Bone Bolango – Sebuah surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru-baru ini diungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, menimbulkan polemik baru dalam kasus pertambangan PT Gorontalo Minerals (PT GM).

Surat yang terbit 21 Agustus 2014, dengan nomor 1131/31.02/DBM/2014, ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral saat itu, Edi Prasodjo, dan menyatakan bahwa dokumen studi kelayakan PT GM diterima secara teknis dan ekonomis.

Namun, munculnya surat ini justru mengundang lebih banyak pertanyaan, karena beberapa kejanggalan serius ditemukan dalam distribusi dan substansi dokumen tersebut.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa tembusan dikirim ke beberapa instansi, termasuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

Namun dalam rapat Pansus yang digelar pekan lalu, perwakilan Dinas ESDM Provinsi Gorontalo menyatakan tidak pernah menerima surat tersebut.

“Kami tidak pernah menerima surat itu sebelumnya. Baru pertama kali kami melihat dokumen ini dalam forum Pansus,” ujar salah satu pejabat Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, seperti yang dicatat dalam notulensi resmi rapat.

Padahal, surat ini menjadi syarat utama bagi PT GM untuk melangkah ke tahap produksi dalam wilayah konsesi seluas 36.070 hektare di Proyek Sungai Mak, Bone Bolango.

Pengacara Rongki Ali Gobel, menilai temuan ini bukan hal sepele. Ia menyebut ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi yang sistemik, yang berpotensi menggugurkan keabsahan operasional tambang.

“Bagaimana mungkin surat yang katanya menjadi dasar izin produksi, tidak pernah diterima oleh Pemda? Ini bukan sekadar kelalaian, ini bisa jadi pintu masuk untuk memeriksa ulang seluruh legalitas perusahaan,” kata Rongki Ali Gobel dalam keterangannya, Kamis 17 Juli 2025.

Tak hanya soal distribusi, sebelumnya ada juga temuan tentang dokumen yang menyebutkan proyek PT GM berada di Sungai Mak, Provinsi Kalimantan Selatan padahal faktanya, operasional tambang berada di Kecamatan Suwawa Timur dan Kec, Bulawa, kec, Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

“Ini sangat fatal. Jika lokasi dalam surat saja salah, maka seharusnya seluruh proses evaluasi tekno-ekonomi pun dipertanyakan. Evaluasi dilakukan untuk wilayah yang mana? Kalimantan atau Gorontalo?” tegas Rongki.

Yang juga menjadi sorotan adalah waktu kemunculan surat ini. Dokumen ini baru muncul ke permukaan setelah DPRD dan publik menyoroti keabsahan dokumen perizinan PT GM.

Muncul dugaan bahwa surat tersebut baru didistribusikan atau bahkan disiapkan ulang untuk merespons tekanan dari lembaga pengawasan.

“Kami melihat ada indikasi kepanikan. Ketika Pansus mulai menggali, tiba-tiba dokumen muncul. Tapi isinya pun bermasalah,” imbuh Rongki.

Rongki Ali Gobel mendesak agar DPRD, Ombudsman, dan Komisi Informasi segera membuka seluruh dokumen perizinan PT Gorontalo Minerals ke publik, termasuk dokumen AMDAL, studi kelayakan, dan surat-surat dari kementerian terkait.

Ia juga mengajak masyarakat sipil untuk mendorong moratorium aktivitas tambang PT GM, sambil menunggu hasil audit legal dan administratif.

“ini menyangkut kedaulatan daerah. Ketika izin tambang dibangun di atas surat yang tidak jelas, maka negara harus hadir untuk menghentikannya,” pungkasnya.

🔊 Dengarkan berita

BONBOL – Operasi rutin yang digelar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bone Bolango di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, menuai protes dari sejumlah pengguna jalan. Operasi yang dilakukan hingga malam hari ini dinilai mengganggu kenyamanan warga.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Bone Bolango, AKP Mutiara Puspitasari Hartono, S.Tr.K., menegaskan bahwa kegiatan ini dijalankan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (Sprin) resmi yang ditandatangani oleh Kapolres Bone Bolango.

“Kami sudah menjalankan sesuai dengan Sprin. Tidak ada yang salah dari operasi ini. Hanya saja, beberapa masyarakat yang mungkin tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan yang protes,” jelas AKP Mutiara, Sabtu (14/06/2025).

Ia menambahkan bahwa operasi ini ditujukan untuk menertibkan pengguna jalan sekaligus menjaga keamanan wilayah.

“Kalau kendaraan mereka lengkap, kenapa harus protes?” tegasnya.

Menurut AKP Mutiara, operasi ini tidak hanya menyasar pelanggaran administratif kendaraan bermotor, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan peredaran minuman keras (miras) dan senjata tajam (sajam) yang berpotensi masuk ke wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

“Ini bukan sekadar operasi surat kendaraan. Kami juga menyasar miras dan sajam demi menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, pihak kepolisian sementara menghentikan pelaksanaan operasi tersebut untuk menghindari potensi kericuhan di tengah masyarakat. Pihak Polres berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan operasi ke depan agar tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan.

Gorontalo – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Bone Bolango menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (14/04/2025).

Aksi ini dimulai dari Kantor Gubernur Gorontalo dan berlanjut ke kantor legislatif sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertambangan yang terjadi di wilayah Bone Bolango, khususnya terkait aktivitas salah satu perusahaan tambang, PT Gorontalo Minerals (GM), yang dianggap telah memasuki area tambang rakyat.

Para demonstran disambut langsung oleh Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Meyke Kamaru, Limonu Hippy, Sayuti, Faizal Hulukati, Manaf Abidin, Syamsur Djafar, dan Hamzah Idrus.

Dalam pertemuan terbuka tersebut, Dewa Diko selaku jenderal lapangan aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama massa kepada DPRD, yakni:

1. Penghentian aktivitas PT GM di wilayah tambang rakyat.

2. Pemanggilan pihak kepolisian (Polda) untuk mengamankan masyarakat penambang.

3. Pansus DPRD segera menyelesaikan konflik tambang yang terjadi di Bone Bolango.

4. Menuntut PT GM menghentikan propaganda terhadap pertambangan rakyat.

“Kami tidak ingin panjang lebar, kami hanya minta Pansus menyepakati dan membacakan nota kesepakatan ini di depan massa aksi,” tegas Dewa Diko.

Mendengar tuntutan tersebut, anggota Pansus Pertambangan, Limonu Hippy, menyampaikan komitmennya untuk serius menangani persoalan ini dan meminta masyarakat tidak meragukan keberpihakan mereka.

“Saya juga adalah penambang. Saya lahir dan besar dari wilayah tambang. Saya tahu persis situasi di lapangan, dan kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Limonu Hippy, menegaskan komitmennya kepada para penambang.

Sementara itu, Pansus berjanji akan membawa seluruh tuntutan massa dalam pembahasan internal dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat kepolisian, guna mencari jalan tengah yang adil dan solutif.

Aksi ini berlangsung damai dan tertib hingga massa membubarkan diri setelah dialog dengan anggota DPRD selesai dilakukan.