Connect with us

Politik

Bagaimana Peta Politik Menuju Pilgub Gorontalo?

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KONDISI PARTAI-PARTAI

Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti. Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu”. Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur). 9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.

Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi. Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi. Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.

Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.

KEADAAN PARA KANDIDAT

Golkar misalnya, jika melihat surat tugas dari DPP Partai Golkar ada 5 orang yang beroleh penugasan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk berkontestasi pada Pilgub nanti yakni Ida Syaidah, Marten Taha, Roem Kono, Syarief Mbuinga dan Tony Uloli. Dari kelima nama tersebut, jika kita melihat hasil Pemilu dan juga perkembangan hasil survey CISA tahun lalu, bisa jadi kelima nama tersebut memiliki peluang yang makin tipis. Sebut saja nama Idah Syaidah, walaupun bisa meraih angka 23.36 % pada survey CISA di tahun lalu, namun pada Pemilu 2024 hanya bisa meraih sekitar kurang lebih 27 ribu suara pada Pemilu 2024, turun lebih dari 80 ribu suara dibandingkan Pemilu 2019 silam, Roem Kono pun demikian yang hanya bisa meraih 1.80 % (survey CISA) dan pada Pemilu 20225 hanya meraih kurang lebih 25 ribu suara, turun sekitar lebih dari 50 ribu suara. Marten Taha jika melihat hasil Survey CISA pada tahun lalu hanya meraih angka 2.5 %. Tonny Uloli pun dalam survey yang sama hanya 0.74 %. Syarif Mbuinga walau dalam survey tahun lalu hanya meraih 0.41 % pada survey, tetapi pada Pemilu bisa meraih suara yang fantastis diatas 100 ribu.

Jika merujuk pada data diatas, baik hasil survey maupun hasil Pemilu, kelima nama tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang fit untuk Pilgub tahun ini juga. Secara khusus, diantara kelima nama tersebut hanya Syarif yang membuktikan keterterimaan secara signifikan, tetapi koleksi 100 ribuan suara tersebut masih perlu pembuktian kinerja di Senayan terlebih dahulu, artinya aspirasi ratusan ribu suara tersebut bukan untuk di-split ke Pilgub, beda jika misalnya Pilgub masih 2 atau 3 tahun lagi. Sedangkan kans Ida, Roem, Marten ataupun Tony hari ini baru bisa dikategorikan untuk posisi Cawagub jika keempat nama ini bisa menaikkan posisi tawar termasuk elektabilitasnya.

Mengapa demikian, apakah kelima nama minus Syarief tidak “qualified” sebagai Calon Gubernur? Pilgub tidak sekedar nama besar dan menjabat sebagai apa. Pilgub adalah kombinasi dari (1). Pengalaman kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, (2). Apa gagasannya dan bagaimana mewujudkannya, (3). Jaringan lintas partai. (4). Finansial. (5). Perilaku komunikasi antar elit dan pemilih. (6). Jejaring pendukung dan relawan. (7). Pengalaman jabatan yang sedang dan pernah diemban. 8. Nama besar dan nama baik. Salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada, maka peluang semakin terbatas.

Apalagi jika misalnya Nasdem akan mengusung Rahmat Gobel untuk maju ke Pilgub, yang pada Pemilu 2024 barusan bisa meraih 195 ribu suara, atau 20 – 23 % dari DPT. Walaupun ada 77 – 80 % pemilih yang tidak memilih Rahmat Gobel, tetapi kans dan peluangnya masih lebih diatas jika dibandingkan Idah Syaidah, Roem Kono, Marten Taha dan Tony Uloli.

Pertanyaan berikut, apakah hanya nama-nama dari Golkar dan Nasdem saja yang bisa dihitung? Ada nama lain seperti Elnino Mohi (Gerindra) dan Nelson Pomalingo (PPP). Tetapi jika dilihat secara detail, apakah Elnino maupun Nelson memiliki kombinasi syarat diatas, yakni pengalaman kontestasi, gagasan dan bagaimana mewujudkannya, jaringan lintas partai, finansial, perilaku komunikasi, jejaring pendukung dan relawan, jabatan, nama besar dan nama baik. Tentu ada beberapa poin di antara 8 poin diatas tadi yang tidak dimiliki Elnino dan Nelson. Untuk saat ini, kansnya hampir sama dengan Idah, Marten, Roem, Tony, baru untuk Cawagub, kecuali keduanya bisa menaikkan elektabilitas berdasarkan faktor-faktor diatas yang semakin diperkuat.

Partai lain seperti PDI P, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Hanura bagaimana? Keenam partai tersebut tidak memiliki kader yang memiliki “kans” untuk diusung ke Pilgub. Dari keenam partai tersebut hanya PKS dan Demokrat yang Ketua Umumnya bisa terpilih di Parlemen Botu.

Pertanyaan lain, apakah partai-partai tersebut khususnya Golkar yang bisa mengusung sendiri, akan membiarkan begitu saja Rahmat Gobel (walaupun Nasdem harus koalisi) akan terpilih secara “aklamasi”, jika padanannya adalah kandidat-kandidat diatas termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing.

Tentu saja, dengan pengalaman politik selama lebih dari 20 tahun pasca terbentuknya Provinsi Gorontalo, masing-masing Ketua Partai Politik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apakah akan memilih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Rahmat Gobel atau akan membangun kutub-kutub baru dalam mencalonkan kandidat diluar nama-nama diatas

TYSON VS. HOLYFIELD?

Dalam salah satu rilis berita di media lokal, Rusli Habibie selaku Ketua DPD II Golkar menyampaikan Golkar akan mengusung siapapun yang bisa memenangkan Pilkada. RH menganalogikan kontestasi Pilgub seperti pertandingan tinju. Jika “kubu sebelah” (dalam hal ini Nasdem) mengajukan Mike Tyson maka RH akan mencari sosok seperti Evander Holyfield.

Pertanyaan lebih mendalam, siapakah yang memenuhi kriteria seperti Evander Holyfielsld jika Mike Tyson dianggap seperti Rahmat Gobel?

Memang, jika melihat dinamika terkini, ada nama lain yang baru sebatas “disebut-disebut” sebagai Calon Gubernur, walaupun nama tersebut belum mengutarakan secara terbuka sikap politiknya. Nama tersebut adalah Zainudin Amali.

Sebagai kader Golkar, walaupun tidak masuk dalam daftar kader yang ditugaskan untuk menjadi Bacakada, nama ZA mulai beredar. Namun, hingga hari ini, Zainudin Amali belum menyatakan sikap atau mengonfirmasi usulan, dukungan termasuk “gorengan isu” tentang dirinya.

Tetapi, diluar sikap dan konfirmasi tersebut, analogi Rusli Habibie bisa pas dengan sosok Zainudin Amali, jika akan duel melawan Rahmat Gobel. Seperti Rahmat Gobel, Zainudin Amali pernah menjabat sebagai Menteri, walaupun kenyataannya Rahmat diberhentikan dan Zainudin memilih mengundurkan diri untuk alasan menjabat di PSSI dan BUMN. Demikian pula persamaan keduanya sebagai Anggota DPR RI. Bedanya, Rahmat Gobel baru satu periode pada satu Dapil (Gorontalo) di DPR RI, Zainudin malah hanya sekali maju dari Dapil Gorontalo (periode 2004-2009), sisanya sekali maju untuk periode 2009 – 2014 melalui Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) dan dua periode periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 melalui Dapil XI Wilayah Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep). Pada empat Dapil tersebut, Zainudin berhasil lolos

Pengalaman dalam kegiatan bisnis pun keduanya memiliki riwayat yang sama, Rahmat mewarisi dan melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, Zainudin merintis dan mengelola berbagai perusahaan pribadinya hingga dipercayakan menjadi Wakil Komisari Bank Mandiri.

Dari segi ide dan gagasan, keduanya memiliki ikhtiar yang sama untuk membangun Gorontalo, walaupun keduanya latar historis yang berbeda seperti misalnya Rahmat tidak lahir di Gorontalo, dan berasal dari didikan keluarga aristokrat, Zainudin lahir di pinggir danau Limboto dengan situasi kemiskinan kampung yang timpang.

Walaupun keduanya memiliki niat yang kuat dalam membangun kebudayaan, model komunikasi ala aristokrat Rahmat akan lebih kompleks dibandingkan model komunikasi “kambungu” dengan logat Gorontalo “hibotu-botuwa” ala Zainudin. Dalam merealisasikan gagasan pembangunan, pola komunikasi dengan rakyat kebanyakan adalah hal yang sangat penting.

Hanya saja, walaupun nama keduanya sudah digaungkan dari jauh hari, tetapi belum ada pernyataan resmi dari keduanya untuk siap berlaga di Pilgub. Tetapi, jika dilihat dinamika politik nasional pasca Pilpres khususnya dari segi peluang dan potensi serta alternatif pilihan politik keduanya di level nasional, Rahmat Gobel memiliki pilihan alternatif yang sangat terbatas Rahmat hanya bisa memilih dua : tetap bertahan di DPR RI atau maju ke Pilgub Gorontalo. Sedangkan Zainudin bisa memilih tetap sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, yang pada kedua posisi tersebut dengan status Golkar yang berada lingkar pemerintahan, bisa jadi akan mengantarkannya ke posisi yang lebih strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hanya saja, laga antara Tyson vs Holyfield seperti yang diinginkan Rusli Habibie masih belum bisa dipastikan selagi keduanya belum menyatakan sikap secara resmi. Tetapi, dari uraian diatas apakah berkaca dari hasil Pemilu dan Pilpres, peta kandidat, hingga faktor-faktor kekuatan kandidat, maka Pilgub Gorontalo bukanlah kondisi atau situasi yang statis. Situasi tersebut sangatlah dinamis tergantung pada kecakapan masing-masing partai politik dalam membaca peluang dan melakukan komunikasi yang intens.

Sebagai seorang akademisi, tentu mengharapkan “tarung gagasan” keduanya hingga bagaimana keduanya dapat mewujudkan gagasa tersebut adalah tontonan kelas nasional yang manfaatnya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat akan memilih yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik. Dalam kondisi tersebut, logika kontestasi jika kedua nama berlaga yakni yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Siapakah yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik?

kabupaten pohuwato

Dari Satu Kursi ke Satu Fraksi: Strategi Periode Ketiga Mohammad Afif di PAN Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Mohammad Afif, Amd.Kep, kembali menahkodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pohuwato untuk ketiga kalinya. Kepercayaan tersebut resmi diberikan melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN se-Provinsi Gorontalo yang digelar pada Sabtu, 29 November 2025.

Terpilihnya kembali Afif bukan tanpa alasan. Di bawah kepemimpinannya, PAN Pohuwato menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi penguatan organisasi maupun peningkatan perolehan suara pada Pemilu. Afif dikenal sebagai figur yang bekerja dengan prinsip “Matahari bersinar dari timur dan akan bersinar sampai di ujung barat”, sebuah filosofi pergerakan dan konsistensi dalam membangun kekuatan partai hingga ke seluruh pelosok daerah.

Jika sebelumnya PAN Pohuwato hanya memiliki satu kursi di DPRD, pada periode ketiganya ini Afif memasang target yang jauh lebih tinggi. Ia menegaskan tekad agar PAN Pohuwato memiliki satu fraksi utuh di DPRD pada Pemilu mendatang. Target tersebut bukan sekadar ambisi politik, melainkan disusun berdasarkan pengalaman tiga periode kepemimpinan dan modal politik yang dinilai semakin kuat di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya usai ditetapkan kembali sebagai ketua, Afif menegaskan bahwa amanah yang kembali diberikan kepadanya bukan sekadar bentuk penghargaan personal. Menurutnya, mandat ini merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan PAN tetap relevan, hadir, dan dekat dengan masyarakat Pohuwato.

“Tiga periode ini bukan tentang saya, tetapi tentang komitmen PAN untuk terus hadir, mengabdi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Pohuwato,” ujarnya.

Afif juga menekankan pentingnya soliditas internal partai sebagai fondasi utama dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Ia menyebut pembinaan kader muda, kaderisasi berjenjang, serta penguatan jaringan politik di seluruh desa dan kecamatan sebagai kunci untuk menjemput kemenangan dan mencapai target satu fraksi di DPRD.

Musda tersebut turut dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Gorontalo, para pimpinan DPD PAN se-kabupaten/kota, serta sejumlah tokoh masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam perjalanan politik PAN di daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menjadi sinyal kuat dukungan struktural dan moral terhadap kepemimpinan Afif.

Dengan visi yang kian matang dan dukungan penuh dari kader di tingkat daerah, PAN Pohuwato kini memasuki babak baru kepemimpinan. Langkah besar telah ditetapkan: dari satu kursi menuju satu fraksi, dari gerakan yang dimulai di timur hingga diharapkan dapat bersinar ke seluruh penjuru Pohuwato melalui kerja politik yang terukur dan terencana.

