JAKARTA-Belum lama ini, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan kelonggaran kepada para debitur perbankan. Seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kaitan dengan bank diberikan kemudahan dalam hal pembayaran cicilan selama satu tahun sepanjang penanganan corona Covid-19 berlangsung.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Elnino M. Hussein Mohi pun menanyakan kejelasannya kepada pihak OJK. Menurut Elnino, kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh debitur bank. Ada klasifikasi debitur yang diberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran oleh pemerintah.

“Menurut OJK, yang mendapatkan keringanan pembayaran kredit itu berlaku pada jenis nasabah dan jenis kredit tertentu,” kata Elnino di Jakarta, Kamis (26/3/2020) yang dikutip dari Teropong Senayan.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, tidak semua jenis kredit ditunda setahun pembayarannya. Sebab kalau semua kredit ditunda, laju perekonomian dalam negeri akan timpang.

“Siapa yang akan diberi kelonggaran kredit? Semua kembali pada kriteria dan asesmen yang akan dilakukan oleh pihak bank/perusahaan pembiayaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit UMKM termasuk kredit pekerja berpenghasil harian, pekerja informal, ojek online, nelayan dan sebagainya akan dilakukan dengan asesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi kredit/pembiayaan.