kabupaten pohuwato

Ketua LSM Labrak Nilai Pemda Lemah Dalam Mengawasi Investor Masuk di Pohuwato

Published

2 years ago

04/10/2023

POHUWATO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Labrak, Soni Samoe mengungkapkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap investasi yang masuk di Daerah Pohuwato salah satunya Investasi plasma sawit dari perusahaan PT. Inti Global Lestari (IGL) dan mitra naungannya yakni PT. BTL dan BJA.

Hal tersebut disampaikan Soni usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II, dan II DPRD Pohuwato yang membahas terkait masalah perizinan dan realisasi hak rakyat dalam bentuk plasma, Senin (02/10/2023).

“Masalah perizinan dari PT. BJA saja sudah cukup diragukan karena pada saat rdp tadi, pak kadis PTSP berulang-ulang kali mengatakan adanya kekeliruan yang harus dibenahi dan lain-lain. itu juga memberi sinyal kepada kami bahwa aktivitas dari perusahaan tersebut harus benar-benar diawasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Soni mengatakan bahwa perizinan investasi dari pihak perusahaan tertera jelas dalam peraturan pemerintah, salah satunya pada PP Nomor 18 dan 26 Tahun 2021 tentang hak atas tanah dan penyelenggaraan bidang pertanian.

“Sudah demikian jelas bahwa mewajibkan perusahaan ketika mereka memiliki hak guna usaha (hgu), dalam kurun waktu 2 tahun mereka sudah harus melaksanakan dan mengusahakan perizinan itu, jika mereka meminta izin sawit yah harus melaksanakan perkebunan sawit,”

“Namun faktanya saat tahun 2023, ternyata mereka telah berubah menjadi Gamal dan Kaliandra (pelet kayu) di tahun 2019, terus mana plasma sawit yang harus diterima masyarakat selang 2 tahun sesudah itu sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah?,” tandas Soni Samoe.

Oleh hal itu, Soni mengatakan hal utama yang dipikirkan saat ini adalah bagamaina caranya perusahaan tersebut memiliki Politikal Will untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk plasma.

“Yang pun sampai hari ini masih belum ada realisasinya, apalagi berbicara Gamal dan Kaliandra yang masih menunggu 2-4 tahun baru bisa panen, artinya kita harus menunggu lagi hasil Gamal dan Kaliandra sementara hgu mereka sejak dari tahun 2011 sk-nya sudah ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Soni mengatakan jika berbicara fakta, pemerintah daerah hingga saat ini belum maksimal dalam mengawasi investasi dari perusahaan PT. IGL, BTL dan BJA

“Jika mengacu kepada peraturan menteri (permen) dari masa lalu sampai sekarang, seharusnya pihak perusahaan sudah menerima sanksi namun sampai hari ini sanksi tersebut belum diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Terkait masalah Amdal, Soni mengungkapkan bahwa hingga saat ini Perusahaan PT. BJA belum mengantongi izin Amdal namun sudah melakukan pembangunan pelabuhan di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

“Seharusnya izin Amdal itu sudah keluar sebelum pihak perusahaan melakukan aktivitas namun kenyataan yang ada malah terbalik, perusahaan sudah beraktivitas namun izin amdalnya masih sementara di urus, ini kan semrawut,” beber Soni Samoe.

Sementara itu, Direktur PT. IGL, Burhanudin mengatakan bahwa segala terkait masalah perizinan semua telah dituntaskan oleh pihak perusahaan dan nantinya yang akan menjawab hal itu adalah pemegang regulator (Pemerintah Daerah).

Burhanudin mengatakan bahwa sebanyak 20 persen dari lahan yang diplentid (diambil), setiap perbandingannya diambil 5:1 yakni 5 hektar untuk kebun inti dan 1 hektar diperuntukkan kebun plasma.

“Tetapi nantinya kebun plasma yang akan dibentuk koperasi ini, bukan berarti lahannya berada disana macam konsep sawit karena kita belanja dari lahan pembiayaan konservasi di dalam hgu kita dan disini plasma tidak dibebani dengan biaya bank atau langsung diterima dalam bentuk kompensasi berbeda dengan sawit dimana perusahaan sebagai apalis,” ujarnya.

Burhanudin menjelaskan bahwa hubungan antara PT. IGL dan BTL yakni sama-sama beroperasi di bidang perkebunan dan sampai saat ini proses perkebunannya tetap berjalan.

“Sedangkan PT. BJA bertugas sebagai perusahaan industri pengelola dari hasil pembukaan lahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Burhan menuturkan bahwa pihaknya untuk bisa beralih dari tanaman sawit menjadi Gamal dan Kaliandra (sejenis kayu pelet) tentunya ada landasan-landasan hukum seperti Permen dan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Terkait masalah Amdal dari Perusahaan PT. BJA, Burhanudin mengatakan dirinya merasa tidak tepat untuk menjawab karena ada tim ahli.

“Posisinya pada waktu itu juga sementara ada Covid-19,” pungkasnya.

Disela itu, saat dikonfirmasi mengenai kejelasan perizinan salah satunya terkait izin konsensi lahan dari perusahaan PT. IGL beserta mitra naungannya, Kadis PTSP Pohuwato, FIKRY ADAM, M.Si., M.M. sedang berada diluar kantor (melayat) dan saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak menjawab.

Sama halnya terkait masalah Amdal, saat dikonfirmasi ke Dinas DLH, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Yustiana sedang berada di luar kota.

Up Next

Hadiri Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Ini Yang dikatakan Saipul Mbuinga

Don't Miss

Viral Pertemuan Aktivis FPMG Bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

Click to comment

Advertorial

DPRD dan Pemkab Pohuwato Sepakati RPJMD, Target Rampung Perda dalam 6 Bulan

Published

20 hours ago

12/08/2025

Redaksi Barakati

Pohuwat0 – DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-21 Pembicaraan Tingkat II penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, di ruang rapat DPRD, Selasa (12/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delapan Yanjo. Hadir pula Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekda Iskandar Datau, para asisten, pimpinan OPD, camat, dan Tenaga Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, yang telah bekerja maraton hingga Ranperda ini mencapai tahap pembahasan paripurna tingkat II.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja-kerja DPRD, khususnya Pansus RPJMD, yang telah bekerja tanpa lelah hingga dokumen ini siap disempurnakan menjadi Perda RPJMD setelah melalui evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, penyusunan dokumen RPJMD telah melewati sembilan tahapan sesuai regulasi. Salah satu poin penting yang dibahas adalah proyeksi pendapatan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan emas.

Proyek pertambangan yang diperkirakan mulai berproduksi pada 2026 ini diharapkan menjadi tambahan signifikan bagi pendapatan daerah, yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perikanan secara bertahap.

“Dengan potensi ini, kita optimistis dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJMD,” tambahnya.

Untuk memastikan proyeksi pendapatan akurat, Pemkab Pohuwato menghadirkan narasumber dari Pani Gold Project, Pemerintah Kota Palu yang berpengalaman menerima DBH pertambangan, serta investor pertambangan di Poboya.

Iwan menargetkan Perda RPJMD rampung dalam enam bulan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri agar terhindar dari sanksi administrasi.

Di akhir sambutan, Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Saipul A. Mbuinga yang berhalangan hadir karena sakit.

Advertorial

Saipul Mbuinga Ajak IKA PMII Beri Kontribusi Nyata bagi Gorontalo

Published

20 hours ago

12/08/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) IKA PMII Pohuwato, menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) se-Gorontalo masa khidmat 2025–2030 di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (11/08/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo, unsur Forkopimda Provinsi, Ketua PW IKA PMII Kamri Alwi, serta sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum PB IKA PMII, Drs. H. Fathan Subchi, M.Pd., yang juga merupakan Anggota BPK RI VI membawahi wilayah II meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus cabang IKA PMII se-Gorontalo yang resmi dilantik. Ia berharap para pengurus mampu mengemban amanah organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kemajuan masyarakat.

“Selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat luas bagi kemaslahatan umat serta kemajuan Gorontalo,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting memperkuat jejaring alumni PMII di Gorontalo sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Ketua Mabincab IKA PMII Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyerahkan cendera mata berupa ikon Burung Panua kepada Ketua Umum PB IKA PMII. Sebaliknya, Ketua Umum PB IKA PMII menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Ketua IKA PMII Pohuwato, Muslimin Nento, S.HI., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Inspektur di Pemkab Pohuwato.

Muslimin menjelaskan bahwa IKA PMII Pohuwato pada kesempatan ini hanya menghadiri pelantikan, karena masa khidmat pengurus saat ini baru akan berakhir pada 2026. Rencananya, pada tahun depan akan digelar Muscab ke-3 IKA PMII Pohuwato pada bulan Maret atau April, dengan mengundang sejumlah menteri, wakil menteri, anggota DPR RI, maupun pejabat setingkat menteri yang juga merupakan kader PMII.

Advertorial

Bupati Pohuwato Tinjau Latihan Paskibraka Jelang HUT ke-80 RI

Published

2 days ago

11/08/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pohuwato terus memantapkan persiapan menjelang upacara detik-detik Proklamasi dan penurunan bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

Latihan yang telah berlangsung selama sepekan ini dipusatkan di halaman Kantor Bupati Pohuwato. Senin (11/8/2025), Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga turun langsung meninjau jalannya latihan para anggota Paskibraka.

Tampak para anggota Paskibraka menjalani setiap sesi latihan dengan disiplin dan penuh semangat. Mengingat pelaksanaan upacara tinggal hitungan hari, Bupati Saipul memberikan apresiasi sekaligus dorongan agar persiapan terus dimaksimalkan.

“Waktu yang tinggal enam hari ke depan harus benar-benar dimantapkan. Kami berharap Paskibraka bisa tampil dengan baik dan upacara sukses terlaksana,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya peran pelatih dalam memberikan pembinaan terbaik, mengingat seluruh mata akan tertuju pada Paskibraka saat hari H nanti.

Selain itu, melalui Kabid Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa, Chica Nasution, Bupati berpesan agar kondisi fisik, pola makan, dan waktu istirahat anggota Paskibraka tetap terjaga sehingga pelaksanaan upacara dapat berjalan aman, lancar, dan khidmat.

Dengan persiapan yang semakin matang, diharapkan Paskibraka Pohuwato dapat tampil maksimal pada momen bersejarah tersebut, mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih dengan penuh kebanggaan dan penghormatan.