Connect with us

Politik

Jika Semua Angsuran Debitur Perbankan Diringankan, Gerak Ekonomi Akan Timpang

Published

on

Elnino Mohi ( FOTO ISTIMEWA)

JAKARTA-Belum lama ini, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan kelonggaran kepada para debitur perbankan. Seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kaitan dengan bank diberikan kemudahan dalam hal pembayaran cicilan selama satu tahun sepanjang penanganan corona Covid-19 berlangsung.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Elnino M. Hussein Mohi pun menanyakan kejelasannya kepada pihak OJK. Menurut Elnino, kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh debitur bank. Ada klasifikasi debitur yang diberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran oleh pemerintah.

“Menurut OJK, yang mendapatkan keringanan pembayaran kredit itu berlaku pada jenis nasabah dan jenis kredit tertentu,” kata Elnino di Jakarta, Kamis (26/3/2020) yang dikutip dari Teropong Senayan.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, tidak semua jenis kredit ditunda setahun pembayarannya. Sebab kalau semua kredit ditunda, laju perekonomian dalam negeri akan timpang.

“Siapa yang akan diberi kelonggaran kredit? Semua kembali pada kriteria dan asesmen yang akan dilakukan oleh pihak bank/perusahaan pembiayaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit UMKM termasuk kredit pekerja berpenghasil harian, pekerja informal, ojek online, nelayan dan sebagainya akan dilakukan dengan asesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

News

MURKA BESAR! Donald Trump Kehabisan Kesabaran, Lontarkan Peringatan Keras ke Benjamin Netanyahu

Published

on

Washington – Retaknya kongsi politik antara Washington dan Tel Aviv kini tak lagi bisa disembunyikan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan kehilangan kesabarannya dan secara terbuka menumpahkan amarah kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pemicu utamanya adalah eskalasi konflik yang terus berlarut-larut tanpa adanya peta jalan penyelesaian yang jelas, yang dinilai mulai merugikan posisi geopolitik AS.

Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Trump merasa saran dan tekanan dari Gedung Putih kerap diabaikan oleh pemerintahan sayap kanan Israel. Alih-alih meredakan situasi, manuver militer yang terus diperluas oleh Netanyahu dianggap justru memperburuk krisis kemanusiaan dan memicu kecaman global yang ujung-ujungnya membebani diplomasi Amerika Serikat di panggung internasional.

Dalam sebuah pernyataan tegas yang mencerminkan rasa frustrasinya, Trump menuntut agar operasi militer tersebut segera diakhiri.

“Selesaikan ini dengan cepat. Dapatkan kemenangan Anda dan segera selesaikan, karena orang-orang terus terbunuh. Anda harus menghentikan ini dan kembali ke kehidupan normal,” demikian kutipan pernyataan teguran keras Trump yang ditujukan langsung kepada kepemimpinan Netanyahu.

Kemarahan Trump ini bukanlah tanpa alasan yang terukur. Mengutip analisis dari CNN International dan Reuters, sikap keras kepala Netanyahu dalam menolak berbagai skema gencatan senjata telah menciptakan friksi internal di tubuh pemerintahan AS. Kebijakan Israel saat ini dianggap mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah dan berisiko menyeret Washington ke dalam konflik terbuka yang lebih luas.

Lebih lanjut, laporan dari Al Jazeera menyoroti bahwa tekanan domestik di Amerika Serikat juga semakin menguat. Basis pemilih dan para senator mulai mempertanyakan efektivitas miliaran dolar bantuan militer yang mengalir ke Tel Aviv, sementara di sisi lain, Israel dinilai gagal merumuskan strategi pasca-konflik yang bisa diterima oleh komunitas internasional.

Langkah Trump yang secara vulgar menunjukkan amarahnya ini menjadi sinyal paling terang bahwa “cek kosong” perlindungan politik dan militer AS untuk Israel bisa saja segera dicabut jika Netanyahu bersikeras menempuh jalannya sendiri. Mata dunia kini tertuju pada Tel Aviv, menanti apakah teguran level tinggi ini akan mengubah kalkulasi perang Netanyahu atau justru semakin memperlebar jurang pemisah antara dua sekutu lama tersebut.

Continue Reading

News

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digiring Kejagung, Dua Petinggi Lainnya Masih Diburu

Published

on

Jakarta – Bara skandal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) kian memanas. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dikabarkan telah dijemput oleh tim Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Rabu (3/6/2026) pagi. Tidak berhenti pada Dadan, korps Adhyaksa juga tengah memburu dua petinggi lembaga tersebut yang diyakini ikut terseret dalam pusaran kasus ini.

Langkah hukum yang agresif ini diambil beriringan dengan operasi penggeledahan di kantor pusat BGN yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Imbasnya, aktivitas pelayanan publik dan operasional perkantoran mendadak lumpuh total. Para pegawai yang tiba pada pagi hari terpaksa gigit jari dan tertahan di luar area karena sterilisasi gedung.

“Tim dari Kejaksaan Agung sudah ada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari,” ungkap seorang petugas keamanan di lokasi, membenarkan pergerakan penyidik yang sudah bersiaga sejak warga Ibu Kota masih tertidur.

Operasi senyap Kejagung ini meledak hanya berselang 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas merombak pucuk pimpinan BGN. Pada Selasa (2/6/2026), Dadan Hindayana secara resmi dicopot dari jabatannya dan posisinya langsung digantikan oleh Naniek S Deyang. Guna menambal kebocoran sistem, Istana juga menempatkan Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru untuk memperketat pengawasan.

Akar permasalahan dari tsunami di BGN ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) pada program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan isyarat keras bahwa perombakan dilakukan karena buruknya integritas dan tata kelola di era Dadan.

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,” tegas Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

Tidak sekadar isu korupsi finansial, kualitas gizi yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi perhatian serius Presiden. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” tambah Prasetyo terkait alasan pencopotan tersebut.

Skandal di lembaga pengelola program strategis nasional ini langsung memicu rentetan reaksi. Mengutip laporan dari Kompas.com, carut-marut tata kelola Makan Bergizi Gratis ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar mengevaluasi total program tersebut dari hulu ke hilir demi menghindari risiko keracunan pada anak.

Bahkan, efek kejut dari penggeledahan ini turut menjalar ke sektor ekonomi. Melansir data pantauan CNBC Indonesia dan Detik Finance, ketidakpastian yang menyelimuti nasib mega proyek MBG akibat pencopotan Dadan Hindayana membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bereaksi negatif dan anjlok parah pada sesi perdagangan Rabu pagi.

Continue Reading

News

Jokowi Absen di Upacara Hari Lahir Pancasila, Ajudan Sebut Tak Dapat Undangan

Published

on

SOLO – Ketidakhadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung hari ini, Senin (1/6/2026), mengundang tanya. Alih-alih berada di Jakarta bersama jajaran petinggi negara, pria yang akrab disapa Jokowi ini justru tampak santai menghabiskan waktunya di kampung halaman.
 
Sejak pagi hari, kediaman pribadi beliau yang terletak di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, tampak ramai dikunjungi warga. Memanfaatkan momen libur panjang perayaan Waisak 2570 BE/2026, Jokowi dengan telaten meladeni permintaan foto satu per satu masyarakat yang sudah rela mengantre. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini baru terlihat meninggalkan rumahnya sekitar pukul 12.33 WIB, dengan balutan kemeja putih khasnya yang dipadankan celana panjang hitam.
 
Teka-teki absennya Jokowi di Jakarta akhirnya terjawab melalui pernyataan resmi dari pihak internal. Ajudan Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengonfirmasi bahwa sang mantan presiden memang tidak menerima panggilan resmi untuk mengikuti upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Kompleks Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Jakarta Pusat.
 
“Hingga pagi hari ini kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila,” jelas Syarif dalam keterangan tertulisnya.
 
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pesan atau dokumen yang masuk ke meja kerja mereka terkait acara tersebut.
 
“Tidak ada undangan baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya,” imbuhnya.
 
Berangkat dari fakta absennya surat pemanggilan inilah, Jokowi secara otomatis tidak ikut berpartisipasi dalam perhelatan bersejarah itu.
 
“Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut,” tegas Syarif.
 
Sementara itu, di Ibu Kota, upacara kenegaraan tetap berjalan dengan khidmat. Di halaman Gedung Pancasila, Presiden Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai inspektur upacara, memimpin jalannya peringatan pada pukul 09.55 WIB. Menariknya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara sebelumnya sempat menyatakan bahwa mereka mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI ke acara tersebut. Namun, nyatanya undangan untuk Presiden ke-7 tidak pernah sampai.
 
Setibanya di lokasi pada pukul 09.35 WIB dengan sambutan siswa-siswi pembawa bendera Merah Putih, Prabowo langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam kemeriahan formasi lima kelompok peserta upacara yang melambangkan kelima sila, terlihat kehadiran sejumlah tokoh penting lainnya. Saat keluar dari gedung menuju lapangan, Prabowo tampak didampingi oleh Presiden ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah mantan Wakil Presiden seperti Jusuf Kalla (Wapres ke-10 dan 12) serta Ma’ruf Amin (Wapres ke-13) juga turut hadir menyaksikan jalannya upacara peringatan ini.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler