KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo akan melelang tiga jabatan eselon II, yaitu Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
“Ada tiga jabatan. Yakni kepala Inspektorat, kepala DPMPTSP, dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,” ujar Amir Arham selaku ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Kamis (2/9/2021).
Tujuan pelaksanaan lelang jabatan ini dalam rangka mengisi kekosongan jabatan, karena tiga pejabat eselon II yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut telah mendapat kepercayaan untuk memimpin OPD lain. Pertama, Muhammad Kasim yang sebelumnya duduk sebagai Kepala DPMPTSP, kini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Nuryanto yang sebelumnya berstatus kepala Inspektorat, kini dipercaya memimpin kepala Badan Keuangan, dan terakhir Nulika Melati. Tokoh birokrat perempuan ini sebelumnya dipercaya untuk memimpin Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kini digeser menjadi Asisten III Setda Kota Gorontalo.
“Dari tiga jabatan yang kosong, khusus kepala Inspektorat ada syarat tambahan, dimana pendaftar harus memiliki sertifikasi Diklat auditor dan pengawasan. Sehingga, yang melamar ke situ betul-betul orang yang punya track record terkait pengawasan dan audit,” .
Sementara dua jabatan lainnya, lanjut Amir, pendaftar cukup memiliki penjejangan umum sebagaimana ditentukan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu minimal golongan IV A dan pernah menduduki jabatan eselon lebih rendah.
Lantas kapan lelang jabatan akan dilaksanakan ? Amir menjawab, jika tak ada aral melintang, besok Rabu 3/9/21 pihaknya akan mengumumkan seleksi tiga jabatan tersebut disertai dengan jadwal dan tahapan seleksi. “Mulai besok diumumkan tahapannya. Kemudian pendaftaran mulai dari tanggal 6 September,” tandas Amir Arham.
Amir menargetkan, pelaksanaan lelang jabatan akan dituntaskan dalam jangka waktu dua bulan. Target itu dipatok, karena jabatan pimpinan OPD tidak boleh lama dikosongkan. “Tidak boleh berlama-lama OPD kosong, karena pelaksana tugas tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis,” katanya.
Ia menambahkan, lelang jabatan ini akan dibuka untuk umum. Pun begitu, pihaknya akan lebih memprioritaskan ASN yang benar-benar berasal dari Provinsi Gorontalo. “Tapi, kita juga bisa mengundang dari instanti tertentu. Ini kalau memang tidak ada yang mendaftar. Sebab, pendaftar tiap jabatan itu, minimal tiga orang,” tambahnya.
Ia berharap, ASN yang akan mengikuti seleksi ini adalah figur-figur yang memiliki kompetensi, profesional, dan memiliki integritas, serta jenjang karir yang cemerlang. Sementara itu, dalam melakukan seleksi nanti, tim Pansel akan melibatkan Asisten III Setda Kota Gorontalo, unsur akademisi, BKD Provinsi, dan praktisi hukum.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi melarang penggunaan petasan saat perayaan malam pergantian tahun 2025 ke 2026.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, usai apel malam pada kegiatan wisata akhir tahun yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo di Pantai Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (27/12/2025).
“Penggunaan petasan dilarang sepenuhnya karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain, terutama jika dinyalakan di jalan umum atau kawasan padat penduduk,” tegas Adhan.
Wali Kota menegaskan, masyarakat hanya diperbolehkan menyalakan kembang api sebagai alternatif hiburan malam pergantian tahun. Menurutnya, perayaan tahun baru seharusnya dilakukan secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi warga lainnya.
“Sudah ada surat edaran yang melarang masyarakat menyalakan petasan. Kembang api boleh, tetapi petasan tetap dilarang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, larangan tersebut bukan sekadar imbauan. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot Gorontalo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.
“Kalau masih ada yang menyalakan petasan, terutama di jalan, kami akan bekerja sama dengan aparat untuk melakukan penangkapan. Itu bisa membahayakan orang lain,” jelas Adhan.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Gorontalo juga tidak akan mengeluarkan izin penjualan petasan. Aparat kepolisian telah mengonfirmasi kebijakan serupa terhadap para pedagang yang masih nekat menjual petasan menjelang dan saat malam pergantian tahun.
“Polisi sudah menegaskan, tidak ada izin menjual petasan. Kecuali kembang api,” kata Adhan menegaskan.
Ia pun mengimbau masyarakat agar merayakan malam pergantian tahun dengan cara sederhana dan penuh empati.
“Jangan sampai pesta berlebihan. Kita masih punya saudara di Sumatera yang sedang berduka. Mari tunjukkan solidaritas dan empati kita,” pungkasnya.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap kendaraan dinas operasional (KDO) atau mobil dinas (Mobnas). Giliran Mobnas pejabat eselon III yang diperiksa melalui apel kendaraan yang dilaksanakan di halaman kantor wali kota, Rabu (24/11/2025).
Wali Kota menjelaskan bahwa apel kendaraan dinas dilakukan untuk pendataan ulang terkait sumber pengadaan kendaraan, apakah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, beberapa Mobnas pejabat eselon III akan ditarik. Kendaraan yang hanya dipakai dari rumah ke kantor akan dipindahkan ke bidang yang memiliki kegiatan dan membutuhkan kendaraan operasional.
“Untuk aktivitas dari rumah ke kantor, mobil dinas akan ditarik dan diserahkan kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki kegiatan yang lebih membutuhkan kendaraan operasional,” jelas Adhan.
Kendati demikian, sidak tidak berhenti pada Mobnas. Selanjutnya, sidak akan dilanjutkan terhadap kendaraan roda dua. Berdasarkan informasi yang berkembang, sidak sepeda motor dinas juga dilakukan karena adanya keterangan dari aparat penegak hukum bahwa beberapa motor telah digadaikan atau dijual.
“Saya telah meminta aparat penegak hukum untuk memanggil oknum-oknum terkait guna diproses secara hukum,” tegasnya.
Kota Gorontalo – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (22/12/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyambut momentum akhir tahun.
Dalam arahannya, Wali Kota Adhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang biasanya meningkat saat malam Natal dan pergantian tahun.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat pasti meningkat. Karena itu, semua potensi gangguan, termasuk peredaran minuman keras dan kemacetan lalu lintas, perlu kita antisipasi bersama,” ujar Adhan.
Fokus utama pengamanan, lanjutnya, adalah tempat-tempat ibadah dan lokasi perayaan keagamaan. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat 21 gereja dan gedung perayaan Natal yang akan mendapatkan penjagaan intensif.
Perayaan ibadah Oikumene dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2025 dengan sekitar 600 jemaat, sedangkan perayaan Katolik diperkirakan diikuti hingga 800 jemaat dan berlangsung hingga 20 Januari 2026.
“Ibadah harus berlangsung aman dan nyaman. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah dan aparat keamanan,” tegas Wali Kota Adhan.
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pemusnahan minuman keras hasil sitaan pada 29 Desember 2025, sebelum malam pergantian tahun, guna mencegah gangguan ketertiban umum.
Kapolresta Gorontalo Kota menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lima pos pengamanan di sejumlah titik strategis. Jika terjadi kepadatan lalu lintas, rekayasa arus kendaraan akan dilakukan dan diinformasikan secara real time melalui media sosial.
Sementara itu, Dandim 1304/Gorontalo memastikan kesiapan personel TNI untuk mendukung pengamanan di lima titik dengan kekuatan masing-masing empat hingga lima personel.
Rapat Forkopimda tersebut turut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Ketua DPRD Kota Gorontalo. Seluruh pihak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama momentum Nataru.