Connect with us

Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Diganjar Penghargaan Atas Upaya Wujudkan Kota Layak Anak

Published

on

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menerima penghargaan prestisius dari pemerintah pusat atas upaya serius dalam mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Kota Layak Anak. Kebijakan dan program afirmatif yang diimplementasikan Pemerintah Kota Gorontalo dipandang sesuai persyaratan indikator standar yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam pemenuhan hak-hak anak.

“Indikator Kota Layak Anak yang dievaluasi oleh kementrian mampu kita penuhi. Alhamdulillah usaha yang sudah dilaksanakan berhasil. Kita bisa menjadi Kota Layak Anak,” ujar Kepala Dinas PPKB-P3A Kota Gorontalo Eladona Sidiki, (5/8/2022).

Konsentrasi ikhtiar mewujudkan KLA digenjot serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo sejak tahun 2016. Terdapat 24 indikator yang setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI guna melihat sejauh mana keberpihakan kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemkot Gorontalo yang mencerminkan implementasi atas lima klaster substantif konvensi hak anak.

Lima klaster yang dimaksud meliputi : Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus anak.

Menurut Eladona, klaster-klaster tersebut mampu dipenuhi dengan baik. Sebagai contoh, dalam pemenuhan hak sipil anak di Kota Gorontalo, anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dokumen kependudukan. Hal yang sama pada soal keamanan dan pendidikan yang bisa dipenuhi dengan baik.

Begitu juga kebijakan lintas sektor, program dan anggaran yang digelontorkan hingga pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana publik selalu memperhatikan hak-hak anak. “Termasuk pula terdapat kawasan tanpa rokok. Ini sangat penting,” katanya.

Eladona mengungkapkan, sejak tahun 2016, Kota Gorontalo setiap tahun mengikuti evaluasi KLA. Namun, sebelumnya, terdapat beberapa persyaratan yang belum memenuhi standar. Dari hasil itu, perbaikan pun terus dilakukan. Pemkot Gorontalo membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perbankan, perguruan tinggi, media massa, BUMD, instansi vertikal hingga lembaga masyarakat agar upaya menuju KLA bisa lebih maksimal. Hasilnya, seluruh indikator bisa dipenuhi berdasarkan pembuktian nyata di lapangan.

“Awal Juni kemarin, sudah dilakukan evaluasi mandiri. Hasilnya kita mendapatkan nilai plus dan pantas menjadi Kota Layak Anak. Ini bukti kebijakan dan program pak Walikota dan pak Wakil Walikota berpihak pada anak,” jelas Eladona.

Advertorial

DPPKBP3A dan TPPS Kota Gorontalo Percepat Penurunan Stunting Lewat Rakor Semester II

Published

on

Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:

  1. Menurunkan prevalensi stunting.
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
  3. Menjamin asupan gizi yang memadai.
  4. Memperbaiki pola asuh.
  5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.

Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.

“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.

Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.

Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:

  1. Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
  2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
  3. Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
  4. Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
  5. Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.

“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.

Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.

Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Pelatihan Penyusunan dan Penyiapan Dokumen BLUD Resmi Ditutup

Published

on

Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.

Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).

“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.

Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:

  1. Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
  2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.

“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.

“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

TP PKK Kota Gorontalo Bahas Agenda Akhir Tahun dalam Rapat Rutin

Published

on

Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.

“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.

Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.

“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.

Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.

“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.

Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.

TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler