Pohuwato – Praktik dugaan pungutan liar dan percaloan dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, perlahan mulai terbongkar ke publik. Hal ini mencuat menyusul pengakuan blak-blakan dari salah seorang pengusaha tambang, Daeng Muding, yang merasa dirugikan oleh pihak pengelola.

Secara terang-terangan, Daeng Muding mengaku telah menyerahkan uang pelicin sebesar Rp50 juta kepada seseorang bernama Yosar Ruiba, yang diduga kuat bertindak sebagai pengelola area tambang ilegal tersebut. Pengakuan ini memvalidasi indikasi adanya sistem setoran dan pengelolaan terorganisir di wilayah pertambangan tanpa izin di Pohuwato.

Kekecewaan Daeng Muding memuncak lantaran hingga detik ini, dirinya belum juga diberikan akses masuk untuk beroperasi di lokasi tambang yang telah dijanjikan. Merasa tertipu, ia pun secara terbuka mendesak agar uang setorannya segera dikembalikan. Insiden ini kian mempertegas adanya praktik percaloan tertutup dalam pusaran bisnis tambang ilegal di daerah tersebut.

Pengakuan berani dari pengusaha ini langsung memantik reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk aktivis nasional. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pemuda Rakyat Republik Indonesia (DPP FKPR-RI), Kiki Paulus, menilai ‘nyanyian’ Daeng Muding adalah petunjuk awal yang sangat valid.

Kiki mendesak aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, untuk menjadikan informasi ini sebagai pintu masuk penyelidikan.

“Keterangan dan pengakuan ini sudah sangat jelas serta terbuka. Seharusnya ini mempermudah aparat kepolisian dalam membongkar, mengusut, serta menangkap jaringan tambang ilegal di Pohuwato, baik itu pemodal maupun pihak pengelolanya,” tegas Kiki.

Lebih lanjut, Kiki juga menyoroti tajam adanya dugaan pungutan tambahan yang dibahasakan sebagai “iuran aksi”. Berdasarkan informasi dari Daeng Muding, dana taktis tersebut rencananya akan digunakan oleh Yosar Ruiba untuk membiayai pergerakan aksi tertentu guna mengamankan aktivitas ilegal mereka.

Menyadari berbahayanya praktik mafia tambang ini, Kiki Paulus mengultimatum pihak kepolisian agar tidak berdiam diri. Apabila kasus ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, ia memastikan organisasinya akan mengambil langkah ekstra-parlementer.

“Jika Kapolda Gorontalo tidak serius menangani persoalan ini, saya akan segera menginstruksikan seluruh jajaran DPW dan DPD FKPR-RI di setiap kabupaten/kota untuk turun menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Mapolda Gorontalo,” ancamnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Kiki menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat instruksi resmi untuk pergerakan massa tersebut guna mendesak tegaknya supremasi hukum.

Kini, kasus setoran bodong di lingkar tambang ilegal Pohuwato tersebut menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang secara masif merugikan keuangan negara dan merusak kelestarian lingkungan hidup setempat.

Kota Gorontalo – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk memekarkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) menjadi instansi terpisah kini tengah mandek di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Keterlambatan respons birokrasi dari Pemprov ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Menurut Adhan, pemecahan Disparpora merupakan langkah strategis Pemkot untuk memaksimalkan fokus pengelolaan di sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga agar program kerja berjalan lebih efektif.

“Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk memberikan ruang jenjang karier yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot yang selama ini terhambat akibat terbatasnya ketersediaan jabatan struktural,” jelas Adhan, Rabu (29/4/2026).

Sayangnya, ikhtiar penataan birokrasi tersebut terkesan dihalang-halangi oleh pihak Pemprov Gorontalo. Hal ini terbukti dari lambatnya tindak lanjut atas surat pengajuan Pemkot Gorontalo yang telah dilayangkan sejak 30 Maret 2026 lalu, namun baru mendapat balasan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada Rabu, 29 April 2026.

“Hampir satu bulan surat kami baru dibalas. Itu pun terjadi setelah didatangi langsung oleh Kepala BKPSDM dan Kabag Ortala kemarin, tanggal 28 April,” ungkap Adhan dengan nada kecewa. “Kalau hanya urusan begini baru dibalas dalam waktu satu bulan, kacaulah jalannya pemerintahan.”

Lebih jauh, Adhan menyoroti isi surat balasan dari Pemprov yang dinilainya cukup janggal. Pemprov Gorontalo diketahui meminta Pemkot untuk melaporkan kondisi kemampuan fiskal daerah terkait wacana pemekaran dinas tersebut.

Terkait hal ini, Adhan menegaskan bahwa persoalan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ranah Pemkot. “Itu bukan urusan mereka untuk membiayai. Kita mampu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bahkan menyentuh angka 102 persen. Perlu saya tegaskan, usulan pemekaran yang kami sampaikan sudah dianalisis dan dikaji secara mendalam,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Adhan melayangkan pesan menohok kepada jajaran Pemprov Gorontalo, khususnya kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia meminta agar kapasitas Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tidak dicampuradukkan dengan sentimen pribadi dalam ranah pemerintahan.

“Kami di Pemkot tidak pernah menghalang-halangi, apalagi mempersulit kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo di wilayah Kota Gorontalo. Semua kegiatan selalu kami izinkan, bahkan difasilitasi. Urusan pribadi jangan dibawa ke pemerintahan,” pungkas Adhan Dambea.

Pohuwato – Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato menjadikan momentum pencanangan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 sebagai tonggak penguatan komitmen untuk memajukan sektor pendidikan daerah. Kegiatan yang berlangsung semarak ini digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Selasa (28/4/2026).

Acara pencanangan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, serta ribuan guru dan tenaga pendidik yang mewakili 13 kecamatan se-Kabupaten Pohuwato.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Arman Mohammad, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Forkopimda dan tingginya antusiasme para pahlawan tanpa tanda jasa dalam menyemarakkan kegiatan tersebut.

Selain seremoni, Arman turut memaparkan progres strategis pendidikan di Pohuwato. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja merampungkan salah satu tahapan krusial, yakni pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kami baru saja menyelesaikan tahapan ujian krusial di tingkat SD dan SMP, yaitu Tes Kemampuan Akademik. Tes ini menjadi instrumen penting untuk memetakan dan mengukur tingkat mutu siswa secara individual,” urai Arman.

Lebih lanjut ia menjelaskan, usai pelaksanaan Hardiknas, para siswa akan kembali bersiap menghadapi ujian asesmen jenjang akhir. “Jadi di sekolah saat ini ada dua tahapan ujian utama yang harus dilalui, yakni TKA dan asesmen jenjang akhir yang menjadi salah satu instrumen penentu kelulusan,” tambahnya.

Tak sekadar menyoroti evaluasi akademik, Arman juga secara terbuka menyoroti persoalan angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pohuwato yang masih tergolong cukup tinggi.

Menyikapi hal tersebut, Kadis Pendidikan menginstruksikan seluruh tenaga pendidik untuk masif bergerak mendukung kampanye “Ayo Kembali ke Sekolah”. Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut secara signifikan.

“Kami memohon dukungan penuh dari seluruh guru agar terus menggaungkan program ‘Ayo Kembali ke Sekolah’. Dengan begitu, jumlah anak yang tidak sekolah bisa semakin ditekan, dan Pohuwato siap mencetak sumber daya manusia unggul untuk membangun daerah serta bangsa ke depan,” tegasnya penuh harap.

Di tempat yang sama, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan kemeriahan pencanangan Hardiknas yang digagas Dinas Pendidikan. Ia menilai kegiatan tahun ini terasa jauh lebih istimewa lantaran sukses menghimpun solidaritas para guru dari 13 kecamatan.

“Setiap tahun pelaksanaan Hardiknas di Pohuwato memang selalu berlangsung meriah. Namun hari ini menjadi bukti nyata kekuatan dan semangat bersama seluruh elemen dalam memajukan mutu pendidikan di daerah kita,” pungkas Bupati Saipul.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Pohuwato ini masih akan terus bergulir dan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera sebagai acara puncak pada 2 Mei 2026 mendatang.