi penjaga keseimbangannya,” imbuhnya.
Ia menutup dengan ajakan penuh makna: “Mari kita jawab amanah itu bukan dengan wacana, tetapi dengan aksi nyata untuk bumi kita.”

Continue Reading

Ruang Literasi

Perempuan yang Dilamar oleh Langit

Published

on

Sandy Syafrudin Nina

Gorontalo – Malam itu, air di Danau Limboto meluap, orang-orang tak menyangka Danau yang sekian tahun tenang, kini menampakkan amarahnya. Air danau Limboto sangat cepat masuk ke rumah-rumah warga, bahkan menyentuh hingga seng pemukiman nelayan. Orang-orang saling bahu membahu menolong. Para Relawan disetiap lembaga kemanusiaan ikut merespon. Berita menyebar di mana-mana, banjir besar Danau Limboto menjadi pusat perhatian.

Aku yang tergabung dalam barisan lembaga kemanusiaan Rumah Zakat segera ikut merespon dengan kawan-kawan lainnya; meng-evakuasi, membagikan makanan siap saji, hingga keputusan membangun Dapur Umum untuk warga yang terdampak banjir Danau Limboto. Banjir itu berlangsung lama, kira-kira 3-4 bulan air tersebut barulah surut total.

Dapur Umum menjadi bab baru bagi setiap orang yang terlibat sebagai relawan di sana; ada masyarakat umum yang ikut membantu, lalu meramaikan dapur umum, ada relawan baru yang bergabung, ada relawan lama yang bertugas. Dapur umum bukan sekadar dapur, ia adalah kumpulan kontribusi, perkenalkan, cerita, serta doa-doa kecil yang selalu didengar oleh langit. Itulah awal mula aku pribadi mengenal sosok adik Cindrawati Rahman; relawan baru di dapur umum, yang begitu mendedikasikan tenaganya untuk menopang makanan agar terbagikan dalam waktu dan jumlah yang telah ditetapkan.

Keseharian adik Cindrawati Rahman, ia selalu bermain dengan kucing dan memakai headset khas miliknya berwarna pink. Keseharian teman-teman relawan saling mengajak dalam kebaikan, saat adzan berkumandang semua saling mengingatkan untuk salat, begitupun para akhwat, termasuk dik Cindrawati Rahman.

Sampai kabar itu pun tiba. Tadi malam, satu provinsi Gorontalo digegerkan oleh berita lakalantas yang menewaskan satu wanita bercadar di tempat dengan kondisi kepala yang memprihatinkan karena terlindas konteiner. Setelah ditelusuri ternyata wanita bercadar itu punya history sebagai Relawan Rumah Zakat Gorontalo, ia terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan.

Orang-orang akhirnya ramai memperdebatkan, kalaulah dia bercadar dan baik kenapa kematiannya begitu tragis. Padahal kematian itu rahasia Allah, Allah yang memiliki kendali dan kehendak atas umur dan bagaimana kita meninggal di akhir nanti. Orang-orang ramai membicarakan itu, sampai mereka lupa, bahwa adik Cindrawati Rahman meninggal dunia di malam Jum’at, Rasulullah ﷺ bersabda:

> “Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah (azab) kubur.”

— HR. Ahmad (no. 6546), Tirmidzi (no. 1074)

Imam At-Tirmidzi berkata: “Hadis ini hasan sahih.”
Syaikh Al-Albani juga mensahihkannya dalam Ahkamul Jana’iz (hal. 49).

Bukan hanya itu, Adik Cindrawati Rahman yang menggunakan cadar ini, saat pakaian di tubuh tersingkap, masyarakat berbondong-bondong dan bergegas memperbaiki pakaiannya tersebut. Beginilah cara Allah menjaga aurat wanita yang terbiasa menjaga auratnya.

Dan, entah apa amalan langit yang dilakukan oleh Adik Cindrawati Rahman ini, sampai-sampai wajahnya tak diizinkan untuk terlihat sedikitpun oleh laki-laki yang berkerumun di tempat itu, bahkan oleh laki-laki yang ada di tempatnya. Wajahnya disembunyikan oleh Allah hingga ia meninggal dunia.

Ingatlah, kematian itu rahasia Allah, ada orang yang meninggal dengan tubuh yang lengkap tetapi ia meninggal di tempat bermaksiat; club malam, tempat narkoba, dll. Jadi kejadian-kejadian menuju kematian itu sepenuhnya rahasia Allah. Dan kita doakan, semoga Adik Cindrawati Rahman dengan kebaikannya yang selalu membantu orang banyak, mendapat balasan yang indah di sisi Allah.

Ketika langit telah melamar seorang wanita, wajahnya pun disembunyikan hingga akhir hidupnya.

📝 Sandy Syafrudin Nina
Penulis Lepas, Yang Melepaskan Tulisan.

Continue Reading

Ruang Literasi

Ketika Orang Tidak Kompeten Jadi Viral, Kaum Terpelajar Malah Diam

Published

on

Menggugat Kaum Terpelajar (Bagian II)

Oleh: Zulfikar M. Tahuru

“Intelektual sejati bukan yang paling tahu, tapi yang paling berani menyampaikan kebenaran.”
— Edward Said

Kaum terpelajar di negeri ini sering kali terlalu sibuk mencari kebenaran, tapi lupa memperjuangkannya di ruang publik.
Mereka hadir di ruang riset, diskusi, dan seminar — namun jarang berdiri bersama rakyat ketika persoalan sosial muncul di depan mata. Saat kekisruhan sosial terjadi, mereka memilih diam: takut diserang, takut disalahpahami, takut kehilangan posisi.

Namun ketika orang-orang yang tidak kompeten berbicara lantang di publik — dengan analisis dangkal tapi retorika meyakinkan — kaum terpelajar justru mulai mengeluh soal “rendahnya kualitas wacana publik”. Padahal, orang-orang tidak kompeten itu jadi viral karena diamnya kaum terpelajar.

Lihat saja apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara belum lama ini.
Publik dikejutkan oleh dugaan pungutan liar dalam proses seleksi PPPK. Massa rakyat turun ke jalan menuntut keadilan. Di tengah aksi itu, seorang anggota DPRD malah tampak mencibir para demonstran — dan gestur itu langsung viral.

Alih-alih membahas akar masalah seperti praktik pungli atau sistem rekrutmen yang tidak adil, media sosial justru ramai memperdebatkan gestur dan ekspresi wajah.
Yang lebih ironis, percakapan publik kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, maupun etika politik. Tapi karena mereka viral, suaranya dianggap paling benar.

Inilah akibat dari vakumnya suara kaum terpelajar.
Ketika para akademisi, peneliti, dan kaum intelektual tidak hadir memberi pencerahan, ruang itu diisi oleh siapa saja yang paling berani bicara — bukan yang paling paham persoalan.
Dan pada titik itu, kebenaran berubah menjadi tontonan.

Kaum terpelajar sebetulnya tidak kekurangan kapasitas.
Setiap tahun mereka menghasilkan ribuan penelitian, banyak di antaranya dibiayai negara.
Namun, publik jarang sekali bisa memahami isi riset-riset itu — bukan karena bodoh, tapi karena bahasanya tidak pernah disederhanakan.
Laporan akademik berakhir di rak kampus, sementara masyarakat tetap haus penjelasan.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, pengetahuan sering menjadi modal simbolik — alat mempertahankan gengsi, bukan memperjuangkan perubahan.
Ilmu berhenti sebagai tanda status sosial, bukan sebagai alat pencerahan.

Kita hidup di zaman ketika semua orang bisa menjadi “pakar instan”.
Internet memberi panggung pada siapa pun, tanpa verifikasi kemampuan.
Akibatnya, kebebasan bicara meluas, tapi kewenangan berbicara hilang.

China baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial: hanya mereka yang memiliki kualifikasi profesional terverifikasi yang boleh membahas topik-topik serius seperti keuangan, pendidikan, hukum, dan kesehatan.
Bagi sebagian orang, kebijakan ini terdengar otoriter. Tapi kalau dipikir jernih, ada benarnya juga.

Karena di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia, kita kini menghadapi ancaman serupa:
bukan sensor negara, melainkan banjir opini tanpa kapasitas.

Masalahnya bukan kebebasan berbicara, tapi hilangnya tanggung jawab intelektual.
Dan di situlah seharusnya kaum terpelajar mengambil peran — bukan membungkam, tapi menyehatkan ruang publik dengan argumentasi yang jernih dan berbasis pengetahuan.

Tanggung Jawab Moral Kaum Terpelajar

Kaum terpelajar perlu belajar dari Antonio Gramsci, yang menyebut bahwa setiap zaman butuh intelektual organik — mereka yang tak hanya berpikir untuk rakyat, tapi berpikir bersama rakyat.
Bukan sekadar menulis jurnal, tapi menyederhanakan gagasan agar bisa dipahami tukang ojek, petani, guru, dan mahasiswa.
Karena ilmu yang tidak bisa diakses rakyat hanyalah kesombongan intelektual.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler