Connect with us

Advertorial

Bupati Saipul A. Mbuinga Lakukan Rapat Forkopimda, Siapkan Langkah Diplomatik Tanggapi Tuntutan AMBEPEDA

Published

on

Pohuwato – Menyikapi seruan aksi yang akan disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan tanggapan positif dan memastikan akan mengupayakan langkah diplomasi secara maksimal. Hal ini disampaikan dalam rapat Forkopimda yang digelar pada Minggu (7/9/2025) di ruang rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Pohuwato ini dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Inf. Madiyan Surya, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Kajari Pohuwato, Pengadilan Negeri Marisa, dan Sekda Iskandar Datau. Rapat tersebut membahas isu-isu tuntutan yang diajukan oleh AMBEPEDA.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa tuntutan dari AMBEPEDA akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forkopimda Pohuwato. “Kami akan menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan melakukan komunikasi dan diplomasi secara maksimal kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan rencananya untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait antara 8 hingga 12 September 2025, guna menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh AMBEPEDA. “Kami akan menjadwalkan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk membahas tuntutan ini lebih lanjut,” tambah Bupati Saipul.

Selain itu, Bupati berharap kepada seluruh pihak, khususnya AMBEPEDA, untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusifitas daerah. “Kami berharap kepada AMBEPEDA dan semua pihak untuk menahan diri. Hasil rapat ini akan kami bawa langsung ke Pemerintah Provinsi, dan Gubernur Gorontalo telah menyiapkan waktu khusus untuk menerima hasil rapat ini,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Bupati Pohuwato telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo melalui telepon. “Pak Gubernur sangat mendukung dan siap menerima hasil rapat ini untuk disikapi lebih lanjut,” pungkas Bupati Saipul.

Pemda Pohuwato berharap agar proses komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Tak Simpan Dendam, Wali Kota Adhan Dambea Maafkan Roni Sidiki

Published

on

Adhan Dambea dan Roni Sidiki Saling Memaafkan Usai Insiden Kampung Nelayan || Foto istimewa

Kota Gorontalo – Setelah sempat bersitegang pada Selasa (30/9/2025) di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, akhirnya Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Roni Sidiki memilih jalan damai.

Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor Wali Kota Gorontalo pada Rabu (1/10/2025). Dalam kesempatan itu, Roni Sidiki menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas insiden adu mulut yang sempat memanas terkait polemik lahan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Pak Roni tadi datang menemui Pak Wali. Dia menyampaikan permohonan maaf atas insiden kemarin,” ungkap salah satu orang dekat Adhan.

Kedatangan Roni disebut-sebut tidak lepas dari arahan Anggota DPR RI Rusli Habibie melalui saudaranya, Lim Habibie, untuk mempertemukan Roni dengan Adhan agar permasalahan segera mereda.

Foto keduanya yang bersalaman di kantor wali kota kini sudah tersebar di berbagai grup WhatsApp, menjadi bukti nyata bahwa kedua tokoh ini memilih rekonsiliasi.

Langkah Adhan Dambea memaafkan lawan bicaranya mencerminkan sikap kepemimpinan yang jauh dari dendam. Sebelumnya, Adhan juga dikenal sebagai figur yang mampu merangkul kembali para tokoh yang pernah berseberangan dengannya dalam kontestasi politik.

Dengan terjalinnya perdamaian ini, diharapkan polemik lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat kembali ke jalur penyelesaian yang konstruktif demi kepentingan masyarakat Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Batas Akhir 31 Oktober, Wali Kota Gorontalo Minta Semua Warga Segera Lunasi PBB

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemangkasan dana transfer dari pusat. Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dengan tegas menginstruksikan seluruh aparat kelurahan untuk aktif turun ke lapangan melakukan penagihan PBB hingga batas akhir 31 Oktober 2025.

“Menagihnya jangan setengah-setengah. Saya tidak mau dengar alasan rumah tutup atau orangnya tidak ada. Kalau begitu, datang lagi besok. Jangan cari-cari alasan,” tegas Adhan saat memberikan arahan pada evaluasi kinerja pemerintah kelurahan dan kecamatan, Rabu (1/10/2025) di BLY.

Ia juga mencontohkan langkah tegas yang pernah diambil, yakni ketika seorang istri pejabat menunggak PBB selama tujuh tahun. Pemkot memasang spanduk di tanah miliknya yang menegaskan bahwa aset tersebut dalam pengawasan pemerintah. Hanya dalam dua hari, tunggakan tersebut langsung dibayarkan.

Adhan menekankan bahwa PBB sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya saat anggaran transfer dari pemerintah pusat semakin menurun drastis. “Contohnya, Dinas Pendidikan tahun depan dari Rp 32 miliar hanya tinggal Rp 3 miliar. Karena itu, mari kita berjibaku bersama menggali potensi PAD,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Wali Kota berharap aparat kelurahan dapat lebih aktif, responsif, dan tidak ragu-ragu dalam menegakkan aturan. “Semua pasti ada solusi, asal kita tegas,” tandasnya.

Continue Reading

Advertorial

Pembangunan KNMP: KKP Instruksikan Forkopimda Kawal Proyek Strategis Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengawalan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I tahun 2025 di seluruh daerah.

Instruksi ini disampaikan melalui surat resmi Dirjen Perikanan Tangkap KKP Nomor B.729/MEN-DJPT/PI.420/IX/2025 tertanggal 30 September 2025, yang ditandatangani oleh Lotharia Latif atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa KNMP merupakan program prioritas Presiden RI dalam RPJMN 2025–2029 serta tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Oleh karena itu, KKP meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengawal agar pelaksanaan pembangunan berjalan aman, lancar, tertib, dan tepat waktu.

Program KNMP tahap pertama akan direalisasikan di 65 lokasi pada 25 provinsi dan 60 kabupaten/kota, salah satunya di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Proyek ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus membuka lapangan kerja baru, sejalan dengan Asta Cita Presiden.

Keluarnya surat ini juga menjadi sinyal tegas dari pemerintah pusat bahwa tidak boleh ada pihak yang menghalangi jalannya proyek strategis nasional, termasuk tindakan sepihak seperti klaim lahan atau penghentian pekerjaan oleh kelompok tertentu yang sempat terjadi di Kota Gorontalo.

Dengan keterlibatan Forkopimda, KKP optimis pembangunan KNMP tahap pertama dapat berjalan sesuai target, sekaligus memperkuat keberpihakan negara pada kesejahteraan nelayan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler