News
Siap-siap. Tahun ini Prabowo akan bagi-bagi Smart Tv untuk seluruh sekolah di Nusantara
Published
25 mins agoon

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pemerintah akan mendistribusikan smart TV atau layar televisi pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar.
Prabowo menyampaikan target tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). “Tahun ini kami berharap 330.000 sekolah, termasuk sekolah rakyat, akan mendapatkan perangkat ini. Pada 10 November, diharapkan 100.000 sekolah sudah memiliki, saat ini baru 10.000,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, “Tahun depan kita akan menambah satu sekolah tiga layar. Idealnya, satu kelas akan memiliki satu layar. Di layar tersebut, pelajaran akan disajikan melalui konten-konten terbaik berupa animasi.” Program ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjangkau wilayah terluar dan terpencil, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rencana seleksi guru terbaik dari seluruh Indonesia yang akan mengajar secara daring dari studio pusat. “Ada guru-guru yang terbaik tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik akan siaran dari studio jarak jauh,” ujarnya. Dengan demikian, satu guru dapat membantu mengajar banyak kelas di seluruh Indonesia secara teori.
Smart TV ini juga bersifat interaktif dengan dilengkapi kamera, sehingga pihak pusat dapat melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. “Smart TV ini interaktif, itu kamera juga, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang enggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang gurunya kewalahan,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, termasuk melalui perangkat handphone, sehingga memungkinkan pengulangan pelajaran secara mandiri. Ia menambahkan, “Murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran, bisa ulangi dan itu bisa juga diakses dari handphone.”
Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan teknologi pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu guru serta materi di sekolah-sekolah pelosok. Dengan program ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global yang ketat, dan anak-anak di seluruh pelosok negeri bisa mendapatkan pelajaran berkualitas, tidak kalah dengan yang ada di kota besar.
You may like
-
Keponakan Prabowo Mundur Dari DPR-RI, ini Alasannya
-
Amien Rais Emosional, Kritik Keras Prabowo Soal Loyalis Jokowi Di Lingkungan Istana
-
SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026
-
Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri
-
PAN non aktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
-
BNN Siaga: Larangan Vape Masuk Agenda Kajian Serius
News
MQ Iswara : Tunjangan Perumahan DPRD JABAR 71 Juta per Bulan Tidak Cukup untuk Beli Rumah, Malah Harus Ngutang.
Published
3 hours agoon
12/09/2025
BANDUNG – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan kebijakan terbaru, Ketua DPRD Jawa Barat menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua memperoleh Rp 65 juta, dan anggota dewan mendapat Rp 62 juta setiap bulan. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD Jawa Barat dengan total mencapai Rp 89,53 miliar pada tahun 2025.
Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengaku, besaran tunjangan tersebut “tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah.” Ia menegaskan mayoritas anggota dewan harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung, bahkan seringkali memilih untuk mengontrak rumah atau membeli apartemen sederhana. Iswara mengatakan cicilan kontrakan atau apartemen bisa mencapai Rp 44 juta per bulan bagi anggota DPRD Jawa Barat.
“Nah, jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah. Bahkan hampir seluruh anggota dewan masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Mayoritas anggota DPRD justru memilih mengontrak atau membeli apartemen sederhana sebagai tempat tinggal.” Jelas Iswara.
Iswara juga menyatakan bahwa DPRD siap melakukan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya.
Tempo mencatat, besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sangat tinggi dibandingkan tunjangan serupa di lembaga legislatif lain. Tunjangan tersebut bahkan lebih besar dari tunjangan perumahan anggota DPR RI sebelum dihapus, yakni Rp 50 juta per bulan. Data dari BBC Indonesia menunjukkan anggota DPRD di beberapa provinsi lain menerima tunjangan antara Rp 40 juta–Rp 70 juta—juga menjadi perdebatan publik soal urgensi dan kepantasan nominal tersebut.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad melalui Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra mengkritisi nominal tunjangan tersebut, “Tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sebesar tujuh puluh juta per bulan adalah bentuk nyata ketidakpekaan di tengah kondisi rakyat,” tegasnya.
Iswara menegaskan, “Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan, ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi”.
Dengan rentetan kritik publik dan memuncaknya sorotan media terhadap besaran tunjangan yang dinilai tak sensitif dengan ekonomi masyarakat, kebijakan ini kini berada dalam fokus pembahasan tingkat pusat untuk memastikan akuntabilitas dan kepatutan tunjangan DPRD di seluruh daerah.
Gorontalo
Peran Saka Nasional 2025: Gorontalo Buktikan Pengalaman Menjadi Tuan Rumah Kegiatan Nasional
Published
14 hours agoon
11/09/2025
Gorontalo – Menjelang Peran Saka Nasional 2025 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo, persiapannya semakin dimatangkan. Kegiatan besar ini akan mempertemukan anggota Satuan Karya dari seluruh Indonesia dengan target 6.000 peserta dari 13 Satuan Karya (Saka) yang berasal dari berbagai daerah. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 November 2025.
Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD), Resky A. Djafar, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyambut peserta Peran Saka Nasional sudah dilakukan sejak keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh yang memutuskan Gorontalo sebagai tuan rumah. “Kami sudah mempersiapkan sejak awal dan telah menyatakan diri siap menjadi tuan rumah. Segala persiapan, mulai dari administrasi, sarana dan prasarana, hingga peserta dari Gorontalo sendiri, telah disiapkan secara maksimal,” ujarnya.
Resky menambahkan, saat ini sarana dan prasarana Bumi Perkemahan Bongohulawa yang akan digunakan dalam acara ini sudah mencapai 80%. Fasilitas seperti air, MCK, dan akses jalan sudah hampir rampung, dengan beberapa perbaikan yang masih perlu dilakukan. “Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendukung penuh semua fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari segi wisata, sarana dan prasarana pendukung, transportasi, hingga anggaran,” tambahnya.
Bupati Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Gorontalo, telah mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan segala kebutuhan menjelang kegiatan ini. “Pak Bupati yang juga seorang pramuka sejak muda sangat memahami pentingnya persiapan ini,” ungkap Resky.
Selain itu, Resky juga menegaskan bahwa Gorontalo bukan pertama kalinya menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Sebelumnya, Gorontalo telah sukses menggelar Perkemahan Wirakarya Nasional dan Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional. “Pengalaman menjadi tuan rumah bukanlah hal baru bagi kami. Gorontalo sudah sukses menggelar perkemahan nasional sebelumnya, dan kami berharap kegiatan kali ini juga berjalan sukses. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar perhelatan Peran Saka Nasional 2025 ini dapat berjalan lancar,” pungkas Resky.
Bone Bolango
Tambang Batu Hitam Ilegal di Bone Bolango Marak, Tokoh Pemuda Soroti Keamanan Perbatasan
Published
14 hours agoon
11/09/2025
BONBOL – Praktik tambang batu hitam ilegal yang marak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kembali menarik perhatian publik. Ariyanto Yunus, tokoh pemuda Popayato, mengecam keras aktivitas ilegal yang diduga lolos melewati jalur perbatasan Gorontalo menuju Sulawesi Tengah.
Menurut Ariyanto, keberadaan gudang-gudang penimbunan batu hitam di Bone Bolango semakin mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius. Ia menegaskan bahwa aparat di wilayah perbatasan harus bertindak cepat sebelum peredaran batu hitam ilegal semakin meluas.
“Sebagai pemuda Popayato, saya mendesak Kapolsek di wilayah perbatasan Gorontalo-Sulteng untuk serius menyikapi persoalan ini. Aparat harus segera membasmi praktik ilegal tersebut dan selalu siaga dalam penanganannya,” tegas Ariyanto Yunus.
Ariyanto juga mengungkapkan informasi yang diterimanya mengenai distribusi batu hitam ilegal yang diduga mengarah ke Sulawesi Tengah melalui jalur perbatasan yang melintasi Popayato. Menurutnya, daerah tersebut rawan menjadi lintasan utama bagi peredaran batu hitam ilegal.
Lebih lanjut, Ariyanto menyebutkan dua nama besar yang diduga terlibat dalam jaringan mafia batu hitam ilegal ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat.
Menanggapi sorotan tersebut, Kapolsek Popayato Barat, Ipda Ilham Siplizand, S.Tr.K, mengaku baru mengetahui adanya dugaan aktivitas ilegal tersebut.
“Saya belum monitor terkait hal itu,” ungkap Ipda Ilham dengan singkat.
Sorotan publik kini tertuju pada aparat penegak hukum. Jika dugaan praktik tambang batu hitam ilegal ini terbukti, maka tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga mempermalukan pengawasan di wilayah perbatasan yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan.

Siap-siap. Tahun ini Prabowo akan bagi-bagi Smart Tv untuk seluruh sekolah di Nusantara

MQ Iswara : Tunjangan Perumahan DPRD JABAR 71 Juta per Bulan Tidak Cukup untuk Beli Rumah, Malah Harus Ngutang.

Pemerintah Gorontalo dan KPK Sepakati Pembentukan Tim Monitoring Terpadu Perkebunan Sawit

UNG Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan, Tenaga Kependidikan Diharapkan Jadi Pelopor Keamanan Kampus

Peran Saka Nasional 2025: Gorontalo Buktikan Pengalaman Menjadi Tuan Rumah Kegiatan Nasional

Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Jasa Raharja Salurkan Rp1,1 Miliar Santunan Kecelakaan di Pohuwato

Harson Ali: Mafia Batu Hitam Sedot Kekayaan Daerah, Rakyat Jadi Penonton

Nama Oknum Disebut, Pelaku Usaha Keluhkan Beban Kontribusi Siluman di Pohuwato

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Gorontalo2 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Gorontalo3 months ago
Desak Evaluasi Polres Boalemo, Marten Basaur Lapor Langsung ke Bambang Soesatyo
-
Gorontalo3 months ago
Ariyanto Yunus: Tuduhan Serius Harus Disertai Bukti, Jangan Rusak Institusi
-
Daerah1 month ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo1 month ago
DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial4 weeks ago
Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem