Tojo Una-Una – Aktivitas pertambangan pasir milik PT Indo Tambang Pasir Utama di Desa Balanggala, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak menilai kegiatan tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami kawasan pesisir.

Pemerhati lingkungan asal Touna, Hersal Febrian, secara terbuka mempertanyakan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap kelestarian mangrove. Ia menyebut bahwa beberapa kawasan mangrove di sekitar pesisir yang masih masuk dalam wilayah konsesi perusahaan diduga ikut diratakan akibat kegiatan pertambangan.

Berdasarkan dokumen resmi, PT Indo Tambang Pasir Utama mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) bernomor 27072200825840001 dengan luas lahan konsesi mencapai 24 hektar. Namun, hasil temuan lapangan yang diungkapkan sejumlah warga menunjukkan adanya aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian vegetasi mangrove di sekitar lokasi tersebut.

“Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Ekosistem Mangrove sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025? Lalu bagaimana bentuk pengawasan terhadap aktivitas tambang ini?” ujar Hersal, Senin (20/01/2026).

Ia menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, melainkan ekosistem penting yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penahan badai, hingga penyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

“Apakah perusahaan sadar bahwa mangrove adalah benteng utama menghadapi perubahan iklim dan abrasi? Jika area ini rusak, siapa yang bertanggung jawab atas dampak ekologisnya?” tegas Hersal.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya transparansi perusahaan dan instansi terkait dalam menjawab kekhawatiran publik. Menurutnya, praktik eksploitasi di kawasan pesisir tanpa mitigasi jelas berpotensi memperburuk krisis ekologi yang kini menjadi perhatian global.

Sorotan publik terhadap kasus ini muncul beriringan dengan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan hutan mangrove. Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar kegiatan penanaman mangrove yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai simbol penguatan gerakan nasional perlindungan ekosistem pesisir.

Menurut Hersal, kondisi di Desa Balanggala justru kontradiktif dengan semangat program nasional tersebut. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan kegiatan PT Indo Tambang Pasir Utama serta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tojo Una-Una bersikap terbuka terkait langkah pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.

“Jangan sampai komitmen nasional perlindungan mangrove hanya menjadi slogan, sementara di lapangan, habitat penting pesisir dirusak tanpa pengawasan yang jelas,” pungkas Hersal.

Pohuwato – Tokoh muda Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Sigit Buludawa, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa 100 persen ikan konsumsi di Torosiaje tercemar, sebagaimana dikaitkan dengan hasil penelitian Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Sigit, yang juga berprofesi sebagai advokat, menegaskan bahwa informasi tersebut telah memicu kemarahan masyarakat setempat karena dinilai merugikan dan mencoreng nama baik Desa Torosiaje.

“Kami dan masyarakat Torosiaje sangat marah dan keberatan dengan pemberitaan tersebut. Hasil penelitian itu tidak pernah dikonfirmasi ke pemerintah desa maupun masyarakat sebelum dipublikasikan,” tegasnya.

Ia menilai klaim “100 persen ikan konsumsi tercemar” sangat berbahaya dan menyesatkan. Sebab, ikan hasil tangkapan nelayan Torosiaje bukan hanya dikonsumsi warga lokal, tetapi juga diperdagangkan ke daerah lain seperti Gorontalo, Palu (Sulawesi Tengah), dan Manado (Sulawesi Utara).

“Kalau disebutkan semua ikan tercemar, berarti ikan yang kami jual ke luar daerah pun dianggap berbahaya. Ini bukan hanya merugikan Torosiaje, tapi juga menimbulkan keresahan di tempat lain,” ujarnya.

Sigit juga menyayangkan sikap UNG yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat Torosiaje melalui kegiatan akademik dan pengabdian mahasiswa. Ia menyebut, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik kini rusak akibat pemberitaan tersebut.

“Selama ini masyarakat Torosiaje selalu terbuka dan melayani pihak kampus dengan ramah. Tapi sekarang masyarakat merasa dikhianati. Sudah muncul penolakan dan sikap boikot terhadap UNG,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritik klarifikasi terbaru dari pihak UNG yang menyebutkan bahwa hanya beberapa jenis ikan di perairan Teluk Tomini yang tercemar. Menurut Sigit, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan publikasi awal yang menyebut 100 persen ikan konsumsi di Torosiaje tercemar.

“Ini kontradiktif. Klarifikasi baru mereka justru membingungkan publik dan semakin memperkuat dugaan bahwa penelitian tersebut dilakukan tanpa kehati-hatian,” tegasnya.

Dampak dari pemberitaan tersebut kini dirasakan langsung oleh para nelayan. Menurut Sigit, sejak berita itu beredar, pembeli dari luar daerah enggan membeli ikan dari nelayan Torosiaje.

“Nelayan kami sangat terpukul. Ikan tidak laku, pembeli takut. Padahal dari hasil melaut itulah mereka menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak,” ungkapnya.

Atas kondisi ini, masyarakat Torosiaje menuntut UNG untuk bertanggung jawab secara terbuka melalui permohonan maaf resmi dan video klarifikasi yang secara jelas menyebutkan Desa Torosiaje.

“Jika UNG tidak segera meminta maaf secara terbuka, kami akan melaporkan masalah ini ke Polda Gorontalo,” tegas Sigit.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya penelitian yang profesional, komprehensif, dan bertanggung jawab.

“Tidak bisa hanya datang satu-dua hari, mengambil sampel sedikit, lalu menyimpulkan 100 persen ikan tercemar. Kasihan masyarakat kami yang menggantungkan hidup pada laut,” pungkasnya.

BONBOL – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Suwawa Tengah menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dinilai kurang sigap dalam menerbitkan serta menyebarluaskan surat edaran terkait persiapan peringatan Hari Patriotik 23 Januari. Keterlambatan tersebut dianggap mencerminkan lemahnya koordinasi internal pemerintah daerah dalam menyambut momentum bersejarah yang sarat nilai kebangsaan.

Ketua KNPI Suwawa Tengah, Rahmat Unggo, mengungkapkan bahwa hingga menjelang hari peringatan, masyarakat di sejumlah wilayah belum menerima instruksi resmi mengenai pemasangan bendera Merah Putih maupun umbul-umbul. Padahal, imbauan tersebut setiap tahun menjadi panduan masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Patriotik yang memiliki makna historis bagi Gorontalo.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat dan menumbuhkan semangat kebangsaan,” ujar Rahmat, Selasa (21/1).

Menurut Rahmat, keterlambatan penyebaran surat edaran dapat berdampak pada berkurangnya partisipasi publik dan menurunkan nilai reflektif dari Hari Patriotik. Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan rutin yang selalu diperingati setiap tahun.

“Perencanaan yang baik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan teladan bagi masyarakat. Apalagi, Hari Patriotik merupakan warisan perjuangan daerah yang patut dihormati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa KNPI Suwawa Tengah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi kewajiban pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan agenda kebangsaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan penerbitan surat edaran persiapan Hari Patriotik 23 Januari.