Periode ketiga Afif menjadi bukti bahwa kepercayaan politik tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui konsistensi, kerja nyata, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Masa jabatan ini sekaligus menjadi ujian bagi Afif dan jajaran PAN Pohuwato untuk membuktikan realisasi target politik yang telah dicanangkan.

Continue Reading

Gorontalo

Bukan Rapat Biasa, Instruksi Gerindra Tegaskan Kader Harus Kompak dan Berdampak untuk Mayoritas Rakyat

Published

on

Koordinator Gerindra Regional Sulawesi, Abdul Karim Al Jufri.

Gorontalo – Rapat koordinasi Partai Gerindra di Gorontalo menjadi ajang konsolidasi penting untuk memperkuat soliditas kader dan memastikan gerak politik partai tetap berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyat. Pertemuan ini tidak hanya membahas strategi elektoral, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan kebijakan nyata yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.​

Rapat koordinasi yang diinisiasi DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo tersebut menghadirkan Koordinator Gerindra Regional Sulawesi dan mengundang seluruh kader, mulai dari struktur tingkat bawah hingga pengurus DPD. Hadir pula kader-kader yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, serta kepala daerah dari kader Gerindra, menjadikan forum ini sebagai pertemuan strategis untuk menyatukan langkah dan persepsi politik partai.​

Pertemuan yang digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti instruksi khusus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Presiden RI. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kesiapan partai menghadapi dinamika politik nasional ke depan, termasuk konsolidasi program dan penguatan peran kader di tingkat daerah.​

Gerindra memandang bahwa konfigurasi politik menuju tahun 2029 berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan teknologi dan budaya di Indonesia, yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo. Karena itu, partai menilai perlu ada kesiapsiagaan politik dan penguatan kapasitas kader agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.​

Koordinator Gerindra Regional Sulawesi, Abdul Karim Al Jufri, menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra harus terus bergerak dan tidak boleh terlena dengan waktu. Menurutnya, tahun pemilu 2029 atau 2031 bukan lagi terasa jauh, melainkan semakin dekat sehingga kerja politik harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan.​

“Perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin canggih. Apalagi, seperti disampaikan Bendahara DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, dunia AI sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, semua kader Gerindra di Gorontalo harus terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat, sebab Gerindra memiliki misi besar untuk bangsa dan negara ini, termasuk bagi daerah Gorontalo,” ujarnya.​

Pria yang akrab disapa Bang AK itu meminta seluruh kader Gerindra, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, untuk bekerja sungguh-sungguh dan tidak takut berbuat yang terbaik bagi rakyat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus diuji sejauh mana berpihak pada kepentingan publik, khususnya kelompok mayoritas yang selama ini membutuhkan keberpihakan negara.​

“Saya minta seluruh kader Gerindra yang berada di legislatif dan eksekutif agar jangan takut memberikan kritik. Selama kebijakan di suatu daerah berpihak pada kepentingan masyarakat, maka itu sejalan dengan arah gerakan Gerindra. Namun jika kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan rakyat, Gerindra harus tampil paling depan untuk melawan dan menyuarakan koreksi,” tegasnya.​

Di akhir penyampaiannya, Abdul Karim Al Jufri kembali mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif kader Gerindra dalam menyukseskan tiga program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni MBG (Makanan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Ketiga program ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.​

“Kita tahu bersama, ada tiga program prioritas Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yaitu MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Realisasi tiga program prioritas ini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air. Saya minta seluruh kader Gerindra di Gorontalo berperan paling depan dalam mengampanyekan program ini dan ikut menyukseskannya di lapangan,” pungkasnya.

Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Hi. Adhan Dambea

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Hi. Adhan Dambea, menyampaikan bahwa sisa usianya akan diabdikan sepenuhnya untuk Partai Gerindra dan masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke basis masyarakat melalui safari politik yang menjangkau berbagai wilayah.​

Adhan mengungkapkan rencananya melakukan safari politik dari ujung Kabupaten Pohuwato hingga ujung Kabupaten Bone Bolango, dengan pola kunjungan yang tidak hanya seremoni, melainkan menginap beberapa hari di tiap daerah. Langkah ini dimaksudkan agar ia dapat menyerap aspirasi warga secara lebih mendalam dan memperkuat kedekatan Partai Gerindra dengan masyarakat di akar rumput.​

Dalam rangka membesarkan Partai Gerindra di Gorontalo, Adhan berharap peran aktif seluruh kader, terutama yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif di berbagai tingkatan. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat dari Gerindra harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konstituen sebagai bukti nyata bahwa gerakan partai berorientasi pada kepentingan publik.​

“Gerakan Partai Gerindra sangat jelas, yaitu hanya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman, sisa umur saya ini saya baktikan untuk Gerindra dan masyarakat. Mulai awal tahun 2026, Insya Allah saya akan melakukan safari politik dari Pohuwato sampai Bone Bolango, bukan hanya kunjungan biasa, tetapi akan menginap beberapa hari. Maka dari itu, dalam rangka membesarkan Partai Gerindra, saya berharap peran semua kader Gerindra di semua wilayah benar-benar maksimal,” terangnya.

Continue Reading

Gorontalo

Gerindra Kota Gorontalo: Hentikan Pembohongan Publik dengan Video Kadaluarsa

Published

on

Sekretaris DPC Gerindra Kota Gorontalo ,Zulfikar Muchtar Tahuru || Dok. Istimewa

NEWS – Partai Gerindra Kota Gorontalo mengecam keras tindakan pihak tertentu yang kembali menayangkan video lama Elnino M. H. Mohi sebagai “bantalan politik” dalam polemik terkait GHM. Menurut Gerindra, tindakan tersebut merupakan bentuk manipulasi komunikasi publik yang merendahkan kecerdasan masyarakat Gorontalo.

Video yang dimaksud direkam pada masa tenang, saat belum terjadi polemik maupun kericuhan publik. Saat itu, dukungan Elnino bersifat umum, manusiawi, dan wajar. Namun, hal yang dinilai tidak etis adalah penggunaan kembali rekaman tersebut dengan narasi seolah-olah video itu dibuat untuk konteks isu politik saat ini.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Gorontalo menegaskan, “Kalau sebuah program memang benar-benar baik, pemerintah provinsi tidak perlu menyandarkan pembenarannya pada video lama milik orang lain. Pola seperti ini hanya dilakukan oleh pihak yang panik dan kehabisan argumen.”

Gerindra menilai, langkah tersebut menunjukkan ketidakmampuan pihak terkait untuk menjawab substansi persoalan. Karena tidak mampu menjelaskan duduk perkara, menghadapi kritik, maupun memberikan penjelasan objektif, akhirnya dipilih cara termudah menggiring opini publik dengan video arsip.

Ketika dikonfirmasi langsung, Elnino M. H. Mohi memberikan tanggapan melalui pesan singkat WhatsApp yang justru memperjelas bahwa video itu sudah lama ia kirim dan tidak berkaitan dengan situasi saat ini.

Elnino menyampaikan, “Lha, ini ana pe video AI ana kirim so tiga bulan lalu stow karena te Daniel ada minta…”

Pernyataan ini menegaskan tiga hal penting:

  1. Video tersebut bukan dibuat untuk konteks polemik hari ini.

  2. Pihak yang meminta video sudah jelas, yakni Daniel.

  3. Elnino sendiri heran mengapa videonya kembali beredar seolah baru direkam.

Artinya, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan video lama, memoles ulang, dan mendistribusikannya ke publik demi menutupi masalah yang mereka ciptakan sendiri.

Zulfikar, Sekretaris Gerindra Kota Gorontalo, menambahkan, “Jangan jadikan nama Elnino seperti obat nyamuk yang dibakar setiap kali suasana politik memanas. Publik kita tidak selemah itu.”

Ia menegaskan, masyarakat Gorontalo memiliki kecerdasan politik yang cukup matang untuk menilai mana dukungan tulus dan mana strategi murahan yang menipu opini publik.

Menurut Gerindra, polemik GHM tidak akan selesai hanya dengan memainkan video editan. Masih banyak pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka dan tuntas.

“Mengalihkan perhatian publik lewat video lama justru membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tandas Zulfikar.

Gerindra Kota Gorontalo mendesak Pemerintah Provinsi untuk menghentikan tindakan manipulatif yang memalukan tersebut. “Bahkan mahasiswa komunikasi semester pertama pun tahu bahwa ini trik murahan,” tutupnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler