Politik

Jika Semua Angsuran Debitur Perbankan Diringankan, Gerak Ekonomi Akan Timpang

Published

5 years ago

27/03/2020

Elnino Mohi ( FOTO ISTIMEWA)

JAKARTA-Belum lama ini, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan kelonggaran kepada para debitur perbankan. Seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kaitan dengan bank diberikan kemudahan dalam hal pembayaran cicilan selama satu tahun sepanjang penanganan corona Covid-19 berlangsung.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Elnino M. Hussein Mohi pun menanyakan kejelasannya kepada pihak OJK. Menurut Elnino, kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh debitur bank. Ada klasifikasi debitur yang diberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran oleh pemerintah.

“Menurut OJK, yang mendapatkan keringanan pembayaran kredit itu berlaku pada jenis nasabah dan jenis kredit tertentu,” kata Elnino di Jakarta, Kamis (26/3/2020) yang dikutip dari Teropong Senayan.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, tidak semua jenis kredit ditunda setahun pembayarannya. Sebab kalau semua kredit ditunda, laju perekonomian dalam negeri akan timpang.

“Siapa yang akan diberi kelonggaran kredit? Semua kembali pada kriteria dan asesmen yang akan dilakukan oleh pihak bank/perusahaan pembiayaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit UMKM termasuk kredit pekerja berpenghasil harian, pekerja informal, ojek online, nelayan dan sebagainya akan dilakukan dengan asesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

News

Prabowo Putuskan Empat Pulau Sah Milik Aceh

Published

1 month ago

17/06/2025

Redaksi Barakati

Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.

Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.

Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.

Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.

News

Saya Optimistis Kita Bisa Menghapus Kemiskinan Jauh Sebelum 2045. Itu Keyakinan dan Tekad Saya

Published

1 month ago

17/06/2025

Redaksi Barakati

NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.

Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.

Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .

Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.

Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.

Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.

News

Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita!

Published

1 month ago

14/06/2025

Redaksi Barakati

Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.

Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.

Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.

Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.