Connect with us

Gorontalo Utara

Dua Kabupaten Jalin Kerja Sama Mengembangkan Sapi Potong

Published

on

Foto HUMAS

GORUT – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato menyepakati akan mengembangkan sapi potong, itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua daerah yang disaksikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, pihak NSLIC/NSELRED, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menurut Bupati, pada perjanjian kerja sama diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi kedua daerah, terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak, sapi, ayam, kambing maupun ternak lainnya.

Indra mengakui, sejak tahun 70-an Gorontalo Utara sebagai pintu di wilayah Provinsi Gorontalo keluarnya ternak di daerah-daerah di Indonesia seperti ke Kalimantan, baik Balikpapan, Berau, Nunukan dan Tarakan.

“Dan tentu ke depan ini terbuka juga ke wilayah lainnya, seperti Jakarta dan Surabaya,” Ungkap Bupati (30/6/2021).

Selanjutnya kat Indra ini merupakan potensi pasar yang dimiliki Gorontalo Utara. Apalagi saat ini Pelabuhan Anggrek akan mulai dikembangkan.

“Sehingga sekali lagi kami mohon dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dukungan pemerintah provinsi Gorontalo. Yang selama ini memberikan masukan, semangat kepada kami yang ada di daerah ini, khususnya kedua daerah ini,” Ujarnya.

Gorontalo Utara

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Selenggarakan Penguatan Kapasitas Staf Menjelang Pelantikan Anggota Baru

Published

on

Deprov – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan kegiatan penguatan kapasitas peran, tugas, dan fungsi bagi seluruh staf sekretariat, termasuk pendamping komisi dan tenaga ahli, pada tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Villa Kencana Kabupaten Boalemo pada Sabtu (31/8/2024) dan bertujuan untuk mempersiapkan staf sekretariat DPRD menjelang pelantikan anggota DPRD baru yang dijadwalkan pada 9 September 2024.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, yang juga berperan sebagai salah satu pemateri, menekankan pentingnya penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bagi staf sekretariat DPRD. “Kami memberikan penguatan tupoksi atas peran-peran yang dilakukan oleh staf DPRD, termasuk pendamping komisi, tenaga ahli, maupun sekretariat secara menyeluruh,” ujarnya.

Paris menjelaskan bahwa penguatan ini diperlukan untuk mempersiapkan staf dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi seiring dengan kehadiran anggota DPRD baru. “Terkait pelantikan tersebut, akan ada perubahan terhadap anggota lama dan anggota baru. Oleh karena itu, kami memberikan penguatan bagaimana cara memfasilitasi anggota ini secara mendetail,” tambahnya.

Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk menyegarkan kembali semangat kerja staf sekretariat. “Ini juga sebagai cara yang baik untuk mengingatkan kembali teman-teman bahwa masih ada hal-hal yang belum pas, maka kami ingatkan dengan cara seperti ini,” jelas Sudarman.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan beragam lomba-lomba yang diikuti oleh staf DPRD Provinsi Gorontalo, menambah suasana kekompakan dan kebersamaan di antara mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan staf sekretariat DPRD semakin siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terutama dalam menghadapi transisi menuju anggota DPRD yang baru.

Continue Reading

Gorontalo Utara

APRPD Berikan Tanggapan Terhadap 3 Rekomendasi DPRD Pohuwato Tentang Plasma Sawit

Published

on

POHUWATO – Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) menyampaikan tanggapan mereka terkait tiga rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Pohuwato dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang membahas plasma sawit milik perusahaan PT Loka Indah Lestari. Perwakilan APRPD, Kasmat Toliango, didampingi Frensi Mahabu, menyoroti beberapa kejanggalan dalam hasil rapat yang menurutnya perlu diperjelas lebih lanjut.

Kasmat Toliango menyatakan bahwa RDP yang telah mereka ikuti merupakan pertemuan keempat dalam perjuangan APRPD, dengan harapan mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah Pohuwato. Namun, ia mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Saya berharap ke 3 poin ini tidak akan menjadi seremonial semata, sebab apa yang menjadi kesepakatan tadi itu tidak tertulis secara resmi sehingga menurut saya ini belum bisa menjadi pegangan kami,” ujar Kasmat.

Meski demikian, Kasmat mengapresiasi upaya DPRD Pohuwato yang telah mengabulkan permintaan APRPD, meskipun mereka masih harus menunggu selama tiga bulan untuk keputusan akhir.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Pohuwato yang masih konsisten memperjuangkan suara kami sehingga kami harus bersabar menunggu keputusan pemerintah daerah tiga bulan ke depan,” imbuhnya.

Mewakili APRPD, Kasmat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Daerah untuk menseriusi tiga rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPRD.

“Apa yang menjadi kesepakatan soal tiga poin utama adalah menyangkut plasma yang harus dikembalikan ke wilayah Popayato. Kami harap hal ini bisa diseriusi oleh pemerintah daerah sehingga tidak cuma menjadi angin segar untuk kami di Popayato nanti. Kami yakin Bupati Pohuwato bisa menseriusi hal ini karena beliau merupakan pimpinan kami di Popayato,” pungkasnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Pohuwato meliputi:

  1. Memberi waktu tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk mencabut SK penetapan plasma sawit Tahun 2018 di Taluditi.
  2. Melakukan evaluasi terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
  3. Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

Perwakilan PT LIL, Suparyo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan beberapa regulasi terkait kebun plasma sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kesepakatan antara perusahaan dan koperasi serta realisasi luasan pembangunan kebun plasma.

Dengan adanya rekomendasi dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan terkait hak petani plasma sawit di wilayah Popayato dapat segera terselesaikan dengan baik, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan menjaga stabilitas daerah.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Bupati Pohuwato Terima Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo

Published

on

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, yang didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, Stephano Liwu, pada Kamis, 4 Juli 2024. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati dan membahas berbagai aspek kerjasama terkait program-program corporate social responsibility (CSR) serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Pohuwato.

Bupati Saipul A. Mbuinga menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan. “Kami selalu siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah kami. Program CSR dari BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih aman,” kata Bupati Saipul.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, menjelaskan bahwa selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menyampaikan beberapa program kerja yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. “Selain silaturahmi karena baru kali ini berkesempatan datang, tentu pertemuan kami juga ke Pak Bupati dalam rangka corporate social responsibility atau perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Pohuwato,” ungkapnya.

 

Widhi Astri Aprillia Nia juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh BPJS mendapat respons yang sangat positif dari Bupati. “Pak Bupati sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Di dua tahun terakhir ini, yakni di 2023 dan 2024, ada peningkatan signifikan untuk coverage. Pak Bupati juga menyampaikan akan ada perhatian khusus terkait coverage Kabupaten Pohuwato yang masih di 44 persen. Karena ada beberapa potensi yang bisa menaikkan coverage. Tentunya ini salah satu bentuk komitmen Pak Bupati meningkatkan kesejahteraan pekerja yang ada di Pohuwato,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato melalui program-program yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler