Connect with us

kabupaten pohuwato

Ketua LSM Labrak Nilai Pemda Lemah Dalam Mengawasi Investor Masuk di Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Labrak, Soni Samoe mengungkapkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap investasi yang masuk di Daerah Pohuwato salah satunya Investasi plasma sawit dari perusahaan PT. Inti Global Lestari (IGL) dan mitra naungannya yakni PT. BTL dan BJA.

Hal tersebut disampaikan Soni usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II, dan II DPRD Pohuwato yang membahas terkait masalah perizinan dan realisasi hak rakyat dalam bentuk plasma, Senin (02/10/2023).

“Masalah perizinan dari PT. BJA saja sudah cukup diragukan karena pada saat rdp tadi, pak kadis PTSP berulang-ulang kali mengatakan adanya kekeliruan yang harus dibenahi dan lain-lain. itu juga memberi sinyal kepada kami bahwa aktivitas dari perusahaan tersebut harus benar-benar diawasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Soni mengatakan bahwa perizinan investasi dari pihak perusahaan tertera jelas dalam peraturan pemerintah, salah satunya pada PP Nomor 18 dan 26 Tahun 2021 tentang hak atas tanah dan penyelenggaraan bidang pertanian.

“Sudah demikian jelas bahwa mewajibkan perusahaan ketika mereka memiliki hak guna usaha (hgu), dalam kurun waktu 2 tahun mereka sudah harus melaksanakan dan mengusahakan perizinan itu, jika mereka meminta izin sawit yah harus melaksanakan perkebunan sawit,”

“Namun faktanya saat tahun 2023, ternyata mereka telah berubah menjadi Gamal dan Kaliandra (pelet kayu) di tahun 2019, terus mana plasma sawit yang harus diterima masyarakat selang 2 tahun sesudah itu sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah?,” tandas Soni Samoe.

Oleh hal itu, Soni mengatakan hal utama yang dipikirkan saat ini adalah bagamaina caranya perusahaan tersebut memiliki Politikal Will untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk plasma.

“Yang pun sampai hari ini masih belum ada realisasinya, apalagi berbicara Gamal dan Kaliandra yang masih menunggu 2-4 tahun baru bisa panen, artinya kita harus menunggu lagi hasil Gamal dan Kaliandra sementara hgu mereka sejak dari tahun 2011 sk-nya sudah ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Soni mengatakan jika berbicara fakta, pemerintah daerah hingga saat ini belum maksimal dalam mengawasi investasi dari perusahaan PT. IGL, BTL dan BJA

“Jika mengacu kepada peraturan menteri (permen) dari masa lalu sampai sekarang, seharusnya pihak perusahaan sudah menerima sanksi namun sampai hari ini sanksi tersebut belum diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Terkait masalah Amdal, Soni mengungkapkan bahwa hingga saat ini Perusahaan PT. BJA belum mengantongi izin Amdal namun sudah melakukan pembangunan pelabuhan di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

“Seharusnya izin Amdal itu sudah keluar sebelum pihak perusahaan melakukan aktivitas namun kenyataan yang ada malah terbalik, perusahaan sudah beraktivitas namun izin amdalnya masih sementara di urus, ini kan semrawut,” beber Soni Samoe.

Sementara itu, Direktur PT. IGL, Burhanudin mengatakan bahwa segala terkait masalah perizinan semua telah dituntaskan oleh pihak perusahaan dan nantinya yang akan menjawab hal itu adalah pemegang regulator (Pemerintah Daerah).

Burhanudin mengatakan bahwa sebanyak 20 persen dari lahan yang diplentid (diambil), setiap perbandingannya diambil 5:1 yakni 5 hektar untuk kebun inti dan 1 hektar diperuntukkan kebun plasma.

“Tetapi nantinya kebun plasma yang akan dibentuk koperasi ini, bukan berarti lahannya berada disana macam konsep sawit karena kita belanja dari lahan pembiayaan konservasi di dalam hgu kita dan disini plasma tidak dibebani dengan biaya bank atau langsung diterima dalam bentuk kompensasi berbeda dengan sawit dimana perusahaan sebagai apalis,” ujarnya.

Burhanudin menjelaskan bahwa hubungan antara PT. IGL dan BTL yakni sama-sama beroperasi di bidang perkebunan dan sampai saat ini proses perkebunannya tetap berjalan.

“Sedangkan PT. BJA bertugas sebagai perusahaan industri pengelola dari hasil pembukaan lahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Burhan menuturkan bahwa pihaknya untuk bisa beralih dari tanaman sawit menjadi Gamal dan Kaliandra (sejenis kayu pelet) tentunya ada landasan-landasan hukum seperti Permen dan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Terkait masalah Amdal dari Perusahaan PT. BJA, Burhanudin mengatakan dirinya merasa tidak tepat untuk menjawab karena ada tim ahli.

“Posisinya pada waktu itu juga sementara ada Covid-19,” pungkasnya.

Disela itu, saat dikonfirmasi mengenai kejelasan perizinan salah satunya terkait izin konsensi lahan dari perusahaan PT. IGL beserta mitra naungannya, Kadis PTSP Pohuwato, FIKRY ADAM, M.Si., M.M. sedang berada diluar kantor (melayat) dan saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak menjawab.

Sama halnya terkait masalah Amdal, saat dikonfirmasi ke Dinas DLH, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Yustiana sedang berada di luar kota.

Advertorial

Cetak 250 Sarjana Baru: Bupati Saipul Mbuinga Tantang Lulusan UNIPO Kuasai Pasar Kerja

Published

on

Pohuwato – Sektor pendidikan tinggi di Bumi Panua kembali mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menghadiri langsung Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Pohuwato (UNIPO) dalam rangka Wisuda Program Sarjana (S1) Angkatan IV di Aula Gedung Ichsan Convention Center (ICC) Pohuwato, Kamis (18/06/2026).

Sidang senat terbuka yang sarat nuansa khidmat dan kebanggaan tersebut mengukuhkan secara resmi sebanyak 250 wisudawan dan wisudawati dari berbagai disiplin ilmu.

Prosesi pengukuhan ini turut disaksikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Dr. H. Munawir Sazali, S.IP., M.Si., Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo Drs. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si., Ketua YPIPT Ichsan Gorontalo Dr. H. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak., serta jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Pohuwato.

Hadir pula sejumlah pimpinan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Ichsan, di antaranya Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Dr. Hj. Juriko Abdul Samad, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Utara Fatma Ngabito, S.IP., M.Si., serta Rektor Universitas Pohuwato Gretty S. Saleh, S.IP., M.Si., bersama jajaran wakil rektor, dekan, civitas akademika UNIPO, pimpinan OPD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Pohuwato.

Dalam orasi pembangunannya, Bupati Saipul A. Mbuinga melayangkan ucapan selamat sekaligus apresiasi tertinggi kepada para lulusan yang telah berhasil menuntaskan masa studi akademik mereka.

“Hari ini kita menjadi saksi lahirnya 250 sarjana baru di daerah ini. Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kami mengucapkan selamat dan sukses. Keberhasilan yang diraih hari ini adalah buah manis dari konsistensi, kedisiplinan, serta sokongan doa tanpa batas dari orang tua dan dedikasi para dosen pembimbing,” ujar Saipul.

Bupati Saipul menegaskan, UNIPO mengemban peran instrumen strategis yang tidak terpisahkan dari cetak biru pembangunan daerah. Sebagai satu-satunya kampus lokal yang lahir dan berakar di Bumi Panua, UNIPO telah membuktikan diri sebagai pilar utama pencetak intelektual muda yang kompetitif.

Lebih lanjut, ia memaparkan keunggulan geopolitik Kabupaten Pohuwato yang berada di koridor trans-Sulawesi. Posisi ini menjadikan Pohuwato sebagai episentrum pergerakan barang, jasa, dan manusia yang sedang berkembang pesat di ujung barat Provinsi Gorontalo.

“Arah keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh lagi bertumpu pada eksploitasi kekayaan sumber daya alam semata. Kunci utamanya terletak pada kualitas manusia yang mengelolanya secara bijaksana, produktif, dan berkelanjutan,” urai Bupati.

Merujuk potensi tersebut, Saipul menantang para sarjana baru UNIPO untuk tidak sekadar menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan penggerak kemandirian ekonomi daerah (job creator). Terlebih, daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah ini menyimpan potensi melimpah pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga pertambangan.

“Sektor-sektor unggulan kita membutuhkan sentuhan sains, teknologi, kreativitas, dan integritas moral dari generasi muda terdidik. Jadilah agen perubahan yang mampu memberdayakan masyarakat, menghidupkan sektor UMKM, serta menelurkan gagasan segar demi kemaslahatan daerah,” harapnya.

Menutup arahannya, Bupati Saipul mengajak civitas akademika UNIPO, dunia usaha, dan elemen masyarakat untuk mempererat sinergi guna mewujudkan visi besar Pohuwato yang maju, unggul, mandiri, dan sejahtera.

Continue Reading

Advertorial

Genggam Komitmen Pertanian Modern: Bupati Saipul Mbuinga Perpanjang MoU Dengan Polbangtan Malang

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato bergerak cepat mengamankan keberlanjutan investasi sumber daya manusia (SDM) di sektor soko guru perekonomian daerah. Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bidang pendidikan vokasi dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang.

Prosesi penandatanganan kerja sama strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Direktur Polbangtan Malang Setya Budhy Udrayana di Angelato Resto and Café, Kota Gorontalo, Kamis (18/06/2026).

Pembaruan kemitraan yang telah dirintis sejak tahun 2021 ini dilakukan menyusul berakhirnya masa berlaku kontrak kerja sama sebelumnya pada April 2026 lalu. Momentum persiapan dan konsolidasi menyambut Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan dimanfaatkan secara optimal oleh kedua belah pihak untuk mempererat sinergi sekaligus memperkokoh tali silaturahmi akademik.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyambut optimis kelanjutan kolaborasi ini. Ia menegaskan, intervensi pendidikan tinggi serta penguatan kapasitas regenerasi petani sangat krusial dalam mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap disrupsi teknologi sektor agronomi di masa depan.

“Pemkab Pohuwato melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi Polbangtan Malang. Program beasiswa utusan daerah ini telah membuahkan manifes nyata. Putra-putri daerah Bumi Panua yang menempuh studi di sana berhasil menyerap kompetensi mutakhir yang presisi dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya pada sektor pertanian makro dan tata kelola agribisnis,” urai Saipul.

Lebih jauh, Bupati Saipul membidik perluasan substansi kerja sama ke depan. Dirinya berharap Polbangtan Malang tidak hanya menjadi menara gading yang membuka akses perkuliahan bagi generasi muda, tetapi juga terjun langsung mengawal akselerasi produktivitas hilir.

“Kami ingin cakupan kemitraan ini meluas. Selain sektor beasiswa, kami menanti kontribusi Polbangtan dalam program peningkatan kapasitas kelompok tani, transfer teknologi tepat guna, serta rancang bangun pertanian modern (smart farming) demi memperkuat ketahanan pangan daerah,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pohuwato Rusmiati Pakaya, didampingi Sekretaris Disparpora Nirmala Nento, memaparkan potret keterlibatan pemuda lokal dalam program ini. Tercatat hingga medio 2026, sebanyak tujuh pemuda asal Pohuwato dikirim mengemban studi di kampus vokasi kedinasan tersebut.

“Dari total tujuh orang, dua alumnus di antaranya telah sukses menyelesaikan pendidikan sarjana terapan mereka dan saat ini langsung terserap bekerja di salah satu korporasi besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Ini menjadi bukti empiris bahwa investasi pendidikan ini berdampak konkret bagi penyerapan tenaga kerja daerah,” rinci Rusmiati.

Melalui perpanjangan kerja sama formal ini, Rusmiati berharap keran kuota bagi generasi muda Pohuwato untuk mengakses pendidikan tinggi pertanian berkualitas kian terbuka lebar. Lulusan diproyeksikan menjelma menjadi teknokrat-teknokrat muda yang mampu menopang kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan dari ujung barat Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Published

on

Pohuwato – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato sukses menorehkan prestasi dalam hal kepatuhan fiskal daerah. Instansi yang mengurusi urusan pendidikan ini resmi dianugerahi piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa.

Dikbud Pohuwato dinobatkan sebagai Mitra Kolaborasi Instansi Pemerintah Terbaik dalam Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan di wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Marisa Faisal kepada Kepala Dinas Dikbud Pohuwato Arman Mohamad di ruang kerja Kadis, Kamis (18/06/2026).

Usai menerima penghargaan, Arman Mohamad menjelaskan bahwa rekognisi ini merupakan buah dari langkah taktis jajarannya dalam melakukan pendampingan masif serta asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini utamanya menyasar para guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dikbud Pohuwato.

Menurut Arman, postur kuantitas ASN di Bumi Panua hampir separuhnya berstatus sebagai guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka makro tersebut menempatkan Dikbud sebagai instansi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkup Pemkab Pohuwato.

“Sebelumnya, problem utama kami adalah banyaknya ASN yang menunggak pelaporan SPT Tahunan. Faktanya, ini bukan karena mereka tidak taat pajak atau tidak mau melapor, melainkan karena kendala keterbatasan waktu operasional mengajar. Selain itu, banyak yang belum familiar dengan arsitektur sistem administrasi terbaru yakni Coretax System,” ungkap Arman secara transparan.

Menyiasati sumbatan tersebut, Arman mengambil kebijakan proaktif dengan membentuk tim akselerasi internal. Tim ini bertugas meluncur langsung ke sekolah-sekolah di pelosok kecamatan untuk memberikan panduan pengisian instrumen perpajakan secara door-to-door.

“Kami jemput bola mendatangi sekolah-sekolah. Pola asistensi ini kami jamin sama sekali tidak mengoreksi atau mengganggu jam belajar-mengajar siswa, dan tim bekerja secara sukarela. Alhamdulillah, terobosan ini membuahkan hasil manifes dan direspons positif oleh otoritas pajak,” tuturnya.

Efikasi program pengawalan ini terbukti ampuh. Arman membeberkan, pada tahun sebelumnya tercatat ada sekitar 500 ASN di lingkungan Dikbud yang mengabaikan pelaporan SPT. Namun, pasca-program pendampingan bergulir, angka kelalaian tersebut sukses ditekan secara dramatis.

“Hanya dalam tempo dua pekan sejak awal Februari, grafik kepatuhan melonjak tajam karena hampir seluruh ASN sukses melapor. Tersisa sekitar 70 pegawai saja yang belum terproses karena kendala administratif yang valid, seperti sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau sebagian kecil memang sudah melaporkan secara mandiri,” rinci Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Marisa Faisal menegaskan bahwa pemberian sertifikat penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan objektif atas kontribusi konkret Dikbud Pohuwato dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

“Dikbud Pohuwato telah melakukan lompatan besar dengan melakukan edukasi perpajakan secara mandiri dan terstruktur di lingkungan kerjanya. Langkah ini sangat meringankan tugas kami sekaligus menjadi motor penggerak dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) daerah,” puji Faisal.

Faisal menambahkan, DJP selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi wajib pajak yang mengalami degradasi teknis dalam pelaporan, baik berupa masalah lupa kata sandi (password), akun email yang tidak aktif, hingga sinkronisasi nomor telepon baru.

“Tidak ada lagi dalih bagi wajib pajak untuk mangkir melapor. Silakan langsung konsultasikan ke kantor kami atau temui petugas saat penetrasi penyuluhan di lapangan. Jika ada kesulitan beradaptasi dengan fitur-fitur baru di Coretax, tim kami siap memberikan asistensi penuh,” jaminnya.

Pihaknya mengakui belum mampu menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pohuwato secara simultan akibat keterbatasan kuantitas personel (SDM) di internal kementerian. Kendati demikian, KP2KP Marisa berkomitmen akan terus mengevaluasi basis data makro demi mengejar kepatuhan para abdi negara.

“Keterbatasan personel memang membuat beberapa OPD belum terkunjungi. Namun, cetak biru ke depan, kami akan terus melancarkan evaluasi berkala dan mendatangi instansi-instansi yang catatan pelaporan SPT ASN-nya masih di bawah target,” pungkas Faisal.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler