Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
KONDISI PARTAI-PARTAI
Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti. Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu”. Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur). 9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.
Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi. Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi. Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.
Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.
KEADAAN PARA KANDIDAT
Golkar misalnya, jika melihat surat tugas dari DPP Partai Golkar ada 5 orang yang beroleh penugasan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk berkontestasi pada Pilgub nanti yakni Ida Syaidah, Marten Taha, Roem Kono, Syarief Mbuinga dan Tony Uloli. Dari kelima nama tersebut, jika kita melihat hasil Pemilu dan juga perkembangan hasil survey CISA tahun lalu, bisa jadi kelima nama tersebut memiliki peluang yang makin tipis. Sebut saja nama Idah Syaidah, walaupun bisa meraih angka 23.36 % pada survey CISA di tahun lalu, namun pada Pemilu 2024 hanya bisa meraih sekitar kurang lebih 27 ribu suara pada Pemilu 2024, turun lebih dari 80 ribu suara dibandingkan Pemilu 2019 silam, Roem Kono pun demikian yang hanya bisa meraih 1.80 % (survey CISA) dan pada Pemilu 20225 hanya meraih kurang lebih 25 ribu suara, turun sekitar lebih dari 50 ribu suara. Marten Taha jika melihat hasil Survey CISA pada tahun lalu hanya meraih angka 2.5 %. Tonny Uloli pun dalam survey yang sama hanya 0.74 %. Syarif Mbuinga walau dalam survey tahun lalu hanya meraih 0.41 % pada survey, tetapi pada Pemilu bisa meraih suara yang fantastis diatas 100 ribu.
Jika merujuk pada data diatas, baik hasil survey maupun hasil Pemilu, kelima nama tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang fit untuk Pilgub tahun ini juga. Secara khusus, diantara kelima nama tersebut hanya Syarif yang membuktikan keterterimaan secara signifikan, tetapi koleksi 100 ribuan suara tersebut masih perlu pembuktian kinerja di Senayan terlebih dahulu, artinya aspirasi ratusan ribu suara tersebut bukan untuk di-split ke Pilgub, beda jika misalnya Pilgub masih 2 atau 3 tahun lagi. Sedangkan kans Ida, Roem, Marten ataupun Tony hari ini baru bisa dikategorikan untuk posisi Cawagub jika keempat nama ini bisa menaikkan posisi tawar termasuk elektabilitasnya.
Mengapa demikian, apakah kelima nama minus Syarief tidak “qualified” sebagai Calon Gubernur? Pilgub tidak sekedar nama besar dan menjabat sebagai apa. Pilgub adalah kombinasi dari (1). Pengalaman kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, (2). Apa gagasannya dan bagaimana mewujudkannya, (3). Jaringan lintas partai. (4). Finansial. (5). Perilaku komunikasi antar elit dan pemilih. (6). Jejaring pendukung dan relawan. (7). Pengalaman jabatan yang sedang dan pernah diemban. 8. Nama besar dan nama baik. Salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada, maka peluang semakin terbatas.
Apalagi jika misalnya Nasdem akan mengusung Rahmat Gobel untuk maju ke Pilgub, yang pada Pemilu 2024 barusan bisa meraih 195 ribu suara, atau 20 – 23 % dari DPT. Walaupun ada 77 – 80 % pemilih yang tidak memilih Rahmat Gobel, tetapi kans dan peluangnya masih lebih diatas jika dibandingkan Idah Syaidah, Roem Kono, Marten Taha dan Tony Uloli.
Pertanyaan berikut, apakah hanya nama-nama dari Golkar dan Nasdem saja yang bisa dihitung? Ada nama lain seperti Elnino Mohi (Gerindra) dan Nelson Pomalingo (PPP). Tetapi jika dilihat secara detail, apakah Elnino maupun Nelson memiliki kombinasi syarat diatas, yakni pengalaman kontestasi, gagasan dan bagaimana mewujudkannya, jaringan lintas partai, finansial, perilaku komunikasi, jejaring pendukung dan relawan, jabatan, nama besar dan nama baik. Tentu ada beberapa poin di antara 8 poin diatas tadi yang tidak dimiliki Elnino dan Nelson. Untuk saat ini, kansnya hampir sama dengan Idah, Marten, Roem, Tony, baru untuk Cawagub, kecuali keduanya bisa menaikkan elektabilitas berdasarkan faktor-faktor diatas yang semakin diperkuat.
Partai lain seperti PDI P, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Hanura bagaimana? Keenam partai tersebut tidak memiliki kader yang memiliki “kans” untuk diusung ke Pilgub. Dari keenam partai tersebut hanya PKS dan Demokrat yang Ketua Umumnya bisa terpilih di Parlemen Botu.
Pertanyaan lain, apakah partai-partai tersebut khususnya Golkar yang bisa mengusung sendiri, akan membiarkan begitu saja Rahmat Gobel (walaupun Nasdem harus koalisi) akan terpilih secara “aklamasi”, jika padanannya adalah kandidat-kandidat diatas termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing.
Tentu saja, dengan pengalaman politik selama lebih dari 20 tahun pasca terbentuknya Provinsi Gorontalo, masing-masing Ketua Partai Politik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apakah akan memilih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Rahmat Gobel atau akan membangun kutub-kutub baru dalam mencalonkan kandidat diluar nama-nama diatas
TYSON VS. HOLYFIELD?
Dalam salah satu rilis berita di media lokal, Rusli Habibie selaku Ketua DPD II Golkar menyampaikan Golkar akan mengusung siapapun yang bisa memenangkan Pilkada. RH menganalogikan kontestasi Pilgub seperti pertandingan tinju. Jika “kubu sebelah” (dalam hal ini Nasdem) mengajukan Mike Tyson maka RH akan mencari sosok seperti Evander Holyfield.
Pertanyaan lebih mendalam, siapakah yang memenuhi kriteria seperti Evander Holyfielsld jika Mike Tyson dianggap seperti Rahmat Gobel?
Memang, jika melihat dinamika terkini, ada nama lain yang baru sebatas “disebut-disebut” sebagai Calon Gubernur, walaupun nama tersebut belum mengutarakan secara terbuka sikap politiknya. Nama tersebut adalah Zainudin Amali.
Sebagai kader Golkar, walaupun tidak masuk dalam daftar kader yang ditugaskan untuk menjadi Bacakada, nama ZA mulai beredar. Namun, hingga hari ini, Zainudin Amali belum menyatakan sikap atau mengonfirmasi usulan, dukungan termasuk “gorengan isu” tentang dirinya.
Tetapi, diluar sikap dan konfirmasi tersebut, analogi Rusli Habibie bisa pas dengan sosok Zainudin Amali, jika akan duel melawan Rahmat Gobel. Seperti Rahmat Gobel, Zainudin Amali pernah menjabat sebagai Menteri, walaupun kenyataannya Rahmat diberhentikan dan Zainudin memilih mengundurkan diri untuk alasan menjabat di PSSI dan BUMN. Demikian pula persamaan keduanya sebagai Anggota DPR RI. Bedanya, Rahmat Gobel baru satu periode pada satu Dapil (Gorontalo) di DPR RI, Zainudin malah hanya sekali maju dari Dapil Gorontalo (periode 2004-2009), sisanya sekali maju untuk periode 2009 – 2014 melalui Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) dan dua periode periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 melalui Dapil XI Wilayah Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep). Pada empat Dapil tersebut, Zainudin berhasil lolos
Pengalaman dalam kegiatan bisnis pun keduanya memiliki riwayat yang sama, Rahmat mewarisi dan melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, Zainudin merintis dan mengelola berbagai perusahaan pribadinya hingga dipercayakan menjadi Wakil Komisari Bank Mandiri.
Dari segi ide dan gagasan, keduanya memiliki ikhtiar yang sama untuk membangun Gorontalo, walaupun keduanya latar historis yang berbeda seperti misalnya Rahmat tidak lahir di Gorontalo, dan berasal dari didikan keluarga aristokrat, Zainudin lahir di pinggir danau Limboto dengan situasi kemiskinan kampung yang timpang.
Walaupun keduanya memiliki niat yang kuat dalam membangun kebudayaan, model komunikasi ala aristokrat Rahmat akan lebih kompleks dibandingkan model komunikasi “kambungu” dengan logat Gorontalo “hibotu-botuwa” ala Zainudin. Dalam merealisasikan gagasan pembangunan, pola komunikasi dengan rakyat kebanyakan adalah hal yang sangat penting.
Hanya saja, walaupun nama keduanya sudah digaungkan dari jauh hari, tetapi belum ada pernyataan resmi dari keduanya untuk siap berlaga di Pilgub. Tetapi, jika dilihat dinamika politik nasional pasca Pilpres khususnya dari segi peluang dan potensi serta alternatif pilihan politik keduanya di level nasional, Rahmat Gobel memiliki pilihan alternatif yang sangat terbatas Rahmat hanya bisa memilih dua : tetap bertahan di DPR RI atau maju ke Pilgub Gorontalo. Sedangkan Zainudin bisa memilih tetap sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, yang pada kedua posisi tersebut dengan status Golkar yang berada lingkar pemerintahan, bisa jadi akan mengantarkannya ke posisi yang lebih strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hanya saja, laga antara Tyson vs Holyfield seperti yang diinginkan Rusli Habibie masih belum bisa dipastikan selagi keduanya belum menyatakan sikap secara resmi. Tetapi, dari uraian diatas apakah berkaca dari hasil Pemilu dan Pilpres, peta kandidat, hingga faktor-faktor kekuatan kandidat, maka Pilgub Gorontalo bukanlah kondisi atau situasi yang statis. Situasi tersebut sangatlah dinamis tergantung pada kecakapan masing-masing partai politik dalam membaca peluang dan melakukan komunikasi yang intens.
Sebagai seorang akademisi, tentu mengharapkan “tarung gagasan” keduanya hingga bagaimana keduanya dapat mewujudkan gagasa tersebut adalah tontonan kelas nasional yang manfaatnya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat akan memilih yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik. Dalam kondisi tersebut, logika kontestasi jika kedua nama berlaga yakni yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Siapakah yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik?
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya tidak akan meminta izin dalam menentukan kapan dan di mana melakukan serangan terhadap musuh di Jalur Gaza maupun Lebanon. Pernyataan ini disampaikan ketika Israel terus melancarkan serangan terhadap posisi Hamas dan Hizbullah meskipun sudah ada gencatan senjata di wilayah tersebut.
Dalam rapat bersama para menteri di pemerintahannya pada Minggu (26/10/2025), Netanyahu menegaskan, “Israel merupakan negara merdeka. Kami akan membela diri dengan cara kami sendiri dan kami akan terus menentukan nasib kami sendiri.” Dia juga menambahkan, “Kami tidak meminta persetujuan siapa pun untuk hal ini. Kami mengendalikan keamanan kami sendiri.”
Penekanan Netanyahu ini muncul setelah kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat yang berupaya memperkuat gencatan senjata di Gaza. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS, setelah dua tahun konflik berat dengan Hamas berakhir, pasukan Israel dijadwalkan mengundurkan diri dan keamanan Jalur Gaza akan dijaga oleh pasukan internasional, sebagian besar dari negara-negara Arab atau Muslim.
Meski demikian, Israel keberatan dengan keterlibatan Turki, saingan regionalnya, dalam penjagaan keamanan tersebut. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv akan menentukan negara mana yang diizinkan mengirim pasukan untuk mengawasi gencatan senjata ini. “Kami menegaskan dengan rasa hormat terkait pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima,” kata Netanyahu sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyelesaikan kunjungannya ke Israel.
Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menindaklanjuti pernyataan itu dengan menjelaskan, “Perdana Menteri telah mengatakan hal itu akan dilakukan dengan cara mudah atau cara yang sulit, dan Israel akan memiliki kendali keamanan menyeluruh atas Jalur Gaza.” Bedrosian menegaskan, “Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas tidak akan memiliki peran dalam memerintah rakyat Palestina.”
Media internasional ternama seperti AFP juga melaporkan bahwa sikap ini memperlihatkan ketegasan Israel dalam mempertahankan otoritas keamanan dan kendali penuh atas wilayah perbatasan penting tersebut, meskipun upaya diplomatik tengah berjalan untuk mempertahankan gencatan senjata.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak lagi menumpuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di bank-bank pusat seperti Bank Indonesia (BI) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia meminta agar dana tersebut disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjaga likuiditas ekonomi di daerah.
Purbaya menyampaikan hal ini dalam Rapat Pengendali Inflasi Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Ia menjelaskan bahwa masih banyak dana daerah yang mengendap di akhir tahun dan membuat perputaran uang di daerah menjadi kering.
“Saya dapat kabar juga dari Pak Mendagri bahwa uang-uang daerah yang berlebih itu ditaruhnya di bank-bank di pusat. Jadi, daerahnya juga kering, nggak ada uangnya. Saya sarankan kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah pusat, tapi biarkan saja di BPD daerahnya,” ujar Purbaya.
Menurutnya, penempatan dana di bank pusat menyebabkan BPD kekurangan likuiditas, sehingga tidak leluasa menyalurkan kredit ke pelaku usaha lokal. Purbaya menilai hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerataan ekonomi nasional.
“Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah naruhnya semuanya di pusat, ya nggak rata-rata. Kita kirim ke daerah dari pusat, dia masih kirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini numpuk uangnya,” imbuhnya.
Data terbaru Bank Indonesia (BI) per 30 September 2025 menunjukkan dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam perbankan mencapai Rp233,97 triliun. Rinciannya meliputi Rp178,14 triliun dalam bentuk giro, Rp48,40 triliun dalam bentuk simpanan, dan Rp7,43 triliun dalam bentuk tabungan.
Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan data berbeda. Berdasarkan laporan dari 546 Pemda, per 17 Oktober 2025, dana kas daerah tercatat Rp215 triliun. Purbaya menyoroti adanya selisih Rp18 triliun antara data BI dan Kemendagri.
“Kalau dari Pak Mendagri katanya di cash-nya hanya Rp215 triliun. Jadi ada perbedaan Rp18 triliun. Yang pertama dicek, Rp18 triliun itu uang bedanya di mana, ke mana larinya?” ujar Purbaya.
Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa biasanya masih tersisa sekitar Rp100 triliun di akhir tahun meski sebagian telah terpakai untuk membayar gaji dan kontrak awal tahun.
“Rp233 triliun itu biasanya dihabiskan di akhir tahun, selalu sisa Rp100 triliun di akhir tahun. Sebagian diperlukan untuk Silpa, untuk bayar gaji atau kontrak di awal tahun,” terang Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa Kementerian Keuangan sedang menyiapkan reformasi mekanisme transfer ke daerah. Jika sebelumnya dilakukan secara bertahap tiap triwulan, ke depan akan diubah menjadi transfer sekaligus di awal tahun anggaran.
Tujuannya untuk mengurangi potensi Silpa dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Jadi kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu Silpa. Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun langsung ditransfer dari pusat. Dengan begitu, Silpa di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi,” kata Purbaya.
Kebijakan ini berangkat dari persoalan lama mengenai dana mengendap di perbankan. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menkeu juga pernah mengkritik dana Pemda yang menganggur mencapai Rp113,38 triliun pada akhir 2021.
Di era Presiden Joko Widodo pun sempat menegur Pemda karena APBD 2022 sebesar Rp123 triliun tidak terserap. Kini di era Purbaya, masalah klasik tersebut kembali disorot karena dianggap menghambat pemerataan ekonomi serta memperlebar ketimpangan antara pusat dan daerah. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi, bukan menumpuk dana di pusat. Ia berharap kepala daerah lebih progresif dalam penggunaan dana daerah dan mempercayakan pengelolaan keuangan pada BPD di wilayahnya. Dengan demikian, ekonomi lokal bisa bergerak, dan Silpa besar di akhir tahun dapat diminimalkan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam wawancara eksklusif bersama Forum Keadilan TV viral di media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari satu jam itu, Arcandra membuka fakta mengejutkan mengenai klausul rahasia dalam kontrak Freeport tahun 1991 serta campur tangan Amerika Serikat dalam negosiasi tambang di Papua.
Pernyataan kontroversial Arcandra itu menyebut adanya isi kontrak yang belum banyak diketahui publik.
“Pernahkah kita tahu ada pasal di kontrak itu yang mengatakan kalau Freeport masih berminat untuk apa memproduksikan blok ini, maka dia berhak mengajukan perpanjangan ya dan unreasonably will help. Jadi tidak boleh ditolak perpanjangan itu 2×10 tahun.” ungkap Arcandra.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia ketika itu menandatangani kontrak tersebut dengan kesadaran penuh.
“Yang menandatangani tahun 91 presiden maksudnya tahun 91. Terus bagaimana kita mengatakan bahwa ini kembali dengan sendirinya?”.
Lebih jauh, Arcandra mengaitkan negosiasi tambang dengan kekuatan geopolitik internasional.
“Bu Ani ya, Bu Rini tanyakan itu proses dan kita berhadapan dengan siapa? The United States of America. Yang bisa melakukan apa saja?”.
Pernyataan ini menimbulkan debat panas karena memperkuat dugaan bahwa campur tangan politik Washington masih membayangi industri migas dan tambang di Indonesia.
Menurut laporan Tempo danCNBC Indonesia, kontrak karya Freeport 1991 memang mengandung pasal yang memberi perusahaan asal AS itu hak otomatis untuk meminta perpanjangan dua kali sepuluh tahun. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menolak secara tidak wajar permintaan perpanjangan itu. Bila pemerintah menolak, Freeport berhak membawa sengketa ke arbitrase internasional—suatu mekanisme yang berisiko besar bagi posisi Indonesia.
Data juga menyebutkan bahwa tahun bahwa negosiasi antara PT Inalum dan Freeport McMoran dilakukan dengan pengawasan langsung pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri, menegaskan adanya dimensi geopolitik dalam proses tambang Papua. Sementara itu berdasarkan dokumen yang pernah dibuka ke publik, pada tahun 1967 Amerika Serikat membantu Freeport untuk memulai eksploitasi tambang setelah transisi politik di Irian Barat.
Arcandra Tahar sendiri bukan orang baru dalam polemik Freeport. Saat menjabat Menteri ESDM pada tahun 2016, ia sempat diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo karena status kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat. Laporan KBR Indonesia mencatat bahwa selama 20 hari masa jabatannya, Arcandra telah menandatangani perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport. Meskipun sempat menuai kritik, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pada tahun yang sama bahwa keputusan Arcandra tidak melanggar aturan dan sesuai dengan komitmen pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan Arcandra kini memunculkan kembali perdebatan lama: sejauh mana kedaulatan energi Indonesia benar-benar bebas dari tekanan asing. Pengamat Migas dan ESDM ucapkan kepada media, isu ini sensitif karena bisa memicu kembali debat soal divestasi saham dan kontrol asing di sektor pertambangan strategis.
Dengan dalih menjaga fairness, Arcandra mengatakan dirinya selalu terbuka dan transparan saat berhadapan dengan delegasi Amerika.
“Anda punya tool, punya orang terlihat dan tidak terlihat yang bisa mengecek itu… Dia bilang, ‘Yes, sir. We did check. We did check.’ Artinya mengakui mereka, mereka sudah cek ya.” tegas Arcandra.
Pernyataan Arcandra Tahar menjadi tantangan baru bagi kejelasan hubungan Indonesia–AS dalam sektor energi. Kontrak Freeport 1991 terbukti menyimpan pasal sensitif yang melemahkan posisi hukum Indonesia jika dipersoalkan di forum internasional. Kini, publik menanti apakah pemerintah akan meninjau ulang transparansi dokumen kontrak tersebut.
Gorontalo1 month ago
Gorontalo1 month ago
Daerah3 months ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo2 months ago
Advertorial1 month ago