Connect with us

Advertorial

Pemkot Gorontalo Lakukan Konsultasi Awal Terkait Dana TJSL di PT. Sarana Multi Infrastruktur

Published

on

Kota Gorontalo – Dalam upaya menggali potensi pendanaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo mengunjungi kantor PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada Rabu (20/11/2024). Kedatangan ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda), Meydi N. Silangen, yang akrab disapa Novi, mewakili Pj. Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid. Turut mendampingi, Inspektur Kota Gorontalo Taufiq Dunggio dan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Suryadi Antule.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai tata cara pengajuan dana TJSL. Sebelumnya, Pemerintah Kota Gorontalo telah menjalin kerja sama dengan PT. SMI melalui program pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kedatangan kami ke PT. SMI merupakan langkah awal untuk memahami mekanisme pengajuan TJSL. Alhamdulillah, pihak PT. SMI telah memberikan penjelasan yang sangat detail,” ujar Novi melalui wawancara telepon.

Setelah kunjungan ini, Novi mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menyusun proposal pengajuan TJSL. Proposal tersebut akan diajukan kepada wali kota dan wakil wali kota yang akan dilantik usai Pilkada serentak mendatang.

“Ada beberapa fokus dalam penggunaan dana TJSL, seperti penanganan lingkungan dan pengembangan UMKM. Anggaran yang disiapkan PT. SMI untuk program ini bisa mencapai Rp250 juta,” jelasnya.

Selain itu, TJSL juga akan diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang telah dibiayai melalui dana PEN. Contohnya, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah selesai dibangun. Namun, pendistribusian air ke sejumlah rumah warga masih terkendala karena belum adanya dana untuk Sambungan Rumah (SR). “Dana TJSL bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” tambah Novi.

Meskipun pihaknya sempat mengusulkan pengadaan armada pengangkut sampah, PT. SMI mensyaratkan adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi sebelum proposal dapat disetujui.

Menutup penjelasannya, Novi menyampaikan bahwa dana TJSL nantinya tidak akan dikelola langsung oleh pemerintah, melainkan oleh yayasan yang akan ditunjuk PT. SMI. “Kami hanya bertindak sebagai fasilitator. Dana TJSL akan dikelola oleh yayasan yang dipercayakan,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal sinergi yang positif antara Pemkot Gorontalo dan PT. SMI dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Advertorial

Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango

Published

on

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Advertorial

Jalan Setapak hingga Tanggul Air, Fikram Siap Koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Balai

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram Salilama, S.I.P, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diakomodir dan diperjuangkan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan. Sementara untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tetap akan saya teruskan dan komunikasikan kepada Wali Kota,” ujar Fikram.

Ia mencontohkan beberapa perbedaan kewenangan, seperti tanggul air yang menjadi tanggung jawab Balai Sungai, serta jalan setapak yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Tanggul akan kami komunikasikan ke Balai Sungai agar bisa dimasukkan dalam anggaran mereka. Untuk jalan setapak, itu kewenangan kota, dan akan saya teruskan ke pemerintah kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Fikram menyatakan akan mengupayakan alokasi melalui APBD Induk, serta memasukkan masjid lain dalam APBD Perubahan jika belum terakomodasi.

“Ada dua hingga tiga permintaan bantuan masjid yang saya terima. Alhamdulillah, masih ada alokasi pokok pikiran (Pokir) saya di APBD Induk. Sementara yang belum masuk, akan saya upayakan di APBD Perubahan,” pungkasnya.

Melalui agenda reses ini, Fikran menegaskan komitmennya untuk tetap hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan antara provinsi, kota, dan lembaga teknis lainnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler