Pohuwato – Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Otanaha 2025 yang digelar di lapangan upacara Polres Pohuwato turut dihadiri Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kadis Satpol PP, Nikson Pakaya, Plt. Kadis Perhubungan, Herdi Poha, dan perwakilan BPBD, Senin (10/02/2025).
Apel yang dipimpin Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno, S.IK., SH, diawali dengan pemasangan pita operasi kepada perwakilan TNI, Polri, Perhubungan, dan Satpol PP.
Dalam sambutannya, Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno, menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Otanaha bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan dari 10 hingga 23 Februari 2025 di wilayah hukum Pohuwato.
“Ia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa persoalan lalu lintas secara umum berkembang dengan cepat dan dinamis. Namun, dalam pelaksanaannya tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tata tertib dalam berlalu lintas, sehingga hal ini berdampak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas,” jelas Kapolres.
Selaku pemerintah daerah, Bupati Saipul Mbuinga mengapresiasi inisiatif Polres Pohuwato dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya operasi ini, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara,” ujar Bupati Saipul.
Ia juga berharap dengan adanya Operasi Keselamatan Otanaha 2025, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya bagi seluruh pengguna jalan.
Apel gelar pasukan ini diikuti oleh personel gabungan dari Polres Pohuwato, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Kesehatan.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengambil langkah tak biasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terhitung sejak Senin (6/4/2026), orang nomor satu di Kota Gorontalo ini memilih untuk meninggalkan Balai Kota dan memindahkan sementara ruang kerjanya ke Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS).
Langkah ini diambil secara khusus demi mengawal langsung pelayanan di sektor kesehatan bagi masyarakat, mengingat RSAS merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di daerah tersebut.
“Saya akan berkantor di RSAS selama satu minggu kerja penuh. Saya ingin memastikan seluruh proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegas Adhan.
Menurutnya, pengawalan langsung di RSAS memiliki urgensi tersendiri. Alasan utamanya adalah untuk menjamin agar setiap warga benar-benar mendapatkan hak layanan kesehatan yang maksimal dari pemerintah daerah.
Selain itu, wali kota dua periode ini menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas utama dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.
“Kesehatan juga menjadi tolok ukur sekaligus penilaian utama warga terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tandas Adhan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan pada hari pertama berkantor di RSAS, Adhan tidak sekadar memantau dari balik meja. Ia turut melakukan pembinaan langsung kepada para tenaga kesehatan (nakes) dan jajaran manajemen rumah sakit. Dalam arahannya, Adhan menitikberatkan pesan krusial agar seluruh petugas mendahulukan penanganan medis keselamatan pasien di atas urusan administrasi.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).
Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.
“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.
Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.
Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.
“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.
Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.
“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.
Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.
“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.
UNG – Suasana megah dan penuh antusiasme mewarnai Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (01/04/2026). Ribuan mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater kebanggaan berwarna merah marun tampak memadati setiap sudut ruangan guna menyambut kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.
Kehadiran sosok penting dari pemerintah pusat ini menjadi magnet tersendiri bagi seluruh sivitas akademika UNG. Mereka tampak antusias untuk mendalami lebih jauh mengenai penguatan kapasitas HAM langsung dari tokoh utamanya di tingkat nasional.
Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan Natalius Pigai di “Kampus Kerakyatan” tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni kenegaraan semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi moral dan intelektual para mahasiswa.
“Kehadiran Bapak Menteri di Kampus Kerakyatan UNG tentu memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi kami. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof. Eduart dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan bahwa pemahaman komprehensif mengenai HAM harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas seorang intelektual. Ia mendorong agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga harus terintegrasi ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
“Melalui keterlibatan aktif Kementerian HAM di lingkungan perguruan tinggi, kami berharap UNG mampu mencetak generasi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tinggi, tetapi juga kepekaan sosial yang tajam, khususnya dalam mengawal amanat penegakan HAM di wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.