Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera merampungkan penyiapan lahan yang diperlukan untuk program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Iqbal menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendukung penuh dan bekerja maksimal agar program ini dapat segera terealisasi di daerah Gorontalo.

Sekolah Rakyat merupakan program yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam program ini, anak-anak akan menerima pendidikan berkualitas dari tingkat SD hingga SMA dengan sistem sekolah berasrama. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis tetapi juga perhatian terhadap nutrisi dan pengembangan karakter. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik.

Iqbal Al Idrus, yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Ia menegaskan pentingnya persiapan lahan dan dukungan anggaran agar program tersebut bisa segera dilaksanakan di Gorontalo.

“Saya berharap Pemprov Gorontalo segera bergerak cepat, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengatasi kemiskinan. Komisi IV akan terus mendukung dan memastikan program ini berjalan dengan baik di Gorontalo,” kata Iqbal.

Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, sekitar 13% penduduk di Gorontalo hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ini.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, angka putus sekolah di daerah-daerah tertentu masih cukup tinggi, terutama di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil. Dengan adanya program Sekolah Rakyat, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Iqbal Al Idrus menegaskan bahwa ia dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah penting adalah segera menyelesaikan ketersedian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami di Komisi IV akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa lahan dan anggaran tersedia sehingga program ini bisa segera berjalan,” ujar Iqbal.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, juga akan memastikan bahwa setiap sekolah rakyat yang dibangun di Gorontalo dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo yang selama ini terhambat oleh faktor ekonomi bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Gorontalo. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memutuskan rantai kemiskinan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Gorontalo, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar untuk masa depan pendidikan di Gorontalo. Iqbal pun berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo bisa mencapai potensi terbaik mereka dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon Direksi untuk masa jabatan 2025–2030, Jumat (09/05/2025).

Pengumuman tersebut ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Nomor: 06 tanggal 9 Mei 2025 serta Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Bakal Calon Direksi Nomor 5 Tahun 2025.

Ketua Panitia Seleksi, Sadirun, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi administrasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan Bupati Nomor 106/01/III/2025.

“Nama-nama yang telah memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ujian tertulis dan fit and proper test oleh Tim UKK yang dijadwalkan pada tanggal 14–15 Mei 2025,” ujar Sadirun.

Panitia Seleksi juga mengimbau peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri dengan baik karena tahapan berikutnya akan menilai aspek kompetensi teknis, integritas, serta kepemimpinan calon Direksi.

Berikut ini adalah daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi:

1. Djarnawi Daud, ST

2. Irpan, SH, MH

3. Kaharudin Yusuf Rahim, SE

4. Novsin Adita Hontong, ST

Pengumuman resmi hasil seleksi ini dapat dilihat melalui Website Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan papan pengumuman Sekretariat Bagian Ekonomi Setda Pohuwato di Kantor Bupati Sementara.

Panitia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan profesional, guna menjaring calon Direksi yang mampu membawa PERUMDAM Tirta Moolango ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.