Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus menggencarkan berbagai strategi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran program Jemput Bola E-Katalog Lokal (Jempol Elok) dan Belanja Lewat (Belle) UMKM, yang dijalankan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah (Setda).

“Tugas kami sebagai pemerintah daerah adalah memfasilitasi UMKM untuk mendaftar di e-Katalog. Program ini sejalan dengan upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di Kota Gorontalo,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Husin Ali, Selasa (3/12/2024).

Program ini berlangsung mulai 3 Desember hingga 8 Desember 2024, dengan lokasi yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Gorontalo. Tahap awal dimulai di Kecamatan Dumboraya dan Kota Timur.

“Kami menargetkan 900 UMKM dari sembilan kecamatan, dengan rata-rata 100 UMKM per kecamatan. Harapannya, setelah mendaftar di e-Katalog, UMKM dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Kota Gorontalo,” ujar Husin.

1. Meningkatkan Akses UMKM ke Pasar Pemerintah
   • UMKM yang terdaftar di e-Katalog akan memiliki peluang lebih besar untuk menjual produk atau jasanya kepada instansi pemerintah.
2. Menggerakkan Ekonomi Lokal
   • Dengan melibatkan UMKM secara langsung, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Memfasilitasi Transisi ke Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa
   • Program ini mendukung instruksi Presiden RI untuk memindahkan seluruh pengadaan barang dan jasa dari sistem manual ke sistem elektronik.

“Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga mendorong pelaku UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar,” jelas Husin.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap program Jempol Elok dan Belle UMKM dapat menjadi katalisator dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan adanya program ini, kami ingin membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memberdayakan masyarakat, khususnya UMKM, agar mampu keluar dari kemiskinan ekstrem dan menciptakan kemandirian ekonomi,” pungkas Husin.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemkot Gorontalo dalam menjawab tantangan kemiskinan ekstrem sekaligus mendukung transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa.

Kota Gorontalo  – Dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Gorontalo bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan akan menggelar operasi pasar. Agenda ini bertujuan memastikan pasokan bahan kebutuhan pokok tetap stabil serta mencegah adanya penimbunan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Dalam waktu dekat, kami bersama Satgas Pangan akan melaksanakan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Nataru,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Deddy Kadullah, Selasa (3/12/2024).

Deddy Kadullah menjelaskan bahwa operasi pasar akan difokuskan pada beberapa lokasi, seperti:

• Gudang penyimpanan bahan pokok.
• Pasar tradisional.
• Mall dan tempat perbelanjaan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan pokok yang sering kali terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan.

“Kami akan memeriksa gudang-gudang yang menyimpan bahan pokok. Biasanya, ada oknum-oknum yang sengaja menumpuk stok untuk keuntungan pribadi. Hal ini yang akan kami antisipasi,” ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menekankan bahwa meskipun mayoritas penduduk Kota Gorontalo beragama Islam, pemerintah tetap fokus menjaga ketersediaan bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan akibat pengalihan stok ke daerah lain.

“Nataru memang hanya dirayakan oleh sebagian kecil penduduk di Kota Gorontalo, namun kami tetap akan mengawasi distribusi bahan pokok agar tidak dibawa keluar daerah tanpa kendali,” tambahnya.

Melalui operasi pasar ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap dapat:

1. Menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
2. Mencegah kelangkaan stok akibat penimbunan atau pengalihan ke daerah lain.
3. Memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang wajar menjelang Nataru.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa kekhawatiran atas ketersediaan bahan pokok. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kebutuhan masyarakat,” pungkas Deddy.

Operasi pasar ini menjadi bagian dari langkah proaktif Pemkot Gorontalo untuk menjaga stabilitas pangan serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar menjelang akhir tahun.

Kota Gorontalo – Kerja keras Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendorong penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran pajak dan retribusi daerah membuahkan hasil. Kota Gorontalo dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik I oleh Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo dalam penggunaan QRIS. Posisi kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

“Alhamdulillah, menjelang akhir 2024, kami menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai yang terbaik dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi,” ujar Nooryanto, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, usai menerima penghargaan tersebut pada Jumat (29/11/2024) malam.

Dari Januari hingga 27 November 2024, total transaksi melalui QRIS di Kota Gorontalo mencatat angka yang signifikan:

• Pajak Daerah: 11.374.000 transaksi dengan nilai Rp 8,87 miliar.
• Retribusi Daerah: 27.828 transaksi dengan nilai Rp 932,57 juta.

Secara total, nilai transaksi pajak dan retribusi melalui QRIS mencapai Rp 9,8 miliar.

Nooryanto mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berkat langkah strategis yang dijalankan Pemkot Gorontalo, seperti:

1. Kolaborasi Luas: Kerja sama dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran swasta untuk memperluas aksesibilitas QRIS.
2. Penerapan Kebijakan: Mewajibkan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran non-tunai.
3. Sosialisasi Masif: Edukasi masyarakat wajib pajak tentang kemudahan dan manfaat pembayaran elektronik melalui QRIS.

Elektronifikasi melalui QRIS memiliki manfaat besar, baik untuk masyarakat maupun pemerintah:

• Kemudahan dan Keamanan: Pembayaran langsung masuk ke rekening kas daerah, meminimalkan risiko kebocoran keuangan.
• Efisiensi: Mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunai dan kolektor.
• Transparansi: Mendorong akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Kota Gorontalo semakin terbiasa menggunakan uang elektronik untuk pembayaran pajak, retribusi, dan transaksi lainnya,” tutup Nooryanto.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Pemkot Gorontalo dalam mendorong transformasi digital di bidang pelayanan publik. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengadopsi teknologi untuk memperkuat transparansi dan efektivitas keuangan daerah.