Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, diduga mengalami intimidasi dan ancaman penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal, Kamis (26/11/2025). Insiden itu terjadi usai dirinya melakukan pengawasan terhadap tambang emas ilegal di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Peristiwa tersebut berlangsung tak lama setelah Mikson menghadiri rapat di kantor DPW Partai NasDem Gorontalo. Dalam perjalanan pulang, ia menerima kabar bahwa ada tujuh orang yang ingin menemuinya. Mengira pertemuan itu masih berkaitan dengan kegiatan inspeksi di lokasi tambang ilegal, Mikson pun menyetujui untuk bertemu.

Namun suasana pertemuan berubah tegang. Salah satu dari kelompok tersebut diduga menarik Mikson ke dalam mobil. Ia juga melihat seseorang membawa senjata tajam.

“Awalnya mereka berbicara biasa. Tapi tiba-tiba saya ditarik ke mobil. Saya sempat melihat ada yang membawa senjata tajam. Saat itu saya sadar ini sudah bukan pembicaraan normal,” ungkap Mikson kepada wartawan.

Ia menambahkan, percakapan yang semula terkesan santai beralih menjadi tekanan psikologis. Gestur mereka yang agresif membuat dirinya merasa keselamatan terancam. Berupaya menyelamatkan diri, Mikson mencari kesempatan untuk keluar dari mobil dan segera menuju Polda Gorontalo untuk membuat laporan resmi serta menjalani visum.

Mikson menegaskan bahwa inspeksi terhadap aktivitas pengolahan emas ilegal merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam penegakan hukum serta perlindungan masyarakat dari dampak aktivitas tambang ilegal.

“Saya bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab lembaga DPRD. Jika ada pelanggaran hukum, maka wajib ditindak,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat kepolisian bertindak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, keselamatan pejabat publik yang sedang menjalankan tugas pengawasan harus menjadi prioritas, terutama di sektor pertambangan yang rawan konflik kepentingan.

Hingga kini, laporan dugaan intimidasi dan ancaman penculikan terhadap Mikson Yapanto sedang diproses dan didalami oleh Polda Gorontalo.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya meraih penghargaan Swasti Saba Padapa dan GERMAS SAPA, kali ini Pemkot Gorontalo menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja Pemkot Gorontalo yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan dan Wakil Wali Kota Indra Gobel, berbagai program terkait peningkatan gizi terus dijalankan dengan konsisten dan terukur.

Salah satu program unggulan ialah Therapeutic Feeding Center (TFC), layanan khusus yang menyediakan terapi gizi bagi anak-anak dengan masalah stunting. Program ini menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga gencar melaksanakan intervensi gizi spesifik untuk penyebab langsung stunting, serta intervensi gizi sensitif untuk menanggulangi faktor tidak langsung. Upaya lintas sektor ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta para kader Posyandu di setiap kelurahan.

Wali Kota Adhan mengungkapkan optimismenya, bahwa angka stunting di Kota Gorontalo dapat terus ditekan, asalkan seluruh pihak bekerja secara terpadu dan berkesinambungan. Ia juga menegaskan pentingnya pemberian makanan bergizi tinggi protein kepada ibu hamil dan bayi sebagai bagian dari strategi pencegahan.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap kecerdasan, kesehatan mental, dan kerentanan terhadap penyakit kronis,” tegas Adhan.

Menurutnya, edukasi tentang gizi seimbang dan perilaku hidup sehat perlu terus digencarkan agar keluarga berisiko dapat memahami pentingnya perbaikan pola makan sejak dini. Pemkot berkomitmen menjadikan upaya penurunan stunting sebagai program prioritas untuk mewujudkan generasi Gorontalo yang sehat, cerdas, dan produktif.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Sebagai bagian dari strategi persiapan tersebut, UNG menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman dan implementasi tata kelola PTNBH, Kamis (27/11).

Kegiatan Bimtek ini melibatkan jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan UNG. Tujuannya adalah menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai salah satu penopang utama berjalannya kinerja institusi menuju transformasi kelembagaan.

Rektor UNG melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST, M.Kom., menegaskan bahwa transformasi menjadi PTNBH bukan sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong peningkatan mutu, tata kelola, dan inovasi di lingkungan UNG.

“Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas SDM. Karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu prioritas UNG dalam mempersiapkan diri menuju PTNBH, salah satunya melalui Bimtek ini,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam menyiapkan institusi agar siap beralih menuju model tata kelola PTNBH yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel. Persiapan menuju PTNBH tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola institusi pada seluruh lini.

“SDM adalah kunci utama dalam transformasi ini. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh elemen memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung UNG menuju kampus berbadan hukum,” tutupnya.