News
Purbaya : PEMDA Itu Jangan Menabung (SILPA), Tapi Tumbuhkan Ekonomi Daerah
Published
12 months agoon
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak lagi menumpuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di bank-bank pusat seperti Bank Indonesia (BI) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia meminta agar dana tersebut disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjaga likuiditas ekonomi di daerah.
Purbaya menyampaikan hal ini dalam Rapat Pengendali Inflasi Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Ia menjelaskan bahwa masih banyak dana daerah yang mengendap di akhir tahun dan membuat perputaran uang di daerah menjadi kering.
“Saya dapat kabar juga dari Pak Mendagri bahwa uang-uang daerah yang berlebih itu ditaruhnya di bank-bank di pusat. Jadi, daerahnya juga kering, nggak ada uangnya. Saya sarankan kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah pusat, tapi biarkan saja di BPD daerahnya,” ujar Purbaya.
Menurutnya, penempatan dana di bank pusat menyebabkan BPD kekurangan likuiditas, sehingga tidak leluasa menyalurkan kredit ke pelaku usaha lokal. Purbaya menilai hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerataan ekonomi nasional.
“Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah naruhnya semuanya di pusat, ya nggak rata-rata. Kita kirim ke daerah dari pusat, dia masih kirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini numpuk uangnya,” imbuhnya.
Data terbaru Bank Indonesia (BI) per 30 September 2025 menunjukkan dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam perbankan mencapai Rp233,97 triliun. Rinciannya meliputi Rp178,14 triliun dalam bentuk giro, Rp48,40 triliun dalam bentuk simpanan, dan Rp7,43 triliun dalam bentuk tabungan.
Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan data berbeda. Berdasarkan laporan dari 546 Pemda, per 17 Oktober 2025, dana kas daerah tercatat Rp215 triliun. Purbaya menyoroti adanya selisih Rp18 triliun antara data BI dan Kemendagri.
“Kalau dari Pak Mendagri katanya di cash-nya hanya Rp215 triliun. Jadi ada perbedaan Rp18 triliun. Yang pertama dicek, Rp18 triliun itu uang bedanya di mana, ke mana larinya?” ujar Purbaya.
Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa biasanya masih tersisa sekitar Rp100 triliun di akhir tahun meski sebagian telah terpakai untuk membayar gaji dan kontrak awal tahun.
“Rp233 triliun itu biasanya dihabiskan di akhir tahun, selalu sisa Rp100 triliun di akhir tahun. Sebagian diperlukan untuk Silpa, untuk bayar gaji atau kontrak di awal tahun,” terang Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa Kementerian Keuangan sedang menyiapkan reformasi mekanisme transfer ke daerah. Jika sebelumnya dilakukan secara bertahap tiap triwulan, ke depan akan diubah menjadi transfer sekaligus di awal tahun anggaran.
Tujuannya untuk mengurangi potensi Silpa dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Jadi kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu Silpa. Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun langsung ditransfer dari pusat. Dengan begitu, Silpa di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi,” kata Purbaya.
Kebijakan ini berangkat dari persoalan lama mengenai dana mengendap di perbankan. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menkeu juga pernah mengkritik dana Pemda yang menganggur mencapai Rp113,38 triliun pada akhir 2021.
Di era Presiden Joko Widodo pun sempat menegur Pemda karena APBD 2022 sebesar Rp123 triliun tidak terserap. Kini di era Purbaya, masalah klasik tersebut kembali disorot karena dianggap menghambat pemerataan ekonomi serta memperlebar ketimpangan antara pusat dan daerah. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi, bukan menumpuk dana di pusat. Ia berharap kepala daerah lebih progresif dalam penggunaan dana daerah dan mempercayakan pengelolaan keuangan pada BPD di wilayahnya. Dengan demikian, ekonomi lokal bisa bergerak, dan Silpa besar di akhir tahun dapat diminimalkan.
