Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima alokasi dana hibah sebesar Rp 12.464.265.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, seusai mengikuti acara pendampingan penyaluran dana hibah di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat, Jumat (08/11/2024).
Plt Bupati Suharsi Igirisa menyampaikan rasa syukur atas hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Ia menegaskan bahwa anggaran ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi harapan masyarakat Pohuwato, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir yang kerap terdampak saat musim hujan.
“Alhamdulillah, Pohuwato mendapatkan dana sebesar Rp 12,46 miliar. Dana hibah dari BNPB ini nantinya akan digunakan sebaik mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan yang sering terdampak banjir,” ujar Suharsi.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, juga turut mengapresiasi dana hibah ini. Menurutnya, alokasi dana dari BNPB merupakan langkah signifikan untuk mengatasi banjir yang sering melanda saat hujan lebat di sejumlah titik di Pohuwato. “Dengan adanya dana sebesar ini, diharapkan berbagai permasalahan pasca-banjir yang sebelumnya sulit tertangani karena keterbatasan anggaran daerah dapat segera diatasi. Semoga ini akan menjadi solusi bagi titik-titik rawan yang kerap terdampak bencana banjir,” jelas Beni.
Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdulmuthalib Dunggio, menambahkan bahwa proses pencairan anggaran ini merupakan hasil dari usaha yang panjang sejak tahun 2023. “Dari 68 daerah penerima, Kabupaten Pohuwato termasuk yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 12,46 miliar. Semoga anggaran ini dapat digunakan dengan baik untuk penanganan pasca-bencana, khususnya di wilayah yang rawan bencana,” terang Abdulmuthalib.
Abdulmuthalib, yang akrab disapa Tuten, menjelaskan bahwa dana ini akan segera disalurkan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir, termasuk jembatan dan saluran air yang tidak mampu menampung debit tinggi. “Ada beberapa titik kritis seperti di Desa Teratai, Marisa Utara, dan sejumlah area di ibu kota kabupaten yang sering terdampak banjir. Kita akan segera fokus pada perbaikan saluran pembuangan air untuk meminimalisir potensi banjir, terutama di pusat ibu kota Pohuwato,” lanjut Tuten.
Dengan dana hibah ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk segera melaksanakan berbagai program penanganan bencana yang lebih komprehensif, guna mengurangi dampak banjir di masa mendatang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fitriani Lasantu, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan BPBD Kabupaten Pohuwato.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera melakukan operasi pasar, menyikapi maraknya peredaran beras oplosan dan melonjaknya harga beras yang meresahkan masyarakat.
Mikson menilai bahwa peredaran beras oplosan tak hanya merugikan masyarakat, namun juga menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp99 triliun per tahun. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.
“Bulog harus segera melakukan operasi pasar. Segera tarik semua merek yang terindikasi beras oplosan,” tegas Mikson.
Ia juga mengaitkan fenomena kenaikan harga beras dengan beredarnya beras oplosan premium. Banyak masyarakat kini memilih membeli beras di pasar tradisional dibandingkan supermarket, menyusul kebijakan Dinas Perdagangan Kota Gorontalo yang menahan distribusi beras premium ke pusat perbelanjaan modern.
Akibatnya, harga beras di pasar tradisional ikut melonjak. Berdasarkan pantauan Media Barakati.Id di Pasar Sentral Kota Gorontalo, harga beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per liter, kini naik menjadi Rp12.800 per liter. Belum diketahui kondisi harga di kabupaten lain.
“Beras oplosan harus ditarik semua. Ini yang jadi barang langka dan berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Hukum ekonomi berlaku, jadi Bulog harus segera turun tangan dengan operasi pasar dan cari solusi,” tandas Mikson.
DEPROV – Persoalan sampah di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa isu sampah merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional angkutan sampah.
Dalam keterangannya, Meyke mengungkapkan bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gorontalo menghasilkan sampah medis sebanyak 3 ton per hari, di luar sampah industri dan rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera ditangani dengan dukungan fasilitas yang memadai.
“Ini bukan sekadar soal volume sampah, tapi tentang bagaimana kita menyediakan sistem yang mampu menanggulanginya, mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan,” ujar Meyke.
Ia menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah menjadi langkah awal yang mendesak untuk diajukan DLH Provinsi Gorontalo. Menurutnya, jika DLH memiliki nomenklatur dan dasar kewenangan yang kuat, maka anggaran untuk kendaraan tersebut bisa segera diusulkan.
“Kita sedang pikirkan bersama kepala dinas apakah pengadaan ini bisa masuk dalam kewenangan DLH Provinsi. Kalau bisa, kita dorong segera,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meyke juga menilai bahwa sampah sebenarnya dapat menjadi komoditas bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, dan hal ini harus menjadi visi jangka panjang.
“Sampah ini bisa memberikan hasil dan nilai tambah. Tapi sebelum ke sana, kita harus selesaikan dulu soal dasarnya: kendaraan operasional,” tegasnya.
Dengan tata kelola yang terarah dan nomenklatur program yang tepat, Meyke optimistis bahwa persoalan sampah di Gorontalo dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai mempersiapkan diri menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dengan menggelar rapat awal persiapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat ini digelar sebagai langkah awal bidang kemahasiswaan UNG guna memastikan seluruh rangkaian PKKMB berlangsung lancar, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai akademik kampus.
Rapat yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, serta panitia pelaksana ini membahas berbagai aspek penting seperti konsep kegiatan, materi pengenalan kampus, penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kesiapan teknis dan logistik.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Darman, S.Kom., M.Ap., menuturkan bahwa tujuan utama PKKMB adalah untuk membekali mahasiswa baru agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di UNG.
“Seluruh kegiatan PKKMB akan fokus pada pembentukan pemahaman, karakter, dan kesiapan akademik mahasiswa baru,” jelas Darman.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., dalam arahannya menegaskan bahwa PKKMB merupakan momentum strategis dalam membentuk karakter, nilai kebangsaan, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi kehidupan akademik.
“Melalui PKKMB, UNG berkomitmen membangun budaya akademik yang kuat, menanamkan nilai kebangsaan, serta mendorong kolaborasi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa baru,” ungkap Prof. Amir.
Ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik perpeloncoan dalam kegiatan PKKMB tahun ini.
“PKKMB harus dirancang secara komprehensif, inspiratif, dan inklusif, dan tidak boleh ada ruang untuk kekerasan atau praktik yang tidak edukatif,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh kegiatan PKKMB UNG akan merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian, guna menjamin suasana yang kondusif dan mendukung proses transisi mahasiswa menuju kehidupan kampus yang produktif dan menyenangkan.