Connect with us

News

Setelah disaring, Panitia Akan Laporkan 3 Nama Calon Rektor Ke Kemenristekdikti

Published

on

Suasana Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Rektor UNG (2/9/19) | Foto : Arlank Pakaya

Gorontalo. Setelah sempat tertunda, pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo akhirnya digelar. Pemilihan rektor periode 2019-2023 ini digelar di Auditorium UNG senin, (2/9/19).  Agenda  ini juga dihadiri perwakilan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditunjuk menteri. dan juga dua mantan rektor UNG yakni Prof. Nelson Pomalingo dan Prof. Syamsu Qamar Badu.

Ada 5 bakal calon yang mendaftar pada panitia seleksi, yakni Prof. Hariadi Said, M.S nomor urut satu, Prof. Dr. Ani Hasan, M.Pd nomor urut dua, Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi memperoleh nomor urut tiga, Dr. Abdul Hafidz Olii S. Pi, M. Si nomor urut 4 dan  Dr. Eduart Wolok, ST, MT dengan nomor urut lima.

Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Rauf Hatu mengatakan, kelima bakal calon ini akan dipilih oleh ketua dan anggota senat UNG,  dari total senat yang memiliki hak suara hanya ada dua orang yang berhalangan hadir. Namun mereka tidak kehilangan hak suaranya.

“total anggota senat ada 67 orang, yang hadir dan menentukan pilihan langsung ada 65 orang, sementara dua anggota senat lainnya berhalangan hadir, namun hak mereka tidak hilang dan pemilihan dilakukan online dengan mengirimkan daftar bakal calon untuk dipilih” jelas Rauf Hatu disela sela skorsing sidang senat.

Prof Rauf Hatu juga menambahkan, bahwa selain anggota senat, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia juga memiliki hak suara sebanyak 35 persen. Namun pihak senat belum tahu kepada calon mana hak suara itu akan diberikan.

“jadi dalam permen tentang tata cara pemilihan rektor perguruan tinggi, menteri memiliki hak suara sebanyak 35 persen, atau dalam hitungan kita sekitar 36 suara, nah hak suara ini nanti akan diberikan langsung oleh menteri dan kita tidak tahu kepada calon mana suara itu diberikan, bisa jadi dibagi pada tiga calon atau justru hanya diberikan pada satu calon saja. terang Prof Rauf Hatu pada wartawan disela sela skorsing sidang rapat senat.

Adapaun tiga nama yang memperoleh suara mayoritas pada saat pemilihan calon rektor, yakni Prof. Mahludin Baruadi dengan perolehan 40 suara, Dr. Eduart Wolok 27 suara dan Ani Hasan nol suara. Penentuan nama Prof. Ani Hasan sebagai calon ketiga ini dilakukan setelah pada pemilihan pertama hanya dua nama yang mendapat suara dari anggota senat, pemilihan kemudian diulang dan memutuskan Ani Hasan sebagai calon ketiga yang akan diusulkan ke Kemenristekdikti.

Sementara itu sekretaris inspektur jendral Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dr. Yusrial Bachtiar, AK, MM yang mewakili menteri meninjau pelaksanaan pemilihan bakal calon rektor mengatakan, setelah menerima tiga nama hasil pilihan anggota senat, Kemenristekdikti akan melakukan analisis dengan berbagai faktor yang akan menentukan ke calon mana suara menteri akan diberikan.

“ketiga nama yang dimasukan senat UNG ini akan dilakukan penelitian, diantara pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN oleh KPK, PPATK juga akan diminta memeriksa keuangan ketiga calon. Setelah itu baru kita rapat lagi untuk menentukan suara menteri. Ini bisa cepat atau lambat, tergantung prosesnya, kita tunggu saja, tutup Yusrial.

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

on

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Continue Reading

News

SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026

Published

on

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Continue Reading

News

Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar

Published

on

Gelombang unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu meninggalkan dampak kerugian besar bagi berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total kerugian fasilitas publik dan infrastruktur akibat demonstrasi hampir menyentuh angka Rp 900 miliar melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025)..

Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.

Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.

Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.

Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.

Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.

Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler