Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam struktur jabatan administrator. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di rumah dinas jabatan, Bantayo Lo Yiladia, pada Jumat (17/04/2026).

Langkah mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk melakukan penyegaran organisasi sekaligus memacu peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Keputusan pelantikan tersebut tertuang secara sah dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Gorontalo Nomor 821.2/BKPSDM/II/790 tertanggal 16 April 2026. Berdasarkan beleid tersebut, berikut adalah empat nama pejabat administrator yang baru saja dilantik:

1. Nur Arfahni Laya, sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kini dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kota Gorontalo.

2. Rulan Pobi, sebelumnya bertugas sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo.

3. Ridwan Kaharu, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo, kini dirotasi menduduki kursi Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo.

4. Ilyas Rahim Poiyo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP, kini bergeser posisi menjadi Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Wali Kota Adhan memastikan bahwa pelantikan keempat pejabat ini tidak dilakukan secara instan. Penempatan posisi tersebut telah melewati proses asesmen dan pertimbangan matang dari Komite Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme ini merupakan wujud nyata penerapan penempatan jabatan yang berbasis pada kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan riil organisasi.

Melalui pelantikan ini, Pemkot Gorontalo menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanahnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan menggenjot kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.

Lebih dari itu, para pejabat administrator ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun sinergi lintas instansi. Hal ini dinilai krusial guna memastikan roda pemerintahan di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, adaptif, serta responsif dalam merespons kebutuhan dan program pembangunan masyarakat.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi di ekosistem pendidikan tinggi. Salah satu terobosan progresif yang kini tengah digencarkan adalah membuka peluang bagi mahasiswa untuk lulus tanpa harus menyusun skripsi. Syaratnya, mahasiswa wajib menghasilkan karya fenomenal atau menorehkan prestasi gemilang yang dinilai ekuivalen (setara) dengan bobot tugas akhir.

Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya Kampus Merah Maron beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. Sekaligus, langkah ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak sekadar mumpuni secara teoretis akademik, tetapi juga memiliki rekam jejak kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menegaskan bahwa pihak kampus memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi diri melalui karya-karya yang inovatif. Menurutnya, capaian prestasi tingkat tinggi maupun karya aplikatif yang berdampak langsung bagi lingkungan dapat diakui sebagai substitusi atau alternatif dari skripsi konvensional.

“Mahasiswa didorong untuk tidak hanya terpaku pada pola pikir penyelesaian skripsi semata, tetapi juga tertantang menghasilkan karya fenomenal yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Prof. Eduart saat memberikan amanat pada prosesi Sidang Terbuka Senat Wisuda ke-60, beberapa waktu lalu.

Melalui payung kebijakan ini, UNG menaruh harapan besar agar semakin banyak mahasiswa yang terpacu untuk berinovasi, melahirkan karya kreatif, hingga merebut prestasi membanggakan di berbagai ajang kompetisi, baik pada level nasional maupun internasional.

Prof. Eduart menyebutkan bahwa kebijakan ini bukanlah sekadar wacana. Hal tersebut telah sukses dibuktikan oleh salah satu lulusan dari Fakultas Kedokteran UNG, Taufiqullah Dzaki Baruwadi, S.Ked.

“Lulus tanpa skripsi ini sudah dibuktikan oleh Taufiqullah Dzaki Baruwadi yang baru saja dikukuhkan pada Wisuda ke-60. Ia berhasil lulus tanpa jalur skripsi karena memiliki portofolio karya dan prestasi yang telah diakui setara dengan tugas akhir. Kami berharap, langkah brilian ini dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya,” terang Rektor UNG dua periode tersebut.

Gebrakan ini sekaligus mengirimkan sinyal kuat terkait perubahan paradigma pendidikan tinggi di Gorontalo—beralih dari sekadar ritual penyelesaian tugas administratif menuju penciptaan karya yang aplikatif dan berdampak luas. Dengan bekal tersebut, para lulusan UNG kelak tidak hanya mengantongi secarik ijazah dan gelar sarjana, melainkan juga membawa rekam jejak pengabdian dan inovasi yang siap diuji di dunia profesional.

Pohuwato – Babak baru membayangi kasus dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Pohuwato yang sebelumnya mengaku sebagai staf Kapolres. Usai oknum tersebut memberikan klarifikasi bahwa aliran dana yang diterimanya adalah untuk pembayaran rumah toko (ruko), seorang warga kini muncul memberikan bantahan keras terkait adanya dugaan praktik jual beli emas ilegal.

Melalui pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan kepada salah satu wartawan pada Kamis (16/4/2026), warga yang enggan disebutkan namanya itu menyangsikan alibi pembayaran ruko tersebut. Ia mengklaim memiliki deretan bukti kuat yang mengarah pada transaksi emas ilegal.

“Yakin itu uang untuk bayar ruko? Semua buktinya ada, baik itu (transaksi) di hotel, dijual ke siapa, dan siapa yang menjual,” ungkap sumber anonim tersebut menyanggah klarifikasi sang oknum polisi.

Merespons polemik yang kian memanas, Aktivis Gorontalo, Agung, mengecam keras dan mendesak Kapolres Pohuwato untuk segera turun tangan mengusut tuntas persoalan ini secara transparan.

“Saya meminta kepada Kapolres untuk menyikapi masalah ini dengan serius. Jangan sampai hal ini menjadi asumsi liar di tengah masyarakat, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polres Pohuwato dalam penegakan hukum,” tegas Agung.

Sebagai pengingat, regulasi mengenai larangan jual beli emas ilegal telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan Pasal 161 UU Minerba, setiap pihak yang menampung, memanfaatkan, atau memperjualbelikan mineral tanpa izin yang sah dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026) lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, di Mapolda Gorontalo telah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tambang. Ia menyatakan bahwa penjual maupun pembeli emas ilegal dapat dipidana. Pembeli emas wajib memiliki izin resmi dan hanya boleh membeli dari sumber yang sah, yakni pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kombes Pol Maruly juga memperingatkan bahwa selain dijerat UU Minerba, pelaku jual beli emas ilegal dapat dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan adanya aliran dana atau aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, Polda Gorontalo terus mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan setiap temuan aktivitas jual beli emas ilegal di wilayahnya.