🔊 Dengarkan berita

Gorontalo – Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disambut antusiasme luar biasa oleh ribuan masyarakat di Kota Gorontalo pada Sabtu (09/05/2026) siang. Warga tampak memadati sejumlah ruas jalan utama demi menyaksikan secara langsung kunjungan perdana orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Berdasarkan agenda, Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo sekitar pukul 13.00 WITA. Usai prosesi penyambutan di bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Stadion Merdeka, sebelum bertolak ke kawasan Leato Selatan untuk meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih.

Pantauan di lapangan menunjukkan warga telah berkumpul di sepanjang rute yang akan dilalui rombongan presiden sejak pagi hari. Banyak dari mereka datang bersama keluarga sembari menyiapkan telepon genggam untuk mengabadikan momen langka kedatangan kepala negara.

“Saya sudah di sini dari jam tujuh pagi. Ingin melihat langsung Pak Presiden Prabowo dari dekat,” ungkap salah seorang warga yang setia menunggu di kawasan Leato Selatan.

Kepadatan massa terlihat jelas di area sekitar lokasi kunjungan. Guna memastikan situasi tetap kondusif, aparat keamanan gabungan tampak bersiaga penuh di berbagai titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas dan menjamin seluruh agenda kepresidenan berjalan lancar.

Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu agenda prioritas dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo di Provinsi Gorontalo. Program ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan para nelayan di wilayah pesisir.

🔊 Dengarkan berita

Gorontalo – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Gorontalo dalam agenda peresmian Kampung Nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Program Kampung Nelayan tersebut dinilai menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan.

Sekretaris Gerindra Kota Gorontalo, Zulfikar M Tahuru, mengatakan Program Kampung Nelayan Leato Selatan menunjukkan sinergi yang baik antara Presiden Prabowo dan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

“Kampung Nelayan Leato Selatan merupakan hasil kolaborasi Presiden Prabowo dan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Zulfikar M Tahuru.

Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut berjalan dengan baik di daerah karena adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program Kampung Nelayan di Leato Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir, mendukung aktivitas ekonomi nelayan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kehadiran Presiden Prabowo meresmikan langsung program tersebut juga dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah dan masyarakat nelayan di Kota Gorontalo.

🔊 Dengarkan berita

NEWS – Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dari luar negeri akan segera menemui titik akhir. Pemerintah secara resmi menabuh genderang kemandirian energi dengan memproyeksikan penghentian total impor solar pada pertengahan tahun ini. Transformasi ini menjadikan kelapa sawit—komoditas unggulan Nusantara—sebagai tulang punggung utama bahan bakar nasional.

Langkah berani ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat memberikan pidato kunci pada acara wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4/2026). Kebijakan penghentian impor ini berjalan lurus dengan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang sepenuhnya berbasis sawit.

Di hadapan para akademisi, Mentan Amran dengan tegas memaparkan tenggat waktu kebijakan tersebut. “Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” tegasnya.

Transisi menuju energi hijau ini bukan sekadar soal biodiesel. Pemerintah melihat potensi jauh lebih besar dari sekadar memutar roda mesin diesel. Pengembangan teknologi kini tengah dipercepat agar sawit mampu dikonversi menjadi bensin dan etanol.

Bagi Amran, tanaman ini adalah kunci kedaulatan masa depan. “Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” ungkapnya menjelaskan visi besar tersebut.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian telah menggandeng PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Kerja sama ini difokuskan pada perintisan produksi bensin berbasis sawit dalam skala laboratorium atau skala kecil. Jika purwarupa ini terbukti sukses, ekspansi industri besar-besaran sudah menanti di depan mata.

“Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” imbuh Amran dengan nada optimis.

Selain membahas revolusi bahan bakar, kunjungan Mentan ke kampus perjuangan tersebut juga diwarnai dengan apresiasi terhadap inovasi teknologi dalam negeri. Ia meninjau langsung traktor bertenaga listrik karya mahasiswa dan peneliti ITS. Tanpa ragu, Kementerian Pertanian langsung memborong 10 unit traktor tersebut untuk tahap uji coba di lapangan.

Keputusan meminang teknologi anak bangsa ini didasari oleh efisiensi yang ditawarkan. “Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian, efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat,” ucap Amran.

Data Dukung: Harmonisasi Kementan dan Kementerian ESDM

Langkah Kementan ini sejalan dengan peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan laporan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menutup keran impor untuk solar jenis CN48 sejak awal Januari 2026.

Sementara itu, sisa kebutuhan untuk jenis CN51 memang masih didatangkan dari luar, namun izin tersebut akan kedaluwarsa pada paruh kedua tahun ini. Artinya, mulai Juli 2026, PT Pertamina (Persero) akan mengambil alih kendali penuh untuk memproduksi seluruh varian solar secara domestik, menjadikan perusahaan swasta wajib membeli pasokan dari dalam negeri. Sinkronisasi dua kementerian ini memastikan bahwa kemandirian energi bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang tengah dieksekusi.