Perwujudan di alam raya, yang dipentaskan oleh manusia, selalu diiringi oleh adanya pengetahuan dan kehendak. Dua aspek yang juga ada pada Tuhan. Kesamaan keduanya bukan menjadi sebab, derajat keduanya sama. Tetap Tuhan Maha Unggul. Hal ini dikarenakan segala sesuatu bersumber dari-Nya dan kembali pada-Nya. Kesamaan dua aspek itu disebabkan Dia sendiri telah meniupkan secuil apa yang dimiliki-Nya kepada manusia—dalam tasawuf disebut nafkhah ilâhiyah (tiupan Tuhan). Disisi lain pula, hal tersebut bukan menjadi justifikasi adanya “tasybih” (keserupaan) antara manusia dan Tuhan. Misalnya, pengetahuan Tuhan merupakan sesuatu yang tidak bermula, yang dalam akidah Islam disebut “al-‘Ilm al-Qadîm”, sedangkan pengetahuan manusia bermula (dari-Nya). Perbedaan keduanya terletak pula pada aspek “muktasab” (penalaran), yang ini sangat melekat pada manusia dalam proses pencarian dan pengisian akalnya. Dan apa yang didapatkan manusia hanyalah secuil ilmu-Nya saja.
Berbekal keduanya itu, Tuhan pun memberikan akal dan hati untuk menimbang keinginan kita sebelum menjadi perbuatan; berpikir sebelum bertindak. Keaktifan dan ketersinambungan akal-hati akan mengarahkan seseorang berbuat secara proporsional. Akal tanpa didampingi hati, maka pengetahuan akan melahirkan kebuasan. Begitu pula, hati yang aktif tanpa dibekali pengetahuan maka akan pincang dalam kehidupan sosial-muamalahnya. Keduanya saling menopang dalam kapasitasnya sebagai alat kontrol.
Bekal-bekal yang dititipkan-Nya itu, walau diiringi oleh kebebasan memilih di antara dua dorongan berupa kebaikan atau keburukan, tapi tetap Tuhan menghendaki adanya perbuatan manusia yang berbuah pada kemasalahatan bukan kemafsadatan. Tuhan tidak akan mengambil segala keburukan dan kejahatan di muka bumi, sebab itu sebagai sarana menguji manusia; apakah teguh pada wilayah kebaikan atau terbuai oleh dunia yang sementara. Lebih dari itu, kejahatan diperlukan guna kebaikan tampak sempurna. Kebaikan tidak akan tampak, kalau tidak ada keburukan.
Kehendak-Nya agar manusia tidak menjadi buas laksana binatang, maka Dia berharap manusia terus memberikan makan secara seimbang; akal dan hatinya. Sebab itu, salik selalu berlomba-lomba dalam memberikan asupan ruhaninya dengan terlebih dahulu membersihkan hatinya dari kungkungan duniawi. Pengisian akal dan pembersihan hati, agar manusia di muka bumi, benar-benar menjadi khalifah-Nya yang ‘sempurna’.
Menyetir ‘dawuh’ KH. Hasyim Muzadi, “doa adalah ikhtiar batiniyah; sedangkan ikhtiar adalah doa lahiriyah”. Doa di sini dalam pengertian adanya gerak aktif, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal; ke atas maupun ke sesama. Lebih jauh dari itu, menurut KH. Hasyim Muzadi, para pencari jalan kebenaran harus selalu tersambung dengan-Nya di setiap waktu dan tempat. Bahwa apa yang kita maknai selama ini, beribadah hanya di atas sajadah yang berukuran 0.91 m X 1.5 M adalah bentuk pengerdilan makna ibadah. Mengapa? Dia telah menggelar sajadah-Nya yang lebih luas dari ukuran itu, untuk menemukan keesaan-Nya.
Di atas sajadah-Nya yang luas itu, kala berkelana kesana-kemari, manusia harus memegang kompas kehidupan; ajaran agamanya. Dari sinilah lahir konsep “spirituality, scientific and nationality”. Ketiganya akan menjadi sistem pengaman tubuh (imun) yang terkuat bagi seorang Muslim dalam beragama dan bernegara.
Bermula dari ketidakseimbangan itu akan melahirkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan agama di atas sajadah-Nya. Agama yang diciptakan-Nya semula untuk kebaikan seluruh umat manusia, tetapi karena konsep agama-negara tidak dipahami secara utuh, beralih menjadi bencana kemanusiaan. Sebagaimana yang akhir-akhir ini tampak jelas di kedua kelopak mata kita bersama. Sandiwara kaum yang disebut agamis tidak melahirkan praktik-praktik sosial yang selaras dengan citra agamanya. Sandiwara-sandiwara itu berpotensi melahirkan citra Islam yang tidak baik. Disinilah sendirian keras ulama klasik, “Islam terhalangi oleh penganutnya sendiri”.
Dia yang telah menggelar sajadah yang begitu luas, tidak digunakan untuk mengejawantahkan nilai-nilai secara baik, benar dan indah. Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, apa yang kita anggap baik belum tentu benar dan indah di mata orang lain. Ketiganya dalam praktik harus saling disinergikan untuk mewujudkan agama sebagai gerakan nilai dan menjadi penerang di ruang yang gelap.
Kondisi manusia yang tidak stabil, bisa menjadi faktor penting diwajibkan-Nya puasa Ramadan. Manusia akan segera tersadarkan dari keasikan pada ruang keruh dan cinta yang tergerus oleh riuh. Dan menuju pada samudera makrifat dan spiritual yang tak terbatas. Kemudian dibawa ke ruang sosial untuk diujikan dan diimplementasikan secara nyata.
Syaikh Mutawalla al-Sya’rawi pernah bertutur, “jangan datang pada Allah hanya karena ingin Dia memberimu. Datanglah dan sembahlah Allah agar Dia meridhaimu. Sebab, jika Allah sudah ridha, Dia akan mengejutkanmu dengan pemberian-Nya yang besar.” Hal ini sering hilang dari diri seseorang, yang disebabkan lebih aktif bergumul pada hal-hal sementara dan menihilkan hal-hal abadi.
Ibaratnya, puasa itu menjadi tempat renovasi diri dan tempat hijrah secara hakiki. Hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Hijrah bukan dalam pengertian politis yang selama ini diperankan oleh Muslim ‘bedil’. Keniscayaan sebuah perpindahan disebabkan adanya di setiap janji-Nya selalu bersyarat dan rahmat-Nya selalu meminta tanggung jawab. Dalam bahasa populernya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua yang diberikan-Nya kemudian kita gunakan, tidak luput dari catatan-Nya. Yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban.
Proses dari pembersihan sampai pengisian bahan bakar dalam tubuh, khususnya dalam puasa Ramadan, agar semuanya tertautkan pada-Nya. Mengapa? Kecerdasan akal yang selama ini menjadi fokus manusia tapi tidak diiringi oleh kebersihan hati akan melahirkan kebuasan di sana-sini. Satu orang pintar mengakali orang pintar lainnya; satu orang cerdas ‘menokohi’ (mengibuli) orang cerdas lain. Begitu seterusnya. Pintar dan cerdas harus ditopang oleh kebersihan hati agar melahirkan “khasyatullâh”; orang-orang yang takut kepada-Nya dalam keadaan apapun jua.
Dengan demikian, maka sedikit pemberian dari-Nya berupa ilmu yang secuil akan dipergunakan di atas sajadah-Nya dengan baik dan benar. Sebuah tanya-jawab dari mendiang KH. Hasyim Muzadi, sederhana tapi penuh makna. Ia bertanya pada peserta seminar, “yang merusak hutan itu, orang utan atau orang di luar hutan?”. Sontak peserta menjawab, “orang di luar hutan”. Ia melanjutkan lagi, “kalian tau kenapa? Itu semua mereka orang-orang pintar bahkan cerdas namun belum benar. Kebersihan hati tidak dimilikinya dan tidak diusahakannya”. Sedikit ilmu dari-Nya bukan dipergunakan untuk menentramkan dan membuat kesejahteraan di atas sajadah-Nya, tapi digunakan olehnya dan di atas kendali nafsu untuk kepentingan sesaat dan kelak akan menyisakan penyesalan yang sungguh mendalam.
Kita tidak boleh memandang remeh apa pun pemberian-Nya. Dia memang Maha Pengampun, tapi bukan berarti di atas gelaran sajadah-Nya ini kita menjadikannya landasan untuk tidak memupuk kebaikan. Dua perangkat berupa ilmu dan kehendak, seyogyanya dipergunakan untuk kemaslahatan hidup berskala luas. []
Di era digital, kebenaran tak lagi berdiri di atas fondasi yang kokoh. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia kini juga menelurkan sisi gelap yang mengancam tatanan sosial dan politik. Salah satu wajah paling menakutkan dari perkembangan itu adalah deepfake — teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memalsukan wajah, suara, serta gerak seseorang secara nyaris sempurna.
Ketika realitas dapat direkayasa sedemikian rupa hingga tampak meyakinkan, masa depan demokrasi digital justru berada di ujung tanduk.
Kebenaran yang Tergadaikan
Demokrasi dibangun di atas satu prinsip utama: hak warga negara atas informasi yang benar. Namun, kehadiran deepfake mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Sebuah video yang menampilkan sosok pejabat publik mengucapkan pernyataan provokatif—padahal tidak pernah terjadi—dapat viral dalam hitungan menit. Dalam atmosfer politik yang sudah terpolarisasi, rekayasa semacam ini bukan sekadar bentuk disinformasi, tetapi senjata digital yang mampu menjatuhkan reputasi, memicu konflik, bahkan menggoyang legitimasi hasil pemilu.
Bahaya terbesar deepfake bukan hanya terletak pada kemampuannya menipu mata dan telinga manusia, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat sadar bahwa video dan rekaman suara bisa dimanipulasi, muncul fenomena liar’s dividend, yakni kondisi ketika pelaku kejahatan atau politisi bermasalah dengan mudah menepis bukti autentik dengan alasan “itu hanya deepfake.” Akibatnya, kebenaran kehilangan daya ikatnya, dan ruang publik tenggelam dalam skeptisisme total.
Demokrasi yang Digital, Ancaman yang Nyata
Dalam konteks demokrasi digital, di mana percakapan politik, kampanye, dan partisipasi publik berlangsung secara daring, ancaman ini menjadi semakin nyata. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional ikut mempercepat penyebaran video manipulatif tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat bukan hanya konsumen informasi, melainkan target manipulasi psikologis yang dirancang secara sistematis.
Namun, menyalahkan teknologi semata adalah pandangan yang keliru. Deepfake hanyalah alat; yang menentukan dampaknya adalah bagaimana manusia, lembaga, dan negara meresponsnya.
Jalan Panjang Menyelamatkan Demokrasi
Masa depan demokrasi digital sangat bergantung pada tiga hal: regulasi yang adaptif, literasi digital yang kuat, dan tanggung jawab etis platform teknologi.
Negara harus hadir dengan kebijakan hukum yang tidak gagap terhadap perkembangan digital. Regulasi perlu tegas menindak penyalahgunaan konten manipulatif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Di sisi lain, masyarakat perlu dibekali kemampuan verifikasi kritis – kebiasaan untuk meragukan, memeriksa, dan tidak langsung mempercayai apa yang tampil di layar. Tanpa kesadaran itu, publik menjadi tanah subur bagi propaganda digital.
Sementara itu, perusahaan teknologi tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalih “netralitas platform.” Mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendeteksi serta meminimalisasi penyebaran deepfake, termasuk dengan memperkuat sistem identifikasi konten berbasis autentikasi digital.
Menjaga Realitas, Menyelamatkan Demokrasi
Pada akhirnya, pertarungan melawan deepfake bukan hanya tentang teknologi melawan teknologi, tetapi tentang nilai dan integritas di era informasi. Demokrasi hanya bisa bertahan jika kebenaran tetap dijunjung tinggi sebagai kepentingan bersama.
Ketika realitas bisa dipalsukan, kejujuran, kewaspadaan, dan tanggung jawab kolektif menjadi tameng terakhir kita. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi ilusi — tampak nyata di layar, namun hampa di dalamnya.[/responsivevoice]
Penulis: Ulan Bidi | Dosen FKIP Universitas Pohuwato
Gorontalo – Seorang pemimpin sejatinya adalah sosok yang mampu mengayomi dan menciptakan rasa nyaman bagi rakyat yang dipimpinnya. Kalimat ini terlintas begitu kuat dalam benakku ketika terjaga dari sebuah mimpi semalam.
Dalam mimpi itu, aku memarahi seorang mahasiswa karena kesalahan kecil, sementara kepada mahasiswa lain yang juga berbuat salah, aku justru bersikap lembut. Menariknya, mahasiswa yang kuperlakukan dengan baik adalah sosok yang secara pribadi aku sukai, sedangkan yang dimarahi adalah mahasiswa yang kerap membuatku sedikit jengkel. Padahal, dari sekian banyak mahasiswa yang kutemui, hanya dia yang sesekali membuatku kesal. Aku jadi bertanya-tanya, mengapa aku bermimpi seperti itu?
Refleksi dari mimpi tersebut membuatku teringat pada penelitian Ahmad Fauzi (2023) berjudul “Dinamika Relasi Dosen–Mahasiswa: Studi Kasus Ketidaksopanan di Perguruan Tinggi Negeri.” Hasil penelitian itu menyoroti aspek psikologis hubungan antara dosen dan mahasiswa, terutama terkait perilaku yang mengganggu proses belajar-mengajar.
Fauzi menemukan bahwa sikap mahasiswa yang meremehkan penjelasan dosen atau membuat kelompok diskusi sendiri saat perkuliahan menjadi sumber ketidaknyamanan terbesar. Ia menyimpulkan bahwa, meski sebagian besar mahasiswa tetap menjaga sopan santun, masih ada segelintir yang bersikap konfrontatif — misalnya, mendebat nilai dengan nada tinggi — sehingga memengaruhi kenyamanan dan kinerja dosen di kampus.
Dalam praktik kehidupan akademik, sepatutnya mahasiswa menaruh hormat kepada dosen sebagai guru, bukan sebaliknya dosen yang harus selalu memahami tingkah laku mahasiswanya. Sebab, restu guru adalah berkah yang harus diraih dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ath-Thabrani dari Abu Hurairah:
“Belajarlah kalian ilmu, dan belajarlah untuk ilmu tersebut ketenangan dan kewibawaan, serta rendahkanlah diri kalian kepada orang yang kalian pelajari ilmunya (guru).”
Namun, aku tidak ingin berhenti di sini. Mimpi tadi menyadarkanku bahwa dalam posisi apa pun, termasuk sebagai dosen, diperlukan kebijaksanaan dalam memimpin. Pemimpin, baik di ruang kuliah maupun di tengah masyarakat, tidak boleh bersikap pilih kasih. Ia harus mampu membimbing dengan kesabaran dan kelembutan, tanpa membeda-bedakan siapa pun.
Demikian pula seorang pemimpin di tengah masyarakat. Ia tidak boleh memihak satu kelompok dan mengabaikan kelompok yang lain, apalagi hanya membela pihaknya sendiri. Sikap tersebut jelas bertentangan dengan nilai keadilan. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Menimbang sama berat, mengukur sama panjang,” yang berarti pemimpin dituntut berlaku objektif.
Jika dalam satu timbangan terdapat keluarga dan di sisi lain orang asing, maka keputusan harus berlandaskan kebenaran, bukan kedekatan. Bila seorang pemimpin lalai menegakkan keadilan, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya.
Hubungan antara dosen dan mahasiswa memang berbeda dengan antara pemimpin dan rakyat. Guru harus dihormati, sedangkan pemimpin harus melayani. Bukan sebaliknya, pemimpin yang meminta dilayani. Karena itu, adab harus selalu didahulukan daripada ilmu. Sebab, jika hanya berilmu tanpa beradab, manusia bisa terjerumus dalam kesombongan — sebagaimana Iblis yang ilmunya tinggi, namun diusir dari rahmat Allah karena keangkuhannya.
Pada akhirnya, segala ilmu dan jabatan hanyalah titipan. Ilmu manusia hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka, tidak ada alasan untuk bersikap sombong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong” (QS. Al-Isra: 37).
Tojo Una-Una – Aktivitas pertambangan pasir milik PT Indo Tambang Pasir Utama di Desa Balanggala, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak menilai kegiatan tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami kawasan pesisir.
Pemerhati lingkungan asal Touna, Hersal Febrian, secara terbuka mempertanyakan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap kelestarian mangrove. Ia menyebut bahwa beberapa kawasan mangrove di sekitar pesisir yang masih masuk dalam wilayah konsesi perusahaan diduga ikut diratakan akibat kegiatan pertambangan.
Berdasarkan dokumen resmi, PT Indo Tambang Pasir Utama mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) bernomor 27072200825840001 dengan luas lahan konsesi mencapai 24 hektar. Namun, hasil temuan lapangan yang diungkapkan sejumlah warga menunjukkan adanya aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian vegetasi mangrove di sekitar lokasi tersebut.
“Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Ekosistem Mangrove sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025? Lalu bagaimana bentuk pengawasan terhadap aktivitas tambang ini?” ujar Hersal, Senin (20/01/2026).
Ia menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, melainkan ekosistem penting yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penahan badai, hingga penyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
“Apakah perusahaan sadar bahwa mangrove adalah benteng utama menghadapi perubahan iklim dan abrasi? Jika area ini rusak, siapa yang bertanggung jawab atas dampak ekologisnya?” tegas Hersal.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya transparansi perusahaan dan instansi terkait dalam menjawab kekhawatiran publik. Menurutnya, praktik eksploitasi di kawasan pesisir tanpa mitigasi jelas berpotensi memperburuk krisis ekologi yang kini menjadi perhatian global.
Sorotan publik terhadap kasus ini muncul beriringan dengan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan hutan mangrove. Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar kegiatan penanaman mangrove yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai simbol penguatan gerakan nasional perlindungan ekosistem pesisir.
Menurut Hersal, kondisi di Desa Balanggala justru kontradiktif dengan semangat program nasional tersebut. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan kegiatan PT Indo Tambang Pasir Utama serta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tojo Una-Una bersikap terbuka terkait langkah pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.
“Jangan sampai komitmen nasional perlindungan mangrove hanya menjadi slogan, sementara di lapangan, habitat penting pesisir dirusak tanpa pengawasan yang jelas,” pungkas Hersal.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo1 month ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago