Connect with us

Politik

Jika Semua Angsuran Debitur Perbankan Diringankan, Gerak Ekonomi Akan Timpang

Published

on

Elnino Mohi ( FOTO ISTIMEWA)

JAKARTA-Belum lama ini, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan kelonggaran kepada para debitur perbankan. Seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kaitan dengan bank diberikan kemudahan dalam hal pembayaran cicilan selama satu tahun sepanjang penanganan corona Covid-19 berlangsung.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Elnino M. Hussein Mohi pun menanyakan kejelasannya kepada pihak OJK. Menurut Elnino, kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh debitur bank. Ada klasifikasi debitur yang diberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran oleh pemerintah.

“Menurut OJK, yang mendapatkan keringanan pembayaran kredit itu berlaku pada jenis nasabah dan jenis kredit tertentu,” kata Elnino di Jakarta, Kamis (26/3/2020) yang dikutip dari Teropong Senayan.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, tidak semua jenis kredit ditunda setahun pembayarannya. Sebab kalau semua kredit ditunda, laju perekonomian dalam negeri akan timpang.

“Siapa yang akan diberi kelonggaran kredit? Semua kembali pada kriteria dan asesmen yang akan dilakukan oleh pihak bank/perusahaan pembiayaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit UMKM termasuk kredit pekerja berpenghasil harian, pekerja informal, ojek online, nelayan dan sebagainya akan dilakukan dengan asesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Gorontalo

Sebut Sudaryono Berkomitmen Penuh: Langkah Berani Sulyanto Pateda Dobrak Pintu Kementan

Published

on

Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda bergerak taktis memperjuangkan nasib petani lokal di tingkat pusat. Sulyanto menyerahkan langsung bundel aspirasi makro masyarakat agraris Gorontalo kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono dalam agenda silaturahmi formal yang dihadiri kader Partai Gerindra serta sejumlah organisasi induk pertanian, Selasa (23/06/2026).

Dalam pertemuan intensif tersebut, Sulyanto menguraikan bahwa dirinya telah membedah secara mendalam peta persoalan struktural, hambatan modal, hingga kebutuhan mendesak yang dihadapi para petani di Provinsi Gorontalo langsung di hadapan orang nomor dua di Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

“Saya sudah berbicara banyak dan berdiskusi secara komprehensif bersama Pak Wamen. Alhamdulillah, beliau merespons sangat positif dan berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti poin-poin aspirasi dari para petani kita,” ujar Sulyanto Pateda pascapertemuan.

Menurut legislator ulet tersebut, intervensi dan perhatian responsif dari pemerintah pusat bertransformasi menjadi angin segar yang dinanti-nantikan oleh para petani daerah. Dukungan stimulus ini diharapkan mampu mendongkrak kurva produktivitas lahan sekaligus mengeskalasi derajat kesejahteraan ekonomi mereka di hulu.

Sulyanto menegaskan bahwa parlemen daerah akan terus mengawal dan melipatgandakan komunikasi politik ke Jakarta guna memastikan hak-hak konstitusional petani Gorontalo terakomodasi melalui regulasi pusat. Ia menilai, penguatan sektor agraria lokal merupakan variabel penentu yang strategis dalam menyokong pilar ketahanan pangan nasional.

“Kami di DPRD tidak akan tinggal diam dan siap pasang badan untuk terus memperjuangkan hak-hak petani Gorontalo agar mereka mendapatkan alokasi perhatian serta dukungan sarana prasarana yang maksimal dari pemerintah,” tegas politisi senior tersebut.

Lebih lanjut, Sulyanto menyatakan komitmen tegak lurusnya untuk berjalan beriringan bersama kelompok tani dalam mewujudkan visi besar ketahanan nasional. Target jangka panjang ini diselaraskan dengan cetak biru program pemerintah pusat di bawah komando Presiden Republik Indonesia untuk mentransformasi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

“Saya berkomitmen penuh berdiri bersama para petani dan bersinergi dengan program Bapak Presiden untuk terus membangun serta mengokohkan kedaulatan pangan demi mengantarkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” pungkasnya.

Konsolidasi ini menjadi momentum krusial dalam mempererat koordinasi vertikal antara lini pemerintah pusat, legislatif daerah, serta para aktor utama sektor agrobisnis. Sinergitas pentaheliks ini diproyeksikan menjadi motor penggerak baru dalam memacu produksi pangan nasional dari Bumi Serambi Madinah.

Continue Reading

Gorontalo

Tolak Sekat Birokrasi Kaku: Strategi Sudaryono Cairkan Suasana Lewat Musik dan Kuliner Lokal

Published

on

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono saatmenggelar agenda silaturahmi

Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menggelar agenda silaturahmi sosiopolitik bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Selasa (23/06/2026) malam.

Malam keakraban yang berlangsung dinamis tersebut didesain sebagai instrumen untuk mempererat sekaligus memperkuat simpul koordinasi antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen strategis masyarakat bawah. Fokus utamanya menyasar para pelaku sektor hulu pertanian hingga hilir perdagangan di Bumi Serambi Madinah.

Dalam momentum informal tersebut, Sudaryono disuguhi hidangan rahang tuna bakar, salah satu mahakarya kuliner khas Gorontalo yang legendaris. Menu ini dikenal luas sebagai hidangan wajib bagi para pejabat negara dan tamu protokoler yang berkunjung ke daerah tersebut.

Di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pertemuan, Wamentan Sudaryono melayangkan rasa syukur mendalam atas kokohnya komitmen kebersamaan lintas sektoral yang ditunjukkan oleh masyarakat Gorontalo.

“Alhamdulillah, malam ini kami bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan kawan-kawan pejuang pangan dari HKTI, Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta keluarga besar Partai Gerindra Gorontalo,” ungkap Sudaryono hangat.

Bagi Sudaryono, ruang perjumpaan komunal seperti ini memiliki urgensi tinggi untuk melebur sekat birokrasi, merajut ukhuwah, sekaligus menjadi kanal sosiologis untuk membumikan kebahagiaan bersama. “Esensinya kita berkumpul, makan bersama, menikmati musik, dan berbagi energi kegembiraan dengan kawan-kawan di daerah,” imbuhnya.

Kendati dibalut atmosfer sukacita, Sudaryono tetap menyelipkan pesan humanis. Ia mengajak seluruh tokoh yang hadir untuk tidak melupakan empati sosial serta tetap menaruh kepedulian riil terhadap masyarakat kecil yang saat ini masih berjuang menghadapi impitan ekonomi.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa prihatin kita kepada saudara-saudara di luar sana yang sedang berjuang keras menghadapi kesulitan hidup, malam ini kita hadir untuk membagi secercah kegembiraan dan kebahagiaan bersama kawan-kawan di Gorontalo,” tutur Wamentan.

Kunjungan kerja Sudaryono di Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kedinasan menjelang seremoni penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026. Agenda akbar tersebut dijadwalkan menghentak pada Rabu (24/06/2026) di Gelanggang Olahraga (GOR) David-Tonny, Kabupaten Gorontalo.

Puncak penutupan PENAS 2026 tersebut direncanakan bakal dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah se-Indonesia.

Pantauan di lokasi, agenda malam silaturahmi ini turut dihadiri oleh sederet tokoh elite politik dan pejabat daerah Gorontalo. Tampak hadir di antaranya Sulyanto Pateda, Adhan Dambea, Indra Gobel, Nuraini Aini Sompie, Nelson Pomalingo, Syarif Mbuinga, hingga Limonu Hippy. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mempertegas solidnya sinergitas pentaheliks untuk mengawal kedaulatan pangan dan akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian di Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

News

Siap-siap Perkuat Pertahanan Negara, Ribuan ASN Bakal Jalani Latihan Militer Komcad Agustus Mendatang

Published

on

Langkah strategis pemerintah dalam mempertebal pilar pertahanan negara terus berlanjut. Menyusul evaluasi positif dari program sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bersiap menggelar pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Gelombang II. Menariknya, kuota pada periode ini secara khusus akan menyasar para abdi negara, di mana sebanyak 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan bakal digembleng dalam pelatihan intensif pada bulan Agustus 2026 mendatang.
Program ini merupakan manifestasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Meski sering kali disalahpahami oleh publik, program Komcad bukanlah bentuk wajib militer. Keterlibatan masyarakat, termasuk ASN, pada dasarnya bersifat sukarela namun sangat direkomendasikan sebagai wujud nyata bela negara dari kalangan birokrat.
Mengenai kepastian jadwal dan kuota peserta, pihak kementerian telah melakukan koordinasi lintas lembaga agar penyerapan peserta berjalan optimal.
“Pelatihan Komponen Cadangan gelombang kedua ini rencananya akan diikuti oleh 2.300 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga. Pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.”
Tentu saja, muncul pertanyaan mengenai nasib karier dan pendapatan para ASN selama menjalani masa pendidikan. Menjawab keresahan tersebut, pemerintah menjamin bahwa hak-hak kepegawaian tidak akan hangus.
“Selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), ASN yang menjadi Komcad tidak akan kehilangan status kepegawaiannya, serta hak gaji dan tunjangannya tetap dibayarkan penuh.”
Menurut informasi, masa Latsarmil bagi calon anggota Komcad lazimnya berlangsung selama tiga bulan penuh di pusat pendidikan militer. Selama periode penggemblengan tersebut, ribuan ASN ini akan dibekali dengan kurikulum kedisiplinan tingkat tinggi, materi dasar kemiliteran, menembak, hingga pemantapan wawasan kebangsaan.
Setelah dinyatakan lulus dan dikukuhkan, para abdi negara ini akan kembali ke instansi masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Anggota Komcad hanya akan dimobilisasi dan mengangkat senjata jika negara berada dalam keadaan darurat militer atau perang, yang komandonya diputuskan langsung oleh Presiden dengan persetujuan penuh dari DPR RI.
Di luar aspek pertahanan fisik, pembentukan postur Komcad dari unsur kepegawaian negeri ini diharapkan mampu memberikan efek ganda (multiplier effect). Nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan yang ditanamkan selama Latsarmil diyakini akan mendongkrak etos kerja, integritas, dan kualitas pelayanan publik saat mereka kembali bertugas di meja birokrasi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler