DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti keras persoalan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (27/02/2026).​

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun, serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah, Fitriyani Kamali, S.Pd., M.Pd.Kons., bersama jajaran guru dan panitia pelaksana MBG di sekolah tersebut.​

Pihak sekolah menjelaskan, SMA Negeri 1 Limboto Barat saat ini memiliki 40 guru PNS, 9 guru PPPK, serta sekitar 400 siswa penerima manfaat program. Namun, pelaksanaan MBG justru memunculkan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola di tingkat pelaksana.​

“Masalah utama terletak pada sistem distribusi makanan yang dipaketkan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu, sehingga makanan tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima siswa. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang buruk, seperti buah tidak segar, kue kedaluwarsa, hingga telur yang tidak layak konsumsi,” tegas Fitriyani Kamali.​

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah jadwal distribusi yang dilakukan pada jam-jam belajar, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Pihak sekolah juga mengaku mendapat tekanan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padengo untuk menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan, meskipun pada hari tertentu tidak ada pengantaran makanan. “Karena itu, kepala sekolah menolak keras praktik tersebut,” ungkap kepala seksi bidang kesiswaan.​

Keluhan juga datang dari siswa yang menilai porsi makanan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelajar yang beraktivitas penuh setiap hari. Meski diakui bahwa program MBG membantu pemenuhan gizi, pihak sekolah menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada sistem distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pengawasan agar tujuan program benar-benar tercapai.​

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, temuan di SMA Negeri 1 Limboto Barat ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan. Pengawasan disebut harus diperkuat, baik oleh pemerintah daerah, dinas teknis, maupun pengelola SPPG, agar program yang menyasar kebutuhan dasar siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru dan mengancam keselamatan serta kenyamanan peserta didik.

Pohuwato – Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato kembali digelar sebagai upaya mengejar target perluasan areal persawahan, dan tahun ini dilaksanakan di Hotel Aston Kota Gorontalo, Sabtu (28/02/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, yang menunjukkan kuatnya dukungan pemerintah provinsi dan TNI terhadap program ketahanan pangan di daerah.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi, turut hadir mengikuti rakor. Sejumlah pejabat dan unsur terkait juga hadir, antara lain Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Toga Parlindungan Sihotang, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, serta perwakilan instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program cetak sawah.

Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai hal terkait percepatan program, terutama menyangkut tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk pelaksanaan cetak sawah di Pohuwato. Sejumlah kendala teknis dan nonteknis di lapangan diakui menjadi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target, sehingga diperlukan langkah korektif dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Bupati Saipul menjelaskan, jajaran TNI yang dikomandoi Pangdam XIII/Merdeka terus berupaya maksimal agar program percetakan sawah di Pohuwato dapat mencapai sasaran. Menurutnya, sinergi dan kebersamaan seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini di lapangan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi, sembari melakukan konsultasi intensif dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Hal ini dinilai penting mengingat dinamika dan kondisi di lapangan kerap menghadirkan tantangan baru yang harus diselesaikan secara bersama-sama, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun dukungan anggaran.

Bupati Pohuwato menegaskan agar Kepala Dinas Pertanian Pohuwato terus melakukan koordinasi secara intens dengan jajaran TNI serta Dinas Pertanian Provinsi. Ia berharap, melalui komunikasi yang terarah dan kerja sama yang solid, program percetakan sawah dapat berjalan lebih efektif dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pangan di Pohuwato.

“Insyaallah atas perhatian gubernur dapat teratasi, karena melihat bahwa waktu yang terus berjalan kiranya ini bisa menjadi perhatian. Target sampai Maret nanti tentunya ini perlu untuk ditinjau kembali, karena hampir dapat dipastikan dengan kondisi yang berkembang dalam diskusi, dengan target waktu tersebut kemungkinan capaiannya tidak bisa tercapai,” terang Bupati Saipul.

Ia juga meminta agar Gubernur Gorontalo dapat mengonsultasikan kondisi tersebut kepada menteri terkait, khususnya terkait kemungkinan penyesuaian atau perpanjangan waktu pelaksanaan program. “Yang penting target 5 ribu sekian hektare dapat kita capai dengan baik. Kita semua akan berusaha untuk itu,” pungkasnya.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bersama Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia resmi menandatangani Naskah Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Program Pengelolaan Bentang Alam Berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato, Kamis (26/02/2026).​

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Pohuwato yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau dan Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Dian Agista, yang berlangsung di Kantor B’Maleo Burung Indonesia. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato dan Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia terkait Program Daur Ulang Sampah Plastik di Kabupaten Pohuwato.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato, Sumitro Monoarfa, bersama perwakilan Program Gorontalo Burung Indonesia, Marahalim Siagian, sebagai wujud penguatan kolaborasi pada level implementasi program.​

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Wakapolres Pohuwato, perwakilan Kejaksaan Negeri Pohuwato, Staf Ahli Bupati Amrin Umar, Kepala Bappeda Rustam Melleng, Kepala KPH Unit III Pohuwato, Sekretaris Bappeda Jumadi Giono, Kabag Pemerintahan Anugerah Wenas, Tenaga Ahli Bupati Edo Sijaya, Kepala Desa Marisa Utara Ilham Langago, tokoh masyarakat perempuan Zulfiana Mbuinga, serta perwakilan LSM, insan pers, dan masyarakat setempat.​

Mengawali sambutannya, Sekda Pohuwato Iskandar Datau menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena harus memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.​

Iskandar menjelaskan, melalui MoU ini kedua pihak sepakat memperkuat kemitraan dalam pengelolaan bentang alam berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato, khususnya di kawasan strategis seperti bentang alam Popayato–Paguat yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi penting.

“Penandatanganan ini adalah perpanjangan dari perjanjian sebelumnya. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Burung Indonesia atas hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2009,” ujar Iskandar.

Menurutnya, pengelolaan bentang alam berkelanjutan di Pohuwato diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga mampu menekan deforestasi, menjaga keseimbangan ekosistem, memperbaiki tata kelola komoditas dan tata guna lahan, serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan secara menyeluruh.pohuwato.

Iskandar menegaskan, penandatanganan MoU untuk ketiga kalinya ini menjadi bukti komitmen kuat Burung Indonesia dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato. “Ini menunjukkan bahwa Burung Indonesia memiliki komitmen kuat bersama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato. Insyaallah, melalui kerja sama ini pembangunan Pohuwato yang berkelanjutan dapat terwujud,” tambahnya.​

Sementara itu, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Dian Agista, menyampaikan bahwa di seluruh lokasi program, Burung Indonesia memilih pendekatan sebagai mitra strategis pemerintah karena pada akhirnya pemerintah adalah pengambil kebijakan utama.

“Dengan demikian, program-program kami dapat diselaraskan dengan agenda konservasi keanekaragaman hayati serta agenda pembangunan dan pengembangan masyarakat,” ungkap Dian.

Sebelumnya, perwakilan Program Gorontalo Burung Indonesia, Marahalim Siagian, menjelaskan bahwa bentang alam Popayato–Paguat merupakan kawasan strategis dengan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting, menjadi penyangga kehidupan masyarakat, sumber air, ruang produksi pertanian, sekaligus habitat keanekaragaman hayati.

Menurut Marahalim, kawasan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan seperti degradasi lahan, tekanan pemanfaatan sumber daya alam, serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan pengelolaan yang terencana dan kolaboratif.​

Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan bentang alam dan program lingkungan di Kabupaten Pohuwato dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.