Gorontalo

Bagaimana Kita Memahami Konflik Adhan vs Gusnar?

Published

7 months ago

06/08/2025

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST, M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, FIS UNG)

Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo, dan Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, kini berdiri di dua kutub yang berseberangan. Padahal, dalam perjalanan sebelumnya, mereka sempat berada di jalur yang sama. Saat pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo, sekitar tahun 2011, Adhan mendukung Gusnar menjadi Ketua, walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh Rusli Habibie, hingga Adhan konsisten memberi dukungan penuh pada Gusnar saat Pilgub 2011.

Bagi yang mengikuti dinamika politik lokal sejak lama, hubungan Adhan dan Gusnar bukan sekadar kisah dua pejabat, tapi merupakan bagian dari generasi awal elit Gorontalo pascareformasi. Keduanya pernah menjabat posisi penting, sama-sama punya pengaruh kuat di tengah masyarakat, dan sama-sama membawa beban sejarah serta ekspektasi publik.

Tetapi sejak beberapa waktu terakhir, hubungan keduanya tegang. Pernyataan-pernyataan terbuka dari Adhan yang menyinggung kepemimpinan Gubernur Gusnar ramai dimuat di berbagai media online. Mulai isu kebijakan kepegawaian, RUPS BSG, pembagian bantuan, perluasan wilayah kota, bahkan menyentil hal-hal yang bersifat pribadi dan etika politik. Di sisi lain, Gusnar memilih jalan sunyi, tidak menjawab langsung serangan tersebut, tidak mengonfrontasi balik, tapi tetap melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah dengan pendekatan yang lebih tenang dan prosedural.

Bagi sebagian masyarakat, sikap Adhan mencerminkan keberanian dan keterbukaan. Ia berbicara apa adanya, menyuarakan keresahan banyak pihak, terutama para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun bagi yang lain, langkah itu dinilai terlalu frontal dan berpotensi memperkeruh hubungan kelembagaan antara kota dan provinsi.

Sikap Gusnar yang cenderung diam juga menuai beragam tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan politik, tidak mau meladeni dinamika yang dianggap tidak produktif. Tapi tak sedikit pula yang berharap gubernur tampil lebih terbuka di ruang publik untuk menjelaskan langsung arah kebijakan dan menjawab kritik dengan penjelasan yang menyejukkan. Sebagai koordinator kepala daerah di Gorontalo, Gusnar juga diharapkan bisa mengayomi.

Dinamika ini menjadi kompleks karena melibatkan dinamika relasi antar partai dan tokoh-tokoh lain yang sebelumnya pernah bersama-sama mendukung Gusnar. Koalisi besar yang dulu terdiri dari Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat kini tampak meregang. Rusli Habibie, tokoh Golkar yang sebelumnya menjadi motor utama kemenangan Gusnar bersama istrinya, Idah Syahidah, cenderung menjauh dari pusat kekuasaan provinsi, dan di saat yang sama Rusli tampak akrab dengan Adhan Dambea. Di sisi lain, Elnino Mohi, Ketua DPD Gerindra, terlihat tetap merawat hubungan baik dengan Adhan, bahkan memberi ruang bagi kritik itu agar muncul di permukaan.

Hal ini tentunya mengundang konsekuensi bagi Gusnar. Serangan terbuka dari wali kota menantangnya untuk keluar dari cara kerja yang terlalu administratif. Gusnar dituntut menunjukkan posisi dan keberpihakan, tidak hanya melalui kebijakan, tapi juga melalui komunikasi politik yang lebih hidup. Diam yang terlalu panjang bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau bahkan kehilangan arah.

Sementara Adhan, dengan segala ketegasannya, juga menghadapi risiko yang memiliki dampak negatif bagi dirinya. Artinya, kritik yang berulang dan keras bisa melelahkan publik jika tidak disertai solusi dan kerja nyata yang terasa langsung. Apalagi sebagai wali kota, ia juga bertanggung jawab menjaga sinergi pemerintahan yang sehat, bukan sekadar menyuarakan ketidakpuasan.

Hari ini, publik menyaksikan dua jalur kepemimpinan yang sama-sama kuat, tapi tidak lagi berhubungan. Publik tentu berharap lebih dari sekadar adu pendapat. Mereka ingin kinerja yang konkret baik dari pemerintah kota dan provinsi, terutama di tengah banyaknya tantangan pembangunan dan pelayanan publik serta situasi ekonomi yang belum pulih.

Keduanya, baik Adhan dan Gusnar masih memiliki modal sosial dan legitimasi yang cukup besar di mata masyarakat. Tapi, di saat yang sama, waktu terus berjalan, dan publik makin kritis. Yang dibutuhkan hari ini bukan siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang paling tenang menghadapi, melainkan siapa yang paling mampu menyatukan arah, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa perbedaan bisa diolah menjadi kekuatan bersama.

Atau, jika masing-masing memiliki kalkulasi politik tentang perlunya “kontestasi secara terbuka”, maka yang ditunggu publik adalah kontestasi kinerja pelayanan publik; berapa warganya yang keluar dari garis kemiskinan, berapa orang yang mendapatkan pekerjaan, berapa yang mendapatkan jaminan kesetahan, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan publik hari ini.

Hari ini mereka memang berada di persimpangan jalan, tapi tentu saja ini bukan hasil akhir. Tapi jika keduanya tak kunjung saling membaca niat, yang rugi bukan hanya mereka, melainkan seluruh warga Gorontalo yang berharap pada kepemimpinan yang tidak saling melemahkan, apalagi meniadakan.

Up Next

Ini Dia Nama Cagub Gorontalo Yang Disebut Oleh GERINDRA

Don't Miss

Diduga Ada Kolusi Tambang Emas Ilegal, Aktivis Desak Propam Periksa Polres Pohuwato

Click to comment

Gorontalo

Kecelakaan Maut di Pohuwato, Diduga Libatkan Truk dan Sepeda Motor

Published

3 days ago

19/02/2026

Redaksi Barakati

Pohuwato – Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Rabu (19/2/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, insiden tersebut diduga melibatkan satu unit mobil truk dan satu unit sepeda motor. Informasi awal diketahui dari siaran langsung akun Facebook atas nama Bagas Wara yang memperlihatkan suasana di lokasi kejadian.

Dalam rekaman video tersebut tampak sebuah sepeda motor berada di bagian depan bawah truk, sementara sejumlah warga tampak berkerumun di sekitar lokasi. Beberapa saksi mata juga terlihat mencoba membantu mengevakuasi kendaraan yang terlibat.

Dari keterangan yang beredar, disebutkan bahwa kecelakaan tersebut diduga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai jumlah korban maupun kronologi pasti peristiwa tersebut.

Identitas pengendara, kondisi korban, serta kepemilikan kendaraan yang terlibat masih dalam proses pendataan. Awak media masih berupaya mengonfirmasi langsung kepada aparat kepolisian sektor Patilanggio untuk mendapatkan klarifikasi dan data resmi.

Pihak redaksi akan memperbarui informasi lebih lanjut setelah adanya pernyataan resmi dari Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato atau instansi terkait.

Gorontalo

Resmi Maret 2026! DPD PSI Gorontalo Siap Dikukuhkan

Published

1 week ago

15/02/2026

Redaksi Barakati

Gorontalo – Organisasi Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Gorontalo dalam waktu dekat akan menggelar acara pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Panitia pelaksana memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan DPD PSI Gorontalo, Silvana Amu, menjelaskan bahwa agenda pengukuhan dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
“Insya Allah, pelantikan DPD PSI Gorontalo akan dilaksanakan pada Maret 2026. Panitia telah memastikan seluruh proses administrasi pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi dinyatakan lengkap,” ungkap Silvana.

Ia menambahkan, tahapan koordinasi dengan pengurus pusat PSI juga telah selesai. Dengan demikian, struktur kepengurusan DPD PSI Gorontalo kini siap untuk dikukuhkan secara resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan Silvana usai memimpin rapat finalisasi dokumen dan verifikasi internal yang digelar di Sekretariat PT AMMI, Sabtu (14/2/2026).

“Kami, panitia pelaksana yang telah dibentuk, optimistis seluruh rangkaian kegiatan penting ini dapat berjalan sesuai rencana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Silvana menekankan pentingnya peran insan pers sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate) yang memiliki fungsi strategis sebagai pengawas (watchdog) terhadap tiga pilar utama lainnya — eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Umum PSI, Taswin Hasbullah, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Ketua DPD PSI Gorontalo, Muzamil Hasan.

Sementara itu, Muzamil Hasan menegaskan bahwa PSI sebagai organisasi profesi jurnalis berkomitmen menjaga transparansi, mengawal keterbukaan informasi publik, menyuarakan kebenaran, serta menjalankan fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap akuntabel.

“Mulai dari struktur organisasi, berita acara pembentukan, hingga rekomendasi dari pengurus pusat, seluruhnya telah dipenuhi sesuai mekanisme. Saat ini kami hanya menunggu pelaksanaan prosesi pengukuhan,” jelas Muzamil.

Ia berharap momentum pengukuhan ini dapat menjadi ajang penguatan konsolidasi internal sekaligus mempertegas eksistensi PSI di tingkat daerah melalui kepengurusan yang sah dan terstruktur.
“PSI harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemberitaan serta menangkal penyebaran informasi yang tidak akurat di masyarakat,” pungkasnya.

Gorontalo

Bukan Karena Lalai, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Kasus Kisman Moha

Published

2 weeks ago

12/02/2026

Redaksi Barakati

Pohuwato – Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato, Sri Muliana, menegaskan bahwa klaim Jaminan Kematian (JKM) atas nama Kisman Moha akan ditolak apabila sejak awal diketahui bahwa peserta tersebut tidak bekerja atau dalam kondisi sakit saat pendaftaran.

Penegasan itu disampaikan Sri Muliana saat dikonfirmasi wartawan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato, Rabu (11/02/2025).

Menurutnya, penanganan kasus yang sempat diberitakan sebelumnya telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, serta mengacu pada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Sri Muliana menjelaskan, almarhum Kisman Moha merupakan peserta program Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato, dengan iuran dibayarkan melalui APBD. Kepesertaan tersebut tercatat sejak tahun 2025, dan almarhum meninggal dunia pada November 2025.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan. Jika BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi semua warga negara, maka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi individu yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari aktivitasnya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, almarhum ternyata sudah tidak lagi bekerja. Apabila sejak awal kami diinformasikan bahwa yang bersangkutan tidak beraktivitas kerja, tentu kepesertaannya kami tolak,” jelas Sri Muliana.

Ketika ditanyakan mengapa almarhum tetap terdaftar meski tidak memenuhi syarat, Sri Muliana menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan apa pun terkait kondisi peserta saat pendaftaran.
“Apakah kami diberitahu? Tidak. Informasi itu seharusnya disampaikan sejak awal,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peserta pekerja rentan yang didaftarkan pemerintah daerah adalah mereka yang masih bekerja, meskipun berpenghasilan tidak tetap dan tergolong masyarakat ekonomi lemah.

“Yang harus dipahami, peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja, bukan orang sakit. Itu perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Sri Muliana juga menyebutkan bahwa apabila terdapat kepesertaan yang dinilai tidak memenuhi syarat, maka iuran yang telah dibayarkan dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pihak pembayar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian tersebut tidak diberikan kepada peserta maupun ahli waris.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pekerja rentan adalah individu dengan penghasilan tidak tetap, sering kali di bawah rata-rata, namun masih memiliki pekerjaan atau aktivitas ekonomi saat didaftarkan. Semua lapisan pekerjaan dapat didaftarkan selama memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, Arif, petugas bagian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato yang menangani langsung proses klaim, turut memberikan penjelasan.

Arif mengungkapkan bahwa pada awal November, ahli waris almarhum datang ke kantor BPJS untuk mengurus klaim. Saat itu, hampir seluruh anggota keluarga hadir. Istri dan anak laki-laki almarhum menyampaikan bahwa almarhum telah lama sakit dan menggunakan kursi roda. Data serta dokumen, termasuk akta kematian, telah diverifikasi.

Namun, Arif menambahkan bahwa ia tidak bisa langsung menolak berkas, karena terdapat dua keterangan berbeda. Anak perempuan almarhum menyatakan bahwa ayahnya sempat sehat dan masih beraktivitas sebelum sakit dan meninggal dunia.
“Karena ada dua versi keterangan, kami tidak bisa langsung mengambil keputusan. Itu menjadi dasar kami melakukan pengecekan lanjutan,” ujarnya.

Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa almarhum memang sudah lama sakit dan tidak lagi bekerja. Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan.