Connect with us

News

Bagaimana Melacak Calon Pelaku Bunuh Diri?

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Direktur Pusat Inovasi UNG)

Saat ini, hampir semua orang panik luar biasa dengan pertambahan kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri di Gorontalo sudah bisa dikategorikan “suicide contagion”.

Memang berbagai upaya yang dilakukan mulai terlihat, walaupun masih sebatas flyer, himbauan, khutbah hingga layanan konseling, tapi upaya memutus rantai bunuh diri secara efektif sepertinya belum ada yang mengemukakan secara terbuka di publik.

Dalam pemutusan rantai tersebut, yang menjadi problem bagaimana mendeteksi dan melacak siapa calon pelaku bunuh diri selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan itu dan siapa yang mampu di kondisi saat ini?

Sebagaimana pandemi silam, kita belum melahirkan rumusan-rumusan teknis dalam artian bahasa dan istilah yang lebih komprehensif sehingga setiap orang bisa melakukan kategorisasi. Seperti saat itu ada istilah Orang Dalam Pengawasan atau disingkat ODP, begitu pula saat ini siapa saja yang masuk dalam kategori ODP di kasus bunuh diri ini. Nah, kategori ODP ini butuh kemampuan pelacakan (tracing) yang hanya bisa dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kehandalan di bidang itu.

Kasus bunuh diri di Gorontalo tentu tidak terjadi secara kebetulan, ada prakondisi yang panjang, dan tentu saja karena “copycat suicide”. “Beruntung” belum ada kasus bunuh diri yang dilakukan tokoh publik atau selebriti lokal, karena bisa akan memicu “suicide celebration”.

Karena bersifat contagion, maka masih bisa dikategorikan “local transmission”, masih skala lokal penularannya.

Dalam pengalaman penanganan kasus yang sulit diungkap dan bahkan tersembunyi, hal ini bisa diatasi secara cepat dengan menggunakan instrumen aktif dan berpengalaman puluhan tahun.

Siapa dan lembaga mana yang memiliki kemampuan itu? Hanya TNI dan Polri yang memiliki kemampuan intelejen yang kuat, terstruktur dan berpengalaman serta memiliki sumber daya yang banyak. Pengalaman pelacakan dan pengungkapan teroris dan jaringan radikal selama ini adalah best practices dari intelejen TNI/Polri.

Kemampuan pelacakan intelejen ini mesti dipercayakan pada institusi ini karena kondisi “emergency”. Pemerintah Daerah dalam hal ini mesti mempercayakan kewenangan tersebut dengan pola intelejen karena kemampuan cepat mendeteksi dan menguak serta memetakan.

Kemampuan dan pengalaman puluhan tahun ini yang tinggal dikonversi ke pelacakan calon pelaku bunuh diri dan semua yang pernah berinteraksi dengannya. Apalagi jika merujuk data kasus percobaan bunuh diri, dimana Gorontalo berada pada peringkat ketiga nasional beberapa tahun silam.

Kita tentu masih ingat bagaimana jejaring teroris yang didalamnya memiliki person-person yang “siap bunuh diri” bisa dilumpuhkan oleh intelejen TNI/POLRI secara spesifik dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.

Tentu dengan kasus yang ke 26, tidak akan berhenti begitu saja, walaupun begitu banyak himbauan yang menyampaikan jika “bunuh diri bukan solusi”, karena kita telah memasuki era “suicide contagion”.

Semoga kita segera bisa “menyatu” dan “menyatukan” langkah yang lebih efisien dan efektif dalam pencegahan bunuh diri di Gorontalo.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

on

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Continue Reading

News

SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026

Published

on

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Continue Reading

News

Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar

Published

on

Gelombang unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu meninggalkan dampak kerugian besar bagi berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total kerugian fasilitas publik dan infrastruktur akibat demonstrasi hampir menyentuh angka Rp 900 miliar melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025)..

Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.

Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.

Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.

Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.

Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.

Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler