LIMBOTO–Sekretaris DPC GERINDRA Kabupaten Gorontalo Sarjon Adarani menanggapi adanya oknum-oknum yang keluar dari partai berlambang Kepala Garuda itu.

“Dari dulu ada banyak yang masuk dan keluar parpol. Itu biasa. Bukan hanya GERINDRA, partai lain juga mengalami orang masuk maupun yang dikeluarkan dari partai. Jadi ndak usah dibahas lah. Biasa itu,” ucap Sarjon asal Boliyohuto itu.

Menurut Sarjon, kalau keluar satu maka bergabunglah ribuan orang dengan GERINDRA. “Ibarat pepatah ‘patah satu tumbuh seribu’. Kan begitu,” ungkap Sarjon.

Dia kemudian bercerita bahwa pada Pemilu 2014 setelah jadi caleg yang gagal alias tidak ta dudu, yang bersangkutan pindah partai 2019 dan tetap gagal jadi aleg juga. “Artinya, yang bermasalah bukan parpol, tapi dianya,” ungkap Sarjon yang pada Pemilu 2024 lalu dipilih oleh lebih dari seribu orang tapi Sarjon sendiri tetap ditakdirkan tidak jadi aleg.

Sarjon menambahkan, kader GERINDRA sejati hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. “Intinya, kalau tukang koprol maka carilah partai yang bukan GERINDRA. Kalau mau berkorban untuk partai, silahkan masuk ke GERINDRA. Begitu….” tandasnya.

Menurut Sarjon, bila sudah keluar atau dikeluarkan dari GERINDRA maka tetap silaturrahim tapi sudah tidak boleh lagi membawa nama partai GERINDRA. “Kalau mau keluar, ya keluar saja. Kan bebas. Demokrasi tiyali. So bagitu. Tapi ybs tidak boleh lagi bawa nama partai, organisasi sayap partai maupun simbol-simbol partai secara gambar maupun bahasa tutur,” tutup Sarjon Adarani.

Gorontalo – Partai GERINDRA diam-diam sedang merancang serta membangun kantor DPD Provinsi Gorontalo. Rencananya, kantor itu bukan sekadar kantor, melainkan semacam wisma bersama. Dananya pun berupa gotong-royong para kader partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Dalam visi kami, yang sedang kami bangun ini adalah wisma bersama GERINDRA, bukan sekadar kantor DPD. Kalau wisma, konsepnya beda lagi kan,” ungkap Ketua Pembangunan Kantor GERINDRA Gorontalo, Tomy Ishak.

Kata dia, ada baiknya dia bicara setelah wisma itu selesai pembangunannya, ketimbang dia bicara sekarang padahal wismanya belum ada.

Informasi yang dapat kami kumpulkan, pembanguan wisma GERINDRA itu bisa menjadi kantor bersama antara DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo dan DPC GERINDRA Kota Gorontalo
“Mungkin saja begitu. Pak Sulyanto Pateda (Ketua GERINDRA Kota Gorontalo) adalah sekretaris pembangunan wisma kan…,” ungkap sebuah sumber.

Sementara menurut Tomy Ishak, pihaknya bertarget bahwa wisma itu selesai dibangun 2027. “Namanya juga target. Bisa meleset dari tahun 2027. Bisa lebih cepat, bisa lebih lamban,” ungkap Tomy Ishak yang juga Ketua DPC GERINDRA Kabgor itu.

DEPROV – Kekecewaan mendalam muncul dari berbagai pihak di Provinsi Gorontalo usai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo diumumkan tanpa menyertakan satu pun perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris. Tanggapan tajam datang dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al-Idrus, yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Dalam pernyataannya, Ikbal menyebut keputusan RUPS tersebut sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan korporasi yang selama ini terakumulasi.

“Gorontalo bukan penumpang di Bank SulutGo. Kita adalah pemilik saham, penyumbang aset, dan bagian sah dari struktur korporasi ini. Tapi hari ini, kita diperlakukan seperti penonton yang tak punya suara,” tegas Ikbal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/04/2025).

Menurutnya, pengabaian terhadap representasi Gorontalo dalam jajaran komisaris bukan sekadar soal kursi, tetapi menyangkut martabat dan posisi strategis daerah sebagai pemegang saham yang sah. Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan arogansi manajemen dan lemahnya komitmen terhadap semangat kemitraan antardaerah.

“Jika kehadiran kita hanya dianggap formalitas, maka wacana menarik seluruh penyertaan modal dari Bank SulutGo adalah langkah yang sah dan rasional. Kita perlu berpikir realistis: kenapa kita harus terus menyokong institusi yang menafikan eksistensi kita?” lanjutnya.

Ikbal juga mendorong para kepala daerah di Provinsi Gorontalo untuk mempercepat pembahasan rencana pembentukan bank daerah tersendiri yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi daerah.

“Sudah saatnya Gorontalo berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kita punya sumber daya, kita punya kapasitas, tinggal kemauan politik yang harus disatukan,” pungkasnya.

Pernyataan Ikbal tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya reposisi peran Gorontalo dalam sistem keuangan daerah yang lebih berkeadilan.