GORONTALO – Penutupan akses masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan mulai 6 Mei 2021. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo setelah pemerintah pusat melarang mudik lebaran tahun 2021 untuk menekan penyebaran virus Covid-19.
Dosen Jurusan Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo Funco Tanipu ST., MA., mengatakan bahwa alasan menutup perbatasan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 menjadi tidak efektif karena saat ini pandemi Covid-19 di Gorontalo berada pada kategori tidak dapat dikendalikan.
“Pertanyaannya, apakah pandemi ini masih terkendali di Gorontalo? Jawabannya tidak terkendali. Kenapa? Sebab protokol kesehatan sudah tidak diikuti secara serius, apalagi tracing, tracking hingga treatment sudah pada tahap “mana-mana jo”. Apalagi rasio testing tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan”, jelasnya.
Menurutnya menghentikan mobilitas penduduk antar wilayah tidak efektif, sebab di Provinsi Gorontalo sendiri mobilitas penduduk masih berlangsung seperti biasa.
“Penutupan perbatasan sebenarnya menjadi semakin tidak relevan karena selama ini, kurang lebih hampir setahun, perbatasan tetap dibuka tanpa pengawasan yang ketat. Kalau misalnya dalih untuk menjaga “jangan-jangan” ada pembawa virus yang masuk, lalu bagaimana dengan kebijakan Rapid Antibody, Antigen, Swab PCR selama ini?, Kenapa hanya pada saat diluar waktu mudik lebaran hal ini dianggap “relevan” dan dibolehkan, lalu saat mudik lebaran ini bukan sebagai alternatif bagi pelaku perjalanan?”, ujarnya.
Funco menambahkan bahwa solusi untuk test covid-19 yang mahal dapat diatasi dengan Gnose dari Science Technopark UGM yang harganya untuk sekali tes berkisar antara Rp.10.000-Rp.20.000 dan memiliki hasil yang hampir sama presisi dengan alat uji lainnya.
“Pertanyaan publik lain yang perlu dijawab adalah bagaimana dengan yang telah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan patuh pada protokol kesehatan sesuai regulasi, apakah tetap tidak bisa melakukan mudik atau melintasi perbatasan? Jawaban ini harus dijawab otoritas pengambil keputusan menutup perbatasan secara lebih detail, karena jika tidak ada jawaban yang memuaskan publik, maka kepercayaan publik pada program vaksinasi akan semakin turun, yang tentunya pasti akan memakan waktu dalam konteks pemulihan”, ujarnya.
Di sisi lain, secara ekonomi akan menjadi suplemen bagi daerah karena pemudik bisa meningkatkan pemasukan.
“Dari sisi kultural, mudik, bagi orang Gorontalo, bukanlah soal naik mobil melintasi perbatasan, tapi terkait “mohuwalingo mondo u.moleleyangi” atau pulang untuk menggenapkan kerinduan soal kampung. Ada rentetan silaturahmi, ada cium tangan kepada kedua orang tua yang masih hidup, ada bagi-bagi baju baru bagi keluarga, ada bagi-bagi jakati, ada ziarah kubur dan banyak ragam agenda kultural-agamis yang itu terangkum dalam sepotong waktu mudik”, pungkasnya.
Indonesia memiliki harga internet termahal di ASEAN dengan tarif US$ 0,41 atau setara Rp 6.809 per Mbps untuk layanan fixed broadband. Data ini berasal dari laporan Cable.co.uk dan We Are Social per Februari 2025.
Meski harganya tinggi, kecepatan internet Indonesia justru menempati urutan kedua paling lamban di kawasan, berdasarkan data Speedtest Global Index per Agustus 2025. Untuk fixed broadband, kecepatan hanya 39,88 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-116 dunia. Sedangkan untuk mobile broadband, kecepatan mencapai 45,01 Mbps, berada di urutan ke-83 dunia.
Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN memiliki harga internet jauh lebih rendah, seperti Filipina US$ 0,14, Malaysia US$ 0,09, Vietnam US$ 0,04, Singapura US$ 0,03, dan Thailand US$ 0,02 per Mbps.
Kecepatan internet mobile broadband di ASEAN juga bervariasi dengan Brunei Darussalam tercepat di 184,86 Mbps, dan Singapura menduduki posisi ke-12 dunia dengan 164,75 Mbps. Sedangkan untuk fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan 394,3 Mbps.
Mengutip laman Visual Capitalist, “Negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, dan Korea Selatan menyediakan internet cepat dengan harga terjangkau, beberapa di antaranya hanya US$ 0,05 per Mbps.”
Data Speedtest Global Index meneliti kecepatan internet di 103 negara untuk mobile broadband dan 154 negara untuk fixed broadband.
Dengan fakta tersebut, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal harga dan kecepatan internet dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan dunia.
Adik kandung mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Halim Kalla, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat oleh Kortas Tipikor Polri. Halim selaku Presiden Direktur PT BRN diduga berperan dalam penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai lebih dari Rp 1,3 triliun ini, yang akhirnya mangkrak sejak 2016. Selain Halim Kalla, tersangka lain yang dijerat antara lain mantan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mochtar, Dirut PT BRN inisial RR, serta Dirut PT Praba, HYL.
Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menegaskan, “Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ujarnya dalam konferensi pers. Brigjen Totok Suharyanto, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, juga menjelaskan, “Sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam lelang PLTU 1 Kalbar.” Proyek ini didanai kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA), namun pelaksanaan dan progresnya bermasalah hingga menyebabkan kerugian negara besar-besaran.
Tercatat nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun akibat proyek mangkrak dan upaya persekongkolan dalam lelang antara oknum PLN dan pihak swasta terkait. Sampai saat ini proses hukum masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru berdasarkan pengembangan penyidikan lebih lanjut.
Zulfikar M. Tahuru Politisi muda Gorontalo || Foto istimewa
Oleh: Zulfikar M. Tahuru
Politisi muda Gorontalo
Demokrasi Indonesia hari ini tampak seperti arena besar yang ramai, tapi kehilangan arah moralnya. Setiap kali pemilu datang, semua pihak ikut berebut memberi “penyadaran” — lembaga swadaya masyarakat dengan kampanye moralnya, media dengan liputan heroiknya, dan warganet dengan idealismenya di dunia maya. Semua merasa berperan dalam menjaga demokrasi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, satu kelompok yang justru paling senyap adalah kaum terpelajar.
Padahal, kalau menilik pemikiran klasik C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956), kaum intelektual seharusnya menjadi kelompok yang memegang fungsi kontrol sosial dan moral terhadap kekuasaan. Mereka punya jarak kritis yang memungkinkan untuk menilai, mengingatkan, dan — bila perlu — menggugat. Namun, dalam praktiknya, banyak kaum terdidik justru memilih posisi aman: Mereka yang paham teori justru tidak banyak bicara. Mereka yang mengerti sistem justru takut dianggap berpihak.
Mereka lupa, netral di tengah ketidakadilan bukanlah kebijaksanaan, Tapi pembiaran.
Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya berpijak pada kedaulatan rakyat kini makin dikuasai oleh kapital. Teori elite capture menjelaskan bahwa kekuasaan politik dalam sistem demokrasi kerap disandera oleh kelompok ekonomi kuat yang mampu mengendalikan narasi publik, kebijakan, bahkan hasil pemilu. Fenomena ini tampak jelas di Indonesia: biaya politik yang mahal membuat demokrasi bergantung pada donatur besar. Alhasil, demokrasi berubah dari ruang partisipasi menjadi pasar transaksi.
Lantas, di mana peran kaum terpelajar ketika demokrasi dirampas oleh modal?
Apakah mereka masih punya keberanian untuk menulis, bersuara, atau sekadar mengingatkan publik tentang bahaya sistem yang dikendalikan uang?
Ironisnya, ketika hasil demokrasi mengecewakan, kita dengan mudah menuding partai politik. Seolah seluruh dosa demokrasi berhenti di sana. Padahal, partai hanyalah satu organ dari sistem yang lebih besar. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif: rakyat, media, akademisi, dan kelas menengah — semua punya andil dalam menjaga kesehatannya. Ketika kaum intelektual memilih diam, demokrasi kehilangan akal sehatnya. Ketika rakyat apatis, demokrasi kehilangan ruhnya.
Dalam konteks ini, teori public sphere dari Jürgen Habermas relevan untuk diingat. Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional — tempat masyarakat berdialog secara setara, bukan berdasarkan uang atau kekuasaan. Kaum terpelajar seharusnya menjadi penjaga ruang itu: memastikan diskusi publik tidak tenggelam oleh propaganda, dan pengetahuan tetap menjadi cahaya bagi arah bangsa.
Demokrasi Indonesia tidak sedang kekurangan pemilih. Yang hilang justru para pendidik bangsa yang mau berpikir dan berbicara tanpa takut kehilangan posisi. Karena jika kaum terpelajar terus bungkam, maka suara nurani bangsa akan perlahan menghilang — dan demokrasi hanya akan menjadi pesta lima tahunan tanpa Ruh.