Connect with us

Politik

Elnino Mohi: Gerindra Masih Butuh Prabowo sebagai Komandan Partai

Published

on

GORONTALO-Ketua DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Elnino M. Husein Mohi, memastikan bahwa proses regenerasi di partai Gerindra berjalan dengan baik, meskipun tampuk kepemimpinan masih berada digenggaman Prabowo Subianto.

Elnino menyampaikan ini saat menjawab pertanyaan wartawan, dalam konferensi pers deklarasi mengusung kembali Prabowo sebagai ketua umum partai untuk periode selanjutnya pada Kongres yang akan digelar bulan April nanti.

“Regenerasi itu menurut kami tidak harus menjadi ketua umum. Kader-kader partai bisa membesarkan partai pada posisinya masing-masing saat ini,” ujar Elnino, saat memimpin deklarasi ketua-ketua DPC Gerindra se Provinsi Gorontalo untuk mengusung Prabowo sebagai ketua umum, di Sekretariat Gerindra DPD Gorontalo, Senin (9/3/2020).

Ia mengatakan, meski secara internal, partai Gerindra saat ini memang memiliki kader-kader potensial yang sudah mampu memimpin partai, namun posisi Prabowo masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Gerindra di periode ini.

“Memang banyak, sebut saja ada pak Sandiaga Uno, Fadly Zon, serta Sufmi Dasco Ahmad yang saat ini sebagai wakil ketua DPR RI. Namun kami memandang pak Prabowo masih sangat penting poisinya sebagai ketua umum,” kata Elnino Mohi.

Pantauan awak media, dalam deklarasi, para ketua DPC tidak hanya meminta Prabowo untuk menjadi ketua umum saja, namun juga sebagai ketua dewan pembina partai. Bahkan mereka meminta agar Menteri Pertahanan RI itu kembali mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 nanti.

News

SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM

Published

on

Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.

Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”

Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.

Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.

Continue Reading

News

Hotman Paris Tantang Presiden Prabowo: Buktikan Nadiem Tak Terima Selembar Rupiah Pun!

Published

on

Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara tegas membantah tuduhan bahwa kliennya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, menerima uang satu sen pun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hotman Paris bahkan meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini.

Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk memanggil Kejaksaan dan dirinya sebagai kuasa hukum Nadiem untuk menggelar perkara secara terbuka di Istana Presiden. Ia yakin dapat membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan tindak pidana korupsi hanya dalam waktu 10 menit.

“Tolong gelar perkaranya di Istana, saya akan buktikan: satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada mark-up harga dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada pihak yang diperkaya,” tegas Hotman Paris.

Hotman juga menegaskan bahwa dalam proses pengadaan laptop tersebut, tidak terdapat praktik mark-up harga, dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau diperkaya dari pengadaan senilai Rp 9,3 triliun itu. Hotman menambahkan bahwa proyek tersebut menggunakan harga resmi e-catalog yang dikelola pemerintah sehingga tidak ada indikasi penggelembungan.

“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah menjadi klien saya selama 25 tahun,” kata Hotman Paris yang juga mempertanyakan alasan penahanan terhadap Nadiem.

Kasus ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka sejak 4 September 2025. Hotman Paris berpendapat bahwa kasus kliennya mirip dengan kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang pernah divonis meskipun tidak menerima dana korupsi.

Hotman Paris menutup pernyataannya dengan mengingatkan hubungan panjangnya selama 25 tahun sebagai pengacara Presiden Prabowo dan mengharapkan agar keadilan ditegakkan secara transparan dan adil bagi Nadiem Makarim.

Continue Reading

News

Amien Rais Emosional, Kritik Keras Prabowo Soal Loyalis Jokowi Di Lingkungan Istana

Published

on

Jakarta – Amien Rais secara tegas mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi oknum-oknum pengacau serta loyalis mantan Presiden Jokowi yang ada di lingkungannya. Kritik ini disampaikan Amien dalam sebuah video unggahan pernyataan politik terkait kondisi stabilitas pemerintahan saat ini.

Menurut Amien Rais, sikap Prabowo yang terus mentolerir keberadaan orang-orang yang loyal kepada Jokowi justru menyebabkan kegaduhan nasional yang dapat merusak citra dan kestabilan pemerintahan. Amien mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo yang dianggap tidak berani mengambil langkah tegas seperti memecat oknum-oknum tersebut, meskipun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pendukung Prabowo, melainkan justru berusaha menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

“Pak Prabowo sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya. Mereka berusaha menggulingkan Anda dengan cara-cara busuk, tetapi Anda terus mentoleransi mereka membuat kegaduhan nasional supaya citra Anda jatuh,” ujar Amien Rais, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada awal September 2025.

Amien juga mengingatkan bahwa para pendukung Prabowo sangat mengharapkan keberanian dan ketegasan sang presiden untuk menindak tegas masalah ini demi menjaga kepercayaan rakyat serta memastikan stabilitas keamanan dan pemerintahan. Jika Prabowo terus bersikap lemah, Amien menilai hal itu akan berakibat buruk bagi masa depan pemerintahannya dan bisa membuatnya kehilangan momentum sebagai pemimpin.

Kritik keras Amien ini menjadi salah satu sorotan penting di tengah dinamika politik yang terus berjalan di Indonesia, terutama dengan adanya berbagai demonstrasi dan tekanan politik yang belakangan semakin tajam. Amien mengajak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah nyata agar tidak dikuasai oleh kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler