Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
KONDISI PARTAI-PARTAI
Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti. Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu”. Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur). 9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.
Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi. Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi. Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.
Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.
KEADAAN PARA KANDIDAT
Golkar misalnya, jika melihat surat tugas dari DPP Partai Golkar ada 5 orang yang beroleh penugasan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk berkontestasi pada Pilgub nanti yakni Ida Syaidah, Marten Taha, Roem Kono, Syarief Mbuinga dan Tony Uloli. Dari kelima nama tersebut, jika kita melihat hasil Pemilu dan juga perkembangan hasil survey CISA tahun lalu, bisa jadi kelima nama tersebut memiliki peluang yang makin tipis. Sebut saja nama Idah Syaidah, walaupun bisa meraih angka 23.36 % pada survey CISA di tahun lalu, namun pada Pemilu 2024 hanya bisa meraih sekitar kurang lebih 27 ribu suara pada Pemilu 2024, turun lebih dari 80 ribu suara dibandingkan Pemilu 2019 silam, Roem Kono pun demikian yang hanya bisa meraih 1.80 % (survey CISA) dan pada Pemilu 20225 hanya meraih kurang lebih 25 ribu suara, turun sekitar lebih dari 50 ribu suara. Marten Taha jika melihat hasil Survey CISA pada tahun lalu hanya meraih angka 2.5 %. Tonny Uloli pun dalam survey yang sama hanya 0.74 %. Syarif Mbuinga walau dalam survey tahun lalu hanya meraih 0.41 % pada survey, tetapi pada Pemilu bisa meraih suara yang fantastis diatas 100 ribu.
Jika merujuk pada data diatas, baik hasil survey maupun hasil Pemilu, kelima nama tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang fit untuk Pilgub tahun ini juga. Secara khusus, diantara kelima nama tersebut hanya Syarif yang membuktikan keterterimaan secara signifikan, tetapi koleksi 100 ribuan suara tersebut masih perlu pembuktian kinerja di Senayan terlebih dahulu, artinya aspirasi ratusan ribu suara tersebut bukan untuk di-split ke Pilgub, beda jika misalnya Pilgub masih 2 atau 3 tahun lagi. Sedangkan kans Ida, Roem, Marten ataupun Tony hari ini baru bisa dikategorikan untuk posisi Cawagub jika keempat nama ini bisa menaikkan posisi tawar termasuk elektabilitasnya.
Mengapa demikian, apakah kelima nama minus Syarief tidak “qualified” sebagai Calon Gubernur? Pilgub tidak sekedar nama besar dan menjabat sebagai apa. Pilgub adalah kombinasi dari (1). Pengalaman kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, (2). Apa gagasannya dan bagaimana mewujudkannya, (3). Jaringan lintas partai. (4). Finansial. (5). Perilaku komunikasi antar elit dan pemilih. (6). Jejaring pendukung dan relawan. (7). Pengalaman jabatan yang sedang dan pernah diemban. 8. Nama besar dan nama baik. Salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada, maka peluang semakin terbatas.
Apalagi jika misalnya Nasdem akan mengusung Rahmat Gobel untuk maju ke Pilgub, yang pada Pemilu 2024 barusan bisa meraih 195 ribu suara, atau 20 – 23 % dari DPT. Walaupun ada 77 – 80 % pemilih yang tidak memilih Rahmat Gobel, tetapi kans dan peluangnya masih lebih diatas jika dibandingkan Idah Syaidah, Roem Kono, Marten Taha dan Tony Uloli.
Pertanyaan berikut, apakah hanya nama-nama dari Golkar dan Nasdem saja yang bisa dihitung? Ada nama lain seperti Elnino Mohi (Gerindra) dan Nelson Pomalingo (PPP). Tetapi jika dilihat secara detail, apakah Elnino maupun Nelson memiliki kombinasi syarat diatas, yakni pengalaman kontestasi, gagasan dan bagaimana mewujudkannya, jaringan lintas partai, finansial, perilaku komunikasi, jejaring pendukung dan relawan, jabatan, nama besar dan nama baik. Tentu ada beberapa poin di antara 8 poin diatas tadi yang tidak dimiliki Elnino dan Nelson. Untuk saat ini, kansnya hampir sama dengan Idah, Marten, Roem, Tony, baru untuk Cawagub, kecuali keduanya bisa menaikkan elektabilitas berdasarkan faktor-faktor diatas yang semakin diperkuat.
Partai lain seperti PDI P, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Hanura bagaimana? Keenam partai tersebut tidak memiliki kader yang memiliki “kans” untuk diusung ke Pilgub. Dari keenam partai tersebut hanya PKS dan Demokrat yang Ketua Umumnya bisa terpilih di Parlemen Botu.
Pertanyaan lain, apakah partai-partai tersebut khususnya Golkar yang bisa mengusung sendiri, akan membiarkan begitu saja Rahmat Gobel (walaupun Nasdem harus koalisi) akan terpilih secara “aklamasi”, jika padanannya adalah kandidat-kandidat diatas termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing.
Tentu saja, dengan pengalaman politik selama lebih dari 20 tahun pasca terbentuknya Provinsi Gorontalo, masing-masing Ketua Partai Politik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apakah akan memilih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Rahmat Gobel atau akan membangun kutub-kutub baru dalam mencalonkan kandidat diluar nama-nama diatas
TYSON VS. HOLYFIELD?
Dalam salah satu rilis berita di media lokal, Rusli Habibie selaku Ketua DPD II Golkar menyampaikan Golkar akan mengusung siapapun yang bisa memenangkan Pilkada. RH menganalogikan kontestasi Pilgub seperti pertandingan tinju. Jika “kubu sebelah” (dalam hal ini Nasdem) mengajukan Mike Tyson maka RH akan mencari sosok seperti Evander Holyfield.
Pertanyaan lebih mendalam, siapakah yang memenuhi kriteria seperti Evander Holyfielsld jika Mike Tyson dianggap seperti Rahmat Gobel?
Memang, jika melihat dinamika terkini, ada nama lain yang baru sebatas “disebut-disebut” sebagai Calon Gubernur, walaupun nama tersebut belum mengutarakan secara terbuka sikap politiknya. Nama tersebut adalah Zainudin Amali.
Sebagai kader Golkar, walaupun tidak masuk dalam daftar kader yang ditugaskan untuk menjadi Bacakada, nama ZA mulai beredar. Namun, hingga hari ini, Zainudin Amali belum menyatakan sikap atau mengonfirmasi usulan, dukungan termasuk “gorengan isu” tentang dirinya.
Tetapi, diluar sikap dan konfirmasi tersebut, analogi Rusli Habibie bisa pas dengan sosok Zainudin Amali, jika akan duel melawan Rahmat Gobel. Seperti Rahmat Gobel, Zainudin Amali pernah menjabat sebagai Menteri, walaupun kenyataannya Rahmat diberhentikan dan Zainudin memilih mengundurkan diri untuk alasan menjabat di PSSI dan BUMN. Demikian pula persamaan keduanya sebagai Anggota DPR RI. Bedanya, Rahmat Gobel baru satu periode pada satu Dapil (Gorontalo) di DPR RI, Zainudin malah hanya sekali maju dari Dapil Gorontalo (periode 2004-2009), sisanya sekali maju untuk periode 2009 – 2014 melalui Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) dan dua periode periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 melalui Dapil XI Wilayah Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep). Pada empat Dapil tersebut, Zainudin berhasil lolos
Pengalaman dalam kegiatan bisnis pun keduanya memiliki riwayat yang sama, Rahmat mewarisi dan melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, Zainudin merintis dan mengelola berbagai perusahaan pribadinya hingga dipercayakan menjadi Wakil Komisari Bank Mandiri.
Dari segi ide dan gagasan, keduanya memiliki ikhtiar yang sama untuk membangun Gorontalo, walaupun keduanya latar historis yang berbeda seperti misalnya Rahmat tidak lahir di Gorontalo, dan berasal dari didikan keluarga aristokrat, Zainudin lahir di pinggir danau Limboto dengan situasi kemiskinan kampung yang timpang.
Walaupun keduanya memiliki niat yang kuat dalam membangun kebudayaan, model komunikasi ala aristokrat Rahmat akan lebih kompleks dibandingkan model komunikasi “kambungu” dengan logat Gorontalo “hibotu-botuwa” ala Zainudin. Dalam merealisasikan gagasan pembangunan, pola komunikasi dengan rakyat kebanyakan adalah hal yang sangat penting.
Hanya saja, walaupun nama keduanya sudah digaungkan dari jauh hari, tetapi belum ada pernyataan resmi dari keduanya untuk siap berlaga di Pilgub. Tetapi, jika dilihat dinamika politik nasional pasca Pilpres khususnya dari segi peluang dan potensi serta alternatif pilihan politik keduanya di level nasional, Rahmat Gobel memiliki pilihan alternatif yang sangat terbatas Rahmat hanya bisa memilih dua : tetap bertahan di DPR RI atau maju ke Pilgub Gorontalo. Sedangkan Zainudin bisa memilih tetap sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, yang pada kedua posisi tersebut dengan status Golkar yang berada lingkar pemerintahan, bisa jadi akan mengantarkannya ke posisi yang lebih strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hanya saja, laga antara Tyson vs Holyfield seperti yang diinginkan Rusli Habibie masih belum bisa dipastikan selagi keduanya belum menyatakan sikap secara resmi. Tetapi, dari uraian diatas apakah berkaca dari hasil Pemilu dan Pilpres, peta kandidat, hingga faktor-faktor kekuatan kandidat, maka Pilgub Gorontalo bukanlah kondisi atau situasi yang statis. Situasi tersebut sangatlah dinamis tergantung pada kecakapan masing-masing partai politik dalam membaca peluang dan melakukan komunikasi yang intens.
Sebagai seorang akademisi, tentu mengharapkan “tarung gagasan” keduanya hingga bagaimana keduanya dapat mewujudkan gagasa tersebut adalah tontonan kelas nasional yang manfaatnya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat akan memilih yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik. Dalam kondisi tersebut, logika kontestasi jika kedua nama berlaga yakni yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Siapakah yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik?
Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.
Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”
Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.
Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.
Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara tegas membantah tuduhan bahwa kliennya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, menerima uang satu sen pun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hotman Paris bahkan meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini.
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk memanggil Kejaksaan dan dirinya sebagai kuasa hukum Nadiem untuk menggelar perkara secara terbuka di Istana Presiden. Ia yakin dapat membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan tindak pidana korupsi hanya dalam waktu 10 menit.
“Tolong gelar perkaranya di Istana, saya akan buktikan: satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada mark-up harga dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada pihak yang diperkaya,” tegas Hotman Paris.
Hotman juga menegaskan bahwa dalam proses pengadaan laptop tersebut, tidak terdapat praktik mark-up harga, dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau diperkaya dari pengadaan senilai Rp 9,3 triliun itu. Hotman menambahkan bahwa proyek tersebut menggunakan harga resmi e-catalog yang dikelola pemerintah sehingga tidak ada indikasi penggelembungan.
“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah menjadi klien saya selama 25 tahun,” kata Hotman Paris yang juga mempertanyakan alasan penahanan terhadap Nadiem.
Kasus ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka sejak 4 September 2025. Hotman Paris berpendapat bahwa kasus kliennya mirip dengan kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang pernah divonis meskipun tidak menerima dana korupsi.
Hotman Paris menutup pernyataannya dengan mengingatkan hubungan panjangnya selama 25 tahun sebagai pengacara Presiden Prabowo dan mengharapkan agar keadilan ditegakkan secara transparan dan adil bagi Nadiem Makarim.
Jakarta – Amien Rais secara tegas mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi oknum-oknum pengacau serta loyalis mantan Presiden Jokowi yang ada di lingkungannya. Kritik ini disampaikan Amien dalam sebuah video unggahan pernyataan politik terkait kondisi stabilitas pemerintahan saat ini.
Menurut Amien Rais, sikap Prabowo yang terus mentolerir keberadaan orang-orang yang loyal kepada Jokowi justru menyebabkan kegaduhan nasional yang dapat merusak citra dan kestabilan pemerintahan. Amien mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo yang dianggap tidak berani mengambil langkah tegas seperti memecat oknum-oknum tersebut, meskipun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pendukung Prabowo, melainkan justru berusaha menggulingkan pemerintahannya dari dalam.
“Pak Prabowo sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya. Mereka berusaha menggulingkan Anda dengan cara-cara busuk, tetapi Anda terus mentoleransi mereka membuat kegaduhan nasional supaya citra Anda jatuh,” ujar Amien Rais, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada awal September 2025.
Amien juga mengingatkan bahwa para pendukung Prabowo sangat mengharapkan keberanian dan ketegasan sang presiden untuk menindak tegas masalah ini demi menjaga kepercayaan rakyat serta memastikan stabilitas keamanan dan pemerintahan. Jika Prabowo terus bersikap lemah, Amien menilai hal itu akan berakibat buruk bagi masa depan pemerintahannya dan bisa membuatnya kehilangan momentum sebagai pemimpin.
Kritik keras Amien ini menjadi salah satu sorotan penting di tengah dinamika politik yang terus berjalan di Indonesia, terutama dengan adanya berbagai demonstrasi dan tekanan politik yang belakangan semakin tajam. Amien mengajak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah nyata agar tidak dikuasai oleh kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintahannya dari dalam.
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Bone Bolango3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months ago