DEPROV – Dalam Rapat Kerja (Raker) internal yang digelar pada Senin (16/12/2024), Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pemanfaatan Asrama Putra Gorontalo yang terletak di Jalan Salemba, Jakarta. Asrama yang telah berdiri sejak tahun 2004 ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyarankan agar beberapa ruangan di asrama bisa disewakan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti galeri UMKM atau kegiatan lainnya yang dapat menarik perhatian investor.

“Misalnya beberapa ruangan kita sewakan untuk kegiatan-kegiatan, galeri UMKM, dan sebagainya. Siapa tahu ada investor yang tertarik dan mau bekerja sama, sehingga nantinya ada bagi hasil untuk asrama dan pemerintah daerah,” ujar Mikson.

Menurut Mikson, lokasi Asrama Putra Gorontalo yang strategis di pusat Jakarta menjadi peluang besar yang perlu dimaksimalkan. Lokasi tersebut dinilai mudah dijangkau dari berbagai penjuru sehingga menarik minat pihak ketiga, termasuk investor.

“Tempat atau lokasi asrama Salemba ini sangat strategis dan bisa dijangkau dari mana saja. Mudah-mudahan investor bisa melihat atau memanfaatkan peluang ini. Di satu sisi, ini bisa mendatangkan PAD bagi daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mikson menegaskan bahwa Komisi 2 akan menindaklanjuti pembahasan ini dengan menyampaikan usulan pemanfaatan asrama kepada Gubernur Gorontalo yang baru terpilih dalam Pilkada November 2024.

“Kita akan usulkan ini ke Gubernur definitif mendatang supaya pemanfaatan asrama ini tidak hanya untuk anak-anak Gorontalo yang melanjutkan studi di Jakarta, tetapi juga menjadi sumber pemasukan bagi daerah,” tandas Mikson.

Dengan optimalisasi pemanfaatan Asrama Putra Gorontalo, diharapkan fasilitas ini dapat berkontribusi tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Gorontalo.

DEPROV – Persoalan pembebasan lahan seluas 7,2 hektar di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang sudah berlarut-larut selama lebih dari satu dekade, mendapat perhatian serius dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama OPD terkait dan pemilik lahan yang didampingi kuasa hukum, pada Senin (16/12/2024), Komisi 1 menegaskan pentingnya pertemuan langsung dengan Pj Gubernur Gorontalo untuk mencari solusi konkret.

Ketua Komisi 1 DPRD Gorontalo, Fadli Poha, menyatakan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti segera melalui pertemuan resmi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pj Gubernur.

“Ini perlu ada pertemuan dengan Sekda dan Pj Gubernur. Untuk itu, insyaallah akan kita agendakan segera,” ujar Fadli saat memimpin rapat.

Anggota Komisi 1, Fikram Salilama, menyoroti bahwa persoalan ini telah berlangsung terlalu lama tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Menurutnya, sejak periode keanggotaan DPRD 2019-2024, sudah banyak rapat digelar, tetapi hasilnya masih sama—hanya berupa penjelasan kronologis persoalan.

“Dari periode lalu sampai sekarang mungkin sudah 10 kali kita rapat. Isinya sama seperti hari ini, hanya menceritakan kronologis persoalan ini. Kasihan warga pemilik lahan ini yang terus digantung oleh pemerintah. Olehnya saya minta kita langsung lakukan pertemuan dengan Sekda atau Pj Gubernur. Kita perlu menghadap pimpinan DPRD agar diagendakan pertemuan itu supaya ada solusi,” tegas Aleg Golkar tersebut.

Femy Udoki, anggota Komisi 1 dari Fraksi PAN, menilai persoalan ini sebagai bentuk keteledoran pemerintah yang tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

“Bayangkan, sejak tahun 2011 hingga 2024 yang sebentar lagi akan berakhir, persoalan ini belum juga tuntas. Dari periode ke periode DPRD, dari Gubernur ke Gubernur, hingga Pj Gubernur, tetap saja tidak ada penyelesaian. Saya sepakat agar masalah ini segera diagendakan pertemuan dengan Pj Gubernur,” cetus Femy.

Solusi yang ditawarkan oleh Komisi 1 disambut positif oleh Zulkarnain Daipaha, perwakilan dari pemilik lahan. Dengan adanya desakan dari Komisi 1 untuk mempercepat pertemuan bersama Pj Gubernur, diharapkan ada kejelasan dan kepastian hukum yang dapat segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tersebut.

Komisi 1 berkomitmen untuk terus mengawal masalah ini hingga ditemukan solusi konkret demi kepentingan masyarakat dan penyelesaian hak-hak pemilik lahan.

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada Jumat (13/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kemitraan strategis antara PT Japfa Comfeed Indonesia dan para peternak ayam di Gorontalo dalam meningkatkan produksi protein hewani yang berkualitas.

Rombongan dari Komisi II DPRD Gorontalo dipimpin oleh Fadli Hasan bersama anggota lainnya dan diterima langsung oleh Kepala Kemitraan PT Ciomas Adi Satwa Wilayah Sulawesi Jafpa Group, Mulyadi Rauf, beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan peluang kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

Fadli Hasan menekankan pentingnya sinergi ini dalam mendukung sektor peternakan di Gorontalo.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi peternak lokal, baik dari segi produktivitas maupun kesejahteraan, serta membantu memenuhi kebutuhan protein hewani di masyarakat,” ujar Fadli.

Perwakilan PT Japfa Comfeed Indonesia menjelaskan beberapa program yang telah dijalankan untuk mendukung para peternak ayam, antara lain:

1. Penyediaan Pakan Berkualitas: Menjamin ketersediaan pakan dengan nutrisi terbaik untuk mendukung produktivitas peternakan.
2. Pelatihan dan Pendampingan Teknis: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada peternak untuk meningkatkan keterampilan serta produktivitas.
3. Kemitraan Berkelanjutan: Menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil peternakan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalin kemitraan yang saling mendukung dan berkelanjutan. Harapan kami, program ini dapat membantu peternak lokal meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka,” ujar Mulyadi Rauf.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan peternak lokal dapat semakin kuat. Dukungan ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor peternakan di Gorontalo, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

“Kami optimis langkah ini akan menjadi pijakan penting dalam memajukan sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Gorontalo,” tutup Fadli Hasan.