Connect with us

Gorontalo Utara

Sidak Perdana, Suleman Lakoro Dapati Beberapa OPD Kurang Disiplin

Published

on

Sekda Gorut, Suleman Lakoro saat melakukan sidak di salah satu kantor OPD

GORUT – Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Sekda Gorut), Suleman Lakoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) perdana ke beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu, Selasa (08/02/2021).

Sidak yang dilakukan di pagi hari saat jam pelayanan di setiap kantor harusnya sudah dibuka itu, didapati setidaknya ada 7 OPD yang kedisiplinan pegawainya untuk datang tepat waktu masih terbilang rendah. Terkait dengan disiplin pegawai ini, Suleman mengatakan, harusnya sesuai dengan ketentuan, setiap hari kerja pada pagi hari harus ada apel kerja.

“Dan dari yang saya tinjau tadi, ada beberapa OPD yang saya temui memang, tingkat kedisiplinan untuk apel pagi itu masih rendah. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” ungkap Suleman.

Ia pun berharap, di bawah koordinir dirinya sebagai panglima ASN, disiplin para pegawai atau aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) dapat di tingkatkan lagi, sesuai dengan regulasi yang ada.

“Ke depan, kita akan sidak lagi dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, karena pimpinan jangan hanya berada di belakang meja, tetapi harus melihat langsung para stafnya yang berada di lingkungan kerja,” tegasnya.

Di samping mengecek kedisiplinan pegawai, Suleman juga melihat situasi dan kondisi tempat kerja, mulai dari staf hingga pimpinan OPD.

“Karena selama ini tersiar kabar bahwa gedung-gedung atau ruangan tempat kerja pegawai itu ada beberapa yang sudah tidak layak dipakai karena plafon kantor sudah ada yang ambruk, karena atap bocor dan sebagainya,” imbuhnya.

Dan memang dari data dan fakta yang ada di lapangan, Suleman mengaku, ada gedung atau ruangan kerja yang kondisinya tidak layak untuk ditempati.

“Sehingga di samping kita menyarankan, mengharapkan mereka (pegawai) untuk bekerja maksimal dan disiplin guna melahirkan inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan yang baik, tetapi nyatanya itu tidak ditunjang oleh tempat kerja yang nyaman,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suleman mengatakan, hal tersebut tentu menjadi catatan pihaknya yang nantinya dilaporkan ke pimpinan, dengan harapan ke depan dapat diambil langkah langkah antisipasi.

“Makanya menindaklanjuti sidak itu, tadi (kemarin, red) juga kami sudah mengundang Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan untuk membicarakan itu dan sudah lahir gagasan. Paling cepat kita akan anggarkan pada perubahan anggaran tahun ini dan paling lambat tahun anggaran 2023 mendatang,” terangnya.

Yang pasti, ke depan, Suleman berharap setiap OPD diupayakan agar gedung perkantorannya direnovasi.

“Akan tetapi, mendahului itu kami akan memerintahkan Dinas PUPR untuk menghitung masing-masing OPD anggaran yang wajar itu berapa, dihitung secara teknis.

Karena memang secara sistem yang ada itu ruang-ruang kerja itu hampir sudah tidak layak untuk menjadi tempat kerja,” tandasnya.

Gorontalo Utara

Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar

Published

on

Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa

Published

on

Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.

Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.

“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.

Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:

  • Ditangkap

    • Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo

    • Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo

    • Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA

    • All Sadiq Oli’i – UNG

    • Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial

    • Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian

    • Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik

    • Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik

    • Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA

  • Dibebaskan

    • Zakaria

    • Masru Punu – IAIN Gorontalo

    • Ramadan

Continue Reading

Gorontalo Utara

Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri

Published

on

Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler