Connect with us

Advertorial

Pemda Pohuwato Serahkan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2025 ke DPRD

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato secara resmi menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 yang berlangsung pada Kamis (14/11/2024).

Nota pengantar tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, kepada Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau dan Sekretaris Dewan Hamkawaty Mbuinga.

Plt Bupati Suharsi menjelaskan bahwa APBD Tahun 2025 ini merupakan APBD tahun keempat pada periode pemerintahannya dan sekaligus menjadi yang terakhir sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan dokumen RAPBD ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

“RAPBD ini telah disusun berdasarkan KUA dan PPAS 2025 yang sebelumnya telah disetujui antara pemerintah daerah dan DPRD. Dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan yang telah disepakati,” ujar Suharsi.

Target Pendapatan Daerah 2025

Dalam paparannya, Suharsi menyebutkan bahwa target pendapatan daerah pada APBD 2025 direncanakan sebesar Rp1.121.675.323.342. Target ini mengalami peningkatan 4,79 persen dibandingkan target pendapatan pada APBD 2024. Peningkatan tersebut berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar 41,78 persen dan pendapatan transfer sebesar 2,25 persen.

“Peningkatan ini menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kinerja ekonomi dan potensi pendapatan daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Plt Bupati Suharsi juga memaparkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Fokus utamanya mencakup pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pembangunan infrastruktur dasar.

  • Pertumbuhan Ekonomi: Suharsi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021, angka pertumbuhan tercatat 2,2 persen, naik signifikan menjadi 4,4 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada 2025 melalui sinergi pembangunan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.
  • Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Perhatian diberikan pada jalan kabupaten, jaringan irigasi, telekomunikasi, air bersih, pasar, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. “Meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas, infrastruktur akan terus menjadi fokus pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Suharsi.

Tantangan ke Depan

Plt Bupati menekankan bahwa meskipun berbagai capaian telah diraih, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ia berharap agar pemerintah yang akan datang mampu melanjutkan upaya tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

“Kami yakin dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, target pembangunan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik,” tutup Suharsi.

Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dalam pembahasan lebih lanjut RAPBD 2025, yang diharapkan dapat disahkan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

Advertorial

Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha || Foto istimewa

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Tabongo dan Batudaa kepada Gubernur Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (tanggal disesuaikan). Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Fadly menyoroti kerusakan pada kaki Jembatan Sungai Alopohu yang menghubungkan Desa Hutabohu dan Desa Tabongo. Ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan yang kian memprihatinkan ini sangat rawan, terutama menjelang bulan Desember yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi.

“Perbaikan kaki Jembatan Sungai Alopohu di Desa Hutabohu dan Tabongo sangat mendesak. Dengan curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada Desember ini, jembatan itu berpotensi roboh dan bisa membahayakan akses masyarakat,” tegas Fadly di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain jembatan, Fadly juga menyoroti kondisi jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai. Ia menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut awalnya berstatus sebagai jalan kabupaten, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Perbaikan jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur perlu segera dilakukan. Jalur ini sangat vital bagi mobilitas warga, apalagi statusnya kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Fadly.

Tak hanya itu, persoalan jembatan penghubung antara Desa Huntulohulawa dan Desa Bongomeme juga mendapat sorotan. Menurutnya, proyek jembatan tersebut hingga kini belum terakomodir dalam alokasi anggaran pemerintah, padahal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama antarwilayah.

“Jembatan dari Desa Huntulohulawa menuju Desa Bongomeme sampai sekarang belum masuk dalam anggaran. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Fadly meminta Gubernur Gorontalo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

“Olehnya itu, kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Kadis PU dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini agar tidak menimbulkan dampak lebih luas,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Transparansi Layanan, RSUD Otanaha Undang Publik dalam FKP

Published

on

Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Di era pelayanan publik yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kualitas, RSUD Otanaha tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dr. Grace.

Ia menambahkan, kegiatan FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, perwakilan manajemen, hingga insan media. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog dua arah yang terbuka, jujur, dan konstruktif.

“Hari ini kita membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, alur layanan, fasilitas kesehatan, hingga aspek kenyamanan dan keselamatan pasien. Semua masukan akan menjadi dasar perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.

Dari forum tersebut, pihak manajemen RSUD Otanaha menerima berbagai saran yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan dan menjadikannya panduan dalam memperkuat mutu pelayanan publik di lingkungan rumah sakit,” tambah dr. Grace yang akrab disapa dr. Ceci.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen RSUD Otanaha untuk terus berinovasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya.

“Kami berharap terbangun sinergi antara RSUD Otanaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita bersama menjadikan RSUD Otanaha sebagai rumah sakit unggulan di daerah dapat terwujud,” tutup dr. Ceci.

Continue Reading

Advertorial

Apresiasi Tinggi dari Mendagri untuk Kinerja Cemerlang Pemkot Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya meraih penghargaan Swasti Saba Padapa dan GERMAS SAPA, kali ini Pemkot Gorontalo menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja Pemkot Gorontalo yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan dan Wakil Wali Kota Indra Gobel, berbagai program terkait peningkatan gizi terus dijalankan dengan konsisten dan terukur.

Salah satu program unggulan ialah Therapeutic Feeding Center (TFC), layanan khusus yang menyediakan terapi gizi bagi anak-anak dengan masalah stunting. Program ini menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga gencar melaksanakan intervensi gizi spesifik untuk penyebab langsung stunting, serta intervensi gizi sensitif untuk menanggulangi faktor tidak langsung. Upaya lintas sektor ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta para kader Posyandu di setiap kelurahan.

Wali Kota Adhan mengungkapkan optimismenya, bahwa angka stunting di Kota Gorontalo dapat terus ditekan, asalkan seluruh pihak bekerja secara terpadu dan berkesinambungan. Ia juga menegaskan pentingnya pemberian makanan bergizi tinggi protein kepada ibu hamil dan bayi sebagai bagian dari strategi pencegahan.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap kecerdasan, kesehatan mental, dan kerentanan terhadap penyakit kronis,” tegas Adhan.

Menurutnya, edukasi tentang gizi seimbang dan perilaku hidup sehat perlu terus digencarkan agar keluarga berisiko dapat memahami pentingnya perbaikan pola makan sejak dini. Pemkot berkomitmen menjadikan upaya penurunan stunting sebagai program prioritas untuk mewujudkan generasi Gorontalo yang sehat, cerdas, dan produktif.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler