Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2025, Rabu (08/01/2025), bertempat di Gedung Panua.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, Direktorat Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Faisal, Dandim 1313/Phwt, Letkol Inf Madiyan Surya, Wakapolres Pohuwato, Kompol Raden Dian Nugraha Wijaya, serta para Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Pohuwato.
Dalam sambutannya, Wabup Suharsi Igirisa menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rakor ini, yang dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato. Kegiatan ini juga selaras dengan visi Presiden RI 2024–2029 menuju Indonesia Emas 2045, khususnya terkait swasembada pangan.
“Visi Presiden menekankan swasembada pangan, energi, dan air sebagai prioritas. Kita harus mendukung ini dengan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat agar target swasembada pangan tercapai,” ujar Wabup Suharsi.
Wabup Suharsi mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan untuk berbagai komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang, ubi, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain memastikan ketersediaan pangan, langkah ini juga bertujuan menekan inflasi di daerah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Pohuwato untuk mengoptimalkan lahan yang ada demi meningkatkan ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Pemkab Pohuwato berkomitmen untuk terus mendampingi dan mengembangkan komoditas utama melalui Dinas Pertanian. Wabup Suharsi menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan swasembada pangan.
“Kami yakin masih banyak potensi yang bisa digali di Kabupaten Pohuwato. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mendorong keberhasilan ini,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi, menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai target swasembada pangan. Fokus tahun ini adalah penanganan irigasi pertanian dan pemanfaatan lahan secara maksimal.
“Kami juga melibatkan Forkopimda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung pengembangan jagung dan padi,” ungkap Kamri.
Kamri juga memperkenalkan aplikasi Tapara sebagai inovasi untuk memastikan transparansi dalam pengusulan bantuan pertanian dari tingkat desa.
“Dengan aplikasi Tapara, usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) berasal langsung dari desa. Prosesnya lebih tepat sasaran dan transparan,” jelasnya.
Kamri menambahkan, peran Kepala Desa sangat penting dalam ketahanan pangan, termasuk pengalokasian 20% anggaran desa untuk program ketahanan pangan, sesuai kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Menteri Desa.
“Kami berharap dengan keterlibatan seluruh elemen, kegiatan pertanian di Kabupaten Pohuwato dapat lebih sukses dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder untuk mewujudkan target swasembada pangan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2025.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera melakukan operasi pasar, menyikapi maraknya peredaran beras oplosan dan melonjaknya harga beras yang meresahkan masyarakat.
Mikson menilai bahwa peredaran beras oplosan tak hanya merugikan masyarakat, namun juga menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp99 triliun per tahun. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.
“Bulog harus segera melakukan operasi pasar. Segera tarik semua merek yang terindikasi beras oplosan,” tegas Mikson.
Ia juga mengaitkan fenomena kenaikan harga beras dengan beredarnya beras oplosan premium. Banyak masyarakat kini memilih membeli beras di pasar tradisional dibandingkan supermarket, menyusul kebijakan Dinas Perdagangan Kota Gorontalo yang menahan distribusi beras premium ke pusat perbelanjaan modern.
Akibatnya, harga beras di pasar tradisional ikut melonjak. Berdasarkan pantauan Media Barakati.Id di Pasar Sentral Kota Gorontalo, harga beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per liter, kini naik menjadi Rp12.800 per liter. Belum diketahui kondisi harga di kabupaten lain.
“Beras oplosan harus ditarik semua. Ini yang jadi barang langka dan berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Hukum ekonomi berlaku, jadi Bulog harus segera turun tangan dengan operasi pasar dan cari solusi,” tandas Mikson.
DEPROV – Persoalan sampah di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa isu sampah merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional angkutan sampah.
Dalam keterangannya, Meyke mengungkapkan bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gorontalo menghasilkan sampah medis sebanyak 3 ton per hari, di luar sampah industri dan rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera ditangani dengan dukungan fasilitas yang memadai.
“Ini bukan sekadar soal volume sampah, tapi tentang bagaimana kita menyediakan sistem yang mampu menanggulanginya, mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan,” ujar Meyke.
Ia menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah menjadi langkah awal yang mendesak untuk diajukan DLH Provinsi Gorontalo. Menurutnya, jika DLH memiliki nomenklatur dan dasar kewenangan yang kuat, maka anggaran untuk kendaraan tersebut bisa segera diusulkan.
“Kita sedang pikirkan bersama kepala dinas apakah pengadaan ini bisa masuk dalam kewenangan DLH Provinsi. Kalau bisa, kita dorong segera,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meyke juga menilai bahwa sampah sebenarnya dapat menjadi komoditas bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, dan hal ini harus menjadi visi jangka panjang.
“Sampah ini bisa memberikan hasil dan nilai tambah. Tapi sebelum ke sana, kita harus selesaikan dulu soal dasarnya: kendaraan operasional,” tegasnya.
Dengan tata kelola yang terarah dan nomenklatur program yang tepat, Meyke optimistis bahwa persoalan sampah di Gorontalo dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai mempersiapkan diri menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dengan menggelar rapat awal persiapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat ini digelar sebagai langkah awal bidang kemahasiswaan UNG guna memastikan seluruh rangkaian PKKMB berlangsung lancar, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai akademik kampus.
Rapat yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, serta panitia pelaksana ini membahas berbagai aspek penting seperti konsep kegiatan, materi pengenalan kampus, penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kesiapan teknis dan logistik.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Darman, S.Kom., M.Ap., menuturkan bahwa tujuan utama PKKMB adalah untuk membekali mahasiswa baru agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di UNG.
“Seluruh kegiatan PKKMB akan fokus pada pembentukan pemahaman, karakter, dan kesiapan akademik mahasiswa baru,” jelas Darman.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., dalam arahannya menegaskan bahwa PKKMB merupakan momentum strategis dalam membentuk karakter, nilai kebangsaan, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi kehidupan akademik.
“Melalui PKKMB, UNG berkomitmen membangun budaya akademik yang kuat, menanamkan nilai kebangsaan, serta mendorong kolaborasi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa baru,” ungkap Prof. Amir.
Ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik perpeloncoan dalam kegiatan PKKMB tahun ini.
“PKKMB harus dirancang secara komprehensif, inspiratif, dan inklusif, dan tidak boleh ada ruang untuk kekerasan atau praktik yang tidak edukatif,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh kegiatan PKKMB UNG akan merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian, guna menjamin suasana yang kondusif dan mendukung proses transisi mahasiswa menuju kehidupan kampus yang produktif dan menyenangkan.