Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Sungai Provinsi Gorontalo untuk membahas sejumlah persoalan terkait paket pekerjaan irigasi yang dinilai tidak tepat sasaran dan belum mencapai target pelaksanaan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi teknis terkait.

Dalam rapat tersebut, Anas Jusuf menyoroti sembilan paket pekerjaan irigasi dengan total nilai mencapai Rp32 miliar, yang menurut DPRD, sebagian di antaranya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Ia mencontohkan beberapa lokasi seperti Bongoopini, Gandasari, dan sekitar kawasan Danau Perintis, yang dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai wilayah dengan potensi irigasi produktif.

“Kami menyoroti program irigasi ini. Dari sembilan paket senilai Rp32 miliar itu, ada beberapa yang tidak sesuai target dan tidak tepat sasaran, seperti di Bongoopini, Gandasari, dan Danau Perintis,” tegas Anas.

Menurutnya, beberapa proyek tersebut berpotensi direkomendasikan untuk pemutusan kontrak apabila tetap dikerjakan di lokasi yang tidak memberikan manfaat jelas bagi sektor pertanian.

“Kalau tidak tepat sasaran, kami akan rekomendasikan kepada pemerintah pusat agar kontraknya diputus,” ujarnya.

Anas menjelaskan, sejumlah lokasi yang dipilih bahkan tidak memiliki areal persawahan, sehingga proyek irigasi justru tidak relevan dengan kondisi masyarakat di sekitar.

“Contohnya di Gandasari, area yang dilalui proyek itu hanya kebun jeruk dan kelapa, tidak ada sawah sama sekali,” tambahnya.

Pihak Balai Sungai sebelumnya beralasan bahwa penentuan lokasi proyek merupakan hasil usulan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan temuan lapangan DPRD, Balai Sungai tidak melakukan verifikasi langsung terhadap kelayakan lokasi sebelum proyek dijalankan.

Selain persoalan sasaran pembangunan, DPRD juga menyoroti progres fisik proyek yang tergolong lambat. Di salah satu lokasi, yakni Pilohayanga, perkembangan pekerjaan disebut baru mencapai 20 persen, jauh dari target penyelesaian sebelum akhir tahun anggaran.

“Berdasarkan laporan lapangan, banyak pekerjaan yang realisasinya masih rendah. Di Pilohayanga, misalnya, baru 20 persen. Kami ragu proyek tersebut bisa selesai sebelum 31 Desember 2025,” ungkap Anas.

DPRD menegaskan akan mengawal secara ketat pelaksanaan proyek-proyek irigasi tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan teknis.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Gorontalo) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Senin (8/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD La Ode Haimuddin itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, serta seluruh anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, memaparkan laporan komprehensif yang menyoroti berbagai persoalan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango — dua wilayah yang menjadi pusat aktivitas tambang terbesar di Provinsi Gorontalo.

Meyke menjelaskan, Pansus Pertambangan dibentuk berdasarkan keputusan DPRD pada 28 April 2025, menyusul usulan 27 anggota lintas fraksi. Mereka menilai penataan ulang tata kelola pertambangan sangat diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke masyarakat.

Dalam laporannya, Pansus mengidentifikasi sedikitnya delapan persoalan krusial di sektor pertambangan, di antaranya:

• Konflik tali asih antara penambang lokal dan PT PETS yang memicu kerusuhan di Marisa pada tahun 2023.

• Dualisme kepengurusan KUD Darma Tani dan hilangnya peran sebagai pemegang saham mayoritas di PT PETS.

• Dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan dan dokumen AMDAL yang belum tuntas.

• Rencana relokasi warga oleh PT Pani Bersama Tambang tanpa kejelasan teknis.

• Belum tuntasnya pengesahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Pohuwato yang menyebabkan ribuan penambang kehilangan mata pencaharian.

• Alih fungsi lahan sawit menjadi area tambang aktif.

