Connect with us

Gorontalo

Negara, Masyarakat, dan Polisi: Relasi Kuasa dalam Bayang-Bayang Ketakutan

Published

1 year ago

on

Oleh: Adnan R. Abas
Kader HMI Cabang Gorontalo

Dalam arsitektur sosial modern, negara hadir melalui tiga entitas utama: pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Di dalamnya, polisi menempati posisi strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman. Namun, yang kerap luput disadari: kekuasaan yang tidak diawasi selalu cenderung disalahgunakan. Maka relasi antara negara, masyarakat, dan polisi pun menjadi arena dialektika—antara perlindungan dan penindasan.

Negara seharusnya berdiri sebagai entitas yang menjamin hak-hak warganya, bukan menakuti mereka. Masyarakat adalah subjek, bukan objek kekuasaan. Dan polisi, idealnya, menjadi pelayan publik, bukan alat kekerasan struktural. Namun realitas sering kali menyajikan ironi: aparat yang semestinya melindungi, justru menjadi sumber trauma bagi rakyatnya.

Kekerasan dan intimidasi oleh oknum Polres Pohuwato terhadap salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal. Maka sebagai bentuk respon terhadap lanskap premanisme tersebut, hadirlah aksi protes yang digelar di Polda Gorontalo pada tanggal 24 Juli, tentu sebagai bentuk keberpihakan terhadap korban, sebab ia adalah merupakan bagian dari entitas hidup: manusia. Namun betapa miris dan sedihnya, aksi protes sebagai bentuk solidaritas dan juga ruang kuliah publik—demonstrasi, justru dihadapi dengan tindakan dorongan dan makian oleh oknum aparat kepolisian Polda Gorontalo di sore tadi, tepatnya di gerbang Polda Gorontalo. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga isyarat adanya krisis moral dan degradasi fungsi kepolisian.

Sejarah mencatat, kekuasaan represif yang dilegalkan atas nama ketertiban, hanya akan melahirkan ketakutan kolektif. Mengutip apa yang disampaikan oleh salah seorang filsuf dari Prancis, yang merupakan sejarawan dan teoriwan sosial, ia menulis dalam bukunya yang berjudul “Discipline and Punish: The Birth of the Prison”, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Disiplin dan Hukuman: Kelahiran Penjara—aparat negara (termasuk polisi) membentuk sistem kontrol sosial yang tak hanya bekerja lewat kekuatan fisik, tetapi juga lewat pengawasan dan intimidasi psikologis. Masyarakat diajarkanuntuk patuh, bahkan diintimidasi untuk tetap tunduk; menganguk; seolah mereka memampang bahwa kebenaran datangnya dari mereka, dan tindakan anarkis sering kali mereka maktubkan kepada para pengunjuk rasa. Inilah bentuk modern dari kekuasaan hegemonik.

Kritik terhadap aparat bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Justru, kritik adalah salah satu upaya merawat prinsip negara: Demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh pemikir dari Brasil, yang juga berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah dan berhasil dipincak jabatan atas perjuangannya karna mengutamakan pendidikan dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Brasil—Paulo Freire, ia berkata dalam Pedagogi Kaum Tertindas, bahwa rakyat haruslah sadar untuk menolak pendidikan dan praktik kekuasaan yang menindas. Jika negara, melalui wajah aparat kepolisian anti-kritik terhadap suara dan juga pernyataan publik, maka dengannya, terbentuklah warga negara yang trauma dan penuh dengan ketakutan. Sejatinya, perangkat negara (Polisi), harusnya bisa seperti jargon yang sering dilayangkan dalam ruang-ruang publik: mengayomi.

Maka, ketika Kapolda Gorontalo memilih untuk tidak hadir merespons aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Gorontalo terkait dengan mempertanyakan; mengklarifikasi; memperjuangkan keadilan dan proses penegakan hukum terhadap salah satu entitas makhluk hidup (manusia); sedihnya dia adalah Kader HMI yang menjadi korban akibat kekerasan dan tindakan premanisme; maka jangan heran publik tidak akan percaya lagi atas ketidakhadiran Kapolda Gorontalo, tetapi juga menciptakan pesan tersirat: ketidakpedulian. Negara seakan absen saat warganya menjerit. Negara, seolah tuli atas hukum dan deklarasi Human of Rights. Negara, seakan tidur melanggengkan aktivitas premanisme.

Sejatinya, masyarakat membutuhkan negara yang hadir dengan nurani, bukan hanya dengan otoritas. Internal Kepolisian harusnya melegitimasi dirinya adalah bagian dari satu entitas yang utuh: manusia. Tanpa kacamata (pandangan) itu, legitimasi institusional akan runtuh di mata publik. Sudah saatnya negara dan kepolisian melakukan refleksi: untuk siapa kuasa itu digunakan? Untuk siapa senjata, seragam, dan pangkat itu dibentuk? Jika bukan untuk melindungi rakyat, maka semuanya tak lebih dari simbol kekuasaan kosong.

Membedah Keberadaan Polisi dan HMI: Perspektif Sejarah Perjuangan

Sejarah bangsa Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari keringat, darah, dan air mata perjuangan berbagai elemen: rakyat, pemuda, intelektual, ulama, hingga aparat bersenjata. Dua entitas yang menarik untuk dibedah secara paralel dari perspektif sejarah perjuangan adalah Polisi Republik Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Keduanya lahir di atas semangat yang sama: menjaga keutuhan negara, membela rakyat, dan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadaban. Namun, seiring waktu, jalan sejarah membentangkan posisi yang kadang sejajar, kadang berseberangan.

Polisi Republik Indonesia lahir tak lama setelah proklamasi, tepatnya pada 1 Juli 1946. Artinya, keberadaannya kini sudah 79 tahun setelah proses pembentukannya. Saat itu, peran polisi sangatlah vital dalam menjaga keamanan dalam negeri pasca-kemerdekaan. Polisi bukan sekadar aparat penertiban, tetapi bagian dari struktur pertahanan nasional melawan penjajah dan infiltrasi asing. Polisi berdiri bersama rakyat, bahkan banyak yang gugur dalam pertempuran demi mempertahankan kedaulatan bangsa.

Namun, seiring berubahnya struktur kekuasaan dan berkembangnya birokrasi negara modern, wajah polisi ikut berubah. Dari aparat revolusioner, polisi bertransformasi menjadi alat kekuasaan negara. Dalam rezim Orde Baru, misalnya, kepolisian menjadi bagian dari aparatur penekan terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Kritik terhadap kekuasaan sering dibungkam melalui represifitas. Maka, muncullah jarak antara polisi dan rakyat yang dulu saling menopang dalam perjuangan.

Di samping itu, dalam prespektif sejarah, tepatnya satu tahun setelah kelahiran Polri, tepatnya 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir. Didirikan oleh Kakanda Prof. Lafran Pane bersama 14 mahasiswa lainnya, HMI menyatukan dua misi besar: mempertahankan Republik Indonesia dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman.

Dari awal, HMI telah mengambil peran dalam medan perjuangan intelektual, politik, dan sosial. Ia bukan organisasi pasif, melainkan menjadi jembatan antara semangat keislaman dan nasionalisme. Adalah satu hal yang keliru, memandang kader-kader HMI adalah perusak; perusuh; preman atau anarkis. Sejatinya, bahasa tersebutlah keluar dari kuasa dan tubuh Polri itu sendiri. Sebab, seperti yang diterangkan oleh Thomas Khun dalam kerangka Paradigma, bahwa pengetahuan seringkali dilanggengkan oleh kuasa: seolah kader-kader buruk dan salah.

Dalam sejarahnya, HMI konsisten menjadi pengkritik kekuasaan yang otoriter. Di era Orde Lama dan Orde Baru, HMI turut serta dalam perlawanan terhadap berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, termasuk ketika aparat negara bertindak represif terhadap rakyat. HMI juga mencetak kader-kader strategis yang berkiprah dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan gerakan masyarakat sipil.

Konflik antara HMI dan aparat kepolisian bukanlah hal baru, dan tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perbedaan peran: polisi sebagai alat negara, HMI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis terhadap negara. Dalam sistem demokrasi, gesekan ini seharusnya sehat—selama dilakukan dengan menjunjung hukum dan kemanusiaan.

Namun, insiden kekerasan oleh oknum Polres Pohuwato terhadap kader HMI dan tindakan intimidatif dalam aksi protes di Polda Gorontalo menunjukkan kemunduran dalam relasi negara dan masyarakat. Ketika aparat melampaui batas etik dan hukum, ketika makian dan dorongan menjadi cara merespons kritik, maka itu bukan lagi tugas menjaga keamanan, melainkan bentuk penindasan. Dan sejarah mengajarkan kita: setiap kekuasaan yang menindas, cepat atau lambat, akan ditumbangkan oleh perlawanan moral.

Refleksi Sejarah untuk Masa Depan

Baik polisi maupun HMI lahir dari semangat pengabdian terhadap negara. Namun kesetiaan itu diuji ketika kekuasaan tidak lagi berpihak kepada rakyat. Polisi harus kembali ke khitah-nya: menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan yang menakutkan. HMI pun harus terus menjaga semangat kritis, namun tetap menjunjung nilai etik dan intelektualitas perjuangan.

Jika sejarah telah menyatukan keduanya dalam perjuangan kemerdekaan, maka masa depan seharusnya tidak memisahkan mereka dalam relasi kuasa. Yang dibutuhkan adalah restorasi nilai, refleksi institusional, dan penguatan etika publik.

Sebagaimana dikatakan Bung Hatta, “Kekuasaan tanpa moral, hanya akan melahirkan kezaliman.” Dan sebagai kader bangsa, tugas kita adalah memastikan agar perjuangan tidak berubah menjadi penindasan yang dilanggengkan atas nama negara.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Sinergi Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan, Spirit Huyula Dihidupkan Kembali di Kampus UNG Lewat Semarak Budaya 2026

Published

3 days ago

on

07/11/2026

By

Gorontalo – Semangat gotong royong dan nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo bergemuruh di lingkungan akademik Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Bertempat di Aula Program Studi Psikologi UNG, perhelatan “Semarak Budaya 2026” sukses digelar pada Minggu (07/11/2026).

Mengusung tema strategis “Transformasi Spirit ‘Huyula’ dalam Iklim Kelas Kolaboratif”, acara ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Wakil Rakyat asal Gorontalo di Komisi X DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Agenda yang dipadati oleh ratusan peserta ini diawali dengan suguhan seni pertunjukan tradisional. Para hadirin disuguhkan penampilan energik tari Polopalo, keanggunan tarian adat Gorontalo, serta alunan sastra lisan Tujai yang sarat akan pesan moral dan petuah bijak para leluhur.

Menghidupkan Kembali Nilai Huyula di Ruang Akademik

Inti dari perhelatan ini adalah Seminar Semarak Budaya 2026 yang diikuti oleh seratusan peserta, terdiri dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG serta para pegiat dan pelaku kebudayaan lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Elnino M. Husein Mohi yang berhalangan hadir diwakili oleh Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Zulfikar M. Tahuru. Membacakan sambutan resmi Elnino, Zulfikar menekankan pentingnya mengawinkan perkembangan teknologi modern dengan nilai-nilai kearifan tradisional.

“Spirit Huyula—yang tidak lain adalah jiwa kebersamaan dan gotong royong khas masyarakat Gorontalo—tidak boleh luntur digerus zaman. Di ruang-ruang kelas hari ini, semangat kolaborasi itu harus ditransformasikan ke dalam iklim belajar yang saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Mahasiswa FIP sebagai calon pendidik masa depan harus menjadi garda terdepan yang merawat nyala budaya ini di dunia pendidikan,” tegas Zulfikar saat menyampaikan arahan Elnino.

Apresiasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNG

Kehadiran unsur pimpinan fakultas turut menambah khidmat jalannya acara. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG, Zulkarnain Anu, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi kebudayaan yang diinisiasi oleh Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan RI di lingkungan kampus.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Integrasi antara nilai-nilai budaya lokal seperti Huyula dengan metode pembelajaran kolaboratif di perguruan tinggi adalah terobosan penting. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan lewat teori, tetapi harus dirasakan dan dijiwai melalui kebudayaan,” ujar Zulkarnain dalam sambutannya.

Rangkaian seminar dan festival budaya ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara mahasiswa, pelaku kebudayaan, serta para narasumber, yang kemudian dirangkaikan dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol komitmen bersama dalam melestarikan warisan budaya Gorontalo di era modern.

Continue Reading

Daerah

Semarak Budaya Hulondalo Youth Culture Festival 2026 di SMAN 1 Telaga: Kolaborasi Kemenbud RI dan Elnino Mohi Hadirkan Seni Tradisi hingga Bedah Film Dokumenter

Published

5 days ago

on

05/11/2026

By

KABUPATEN GORONTALO – Rangkaian program kebudayaan bertajuk “Hulondalo Youth Culture Festival 2026” sukses diselenggarakan dengan penuh kemeriahan di Aula SMA Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo, pada Minggu (1/11/2026). Perhelatan akbar ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Anggota Komisi X DPR RI daerah pemilihan Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi.

Festival ini dirancang sebagai ruang apresiasi dan edukasi inklusif bagi generasi muda di lingkungan satuan pendidikan. Sebanyak 100-an peserta yang terdiri atas siswa dan para guru SMAN 1 Telaga larut dalam berbagai suguhan budaya yang komprehensif, mencakup pertunjukan seni tradisi, pameran wastra kriya, ragam gastronomi pusaka daerah, hingga forum bedah film dokumenter kebudayaan.

Sejak pagi hari, suasana panggung utama diwarnai oleh lantunan magis seni tutur lisan Tanggomo yang sarat pesan moral dan sejarah lokal, dilanjutkan dengan gerak gemulai penari adat berbusana tradisional Gorontalo. Di sisi lain aula, peserta disuguhi eksebisi tenun sulam Karawo yang memperlihatkan kerumitan, ketelitian, serta nilai filosofis di balik sehelai kain khas Gorontalo.

Keistimewaan festival kian terasa dengan adanya etalase kuliner tradisional Gorontalo. Para peserta dan tamu undangan disajikan aneka ragam panganan warisan leluhur, mulai dari kelezatan kuah jagung rempah Binthe Biluhuta, gurihnya Ilabulo, hingga legitnya kue tradisional khas Gorontalo seperti Tiliaya dan Popolulu.

Anggota Komisi X DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, dalam sambutan resminya yang dibacakan oleh Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, N. Syamsu Panna, S.Kom, menegaskan pentingnya menancapkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal di tengah gempuran tren global.

“Kegiatan Hulondalo Youth Culture Festival ini dihadirkan tidak lain dan tidak bukan untuk terus menggali, memupuk, serta memperteguh rasa cinta generasi muda terhadap kebudayaan daerah kita sendiri. Anak-anak muda Gorontalo harus berdiri dengan kepala tegak, bangga akan tutur Tanggomo, bangga memakai sulam Karawo, dan mencintai warisan rasa leluhurnya. Kemajuan zaman dan teknologi tidak boleh membuat kita terasing dari akar sejarah bumi pertiwi,” tegas N. Syamsu Panna saat membacakan penggalan pidato sambutan Elnino.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Roni R. Mamu, S.Pd, yang hadir langsung menyaksikan antusiasme para siswa. Menurutnya, menghadirkan ekosistem kebudayaan ke ruang kelas adalah langkah konkret penguatan karakter bangsa.

“Kami menyambut luar biasa sinergi nyata antara Kementerian Kebudayaan dan Bapak Elnino di Komisi X DPR RI. Membawa pementasan tradisi, kriya Karawo, kuliner lokal, hingga sinema ke sekolah membuktikan bahwa nilai luhur Gorontalo sangat fleksibel dan relevan bagi generasi masa kini. Ini adalah wadah edukasi kontekstual yang sangat memperkaya wawasan budi pekerti peserta didik,” ujar Roni R. Mamu.

Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik terpilihnya SMAN 1 Telaga sebagai pusat penyelenggaraan festival budaya ini. Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Telaga, Ayus Nusi, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya.

“Kehadiran festival ini memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga dan berbeda bagi anak-anak kami. Mereka tidak sekadar membaca teori di buku, melainkan menyaksikan langsung pertunjukan sastra Tanggomo, melihat proses kain Karawo, hingga mencicipi kuliner pusaka daerahnya. Kami berharap kegiatan positif seperti ini terus berlanjut agar anak-anak muda kita memiliki benteng karakter yang kokoh,” kata Ayus Nusi.

Salah satu agenda utama yang menyedot perhatian besar para peserta adalah sesi penayangan dan bedah film dokumenter kebudayaan. Melalui forum diskusi interaktif ini, para siswa dan guru diajak membedah sudut pandang sinematografi, teknik riset budaya, serta bagaimana media audio-visual dapat digunakan sebagai instrumen modern untuk mendokumentasikan kearifan lokal agar tetap lestari dan komunikatif bagi khalayak luas.

Rangkaian kegiatan Hulondalo Youth Culture Festival 2026 diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para pengisi acara, sesi tanya-jawab interaktif, serta foto bersama antara seluruh pemangku kepentingan kebudayaan bersama guru dan siswa SMAN 1 Telaga.

Continue Reading

Gorontalo

Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur

Published

6 days ago

on

04/11/2026

By

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas kembali meneguhkan jati diri dan garis perjuangan politiknya. Partai berlambang garuda ini konsisten mengusung cita-cita besar menghadirkan negara Indonesia yang mandiri, bersatu, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, memaparkan bahwa esensi dari Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai penguasaan negara yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi Gerindra, prinsip tersebut merupakan fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam membangun struktur ekonomi nasional.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidi Ishak

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya sendiri, demi kesejahteraan rakyatnya sendiri,” ujar Wahidin dalam keterangannya.

Budaya Politik: Penyelarasan Niat, Kata, dan Tindakan

Untuk menerjemahkan cita-cita besar tersebut ke dalam kerja-kerja politik riil, Partai Gerindra menerapkan standar kedisiplinan kader yang ketat. Rekrutmen politik tidak sekadar berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas integritas. Setiap kader Gerindra dilatih dan dituntut untuk senantiasa menyelaraskan antara niat, kata, dan tindakan.

Dalam kultur internal partai, niat yang tulus wajib tercermin melalui kejujuran dalam berucap. Sebaliknya, setiap ucapan harus dibuktikan secara konkrit melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Gerindra menutup rapat ruang bagi kader yang menampilkan sikap manipulatif—berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun bergerak demi ambisi pribadi.

“Disiplin menyelaraskan niat, kata, dan tindakan inilah yang menjadi karakter dan budaya politik khas Partai Gerindra,” imbuhnya.

Prabowo Subianto: Konsistensi Antara Ucapan dan Perbuatan

Berbicara mengenai integritas kepemimpinan, Wahidi menilai Prabowo Subianto sebagai representasi kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Menurutnya, publik tidak perlu melakukan penafsiran rumit atau menerka-nerka niat politik seorang Prabowo Subianto. Cukup dengan mencermati setiap gagasan dan ucapannya.

Bagi seorang kader sejati Gerindra, kata adalah janji, dan janji adalah utang tindakan yang harus dituntaskan. Apa yang diucapkan Prabowo, itulah niat tulusnya; dan apa yang disuarakannya, itulah yang akan dieksekusi menjadi kebijakan nyata.

Oleh karena itu, ketika Prabowo lantang menyuarakan isu kedaulatan pangan, kemandirian energi, percepatan hilirisasi industri, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, hingga mengakhiri ketergantungan bangsa terhadap asing, hal tersebut bukanlah retorika kampanye semata.

“Itu adalah manifestasi dari niat, kata, dan tindakan yang menyatu secara utuh dalam satu kepribadian. Itulah Prabowo, dan itulah jati diri Partai Gerindra,” pungkasnya.

Itulah Prabowo. Itulah GERINDRA.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler