Connect with us

Daerah

Buka Seleksi Jabatan, 2 Pesan Wali Kota Gorontalo Untuk Pansel dan Peserta

Published

on

Ada dua hal yang disampaikan Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, saat membuka seleksi terbuka dan kompetitif pejabat pimpinan tinggi pratama, di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2020 Senin (19/10/2020) di Maqna Hotel Gorontalo.

Dua hal tersebut diantaranya, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku oleh Panitia Seleksi (Pansel). Dengan melakukan penilaian yang objektif kepada seluruh peserta, serta menjunjung tinggi kode etik perilaku pansel.

Kemudian keseriusan seluruh peserta untuk mengikuti seleksi tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan siapapun yang terpilih pada seleksi tersebut, Marten berharap bisa memberikan peran yang terbaik bagi Pemerintah Kota Gorontalo, untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dari jabatan yang akan diemban nanti.

Dia jelaskan lagi, bahwa salah satu program percepatan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, yakni menuntut semua untuk melakukan penataan dan perbaikan sistem di bidang manajemen ASN.

Lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara, mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah, harus dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif yang dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel hal ini.

Undang-undang ini pula mengubah pola karir ASN dari pendekatan sistem karir tertutup, yang sangat berorientasi pada senioritas, hubungan kerabat kepada pendekatan sistem karir terbuka. Dan tetunya mengedepankan kompetisi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak dan lintegritas.
Serta tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul dan jenis kelamin.

“Oleh karena itu pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ini, memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai negeri sispil di lingkijngan instansi pemerintah daerah provinsi kabupaten / kota maupun instansi vertikal, yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk dapat berkompetisi mengikuti seleksi terbuka,” ujar Marten.

Esensi dari pelaksanaan seleksi terbuka ini, adalah mencari pejabat yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk menduduki suatu jabatan. Dirinya mengibaratkan bahwa, seleksi terbuka ini sama hal dengan seleksi seorang orang driver atau sopir.

“Saya yakin bahwa panitia seleksi tidak akan bermain-main dengan proses rekrutmennya, karena kesalahan dalam memilih driver akan langsung dirasakan oleh user nya. Tujuan rekrutmennya harus jelas, standar kompetensinya juga jelas, dan hasil yang diharapkan juga jelas, yaitu seorang driver yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dimana sang driver harus mahir mengemudikan kenderaan, paham aturan lalu lintas, dan tentu saja pandai menjaga kondisi kendaraan tetap baik,” jelas Marten.

“Oleh karana itu, melalui kegiatan seleksi terbuka ini, saya berharap akan lahir para pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kapasitas, kompetensi serta berkinerja tinggi dalam membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Gorontalo. Dan tentu yang paling diuntungkan adalah masyarakat, sebagai pihak yang menerima layanan dari birokrasi,” pungkas Marten.(tmHMS).

Advertorial

Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo

Published

on

Pohuwato – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mempererat tali silaturahmi antar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Setelah bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melanjutkan kunjungannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Senin (23/03/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda open house Idulfitri, yang berlangsung penuh kehangatan di Bantayo Lo Yiladia, rumah jabatan Wali Kota Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel, serta sejumlah pejabat pemerintahan kota lainnya.

Dari pihak Pemkab Pohuwato, hadir Bupati Saipul A. MbuingaWakil Bupati Iwan S. Adam, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nanto. Turut pula mendampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan organisasi kewanitaan seperti Ketua TP-PKK Ny. Selfi Mbuinga MonoarfaKetua PIAD Erna Giasi, dan Ketua DWP Ny. Suriyati Iskandar Datau.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo.

“Semoga di hari yang fitri ini hati kita kembali bersih dan jernih, serta kebersamaan antara dua daerah ini terus terjaga untuk membangun wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurut Bupati Saipul, sebagai daerah yang berada dalam satu lingkup provinsi, Pohuwato dan Kota Gorontalo perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik dalam aspek pembangunan maupun pelayanan masyarakat.

“Terlebih Kota Gorontalo merupakan daerah tertua di provinsi ini. Maka penting bagi kita untuk menjalin kerja sama yang harmonis agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama, sebagai simbol eratnya hubungan antar pemerintah daerah di Gorontalo yang diharapkan terus berlanjut di masa mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo

Published

on

Pohuwato – Usai melakukan kunjungan ke Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melanjutkan silaturahmi ke Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Minggu (22/03/2026).

Rombongan Pemerintah Daerah Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam disambut hangat oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Gorontalo, Rusli Habibie; Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo; Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili; Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto; serta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sopian Ibrahim.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pohuwato, turut mendampingi Bupati antara lain Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, para asisten daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan open house tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan peringatan Idulfitri yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain sebagai ajang kebersamaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Anggota DPR RI Rusli Habibie. Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin harmonis dan produktif.

“Momentum Idulfitri ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Saipul.

Usai dari kediaman Wakil Gubernur, rombongan Pemda Pohuwato melanjutkan kunjungan silaturahmi ke Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili bersama Ketua PIAD Provinsi Gorontalo, Nurjana H. Yusuf.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan keakraban tersebut diharapkan dapat semakin memperkokoh hubungan antarlembaga pemerintahan, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih maju di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Daerah

Setelah Disinggung Presiden, Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Seharga 8,5 Miliar Rupiah ke Kas Daerah

Published

on

Rudy Mas'ud Gubernur Kalimantan Timur

KALTIM – Komitmen efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan memasuki babak baru. Proyek pengadaan mobil dinas mewah dengan pagu anggaran mencapai Rp85 miliar kini dinyatakan telah dibatalkan sepenuhnya.
Langkah ini merupakan respons langsung sekaligus bentuk kepatuhan atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyindir penggunaan kendaraan impor yang dinilai tidak mendesak.

​Pemerintah melalui instansi terkait memastikan bahwa seluruh proses administrasi pengadaan tersebut telah dihentikan. Fokus kini dialihkan pada optimalisasi anggaran untuk program-program yang lebih menyentuh kepentingan publik serta dukungan penuh terhadap industri otomotif dalam negeri, sejalan dengan visi hilirisasi dan kemandirian bangsa.

​Pejabat terkait menegaskan bahwa tidak ada lagi kelanjutan dari rencana pembelian armada kendaraan mahal tersebut. Proses penarikan berkas pengadaan di sistem lelang elektronik pun diklaim telah rampung secara menyeluruh.
​”Pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut sudah tuntas dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan efisiensi,” ujar pernyataan resmi pihak kementerian terkait yang dikutip dari laporan nasional.

​Data dari media nasional lain, seperti Antara dan Kompas, memperkuat langkah ini dengan mencatat adanya pergeseran tren kebijakan di kementerian-kementerian untuk mulai beralih menggunakan kendaraan taktis atau mobil produksi lokal seperti Maung produksi PT Pindad. Pergeseran ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan instruksi strategis untuk memperkuat kedaulatan industri nasional.

​Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo memang menekankan agar jajaran menteri hingga kepala lembaga tidak lagi pamer kemewahan dengan fasilitas impor.
​”Saya minta menteri-menteri, wakil menteri, tidak lagi pakai mobil impor. Ini soal kebanggaan nasional,” tegas Presiden Prabowo dalam pidato arahannya.

​Dengan tuntasnya pembatalan anggaran senilai Rp85 miliar ini, dana tersebut rencananya akan direlokasi ke pos anggaran lain yang lebih produktif. Keputusan ini diharapkan menjadi preseden bagi seluruh instansi daerah maupun pusat dalam mengelola keuangan negara dengan prinsip kesederhanaan dan keberpihakan pada produk lokal.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler