Connect with us

News

Anggota Komisi III DPRD Sebut Ada “Kongkalingkong” di Pembagian BPNT

Published

on

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Suwandi Musa

KABGOR-Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Suwandi Musa bicara blak blakan mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia menuding telah terjadi manipulasi suplier serta pengambilan keuntungan pribadi dalam proses penyaluran BPNT oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

“Ini kan selama ini hanya dugaan saya, ternyata sudah mendapatkan bukti informasinya. Jadi suplier itu dibagi-bagi. Ini daftar pembagian distributor sebagai suplier, di wilayah Batudaa Pantai dengan Tibawa. Ini ada Almaghfirah, UD. Rezki, UD. Fitrah, UD. Rajawali. Ini apa-apaan ini !?” ujar Suwandi dengan nada marah saat diwawancarai di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (3/6).

Tindakan dinsos membagi-bagi suplier ini dikatakan Suwandi jelas-jelas melanggar peraturan menteri sosial No.20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa koordinator daerah dilarang melakukan pengarahan, intervensi pembelanjaan, ataupun semacamnya. Dan status dinas sosial dalam program BPNT adalah sebagai koordinator di daerah.

“Itu disebutkan pada pasal 37 ayat 1 bunyinya ‘koordinator daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 huruf B, dilarang mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada KPM BPNT untuk 1. Melakukan pembelenjaan di warung tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warung dan atau membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung, menjadi pemasok bahan pangan di e-warung, dan kewenangan membentuk e-warung,” ujar Suwandi.

Ia menilai, jika sudah seperti ini yang dilakukan dinsos, sama halnya mereka meminjam tangan para suplier dan kemudian menjadi pemasok di e-warung. Sedangkan kewenangan e-warung mutlak tanggung jawab bank penyalur dalam hal ini bank BRI.

Dirinya juga menilai tindakan ini sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan secara pribadi para oknum jika koordinator wilayah sudah berposisi sebagai pemasok bahan pangan di e-warung. Padahal yang seharusnya diawasi dalam pelaksanaan BPNT adalah kuantitas, tepat jumlah dan sasarannya serta kualitasya. “Bukan menentukan supliernya,” tukas Suwandi.

Suwandi dalam kesempatan itu meminta kadis sosial untuk memahami benar ketentuan pedoman tentang penyaluran BPNT yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Apakah itu peraturan menteri sosial nomor 11 ataupun permensos nomor 20.

“Koordinator daerah itu tidak boleh dan posisi dinas sosial itu masuk dalam lingkup itu,” tukas Suwandi.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial Kabgor Husain Ui mengatakan tuduhan anggota dewan terhadapnya adalah fitnah. Ia mempertanyakan bukti yang menjadi dasar aleg sehingga beranggapan bahwa pihak dinsos telah bermain curang dalam pelaksanaan BPNT.

“Apakah ada surat yang saya keluarkan terkait penentuan suplier itu ? Saya ingin bicara fakta jangan memfitnah orang. Saya belum keluarkan surat. Umpama si A saya tunjuk untuk suplier di kecamatan ini. Kapan ? mana buktinya ? Itu tidak benar,” kata Husain Ui.

“Saya kira kita disini adalah mitra tentunya segala hal yang kita bicarakan mari kita sama-sama daerah ini kita bangun dengan komunikasi yang sesuai untuk menghindari hal-hal diskomunikasi seperti itu,” sambung Husain.

Gorontalo

Video Pesta di Tengah Duka Banjir Hulawa, Publik Pohuwato Geram

Published

on

Pohuwato – Suasana duka masih menyelimuti Kabupaten Pohuwato usai banjir menerjang Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Warga masih berjibaku dengan lumpur, kerugian, dan trauma akibat bencana tersebut. Namun, di tengah kepedihan itu, beredar sebuah video yang memantik kemarahan publik.

Video yang tersebar di berbagai grup percakapan itu memperlihatkan aktivitas hiburan yang diduga berlangsung di lingkungan perusahaan tambang emas Pani Gold Mine (PGM). Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang berjoget dan berpesta — pemandangan yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat Desa Hulawa yang sedang berduka.

Desa tersebut diketahui berada di sekitar kawasan aktivitas pertambangan perusahaan. Ironisnya, peristiwa itu terjadi di saat pemerintah daerah dan aparat keamanan giat mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar pesta atau keramaian menjelang pergantian tahun. Bahkan, Pemkab Pohuwato sendiri memilih melaksanakan zikir dan doa bersama sebagai wujud empati bagi korban banjir.

Bagi banyak warga, video tersebut dianggap menyakiti hati masyarakat dan menunjukkan kurangnya kepekaan sosial dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak bencana.

“Ini bukan hanya soal pesta, tetapi soal rasa empati dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat lingkungannya,” ungkap salah satu warga yang menyayangkan kejadian itu.

Polemik tersebut segera memicu reaksi luas hingga akhirnya pihak Pani Gold Mine (PGM) memberikan klarifikasi resmi.

Melalui Humas perusahaan, Kurniawan Siswoko, PGM menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas kejadian tersebut.

“Terima kasih atas informasinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya bagi panitia agar dalam menyelenggarakan acara memiliki konsep yang baik dan terarah. Di awal, acara menyambut tahun baru di PGM diisi dengan doa bersama dan kegiatan spontan donasi untuk warga terdampak banjir sebagai bentuk empati dan kepedulian karyawan. Namun, acara ini tercederai dengan kejadian tersebut, dan kami akan melakukan evaluasi,” ujar Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kemarahan publik terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap lebih terhadap tanggung jawab sosial dan moral perusahaan tambang. Banyak warga meminta agar PGM dapat menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, khususnya di saat masyarakat masih dalam masa pemulihan pasca-bencana.

Polemik ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku industri agar lebih berhati-hati dalam bertindak di tengah situasi krisis kemanusiaan dan bencana alam yang melibatkan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

Continue Reading

Gorontalo

Menjelang Tahun Baru, Kondom Ludes di Minimarket Gorontalo

Published

on

Foto (Thinkstock)

Gorontalo – Menjelang pergantian tahun, penjualan alat kontrasepsi jenis kondom di sejumlah minimarket di Kota Gorontalo dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah gerai bahkan sempat kehabisan stok akibat tingginya permintaan dalam beberapa hari terakhir.

Pantauan di beberapa minimarket, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran, menunjukkan rak penjualan kondom tampak kosong atau hanya menyisakan beberapa merek tertentu. Lonjakan pembelian mulai terlihat sejak dua hari menjelang malam pergantian tahun.

“Biasanya penjualan stabil, tapi dua hari terakhir ini meningkat cukup tajam. Beberapa merek bahkan sudah habis,” ujar Zaid, salah satu pegawai minimarket di Kota Gorontalo, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, pembeli tak hanya berasal dari pelanggan tetap, tetapi juga dari konsumen baru yang jarang membeli produk tersebut. Beberapa di antaranya bahkan membeli lebih dari satu kemasan dalam sekali transaksi.

Fenomena serupa juga terlihat di sejumlah minimarket di wilayah Kota Timur dan Kota Tengah. Pengelola toko mengaku harus melakukan pemesanan ulang lebih cepat dari jadwal biasanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan.

“Biasanya stok bisa bertahan beberapa hari, tapi menjelang tahun baru seperti ini cepat sekali habis,” kata seorang pegawai minimarket lainnya.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa meningkatnya pembelian kondom menjelang tahun baru sudah menjadi hal yang berulang setiap tahun. Ia menilai, momen perayaan tahun baru umumnya diikuti meningkatnya aktivitas sosial masyarakat.

“Sudah seperti kebiasaan tiap pergantian tahun. Banyak orang merayakan malam tahun baru bersama pasangan, jadi permintaan kondom pun naik,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan laporan kelangkaan di tingkat distributor. Namun, sejumlah minimarket mengaku masih menunggu pengiriman ulang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Fenomena meningkatnya penjualan kondom menjelang tahun baru ini kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya edukasi kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab di tengah euforia perayaan akhir tahun.

Continue Reading

Gorontalo

Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir

Published

on

Pohuwato – Polemik banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus memanas. Desakan keras kini datang dari Rian Uno, Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga dikenal sebagai anak muda Pohuwato sekaligus bagian dari masyarakat lingkar tambang.

Rian meminta Pemerintah Daerah Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dan segera menjelaskan secara transparan penyebab utama banjir yang merusak permukiman warga tersebut.

Pemerintah daerah harus jujur dan terbuka. Sampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya penyebab banjir di Desa Hulawa. Jangan dibiarkan kabur seperti sekarang,” tegas Rian, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperkeruh situasi dan memicu potensi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antara warga lingkar tambang dan masyarakat umum.

“Kalau penyebabnya karena perusahaan, sampaikan. Kalau karena tambang ilegal, ungkap juga. Jangan masyarakat dibiarkan saling menyalahkan sementara pemerintah memilih diam,” ujarnya.

Kondisi yang Dinilai Kian Berbahaya

Rian menilai ketidakjelasan informasi telah menimbulkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya, muncul saling curiga dan saling tuding antarkelompok, bahkan membuka potensi konflik terbuka.

“Sekarang masyarakat lingkar tambang disalahkan, besok bisa saja perusahaan yang diserang. Semua bisa jadi korban karena pemerintah tidak memberikan kejelasan,” katanya.

Ia menegaskan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah merupakan kunci utama meredam konflik. Tanpa itu, persoalan banjir di Hulawa bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi bisa berkembang menjadi bencana sosial.

Tuntutan Audit dan Investigasi Terbuka

Lebih lanjut, Rian mendesak Pemda Pohuwato segera melakukan audit lingkungan dan investigasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

“Kami tidak mau kesimpulan sepihak. Harus ada audit lingkungan, kajian ilmiah, dan penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik,” ujar Rian menegaskan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum pemerintah terhadap warganya sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Rian menyebut pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Ketua Dewan Penasihat DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melaporkan kondisi tersebut.

“Karena kami, Tani Merdeka Indonesia, adalah mata dan telinganya Presiden Prabowo Subianto, maka kami akan menyampaikan langsung persoalan banjir Hulawa agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Rian juga memperingatkan bahwa jika pemerintah daerah terus bersikap pasif, kepercayaan publik akan runtuh dan penanganan banjir di masa depan akan semakin sulit.

Pemerintah jangan menunggu masalah ini meledak menjadi konflik besar. Buka sekarang, jelaskan sekarang, selamatkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler