Advertorial
Siti Nuraini Sompie: Setiap Rupiah dalam APBD 2025 Harus Tepat Sasaran untuk Rakyat
Published
2 months agoon

DEPROV – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah masukan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Siti Nuraini Sompie selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna ke-40 DPRD Gorontalo.
Menurut Siti, perubahan APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD.
“Hal ini merupakan cermin komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya, bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra juga menegaskan peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah provinsi,” ujar Siti.
Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat. Perubahan APBD, kata Siti, bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan cerminan adaptasi atas dinamika perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro.
“Proses ini harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah dinamika pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai penyikapan terhadap perubahan APBD 2025 membutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.
Siti juga menyoroti bahwa hingga pertengahan tahun 2025, pengelolaan APBD Provinsi Gorontalo telah menunjukkan sejumlah pencapaian positif. Capaian itu meliputi peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, serta kualitas pelayanan publik yang terus diupayakan lebih baik, meski di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah serta berupaya menyelesaikan program pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Siti Nuraini Sompie.

You may like
-
“Pancasila Perekat Bangsa”: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Serukan Pewarisan Nilai kepada Generasi Muda
-
Masyarakat Pinogu Dapat Angin Segar, DPRD Provinsi Gorontalo Siapkan Pembangunan Jalan
-
Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi
-
Maaf Wahyudin Moridu Disorot: Ngerampok sama Selingkuhan, klarifikasi kok Gandeng Istri?
-
Wahyudin Moridu Akui Kesalahan, Minta Maaf Terkait Video Kontrovesial dan Ucapan Tak Pantas
-
Sulyanto Pateda: Gorontalo Harus Menjadi Serambi Madinah dengan Toleransi Seperti Ajaran Nabi
Advertorial
Pelantikan PPPK Tahap II Pohuwato: Wabup Iwan S. Adam Ajak ASN Baru Berikan Pelayanan Terbaik
Published
23 hours agoon
02/10/2025
Pohuwato – Sebanyak 412 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah/janji pada Kamis (02/10/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, yang hadir mewakili Bupati Saipul A. Mbuinga.
Acara pelantikan yang diadakan di Gedung Panua ini diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar proses pelantikan berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi pegawai yang baru diangkat. Selain Wakil Bupati, turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, serta para tokoh lintas agama dan Tenaga Ahli Bupati.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PPPK dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral serta profesionalisme sebagai abdi negara. Ia menegaskan bahwa status sebagai ASN PPPK bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.
“Sebagai ASN, saudara harus menjaga sikap, perilaku, dan nama baik korps ASN. Integritas dan etika kerja adalah hal yang utama,” tegas Iwan dalam arahannya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Iwan juga mengingatkan agar para PPPK senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, termasuk etika penggunaan media sosial, yang harus digunakan secara bijak oleh seorang ASN.
“Jauhi gaya hidup flexing, gunakan media sosial dengan bijak. ASN harus memberi contoh bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wabup Iwan mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tidak dapat hadir karena sedang menghadiri agenda penting lainnya dan menitipkan salam hangat untuk seluruh pegawai baru tersebut.
Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pohuwato melalui dedikasi dan kerja keras mereka.
Advertorial
Pohuwato Gelar Konvensi Hak Anak: Anak sebagai Aset Daerah yang Harus Diberdayakan Sejak Dini
Published
1 day agoon
02/10/2025
Pohuwato – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato menggelar Kegiatan Konvensi Hak Anak di Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam upaya memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Pohuwato sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat upaya mewujudkan kabupaten layak anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melindungi anak sama halnya dengan melindungi masa depan bangsa,” ungkap Iskandar dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Kepala DP3AP2KB Pohuwato, Mahyudin Ahmad, Kabid PPA DP3AP2KB, Hapsah Usman, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk Evaluator Kabupaten Layak Anak, Voni Abdjul, Psikolog Klinis Temi Andreas Habibie, dan Fasilitator Nasional Perempuan dan Anak, Oktavianita Helingo, S.Si. Kegiatan ini juga melibatkan Forum Anak Kabupaten Pohuwato, aktivis, dan pemerhati anak.
Dalam kesempatan ini, Hapsah Usman, Kabid PPA DP3AP2KB, menegaskan bahwa tujuan utama dari Konvensi Hak Anak adalah menegakkan prinsip pengakuan atas martabat anak, serta memastikan hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.
“Anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan. Melalui konvensi ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga aset daerah yang harus dijaga dan diberdayakan sejak dini,” jelas Hapsah.
Sesi diskusi interaktif dalam kegiatan ini membahas isu-isu penting terkait perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Forum Anak juga menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Pohuwato.
Dengan terselenggaranya Konvensi Hak Anak ini, diharapkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai lingkungan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.
Advertorial
Kolaborasi Lintas Sektoral: BKSDA dan Pemerintah Pohuwato Selesaikan Masalah Konservasi
Published
1 day agoon
02/10/2025
Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Askhari DG. Masikki, bersama jajaran dan Tenaga Ahli Bupati, Ishak Bula. Kunjungan ini disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Askhari menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral terkait upaya penyelesaian persoalan yang mengancam kawasan konservasi di wilayah Pohuwato, khususnya di Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Pajang.
Askhari mengungkapkan bahwa di Cagar Alam Panua, persoalan utama yang dihadapi adalah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang memberikan tekanan besar terhadap kelestarian kawasan tersebut. Ia pun meminta dukungan dari Bupati untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Tidak hanya itu, Cagar Alam Tanjung Pajang yang terletak di Kecamatan Wanggarasi juga menghadapi masalah terkait tambak yang perlu mendapatkan perhatian serius. Askhari mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar langkah penyelesaian dapat berjalan dengan baik.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan BKSDA Sulut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama secara simultan dan kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan konservasi ini.
“Kami sangat mendukung langkah BKSDA Sulut dalam pelestarian kawasan konservasi di Pohuwato. Harapan kami, upaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama, terutama dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat,” ungkap Bupati Saipul.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, tim BKSDA Sulut dijadwalkan untuk turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi riil dan melaksanakan patroli rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan kawasan konservasi.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan BKSDA Sulut, diharapkan kawasan konservasi di Pohuwato dapat tetap terjaga kelestariannya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pelantikan PPPK Tahap II Pohuwato: Wabup Iwan S. Adam Ajak ASN Baru Berikan Pelayanan Terbaik

Pohuwato Gelar Konvensi Hak Anak: Anak sebagai Aset Daerah yang Harus Diberdayakan Sejak Dini

Kolaborasi Lintas Sektoral: BKSDA dan Pemerintah Pohuwato Selesaikan Masalah Konservasi

Perpustakaan Pohuwato Targetkan 60 Karya Sastra Berbasis Budaya Lokal dalam Program Bimtek Menulis

Tak Simpan Dendam, Wali Kota Adhan Dambea Maafkan Roni Sidiki

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi

Mabuk Picu Aksi Brutal, Iptu di Pohuwato Bacok Bripka Hingga Luka Parah

Harson Ali: Mafia Batu Hitam Sedot Kekayaan Daerah, Rakyat Jadi Penonton

Skorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Gorontalo3 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo3 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Gorontalo1 week ago
Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”
-
Daerah2 months ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo2 months ago
DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Gorontalo2 weeks ago
Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Advertorial2 months ago
Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem