Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tengah mengevaluasi kemungkinan pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia, menanggapi kebijakan larangan yang telah diterapkan di Singapura. Kepala BNN, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap penelaahan mendalam dan belum menjadi keputusan final.

Dalam dialog dengan media, Suyudi menyampaikan ketegasannya bahwa keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. “Tentunya akan menjadi bagian dari pendalaman kita, tentunya kita perlu duduk bersama dulu dan kita akan lihat ke depan seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Suyudi juga menyoroti bahwa vape kadang digunakan sebagai media peredaran narkotika, meski belum terbukti secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya memiliki data akurat sebelum mengambil langkah hukum atau regulasi. “Kemungkinan itu pasti ada saja. Tapi kan kita harus lihat data yang sesungguhnya. Beri saya kesempatan untuk kita nanti mendalami hal ini,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, “Yang jelas, narkoba harus kita tindak tegas. War on drugs for humanity, kita perang melawan narkoba untuk kemanusiaan,” sebagai bentuk komitmen penuh dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Langkah ini muncul setelah Singapura melarang penggunaan vape dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Di Negeri Singa, kepemilikan maupun penggunaan vape bisa dikenai denda hingga SGD 2.000 (sekitar Rp 25,1 juta), serta penambahan zat etomidate dalam daftar narkotika Kelas C—yang berarti pelaku bisa diwajibkan mengikuti rehabilitasi sama seperti kasus narkoba lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan bahwa rendahnya gaji guru dan dosen merupakan salah satu tantangan keuangan negara: “Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ujar Sri Mulyani dalam sesi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025)

Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, yang menilai kurangnya empati terhadap realitas keterbatasan penghasilan tenaga pendidik. Ketegangan semakin memuncak ketika data resmi LHKPN pada 15 Maret 2024 yang di lansir dari media suaradotcom yang mencatat harta kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp 79.841.692.348

Rinciannya sebagai berikut:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 48,98 miliar, tersebar di Jakarta, Tangerang, dan luar negeri

• Surat berharga senilai Rp 24,28 miliar

• Kas dan setara kas sebesar Rp 15,45 miliar

• Alat transportasi, termasuk sepeda motor, senilai Rp 204,8 juta

Sri Mulyani juga mencatatkan sejarah unik sebagai satu-satunya Menteri Keuangan yang menjabat di tiga periode pemerintahan, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2010), era Joko Widodo (2016–2024), dan kini di era Presiden Prabowo Subianto (2024–2029)

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa mulai tahun depan, pembelian tabung LPG 3 kilogram hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diterapkan karena saat ini LPG 3 kg masih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat tersebut beralih menggunakan jenis LPG nonsubsidi seperti desil 8, 9, dan 10, dan tak lagi memakai LPG 3 kg. “Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK). Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah… desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Senin (25/8).

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa detail teknis penerapan NIK dalam pembelian LPG 3 kg masih dirumuskan dan saat ini tengah dalam tahap penyusunan. “Teknisnya lagi diatur,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi energi, agar tepat sasaran, khususnya pada BBM dan LPG 3 kg yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema subsisi energi baru tersebut sedang dikaji sebagai perluasan dari mekanisme penyaluran subsidi listrik berdasarkan tingkat pemakaian pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diterapkan.