You may like
-
Nilai Pengelolaan Masih Buruk! Komisi I DPRD Gorontalo Desak Kenaikan Anggaran Kearsipan APBD 2027
-
Penampakan Tumpukan Uang Penyerahan ke Negara 11,4 Triliun, Bak Tembok Tinggi Saat Prabowo Berpidato
-
Respons Berkelas! Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Cium Lutut Wagub Kalbar
-
BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu
-
Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo
-
Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo
Gorontalo Utara
Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas! Polsek Sumalata dan Batalion TP 824 Moea Gelar Patroli Gabungan
Published
2 days agoon
16/10/2026
GORUT – Dalam upaya mengantisipasi serta mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), jajaran Polsek Sumalata bersama personel Batalion TP 824 Moea menggelar aksi patroli gabungan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polsek Sumalata, Kamis (15/10/2026) malam.
Patroli presisi yang dimulai sejak pukul 20.00 WITA tersebut mengikutsertakan personel piket Regu II dan Kanit Provos Polsek Sumalata yang berkolaborasi erat dengan personel Batalion TP 824 Moea. Agenda ini difokuskan pada langkah pencegahan tindak kriminalitas serta menjaga situasi keamanan wilayah agar tetap kondusif.
Kapolsek Sumalata, IPTU Medin Pakaya, S.H., menjelaskan bahwa patroli gabungan ini merupakan wujud sinergitas TNI-Polri sekaligus langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan kamtibmas di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan menyisir sejumlah lokasi keramaian yang kerap menjadi tempat berkumpulnya warga, serta titik-titik strategis yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
Selain melangsungkan pemantauan situasi di lapangan, petugas juga menyapa warga dan memberikan imbauan kamtibmas secara persuasif agar masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
Kehadiran personel TNI dan Polri secara langsung di lapangan diharapkan mampu meningkatkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak serta celah terjadinya aksi kriminalitas.
IPTU Medin Pakaya menegaskan, pelaksanaan KRYD ini menjadi komitmen berkelanjutan kepolisian dalam menekan angka kejahatan serta mengantisipasi dinamika gangguan keamanan, khususnya di seluruh wilayah hukum Polsek Sumalata.
Aksi patroli gabungan tersebut berlangsung hingga pukul 22.05 WITA. Selama kegiatan penjelajahan wilayah dilaksanakan, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sumalata terpantau aman, lancar, dan terkendali.
Polsek Sumalata memastikan akan terus mengedepankan tindakan pencegahan melalui patroli berkala, serta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat situasi kamtibmas yang aman, harmonis, dan tertib.
Bone Bolango
Melambung Hingga Rp15 Ribu Per Liter! Harga Pertalite Eceran di Bone Pesisir Mencekik Warga
Published
6 days agoon
12/10/2026
BONBOL – Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijual secara eceran di kawasan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Lonjakan harga mencekik ini terjadi akibat pasokan Pertalite di SPBU Bonepantai yang kerap mengalami kekosongan berkepanjangan.
Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan sejujmlah depot mini di wilayah Kecamatan Bonepantai mematok harga Pertalite eceran di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Kendati harganya melambung tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) resmi, opsi ini terpaksa diambil masyarakat demi menyambung aktivitas harian di tengah mandeknya pasokan di SPBU.
Sejumlah warga setempat membeberkan bahwa SPBU Bonepantai sempat menghentikan operasinya akibat kekosongan pasokan BBM selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Meski sempat kembali menerima kiriman BBM pada akhir September hingga awal Oktober 2026, stok yang tersedia langsung ludes diserbu warga dalam waktu sangat singkat.
Persoalan ini memicu keprihatinan mendalam lantaran SPBU Bonepantai berada di posisi sangat strategis, yakni melintasi Jalur Trans Sulawesi yang menjadi urat nadi penghubung utama antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, keberadaan SPBU tersebut tidak hanya menopang kebutuhan warga lokal, tetapi juga menjadi tumpuan bagi lalu lintas kendaraan antarprovinsi.
Ketika pasokan BBM di SPBU tersebut nihil, dampaknya merembet luas. Pengendara lintas provinsi yang melintasi rute tersebut terancam mogok di jalan akibat kesulitan memperoleh bahan bakar.
Kondisi ini kian memprihatinkan bagi sektor perekonomian lokal. Masyarakat nelayan dan petani di kawasan pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak langsung dari krisis energi ini. Nelayan membutuhkan Pertalite untuk menggerakkan mesin perahu saat melaut, sementara petani memanfaatkannya untuk mengoperasikan mesin pompa dan alat mesin pertanian (alsintan).
Keterbatasan pasokan memaksa warga merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM eceran. Situasi ini secara signifikan membengkakkan biaya operasional dan menggerus pendapatan harian para pekerja sektor informal di wilayah tersebut.
Kondisi kelangkaan ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan kesinambungan tata kelola distribusi BBM di wilayah pesisir Bone Bolango. SPBU yang berada di jalur perlintasan utama antarprovinsi mestinya mendapatkan prioritas pengawasan dan kuota yang memadai.
Masyarakat mendesak pihak pengelola SPBU, PT Pertamina (Persero), serta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk segera menginvestigasi penyebab tersendatnya pasokan Pertalite ini, sekaligus merumuskan solusi konkret guna menjamin kelancaran distribusi BBM.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU Bonepantai maupun otoritas Pertamina setempat terkait pemicu utama kekosongan stok serta langkah taktis yang akan diambil.
Bone Bolango
Kawasan Permukiman Berhasil Diamankan, Karhutla di HPT Pelita Hijau Masih Terus Membara
Published
6 days agoon
12/10/2026
BONBOL – Tim gabungan Manggala Agni Daops Sulawesi IV Bitung bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Bone Bolango dan Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kecamatan Bonepantai bahu-membahu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Aksi tanggap darurat ini ditempuh setelah Manggala Agni menerima laporan resmi dari Pemerintah Kecamatan Bonepantai serta pengurus MPA Bone Bolango terkait maraknya titik api yang mengancam kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Manggala Agni segera berkoordinasi dan menerjunkan tim ke titik lokasi.
Dalam durasi waktu kurang dari 24 jam, kobaran api di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berbatasan langsung dengan permukiman warga berhasil dipadamkan. Kendati demikian, penanganan kebakaran belum usai lantaran lidah api meluas hingga mengusik area perkebunan warga dan masuk ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Anggota Manggala Agni, Rahmat M. Lalu, mengonfirmasi bahwa potensi ancaman api di sekitar perumahan warga telah berhasil dijinakkan. Meski begitu, personel di lapangan terus melangsungkan penyisiran dan proses pendinginan (cooling down) secara terukur guna mengantisipasi munculnya sekam atau bara api susulan.
“Api di sekitar rumah warga alhamdulillah sudah padam. Namun, kami bersama masyarakat masih menyisir lokasi untuk memastikan sisa-sisa bara api benar-benar mati,” ujar Rahmat.
Usai mengamankan kawasan permukiman, tim gabungan mengalihkan fokus operasi pemadaman menuju kawasan HPT. Namun, upaya penanganan di area HPT menghadapkan petugas pada tantangan berat berupa topografi medan yang terjal, keterbatasan akses jalan, serta minimnya pasokan sumber air di sekitar titik api.
Ketua Karang Taruna Desa Pelita Hijau sekaligus anggota Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kecamatan Bonepantai dan MPA Bone Bolango, Abd Rahman Barisi, membeberkan bahwa kobaran api di lahan perkebunan masyarakat masih aktif merambat. Berdasarkan pendataan awal, sebanyak 4.600 pohon kemiri dan 750 pohon cengkeh dilaporkan hangus terbakar.
“Api di area permukiman warga memang sudah padam, tetapi di area perkebunan warga apinya masih berjalan sampai saat ini. Ada ribuan tanaman yang harus kita selamatkan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dari instansi terkait untuk membantu memadamkan api di kawasan HPT Desa Pelita Hijau,” jelas Abd Rahman.
Ia menerangkan, jarak tempuh dari pemukiman menuju lokasi kebakaran di kawasan HPT mencapai kurang lebih tujuh kilometer dan tidak dapat diakses menggunakan kendaraan roda empat. Di samping itu, sumber air terdekat berada pada jarak sekitar satu kilometer dari titik pijar api.
Kondisi geografis yang sulit tersebut menuntut ketersediaan dukungan logistik, tambahan personel, serta perlengkapan teknis pemadaman. Untuk memaksimalkan operasi, tim lapangan sangat membutuhkan sejumlah peralatan penunjang, seperti pompa piston pertanian, lima rol selang pemadam sepanjang masing-masing 100 meter, alat komunikasi area hutan, pasokan bahan bakar minyak, terpal penampungan air, hingga ketersediaan logistik konsumsi bagi para relawan.
Abd Rahman juga mengungkapkan bahwa hingga laporan ini diturunkan, unsur pemadam lainnya seperti TNI, Polri, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, BNPB Provinsi Gorontalo, BPBD Bone Bolango, serta KPH Bone Bolango belum dapat menembus titik api di dalam kawasan HPT karena kendala medan. Oleh karena itu, ia mengetuk koordinasi lintas instansi agar percepatan bantuan dapat segera meluncur ke lokasi.
Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, aksi pemadaman di dalam kawasan HPT kini bertumpu pada aksi swadaya masyarakat dan tim relawan yang bertaruh tenaga di lapangan. Mereka terdiri dari warga Desa Pelita Hijau, warga Desa Bilungala Utara, Karang Taruna Desa Pelita Hijau, personel Manggala Agni Daops Bitung, komunitas pencinta alam, serta Kelompok Pencinta Alam (KPA) GIMBAL.
Komitmen dan sinergi dari segenap elemen masyarakat serta relawan ini menjadi benteng terakhir dalam mengendalikan kobaran karhutla, sekaligus menyelamatkan lahan perkebunan yang menjadi tumpuan ekonomi warga setempat.
Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan
Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas! Polsek Sumalata dan Batalion TP 824 Moea Gelar Patroli Gabungan
Gandeng Karang Taruna Dulamayo Selatan, UNG Sulap Limbah Kolang-Kaling Jadi Pelet Biomassa
Lautan Massa Seruduk Mapolda! Ribuan Warga dan ASN Desak Hentikan Kriminalisasi Adhan Dambea
Buka Peluang Karir Internasional! UNG Gandeng BP3MI Sulut Siapkan Lulusan Go Global
Respon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
Muda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
Menjaga Jiwa Serambi Madinah: Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Kebudayaan
Sejajar Perguruan Tinggi Terbaik Nasional! S1 Kesmas dan D3 Farmasi UNG Raih Akreditasi Unggul
Sinyal Untuk 2029! Diklat Laskar Gerindra Gorontalo Mulai Panaskan Mesin Tempur Partai
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months agoTampil Memukau, MIN 1 Pohuwato Sabet Gelar Juara 1 Umum Hulonthalo Marching Festival 2026
-
Gorontalo2 months agoSalurkan 150 Bantuan Pendidikan di Bonepantai, Aserval: Ini langkah Awal
-
kabupaten boalemo2 months agoPolemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?
-
Gorontalo2 months agoSalurkan Paket Bantuan Pendidikan, IAC: Jangan Sampai Anak Berhenti Sekolah karena Tak Punya Sepatu
-
Gorontalo2 months agoBerani! Tolak PT Celebes Bone Mineral, Camat Bonepantai Siap Pertaruhkan Jabatan
-
Daerah3 weeks agoRespon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
-
Gorontalo3 months agoKurang dari 1×24 Jam: Tim URC Jatanras Polresta Gorontalo Kota Ringkus Pembobol Konter HP
-
Daerah3 weeks agoMuda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