• Meningkatnya aksi demonstrasi warga dan mahasiswa terkait ketimpangan tata kelola tambang.

Meyke menegaskan, permasalahan tersebut telah menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi di daerah. DPRD menerima berbagai aspirasi dari penambang rakyat, aktivis lingkungan, hingga organisasi mahasiswa yang menilai keberadaan perusahaan berizin justru menggeser ruang hidup masyarakat penambang kecil.

Menurut laporan Pansus, Provinsi Gorontalo menyimpan cadangan emas besar yang membentang dari Pohuwato hingga Bone Bolango. Aktivitas tambang rakyat sendiri telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, dominasi perusahaan besar seperti PT PETS dan PT Gorontalo Minerals dinilai menciptakan ketimpangan manfaat ekonomi dan konflik kepentingan lapangan.

Meski kewenangan sektor pertambangan kini berada di Pemerintah Pusat, Meyke Camaru menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menetapkan wilayah pertambangan, memberikan sebagian rekomendasi perizinan, serta menjalankan fungsi pengawasan.

“DPRD memiliki kewajiban memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” tegas Meyke di depan peserta rapat.

Dari hasil verifikasi data, klarifikasi lapangan, serta serangkaian kunjungan kerja, Pansus telah menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman DPRD dalam menindaklanjuti kebijakan tata kelola tambang di Gorontalo.

Laporan tersebut juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dan warga, perlindungan hak masyarakat penambang, serta menjaga kelestarian lingkungan pertambangan.

Pohuwato – Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, menjadi saksi dimulainya pembangunan Percetakan Sawah Baru Tahun Anggaran 2025 yang ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, didampingi Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Senin (8/12/2025).

Momentum tersebut menjadi langkah awal memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, sekaligus bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dalam menggerakkan sektor pertanian.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang, jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, unsur Kejari, serta tokoh masyarakat, perbankan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Acara simbolis ini menandai dimulainya konstruksi lahan sawah baru seluas 1.001,12 hektare, hasil kolaborasi antara TNI AD melalui Korem 133/NW, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan Kementerian Pertanian.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan, program ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil meyakinkan Kementerian Pertanian akan potensi besar lahan di Pohuwato untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap percetakan sawah ini pada musim tanam II tahun 2026 sudah berkontribusi terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi di Pohuwato,” ungkap Bupati Saipul.

Ia menjelaskan, tahap pertama konstruksi dilakukan melalui pola swakelola bersama TNI dengan luasan 1.001,12 hektare dan total anggaran sekitar Rp28 miliar lebih. Tahapan berikutnya akan disesuaikan dengan target luasan dan alokasi pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa perluasan ini akan mengoptimalkan pemanfaatan Irigasi Randangan yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Dengan beroperasinya irigasi secara penuh, program ini diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan percetakan sawah sekitar 5.642 hektare ini, ke depan Pohuwato akan menjadi lumbung pangan daerah, mencapai swasembada, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka lapangan pekerjaan baru,” tambahnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Hardo Sihotang menegaskan bahwa pembukaan lahan pertanian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini bukan hanya memperluas areal tanam, tetapi membangun fondasi kemandirian pangan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pohuwato,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TNI akan bekerja secara profesional dan tepat waktu, mulai dari proses pembukaan lahan, konstruksi, hingga memastikan kesiapan area untuk ditanami.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan bahwa program cetak sawah seluas total 5.642 hektare akan dimulai dari tahap awal seluas 1.001,12 hektare yang sudah memiliki Survei Investigasi Desain (SID) dan perencanaan teknis siap kerja.

“Target penyelesaian tahap pertama sekitar 33 hari, dimulai sejak 28 November hingga 31 Desember 2025. Program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp28,324 miliar,” ujarnya.

Dengan dimulainya program ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato optimistis pemanfaatan lahan pertanian di wilayah barat Gorontalo akan meningkat secara signifikan, menjadikan daerah tersebut salah satu pilar ketahanan pangan di Indonesia Timur.