Connect with us

kabupaten pohuwato

Ketua LSM Labrak Nilai Pemda Lemah Dalam Mengawasi Investor Masuk di Pohuwato

Published

3 years ago

on

POHUWATO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Labrak, Soni Samoe mengungkapkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap investasi yang masuk di Daerah Pohuwato salah satunya Investasi plasma sawit dari perusahaan PT. Inti Global Lestari (IGL) dan mitra naungannya yakni PT. BTL dan BJA.

Hal tersebut disampaikan Soni usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II, dan II DPRD Pohuwato yang membahas terkait masalah perizinan dan realisasi hak rakyat dalam bentuk plasma, Senin (02/10/2023).

“Masalah perizinan dari PT. BJA saja sudah cukup diragukan karena pada saat rdp tadi, pak kadis PTSP berulang-ulang kali mengatakan adanya kekeliruan yang harus dibenahi dan lain-lain. itu juga memberi sinyal kepada kami bahwa aktivitas dari perusahaan tersebut harus benar-benar diawasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Soni mengatakan bahwa perizinan investasi dari pihak perusahaan tertera jelas dalam peraturan pemerintah, salah satunya pada PP Nomor 18 dan 26 Tahun 2021 tentang hak atas tanah dan penyelenggaraan bidang pertanian.

“Sudah demikian jelas bahwa mewajibkan perusahaan ketika mereka memiliki hak guna usaha (hgu), dalam kurun waktu 2 tahun mereka sudah harus melaksanakan dan mengusahakan perizinan itu, jika mereka meminta izin sawit yah harus melaksanakan perkebunan sawit,”

“Namun faktanya saat tahun 2023, ternyata mereka telah berubah menjadi Gamal dan Kaliandra (pelet kayu) di tahun 2019, terus mana plasma sawit yang harus diterima masyarakat selang 2 tahun sesudah itu sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah?,” tandas Soni Samoe.

Oleh hal itu, Soni mengatakan hal utama yang dipikirkan saat ini adalah bagamaina caranya perusahaan tersebut memiliki Politikal Will untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk plasma.

“Yang pun sampai hari ini masih belum ada realisasinya, apalagi berbicara Gamal dan Kaliandra yang masih menunggu 2-4 tahun baru bisa panen, artinya kita harus menunggu lagi hasil Gamal dan Kaliandra sementara hgu mereka sejak dari tahun 2011 sk-nya sudah ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Soni mengatakan jika berbicara fakta, pemerintah daerah hingga saat ini belum maksimal dalam mengawasi investasi dari perusahaan PT. IGL, BTL dan BJA

“Jika mengacu kepada peraturan menteri (permen) dari masa lalu sampai sekarang, seharusnya pihak perusahaan sudah menerima sanksi namun sampai hari ini sanksi tersebut belum diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Terkait masalah Amdal, Soni mengungkapkan bahwa hingga saat ini Perusahaan PT. BJA belum mengantongi izin Amdal namun sudah melakukan pembangunan pelabuhan di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

“Seharusnya izin Amdal itu sudah keluar sebelum pihak perusahaan melakukan aktivitas namun kenyataan yang ada malah terbalik, perusahaan sudah beraktivitas namun izin amdalnya masih sementara di urus, ini kan semrawut,” beber Soni Samoe.

Sementara itu, Direktur PT. IGL, Burhanudin mengatakan bahwa segala terkait masalah perizinan semua telah dituntaskan oleh pihak perusahaan dan nantinya yang akan menjawab hal itu adalah pemegang regulator (Pemerintah Daerah).

Burhanudin mengatakan bahwa sebanyak 20 persen dari lahan yang diplentid (diambil), setiap perbandingannya diambil 5:1 yakni 5 hektar untuk kebun inti dan 1 hektar diperuntukkan kebun plasma.

“Tetapi nantinya kebun plasma yang akan dibentuk koperasi ini, bukan berarti lahannya berada disana macam konsep sawit karena kita belanja dari lahan pembiayaan konservasi di dalam hgu kita dan disini plasma tidak dibebani dengan biaya bank atau langsung diterima dalam bentuk kompensasi berbeda dengan sawit dimana perusahaan sebagai apalis,” ujarnya.

Burhanudin menjelaskan bahwa hubungan antara PT. IGL dan BTL yakni sama-sama beroperasi di bidang perkebunan dan sampai saat ini proses perkebunannya tetap berjalan.

“Sedangkan PT. BJA bertugas sebagai perusahaan industri pengelola dari hasil pembukaan lahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Burhan menuturkan bahwa pihaknya untuk bisa beralih dari tanaman sawit menjadi Gamal dan Kaliandra (sejenis kayu pelet) tentunya ada landasan-landasan hukum seperti Permen dan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Terkait masalah Amdal dari Perusahaan PT. BJA, Burhanudin mengatakan dirinya merasa tidak tepat untuk menjawab karena ada tim ahli.

“Posisinya pada waktu itu juga sementara ada Covid-19,” pungkasnya.

Disela itu, saat dikonfirmasi mengenai kejelasan perizinan salah satunya terkait izin konsensi lahan dari perusahaan PT. IGL beserta mitra naungannya, Kadis PTSP Pohuwato, FIKRY ADAM, M.Si., M.M. sedang berada diluar kantor (melayat) dan saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak menjawab.

Sama halnya terkait masalah Amdal, saat dikonfirmasi ke Dinas DLH, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Yustiana sedang berada di luar kota.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Gelar Pelantikan di Tengah Sawah: DPD Tani Merdeka Indonesia Pohuwato Resmi Dikukuhkan Periode 2026–2031

Published

3 hours ago

on

21/08/2026

By

Pohuwato – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di kawasan persawahan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan unik di tengah bentangan sawah tersebut menjadi momentum krusial bagi TMI Pohuwato untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat petani di daerah.

Prosesi pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Provinsi Gorontalo Rian Uno, serta Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga. Turut hadir jajaran camat, pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Marisa, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), perwakilan Kodim 1313/Pohuwato, Danramil, hingga Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pohuwato.

Pemilihan kawasan persawahan sebagai lokasi acara menyimbolkan komitmen TMI Pohuwato untuk senantiasa hadir dekat dengan realitas kehidupan serta pergumulan para petani di akar rumput.

Ketua DPD TMI Pohuwato yang baru dilantik, Abdul Hamid Sukoli, dalam orasi sambutannya membeberkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor pertanian lokal, membentang dari wilayah Paguat hingga Popayato. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di kawasan Buntulia dan Duhiadaa, di mana para petani kerap mengalami kelumpuhan masa tanam hingga ancaman gagal panen yang berulang.

“Kompleksitas masalah petani kita membentang dari Paguat sampai Popayato. Apalagi di wilayah Buntulia dan Duhiadaa, petani kesulitan menanam bahkan dihadapkan pada ancaman gagal panen. Ini salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Abdul Hamid.

Ia menekankan pentingnya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa depan petani tidak terus terancam setiap musim tanam. Abdul Hamid berharap kehadiran TMI mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

Secara khusus, ia menggarisbawahi urgensi penanganan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Pohuwato yang membutuhkan penyelesaian komprehensif. Momen kehadiran Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir pun diharapkan membawa dampak positif bagi percepatan penanganan masalah tersebut.

“Kehadiran Ketua Umum di Pohuwato semoga membawa spirit dan jangkauan strategis Presiden untuk mengawal serta menyelesaikan masalah petani di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW TMI Rian Uno menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal implementasi program-program pertanian agar kemanfaatannya benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rian menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Pembina TMI, sehingga seluruh program kebijakan sektor pertanian difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.

Sebagai wujud kerja nyata, rangkaian pelantikan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dengan disaksikan langsung oleh Ketum DPN TMI Don Muzakir.

Penyerahan alsintan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, serta mendorong modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Advertorial

Hadir Langsung di Pohuwato: Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir Instruksikan Pengurus Bentuk Struktur Hingga Desa

Published

6 hours ago

on

20/08/2026

By

Pohuwato – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI), Don Muzakir, hadir langsung dalam prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TMI Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031.

Kehadiran sosok pimpinan nasional tersebut menjadi suntikan semangat bagi kepengurusan baru DPD TMI Pohuwato dalam mengawal, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi para petani di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Don Muzakir menegaskan bahwa peran TMI tidak sebatas mengurus sektor pertanian semata, melainkan mengemban tanggung jawab strategis untuk mengawal program-program pemerintah sekaligus menjadi jembatan komunikasi efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

“TMI bukan sekadar membahas masalah pertanian, tetapi kita harus mengawal program-program yang ada. TMI ini merupakan organisasi yang awalnya digagas oleh para petani di Jawa,” ujar Don Muzakir.

Ia mengungkapkan, pembentukan TMI tidak terlepas dari dinamika perjuangan masyarakat agraris dalam ranah kebijakan publik. Organisasi ini lahir untuk memperkuat daya tawar serta memperjuangkan hak-hak petani agar sampai ke telinga pemerintah.

“Kenapa TMI harus ada? Karena TMI lahir di tengah dinamika perjuangan politik di Jawa Tengah. Tugas utama TMI adalah menjadi penyambung lidah antara petani dan pemerintah,” tegasnya.

Don Muzakir secara khusus menginstruksikan jajaran pengurus DPD TMI Pohuwato agar tidak berpuas diri dengan struktur di tingkat kabupaten. Ia mendesak akselerasi pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Pengurus TMI Pohuwato yang baru dilantik saya minta segera membentuk kepengurusan sampai ke tingkat desa. Mengapa? Karena para petani itu ada di desa. Tugas kita adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka secara langsung,” tegas Don.

Dengan penguatan struktur hingga basis akar rumput, TMI diharapkan mampu memetakan secara presisi berbagai kendala di lapangan, mulai dari pemenuhan sarana produksi, konflik agraria, keandalan irigasi, hingga efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, Don Muzakir mengingatkan agar para pengurus tidak mengedepankan retorika semata, melainkan menunjukkan kerja nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Jangan hanya banyak bicara, jalankan program nyata yang membantu pemerintah dan berikan manfaat bagi masyarakat. Berorganisasilah secara bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib orang banyak,” imbuhnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengimbau seluruh kader TMI Pohuwato untuk merawat persatuan, mempererat kebersamaan, serta membangun sinergi kolaboratif bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato. Menurut Saipul, kehadiran jajaran DPN TMI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat petani lokal.

“Kehadiran Bapak Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato menjadi kebanggaan besar bagi para petani di daerah ini,” tutur Saipul.

Dalam kesempatan tersebut, Saipul turut memaparkan komitmen Pemkab Pohuwato dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lahan pertanian warga.

“Langkah konkret telah kami lakukan, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan dan penanganan DAS sebagai bagian dari upaya mitigasi serta perlindungan kawasan pertanian,” pungkas Bupati Saipul.

Continue Reading

Advertorial

Meski Waktu Latihan Singkat: Siasat Paskibraka Pohuwato Sukses Kibarkan Merah Putih di HUT ke-81 RI

Published

3 days ago

on

18/08/2026

By

Pohuwato – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato. Upacara kenegaraan tersebut berlangsung penuh khidmat di halaman Mako Polresta/Mapolres Pohuwato, Senin (17/8/2026).

Upacara HUT RI tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Provinsi Gorontalo, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, serta Sekretaris Daerah Iskandar Datau. Turut hadir para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, veteran, kepala desa, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Hadir pula Ketua TP-PKK Kabupaten Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Risnawati Adam Ali, Ketua PIAD Erna Giasi, Ketua DWP Pohuwato Suriyati Datau R. Abdjul, serta jajaran pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Pohuwato.

Rangkaian peringatan Detik-Detik Proklamasi diawali dengan raungan sirene sebagai tanda dimulainya prosesi sakral. Teks Proklamasi kemudian dibacakan secara lantang oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento, disusul pembacaan doa oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato.

Bupati Saipul A. Mbuinga selanjutnya memimpin hening cipta untuk mengheningkan cipta dan mengenang jasa para pahlawan bangsa. Suasana makin haru saat paduan suara mengumandangkan lagu ode kebangsaan.

Puncak prosesi ditandai dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Bertindak sebagai Komandan Upacara yakni Iptu Budi Abdul Gani, S.H., sementara posisi Perwira Upacara dipercayakan kepada Kompol Abadi, S.H.I., M.H. Adapun jajaran Paskibraka dipimpin oleh Komandan Pasukan Ipda Adam Ahmad, S.H.

Formasi Pengibar Bendera diisi oleh talenta-talenta muda terbaik Pohuwato: Komandan Kelompok (Danpok) 8 Zulfachri Alfrizal Aliwu (SMAN 1 Marisa), pembentang bendera Jovan Rio Siging (SMAN 1 Popayato), penggerek bendera Marsel Rizki Ananda (SMKN 1 Marisa), serta Isdayanti (SMAN 1 Randangan) yang bertugas sebagai pembawa baki.

Prosesi penaikan Sang Saka Merah Putih berjalan sempurna dan tanpa hambatan. Usai upacara, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Paskibraka.

“Terima kasih kepada adik-adik Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Walaupun waktu latihan terbilang singkat, alhamdulillah seluruh rangkaian upacara pengibaran dapat terlaksana secara lancar dan khidmat,” tutur Saipul.

Selain itu, Bupati menyampaikan penghargaan kepada tim pelatih, panitia penyelenggara, petugas keamanan, serta jajaran ASN yang turut menyukseskan gelaran peringatan kemerdekaan ini.

“Alhamdulillah, gelaran upacara pengibaran bendera Merah Putih yang merupakan agenda puncak peringatan HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Pohuwato berjalan sukses. Harapan kita bersama, upacara penurunan sore nanti juga dapat berlangsung lancar dan penuh khidmat,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler