DEPROV – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pada Selasa, 2 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai belum terverifikasinya Tenaga Non ASN, khususnya Pendamping atau Penyuluh Koperasi, dalam database Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pertemuan berlangsung di Gedung BKN Pusat, Jakarta, dan diterima oleh Aulia Pradipta Pranata (Humas Muda BKN) serta Agung Nugroho (Analis SDM Aparatur).

Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama unsur pimpinan dan anggota dari Komisi I dan Komisi II. DPRD menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD terus menerima aspirasi tenaga pendamping koperasi terkait status mereka yang belum terakomodasi dalam proses verifikasi PPPK.

Dalam diskusi, BKN menjelaskan bahwa pencatatan tenaga non-ASN yang berstatus pendamping atau penyuluh koperasi selama ini berada di luar kewenangan langsung mereka, karena BKN hanya mencatat pegawai yang telah berstatus ASN/PNS. Adapun kebijakan formasi dan rekruitmen PPPK sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian PAN-RB.

Karena belum ada kebijakan terkait formasi PPPK bagi penyuluh koperasi, tenaga pendamping tersebut belum dapat terverifikasi atau masuk ke dalam sistem data BKN. Sebagai tindak lanjut, BKN memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain: melakukan koordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait kebijakan tenaga strategis di sektor koperasi, mengajukan usulan resmi kepada Kementerian PAN-RB untuk membuka peluang formasi PPPK bagi penyuluh koperasi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait kemungkinan penetapan penyuluh koperasi sebagai tenaga pusat.

BKN juga menegaskan bahwa penyuluh koperasi merupakan tenaga yang memiliki peran penting dan strategis, banyak di antaranya telah mengabdi lebih dari 10 hingga 15 tahun.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan nasib tenaga pendamping koperasi yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian status. “Kami akan menindaklanjuti hasil konsultasi ini dengan kementerian terkait agar para pendamping koperasi dapat memperoleh kepastian status dan kesempatan mengikuti proses PPPK. Mereka adalah tenaga profesional yang dibutuhkan daerah,” ujarnya.

DPRD Provinsi Gorontalo memastikan bahwa Komisi I dan Komisi II akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kebijakan yang memberikan kepastian dan keberpihakan kepada tenaga pendamping koperasi yang selama ini berperan penting dalam pemberdayaan koperasi di daerah.

DEPROV – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kyai, mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk segera melakukan penanganan komprehensif terhadap Daerah Aliran Sungai Bilungala di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menurut Syamsir, kondisi Sungai Bilungala dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya intensitas hujan. Meluapnya aliran sungai tersebut berdampak signifikan pada aktivitas warga dan stabilitas lingkungan di wilayah sekitar.

“Sedikitnya tiga desa terdampak langsung, yaitu Desa Bilungala Utara, Desa Pelita Hijau, dan Desa Bilungala. Setiap musim hujan, banjir tidak hanya memasuki rumah penduduk, tetapi juga merendam lahan pertanian, jalan desa, bahkan fasilitas pendidikan,” jelasnya pada sesi wawancara.

Ia menambahkan bahwa gangguan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas belajar mengajar, produktivitas pertanian, serta mobilitas warga yang bergantung pada akses jalan di sekitar DAS.

Syamsir, yang juga legislator Partai Gerindra, menegaskan bahwa penanganan struktural melalui normalisasi sungai dan pembangunan tanggul menjadi solusi yang paling mendesak. Menurutnya, beberapa titik kritis di sepanjang Sungai Bilungala membutuhkan prioritas perhatian.

“Area sebelum Jembatan Bilungala serta bagian muara sungai merupakan dua lokasi sangat rentan. Tanpa upaya normalisasi dan pemasangan tanggul memadai, warga di wilayah hilir akan terus menghadapi ancaman banjir tahunan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, mengingat banjir setiap tahun semakin meluas dan intensitasnya meningkat. Penanganan cepat dari pihak berwenang, terutama BWS Sulawesi II, dinilai sebagai kebutuhan mendesak.

Syamsir juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, BWS, serta lembaga terkait lainnya, agar upaya mitigasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya mendesak BWS Sulawesi II untuk segera menindaklanjuti kebutuhan normalisasi dan pembangunan tanggul di DAS Bilungala. Penanganan cepat ini penting untuk menjamin keselamatan masyarakat serta mengurangi kerugian yang berulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah tersebut, mengingat DAS Bilungala merupakan salah satu jalur air utama yang memengaruhi kehidupan ribuan warga di Kecamatan Bonepantai.

Dengan tindakan nyata dari BWS Sulawesi II dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Syamsir optimistis ancaman banjir di DAS Bilungala dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Gorontalo – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo periode 2026–2029 memasuki tahap penting. Tim Seleksi (Timsel) secara resmi merilis daftar peserta yang dinyatakan lolos tes psikologi dan berhak melanjutkan ke tahap wawancara. Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Nomor 16/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025 yang ditandatangani Ketua Timsel, Mohamad Reza.

Ketua Timsel menjelaskan, pengumuman ini merupakan kelanjutan dari rangkaian seleksi yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Tes psikologi menjadi salah satu instrumen utama untuk menilai karakter, stabilitas emosional, serta kesiapan mental calon anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di Gorontalo.

Sebanyak 15 peserta dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan dan berhak melanjutkan ke tahap wawancara, yakni:
Abdul Rajak Babuntai, Arif Rahim, Fahrudin F. Sailama, Hasanudin Djadin, Idrus Wahid, Marten Nusi, Mohamad Arif Hidayatullah Bina, Muhlis Pateda, Rahmat Giffary Bestamin, Sofya Abdullah ST, Suci Priyanti Kartika Chanda Sari, Sukriyanto I. Toolingo, Wahyudin Alip Gobel, Yenny Harmain, dan Zainudin Husain.

Timsel menegaskan bahwa hasil tes psikologi yang dilakukan oleh tim psikolog independen menjadi salah satu komponen penting dalam proses penilaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa calon anggota KPID memiliki integritas, profesionalitas, serta kemampuan pengambilan keputusan yang matang dalam menghadapi dinamika dunia penyiaran.

Tahapan wawancara dijadwalkan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 4 Desember 2025
Waktu: 08.00 WITA
Tempat: Aula RRI Gorontalo
Pakaian: Atasan batik dan bawahan hitam (bukan jeans)

Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai sebagai bentuk kedisiplinan dan kesiapan mengikuti proses wawancara. Mereka juga diminta membawa makalah yang telah dijilid serta menyiapkan presentasi PowerPoint maksimal lima slide sebagai ringkasan dari makalah tersebut. Presentasi akan menjadi bagian dari proses penilaian, di mana peserta diharapkan mampu menjelaskan gagasan dan analisisnya terkait penyiaran, regulasi, serta tantangan industri media di era digital.

Wawancara menjadi tahapan krusial sebelum penetapan peserta yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPRD Provinsi Gorontalo. Pada tahap ini, peserta akan diuji dalam empat aspek utama:

• Pemahaman terhadap regulasi penyiaran.

• Komitmen terhadap etika dan literasi media.

• Kemampuan analitis dalam menanggapi isu penyiaran lokal maupun nasional.

• Rekam jejak integritas serta kontribusi di bidang terkait.

KPID sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas konten siaran, melindungi kepentingan publik, dan memastikan lembaga penyiaran mematuhi prinsip pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses seleksi yang transparan dan ketat menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk menghasilkan anggota KPID yang kompeten dan berintegritas.

Ketua Timsel, Mohamad Reza, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, independen, dan akuntabel. Ia juga berharap para peserta mempersiapkan diri dengan baik menghadapi wawancara, karena tahap ini menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas calon anggota yang akan mengisi posisi strategis di KPID Provinsi Gorontalo.

Dengan diumumkannya 15 nama peserta yang lolos, publik kini menantikan hasil akhir seleksi yang akan menentukan sosok-sosok baru yang siap mengawal dunia penyiaran Gorontalo untuk empat tahun mendatang.