KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo akan melelang tiga jabatan eselon II, yaitu Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
“Ada tiga jabatan. Yakni kepala Inspektorat, kepala DPMPTSP, dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,” ujar Amir Arham selaku ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Kamis (2/9/2021).
Tujuan pelaksanaan lelang jabatan ini dalam rangka mengisi kekosongan jabatan, karena tiga pejabat eselon II yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut telah mendapat kepercayaan untuk memimpin OPD lain. Pertama, Muhammad Kasim yang sebelumnya duduk sebagai Kepala DPMPTSP, kini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Nuryanto yang sebelumnya berstatus kepala Inspektorat, kini dipercaya memimpin kepala Badan Keuangan, dan terakhir Nulika Melati. Tokoh birokrat perempuan ini sebelumnya dipercaya untuk memimpin Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kini digeser menjadi Asisten III Setda Kota Gorontalo.
“Dari tiga jabatan yang kosong, khusus kepala Inspektorat ada syarat tambahan, dimana pendaftar harus memiliki sertifikasi Diklat auditor dan pengawasan. Sehingga, yang melamar ke situ betul-betul orang yang punya track record terkait pengawasan dan audit,” .
Sementara dua jabatan lainnya, lanjut Amir, pendaftar cukup memiliki penjejangan umum sebagaimana ditentukan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu minimal golongan IV A dan pernah menduduki jabatan eselon lebih rendah.
Lantas kapan lelang jabatan akan dilaksanakan ? Amir menjawab, jika tak ada aral melintang, besok Rabu 3/9/21 pihaknya akan mengumumkan seleksi tiga jabatan tersebut disertai dengan jadwal dan tahapan seleksi. “Mulai besok diumumkan tahapannya. Kemudian pendaftaran mulai dari tanggal 6 September,” tandas Amir Arham.
Amir menargetkan, pelaksanaan lelang jabatan akan dituntaskan dalam jangka waktu dua bulan. Target itu dipatok, karena jabatan pimpinan OPD tidak boleh lama dikosongkan. “Tidak boleh berlama-lama OPD kosong, karena pelaksana tugas tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis,” katanya.
Ia menambahkan, lelang jabatan ini akan dibuka untuk umum. Pun begitu, pihaknya akan lebih memprioritaskan ASN yang benar-benar berasal dari Provinsi Gorontalo. “Tapi, kita juga bisa mengundang dari instanti tertentu. Ini kalau memang tidak ada yang mendaftar. Sebab, pendaftar tiap jabatan itu, minimal tiga orang,” tambahnya.
Ia berharap, ASN yang akan mengikuti seleksi ini adalah figur-figur yang memiliki kompetensi, profesional, dan memiliki integritas, serta jenjang karir yang cemerlang. Sementara itu, dalam melakukan seleksi nanti, tim Pansel akan melibatkan Asisten III Setda Kota Gorontalo, unsur akademisi, BKD Provinsi, dan praktisi hukum.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama mengenai penguatan integritas penegakan hukum serta perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
Dalam diskusi itu, Adhan Dambea menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kondisi psikologis para pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Ia menyoroti adanya rasa khawatir yang dialami ASN dalam menjalankan program pembangunan, menyusul munculnya dugaan pola penanganan hukum yang dinilai kurang objektif di beberapa kasus.
“Kami ingin memastikan setiap ASN dapat bekerja dengan tenang, sesuai prosedur, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Kepastian hukum adalah kunci agar pembangunan infrastruktur di daerah tidak terhambat oleh keraguan administratif,” ujar Adhan Dambea.
Lebih lanjut, Adhan menekankan pentingnya pemisahan peran yang jelas dalam pendampingan proyek-proyek strategis daerah, terutama agar fungsi pengawasan hukum tidak tumpang tindih dengan peran penegakan. Menurutnya, setiap proses hukum harus mengedepankan asas keadilan substantif dan profesionalisme guna mencegah konflik kepentingan yang dapat mencederai kredibilitas institusi penegak hukum.
“Saya tidak ingin ASN di Pemerintah Kota Gorontalo mengalami nasib yang sama seperti mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo yang tersangkut kasus Korupsi SPAM Dungingi. Ada keanehan di situ, karena jaksa yang menjadi pendamping pelaksanaan proyek justru juga bertindak sebagai jaksa penuntut,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Adhan menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi langsung dengan Komisi III DPR RI untuk memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Gorontalo.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut baik berbagai masukan dari Wali Kota Gorontalo tersebut. Menurutnya, masukan itu sejalan dengan fungsi pengawasan parlemen terhadap lembaga penegak hukum, khususnya dalam membangun sistem yang adil dan berintegritas.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim penegakan hukum yang kondusif, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di Kota Gorontalo.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti persoalan keterbatasan kontainer yang dinilai menghambat kelancaran distribusi bahan pokok ke wilayah Gorontalo.
Hal itu disampaikan Adhan kepada awak media usai pelantikan pegawai administrator di Bantayo Lo Yiladia, Jumat (13/3/2026). Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng saat ini sangat tinggi, sementara distribusi ke daerah kerap terkendala ketersediaan kontainer pengangkut.
“Hal ini yang harus jadi perhatian Gubernur dan orang-orangnya, bukan hanya urus-urus sampah di Kota Gorontalo,” tegas Adhan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo karena berkaitan langsung dengan kelancaran pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Sekarang masyarakat membutuhkan sembako seperti gula, beras, dan minyak, sementara kontainernya tidak ada,” ujar Adhan.
Adhan menambahkan, kelancaran distribusi logistik sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas transportasi yang memadai, terutama kontainer yang digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas dari luar daerah. Menurutnya, distribusi yang lancar akan membantu menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok serta mengurangi potensi gejolak harga di pasar.
Karena itu, ia berharap persoalan ini segera mendapat perhatian nyata dari Pemerintah Provinsi Gorontalo agar arus distribusi barang ke Gorontalo dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Salah satu agenda utama yang dipastikan digelar adalah pawai akbar malam takbiran, yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Pramuka dan perwakilan dari setiap kelurahan.
Rencana tersebut disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang berlangsung pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Wali Kota Adhan, pawai tahun ini akan dikemas lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain pawai kendaraan hias, kegiatan juga akan diramaikan dengan pawai obor yang diinisiasi oleh Gerakan Pramuka.
“Pada malam takbiran kita adakan pawai akbar dan pawai obor. Ini diprakarsai oleh Pramuka, dan setiap kelurahan minimal harus mengutus perwakilan,” ujar Wali Kota Adhan.
Untuk memastikan kelancaran acara, Pemerintah Kota Gorontalo juga menyiapkan sarana pendukung berupa 15 unit mobil truk dan 54 kendaraan pengangkut sampah (getor) yang akan ikut memeriahkan jalannya pawai.
Adhan menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga momentum kebersamaan dan solidaritas masyarakat setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh.
“Ini momentum kebersamaan masyarakat. Jadi saya minta semua pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga organisasi kepemudaan, ikut menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.
Ribuan warga diharapkan turut serta menyemarakkan malam takbiran yang menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur dalam menyambut hari kemenangan.