Connect with us

Advertorial

Pemda Pohuwato Serahkan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2025 ke DPRD

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato secara resmi menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 yang berlangsung pada Kamis (14/11/2024).

Nota pengantar tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, kepada Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau dan Sekretaris Dewan Hamkawaty Mbuinga.

Plt Bupati Suharsi menjelaskan bahwa APBD Tahun 2025 ini merupakan APBD tahun keempat pada periode pemerintahannya dan sekaligus menjadi yang terakhir sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan dokumen RAPBD ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

“RAPBD ini telah disusun berdasarkan KUA dan PPAS 2025 yang sebelumnya telah disetujui antara pemerintah daerah dan DPRD. Dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan yang telah disepakati,” ujar Suharsi.

Target Pendapatan Daerah 2025

Dalam paparannya, Suharsi menyebutkan bahwa target pendapatan daerah pada APBD 2025 direncanakan sebesar Rp1.121.675.323.342. Target ini mengalami peningkatan 4,79 persen dibandingkan target pendapatan pada APBD 2024. Peningkatan tersebut berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar 41,78 persen dan pendapatan transfer sebesar 2,25 persen.

“Peningkatan ini menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kinerja ekonomi dan potensi pendapatan daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Plt Bupati Suharsi juga memaparkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Fokus utamanya mencakup pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pembangunan infrastruktur dasar.

  • Pertumbuhan Ekonomi: Suharsi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021, angka pertumbuhan tercatat 2,2 persen, naik signifikan menjadi 4,4 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada 2025 melalui sinergi pembangunan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.
  • Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Perhatian diberikan pada jalan kabupaten, jaringan irigasi, telekomunikasi, air bersih, pasar, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. “Meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas, infrastruktur akan terus menjadi fokus pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Suharsi.

Tantangan ke Depan

Plt Bupati menekankan bahwa meskipun berbagai capaian telah diraih, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ia berharap agar pemerintah yang akan datang mampu melanjutkan upaya tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

“Kami yakin dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, target pembangunan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik,” tutup Suharsi.

Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dalam pembahasan lebih lanjut RAPBD 2025, yang diharapkan dapat disahkan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

Advertorial

Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

Continue Reading

Advertorial

Menutup Safari Ramadan, Pemda Pohuwato Pilih Paguat dan Dengilo sebagai Tujuan Terakhir

Published

on

Pohuwato – Wilayah timur Kabupaten Pohuwato menjadi penutup rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun ini. Tiga tim safari pemerintah daerah pada malam tersebut menyebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo, sebagai bagian dari agenda silaturahmi pemerintah dengan masyarakat di bulan suci.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di hadapan jemaah Masjid Besar Baiturrahman Kecamatan Paguat, Sabtu (28/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen menjaga kedekatan dan komunikasi, terutama di momen Ramadan.

Wabup Iwan menjelaskan, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian Safari Ramadan Pemda Pohuwato. Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin sebelumnya, dengan mengawali kunjungan dari wilayah barat, yakni Popayato serumpun, kemudian berlanjut ke kecamatan lainnya hingga berakhir di wilayah timur.

“Kami sangat berterima kasih karena jemaah hadir dan menyambut tim safari pemda. Safari ini untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, dan menjadi agenda tahunan di bulan suci Ramadan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tiga tim safari masing-masing dipimpin oleh bupati, wakil bupati, dan sekda. Namun, karena Bupati Pohuwato tengah mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo, mandat untuk memimpin safari Ramadan di Paguat pun dilimpahkan kepadanya.

“Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berada di Masjid Besar Kecamatan Paguat dalam rangkaian salat isya dan tarawih berjemaah,” ujarnya di hadapan jemaah.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyampaikan bahwa umat Muslim saat ini telah memasuki malam kesebelas Ramadan, yang berarti telah melewati 10 hari pertama dan memasuki 10 hari kedua. Ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap waktu di bulan suci untuk memperbanyak amal ibadah.

“Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meraih keberkahan dan pahala dengan memperbanyak ibadah. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi tahun depan karena ajal tidak ada yang tahu. Maka waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Iwan turut menyerahkan paket Ramadan yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pohuwato kepada masyarakat, serta voucer infak untuk masjid setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kecamatan tersebut.

“Kami harap bantuan ini bisa membantu di bulan Ramadan. Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan bapak dan ibu sebagai penerima. Kami juga berharap ke depan bantuan serupa bisa terus bertambah,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Published

on

DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.

Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler